Ditemukan 54904 data
70 — 13
MASYKUR sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) plus bunga kepada BRI CabangBangkalan, dengan konpensasi obyek sengketa dalam perkara ini menjadimilik dari penggugat untuk seterusnya /turun temurun, atas permintaan H.ABDUL GOFUR dan Tergugat tersebut Penggugat tidak keberatan sehinggaterjadilah peralihan utang H.MASYKUR kepada BRI Cabang Bangkalanmenjadi tanggung jawab Penggugat.(H. ABDUL GOFUR adalah adik kandungTergugat / kakak kandung Penggugat ) ;5S.
FAUZAN selama 5 Tahun terhitung tahun 1999sampai dengan tahun 2004, kemudian diperpanjang lagi selama 10 tahunterhitung tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, lalu pada tahun 2010dengan persetujuan Penggugat terjadi peralihan/Over Kontrak obyek sengketadalam perkara ini dari H. FAUZAN kepada Pak.
52 — 26
Bahwa proses peralihan hak atas tanah melalui perjanjian hibah telahdilakukan secara sah menurut hukum karena perjanjian hibah dibuatatas permohonan yang diajukan pemohon dengan menyampaikansertipikat asli kepada turut tergugat dalam hal ini selaku PPATSkarena jabatannya sebagai Camat Larantuka.Atas permohonan dimaksud turut tergugat sebagai PPATS KecamatanLarantuka telah melakukan pemeriksaan sertipikat Kantor PertanahanKabupaten Flores Timur, sesuai yang diamanatkan peraturan MenteriNegara Agraria
Bahwa dengan berdasarkan angka 2 (dua) jawaban turut tergugat II diatas, maka terhadap angka 15 (lima belas) dalil posita gugatankhusus tentang turut tergugat dan turut tergugat II bahwa teruttergugat dan turut tergugat Il tidak melakukan penelitian secaraakurat tentang kejelasan aspekaspek perbuatan hukum... adalahsuatu dalil yang tidak benar karena dalam melakukan prosespenerbitan sertipikat dan proses peralihan hak atas tanah, telahdidahului dengan penelitian baik mengenai data fisik maupun datayuridis
dari bidang tanah yang bersangkutan, sehingga tidak adaalasan yang kuat bagi penggugat untuk menyatakan turut tergugat dan turut tergugat Il tidak melakukan penelitian secara akurat dalamproses penerbitan sertipikat Nomor : 274/Kelurahan Amagarapati danproses peralihan hak atas tanah tersebut.Berdasarkan jawaban/bantahan turut tergugat II di atas, maka dimohonkepada Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata Nomor 08/PDT.G/2010/PN.LTK agar dapat memeriksa perkara ini dan memutuskandengan amar
Menyatakan bahwa proses sertipikat hak milik nomor 274 dariYakobus Jogo Diaz dan peralihan atas sertiipikat nomor 274 dariYakobus Jogo Diaz kepada Yosef Diaz serta peralihan hak atassertipikat Nomor 274 dari Yosef Diaz kepada Rudianto Go adalah sah4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para penggugat5.
selanjutnya diberi tandaerrr er rer re eee rrr re er rer errr (TIII8) ;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah diberimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadapbukti surat TIII5, TII6, TIl7 dan TIII,8 di depan persidangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalildalilbantahannya Turut Tergugat dan Turut Tergugat II telah pula mengajukanbukti surat masingmasing sebagai berikut :Untuk Turut Tergugat :1.Foto copy kelengkapan proses akta peralihan
97 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dibuat dihadapan TurutTergugat , dan atas dasar akta pemberian hak tanggungan a quo TurutTergugat Il kemudian menerbitkan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor4148/2005, tanggal 4 Agustus 2005;12.Bahwa oleh karena jual beli tanah dan bangunan pabrik objek sengketasebagaimana tertuang dalam akta jual beliakta jual beli sebagaimana padaposita poin 3.1. s.d. 3.8.di atas cacat hukum dan tidak sah, dan karenanyabatal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,sehingga berakibat hukum peralihan
Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan hak dan balik namaatas tanah SHM Nomor 301/Desa Nanjung, SHM. Nomor 307/DesaNanjung, SHM. Nomor 308/Desa Nanjung, SHM. Nomor 351/Desa Nanjung,SHM. Nomor 430/Desa Nanjung, SHM. Nomor 463/Desa Nanjung, SHM.Nomor 496/Desa Nanjung dan SHM. Nomor 497/Desa Nanjung,kesemuanya terletak di Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, KabupatenBandung berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya yang dilakukanoleh Tergugat kepada Turut Tergugat Il tersebut ;.
2005; Akta JualBeli Nomor 396/2005, tanggal 23 Juni 2005; Akta Jual Beli Nomor 395/2005,tanggal 23 Juni 2005; Akita Jual Beli Nomor 399/2005, tanggal 23 Juni 2005;Akta Jual Beli Nomor 400/205, tanggal 23 Juni 2005; Akta Jual Beli Nomor397/2005, tanggal 23 Juni 2005; Akta Jual Beli Nomor 401/2005, tanggal 23Juni 2005; Akta Jual Beli Nomor 394/2005, tanggal 23 Juni 2005kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat AkitaTanah (PPAT) Desiyana Chafsah, S.H.. batal demi hukum;Menyatakan peralihan
Bahwa Akta Jual Beli dalam perkara a quo menurut hukum merupakan buktiyang sempurna, dimana atas terjadinya peralihan hak tersebut telahdilakukan Pendaftaran tanah dan Sertifikat tanahnya telah beralin menjadiatas nama Ir. Masrah/Termohon Kasasi Il. Sertifikat tanah atas namaIr. Masrah/Termohon Kasasi II tersebut merupakan Surat Tanda Bukti HakHalaman 31 dari 40 hal. Put.
karena Termohon Kasasi baru) mengajukangugatan/keberatan atas cekcek yang diberikan oleh Termohon Kasasi IItersebut setelah 9 (sembilan) tahun lamanya (transaksi cek di tahun 2005,dan gugatan diajukan tahun 2014), dimana kolektibilitas kredit yang dijamindengan sertifikat tanah objek sengketa tersebut dinyatakan macet;Bahwa seandainya benar Penggugat belum menerima seluruh harga jualtanah objek perkara maka dengan telah adanya Akta Jual Beli yang dibuatoleh dan dihadapan PPAT yang merupakan bukti peralihan
Pembanding/Penggugat II : MARSIKA
Terbanding/Tergugat I : LO HANNY
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS DESMAN SH., M.Hum, MM
53 — 27
Dengan demikian bahwa Penandatanganan dan Peralihan yangdilakukan oleh Alm. David Budiman Lie sebelum Alm. David Budiman Liemeninggal sebagai Penjual terhadap Para Penggugat sebagai pembelimerupakan peralihan yang sah dan mengikat bagi para pihak, karenaberdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan ;Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.
Oleh karena itu Ssudah sangat jelas Nyonya JudianaMariaty Lee diikutsertakan sebagai Tergugat;Kepala Badan Pertahanan Nasional Jakarta UtaraBahwa Kepala BPN Jakarta Utara adalah Pihak yang menerimaHalaman 22 dari 55 halaman putusan perkara Nomor : 245/Pdt/2020/PT.DKIatau mengakui peralihan hak pada AJB no. 136/2017.
DavidBudiman harus terlebih dahulu membatalkan atau mencabut wasiatyang telah pernah diberikannya, barulah dilakukan peralihan hakdengan jualbeli atau dengan cara apapun kepada siapapun, namunsecara fakta nyata alm.
Hal ini pun perlu dipertanyakan apakah persyaratantentang pendaftaran Balik nama di Kantor BPN JakartaUtara yang dilakukan oleh para Penggugat sudah dipenuhisyaratsyaratnya, untuk hal tersebut yaitu telah membayarLUNAS BPHTB dan PPH final yang harus dibuktikandengan tanda bukti tertulis,Bahwa dari semua kejadian yang telah diuraikan tersebut diatas,Halaman 28 dari 55 halaman putusan perkara Nomor : 245/Pdt/2020/PT.DKImaka sudah sangat jelas terbukti bahwa proses peralihan hakdengan jual beli yang
Bahwa karena peralihan hak dengan cara jualbelliyang dilakukan oleh para Tergugat Rekonpensi atas ObyekSengketa dengan tanpa adanya pemberitahuan kepadaPenggugat Rekonpensi dan tanpa adanya jjin dari PenggugatRekonpensi terlebihlebin tanpa adanya terlebin dahulupencabutan dan pembatalan terhadap Akta Wasiat no. 08Tanggal 6 Juni 2006 yang pernah dibuat oleh alm.
- GUS RAI;
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM;
- IR. IDA MADE ALIT
87 — 33
I NENGAH DIARSA, memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah Kepala Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem,Kabupaten Karangasem sejak Tahun 2004 ; Bahwa yang menjadi tugas Kepala Desa terkait dengan peralihan hak atastanah adalah meneliti dan mengesahkan permohonan dari setiap warga ; Bahwa menurut data pada buku tanah D Kelasiran Desa Nangka No.70memang benar Penggugat mempunyai tanah yang terletak di Dusun Butusatas nama I RAYU (kakek Penggugat
Bahwa saksi adalah ahli waris dari I TRENGGI yang menjadi penyanding di sebelah selatan tanah I RAYU ; Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang berada di sebelah utara tanahsaksi adalah milik dari I RAYU berdasarkan cerita dari leluhur saksi yang bernama I TRENGGI ; Bahwa saksi tidak mengetahui kalau I TOGOG (ayah Penggugat) pernahtinggal di atas tanah itu ; Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah itu berada di Desa Adat Nangka ; Bahwa saksi tidak mengetahui terjadi peralihan hak dari I RAYU menjadiIDA
persidangan ;42e Bukti P 13 berupa surat dari Sekretaris Perbekel Desa Budakeling kepadaCamat Bebandem, tertanggal 7 Juli 2006 No.339/Bdkl/2006 perihal : MasalahTanah, yang intinya menyebutkan bahwa di Buku Register Desa tidak termuatperalihan tanah dari I Rayu kepada Ida Made Alit, baik jual beli, waris, hibahatau konversi ; e Bukti P 14 berupa surat dari Camat Bebandem kepada Perbekel DesaBudakeling tertanggal 12 Juli 2006 No.181.1/386/Pem, perihal MasalahTanah, yang intinya menyebutkan bahwa peralihan
hak atas tanah dari I RAYU kepadaIDA MADE ALIT, baik yang berupa jualbeli, hibah, tukarmenukar, waris, maupun penegasan konversi ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) PP No.10 Tahun 1961jo Pasal 45 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditentukanantara lain bahwa dalam hal sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atastanah tidak sesuai lagi dengan daftardaftar yang ada di Kantor Pertanahan, dan/atauperbuatan hukum yang dimaksudkan untuk peralihan hak
atas tanah tidak dibuktikandengan akta PPAT, maka Kepala Kantor Pertanahan seharusnya menolak untukmelakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah dimaksud ; Menimbang, bahwa dengan demikian, terbitnya SHM No.407, 408 dan 409 atasnama IDA MADE ALIT (vide bukti P 29, P 30, P 31 = T2,T3,T4=T.ILInt1, 2 dan 3), terbukti cacad hukum, yaitu tidak sesuai dengan prosedur yang53ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas
564 — 416 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MM perihal Pemberitahuan PermohonanPembatalan Peralihan Hak terhadap SHGB Nomor: 72/Ungasan yangsekarang menjadi SHGB Nomor: 61/Kutuh atas nama PT.
;Surat Permohonan Peralihan Hak ke Kantor Pertanahan KabupatenBadung, tanggal 23 September 2008;1 (satu) lembar fotokopi monitoring data F1 (Monitoring DataPerseroan) PT.
,M.M. perihal PemberitahuanPermohonan Pembatalan Peralihan Hak terhadap SHGB Nomor:72/Ungasan yang sekarang menjadi SHGB Nomor: 61/Kutuh atas namaHalaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019PT.
NUSANTARA RAGAWISATA perihalPanggilan Dinas;62) Fotokopi dilegalisir putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3280.K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011;63) Fotokopi dilegalisir Penetapan Nomor: 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn tanggal28 Oktober 2005;64) Fotokopi yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat Nomor: 1800/851.600/X/ 2013, tanggal 29 Oktober 2013 perihal Salinan PembatalanPendaftaran Peralihan Hak atas HGB Nomor : 72/Ungasan atas namaPT.
FIPRILLIA TARFI WACHIDAH
Tergugat:
1.FIFI SOFIA YULIA INDRIANA
2.KOH WANDY MUSTIKA
Turut Tergugat:
1.Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dradjat Uripno, S.H.
2.PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR Ceper
3.Kantor ATR Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
253 — 62
Farauk Usman dan dibuat dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, Duplikat Akta Nikah Palsu dan tanda tangan Palsu adalah Akta Jual Beli yang cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
- Menyatakan secara hukum bahwa proses peralihan hak / peralihan nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 02048 yang terletak di Jalan Kaswari No 17 RT004/RW001, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.
Farauk Usman) dan Nyonya Fifi Sofia Yulia Indriana (Tergugat I), dengan menggunakan Akta Jual Beli nomor 22/2017 tertanggal 01 Maret 2017, Akta Jual Beli nomor 23/2017 tertanggal 01 Maret 2017, dan Akta Jual Beli Nomor 24/2017 tertanggal 01 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I yang telah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum tersebut mengakibatkan peralihan hak / peralihan nama dari atas nama Ir. Abdullah Farauk Usman (Ir.
39 — 9
Pondok Cipta Mas Blok C2No. 04 adalah milik Pihak Pertama.Halaman 1 dari 4 Pihak Kedua memberikan kewenangan penuh kepada Pihak Pertama untukmenjual dan mengalihkan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lainserta Pihak Pertama sepenuhnya berhak memiliki seluruh uang hasilpenjualan dan peralihan tersebut.
49 — 17
Bahwa kesepakatan ini menjadi undangundang bagi kami kedua belahpihak, apabila pihak kedua ingkar dari perjanjian ini, maka suratperdamaian ini dapat dijadikan alasan pembatalan peralihan hak (jualbeli)objek yang tertera dalam gugatan perkara ini yang terdaftar di PengadilanAgama Polewali dengan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.Pwl;Setelah isi Surat Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak,masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isiSurat Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan
YUSUP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
98 — 57
Notaris di Jember,sebagai dasar peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 3554/Desa Ajungkepada OSCAR ALI WIJAYA;4. Hak Tanggungan (Pertama) No. 1850/2017/PPAT tanggal 10052017 yang dibuat oleh PPAT SITI LESTARININGSIH, SH. Notaris diJember, sebagai dasar pembebanan di PT. BANK RAKYAT INDONESIA(Persero) berkedudukan di Jakarta5.
Pemberian Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentag Pendaftaran Tanah Pasal 37menyebutkan ayat (1) Peralihan hak atas tanah dan hal milik atas satuanrumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalamperusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecualipemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikandengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuanperaturan
perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pelaksanaPencatatan Peralihan Hak sebagaimana tersebut diatas diatur padaBagian Ketiga Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor :3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaPeraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahmenyebutkan bahwa :(1) PPAT wajid menyampaikan akta PPAT dan dokumendokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihanhak yang bersangkutan
Surat permohonan pendaftaran peralihan hak yangditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya ;b. Surat Kuasa tertulis dari penerima hak pabila yangmengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukanpenerima hak ;C. Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yangbersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatanakta masih menjabat dan yang didaerah kerjanya meliputi letaktanah yang bersangkutan ;d. Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak ;e. Bukti identitas penerima hak ;f.
Bukti pelunasan PPh sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 1994 dan PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebutterutang ;Putusan Perkara Nomor : 36/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 74 dari 78 HalamanMenimbang, bahwa terhadap penerapan ketentuan pencatatanperalihan hak dimaksud Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupawarkah Proses Penyelesaian Peralihan Hak atas nama Ruddy Handojoselaku Pemohon Kuasa atas Pemegang Hak/Penerima Hak Oscar AlliWijaya (Vide
79 — 43
Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kami, memang benar tanah/objekperkara tersebut tercatat peralihan hak dari Tergugat dan Tergugat Ilsebagai Penjual kepada Tergugat IV sebagai Pembeli, seluas 6.940 M2 dan3.990 M2, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 593/81 4/Jb/X/1991 , tanggal23 Oktober 1991 dan Akta Jual Beli Nomor : 593/813/Jb/X/1991, tanggal 23Oktober 1991;5. Bahwa berdasarkan informasi dan data yang ada pada Kami, tanah yangdijual masingmasing oleh Tergugat!
Bahwa mengenai adanya Akta Jual Beli Akta Jual Beli selanjutnya ataulainnya maupun pihak peralihan hak selanjutnya atau lainnya atas tanah /objek perkara, sebagaimana yang didalilkan olen Penggugatdi dalam SuratGugatannya halaman 4 angka 6.3. maupun angka 6.4., serta halaman 5angka 6.5., Tergugat Ill tidak bisa memberikan tanggapan atau jawaban,dikarenakan peristiwa peralihan hak maupun letak fisik tanah / objekperkara tersebut telah masuk wilayah atau kewenangan wilayah KecamatanPagedangan, Kabupaten
dilakukandengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, dengan demikianseluruh proses peralinan hak atas tanah a quo sudah dilakukan denganbenar, sehingga peralihan hak tersebut adalah sah ;Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan sekitar tanggal 1 Maret 2013ketika kembali ke Desa Pagedangan merasa sangat terkejut dan kagetkarena tanah/objek perkara telah beralih hak kepemilikannya dan secarafisik dikuasai Tergugat VI adalah dalil yang sangat mengadaada, karenaPenggugat sebenarnya sudah mengetahui
Bahwa mengenai kedua AktaJual Beli tersebut asli tapi palsu haruslah dibuktikan dengan adanyaputusan dalam perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukumyang tetap yang menyatakan bahwa kedua Akta Jual Beli tersebut palsu ;Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat dalamgugatannya pada halaman 6 dan 7 angka 8 dan 9, karena seluruhHalaman 27 dari 53 Putusan Nomor : 46/PDT/2018/PT BTN10.11.rangkaian proses peralihan hak atas tanah a quo sebagaimana sudahdijelaskan pada angka 4 dan 5
di atas sudah sesuai dengan ketentuan danprosedur hukum yang berlaku dan dilakukan dihadapan pejabat yangberwenang untuk itu, sehingga semua peralihan hak tersebut adalah sah ;Bahwa apabila Akta Jual Beli No. 241//Lgk/1982 tertanggal 14 Desember1982 dari Mustopa bin Empong kepada Sukma Hidayat (Tergugat !)
PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk KANTOR CABANG NEGARA
Tergugat:
1.Nardi
2.Siti Marqomah
24 — 9
agunan dengan bukti kepemilikanSHM No. 4112 yang terletak di Desa Baluk, Kecamatan Negara, KabupatenJembrana, Bali atas nama Nardi, baik secara dibawah tangan maupun dimukaumum/ lelang melalui KPKNL, dan oleh karena itu para Tergugat dengan inimenyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari Penggugat akanmenyerahkan tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 4112 atas nama Nardidan selanjutnya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus danmenandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan
97 — 56
yang BermateraiPasal VBahwa Penggugat tidak akan lagi Menuntut kepada Tergugat dan Tergugat IIPasal VIBerdasarakan perdamaian ini Tergugat dan Tergugat Il menyatakanPenggugat mencabut surat Gugatan dan surat surat lainya baik yang masihakan diajukan maupun yang sudah diajukan kepada pihak yang berwenang(Pengadilan) atau kepada instasnsi lainya yang berkenan dengan gugatanpemilik atas tanah tersebut.Pasal VIIBahwa Penggugat wajib menjamin Tergugat dan Tergugat Il atau pihaksiapapun yang mendapatkan peralihan
20 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2010secara tanpa hak dan melawan hukum telah diduduki dan dikuasaiserta telah dibangun bangunan rumah oleh para Tergugat , Il, Illdan IV;8.Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik yang sahdari Penggugat, maka segala surat transaksi peralihan hak atastanah obyek sengketa tersebut yang dibuat tanpa seijin Penggugatadalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;9.Bahwa perbuatan para Tergugat , Il, a dan IV, yang telah10.11.12.13.menduduki, menguasai, dan telah membangun bangunan
Paul Waney dan almarhumahSejtje Enggelina Rawung;4.Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris satusatunya yangberhak atas tanah obyek sengketa;5.Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah dariPenggugat;6.Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat , Il, III dan IV yangtelah menguasai dan menduduki serta membangun bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan tanpa hak dantanpa ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;7.Menyatakan bahwa segala surat transaksi peralihan
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN NASIONAL BANYUWANGI
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN PT. PNM Persero ULAMM CABANG BANYUWANGI
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jember
Terbanding/Tergugat I : Hj. FAUZIAH
34 — 18
Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi (TergugatIV) telah melakukan Peralihan Hak terhadap jaminan kredit berupa SertifikatHak Milik tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 1.280 M2, SHM No.0537 A.n. HANIK IRAWATININGSIH kepada Hj. Fauziah (Tergugat 1);18.
Menyatakan sah dan berharga Pembatalan Peralihan Hak atas Tanah danBangunan yang saat ini atas nama Hj.Faziah dengan luas 1.280 M2 yangterletak di Dsn Krajan Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Banyuwangi;6. Memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenBanyuwangi untuk mengembalikan hak kepemilikan tanah dan bangunantersebut kepada keadaan semula;7.
51 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
sehingga terbit Hak Milik pada tahun 1984, yaitu Sertifikat Nomor: 62/DesaPasir Panjang, atas nama Ulip Bin Bacam Dandu, oleh karena tanahtersebut telah dijual kepada Jaumar Hutapea maka sertifikat diserahkanoleh Ulip binti Bacam Dandu kepada Jaumar Hutapea namunterjadinyajual beli antara Ulip binti Bacam Dandu dengan Jaumar Hutapea, atasdasar SKPT yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten KotawaringinBarat, bukan atas dasar sertifikat hak milik, maka tidak dapat dilakukanPendaftaran Pencatatan Peralihan
tanah tersebut belum dapat didaftarkan menjadi atas namaJaumar Hutapea (almarhum) maka untuk meneruskan atas dasar Akta JualBeli menjadi atas nama Jaumar Hutapea (almarhum), sehingga pada tahun2015, memperbaharul dengan melakukan transaksi Kembali dengan pemilikyang disebutkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Desa Pasir Panjang,yaitu antara Ulip bin Bacam Dandu dengan Minar Pasaribu, dibuat kembaliAkta Jual Beli Nomor 609/NTH/PPAT/X/2015, tanggal 8 Oktober 2015, dantelah didaftarkan pencacatan Peralihan
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
menganggap penjatuhan hukuman tidak dapatdibenarkan.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan keberatan dari Terdakwa pada Angka 2 huruf b padapokoknya adalah mempersoalkan tentang penguasaan atas obyek sengketaberupa tanah dan bangunan rumah di atasnya, di mana Terdakwa (selakuahli waris), sejak Tahun 1970 sampai sekarang sudah menempati tanah danrumah di atasnya bersama dengan orang tua maupun kakeknya (selakupemilik barang obyek sengketa), bahwa adanya peralihan
atas obyeksengketa oleh saksi Maryam kepada Haji Budi pada Tahun 2007 (atas dasarjual beli) yang kemudian berubah kepemilikan menjadi milik dari Haji Budi,tentu saja didasarkan pada suatu peralihan hak yang tidak sah, karena saksiMaryam selaku ahli waris telah menjual obyek sengketa tersebut tanpapersetujuan dari ahli waris yang lainnya, padahal masih banyak ahli warisyang lainnya yang juga mempunyai hak atas obyek sengketa termasukTerdakwa, keberatan ini dapat dibenarkan, dengan alasan :1.
41 — 35
Pol: SKTLK/198/V/2009/POLRESTA, tertanggal 27 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh PolrestaPasuruan, diberi tanda bukti P5;Suratsurat bukti P1 s/d P5, seluruhnya telah diberi materai secukupnya dan telahsesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat tersebut diatas,Pemohon dipersidangan juga mengajukan saksisaksi yaitu;SAKSI: DWI JOKO SISWANTO;e Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor BPN:e Bahwa benar saksi mengetahui tentang peralihan hak dan jual beli dariKreditur ke Debitur
Bangilan dan sertipikat Hak Tanggungan No. 226/1996tersebut hilang;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DWI DJOKO SISWANTO, ternyatasaksi hanya mengetahui mengenai adanya peralihan hak dari kreditur kepadadebitur, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah hutang pemohontelah lunas atau belum, oleh karena prosedur untuk melakukan pelunasan hutangpemohon, datadatanya diperoleh dari Bank Umum Nasional (BUN) CabangPasuruan untuk mencatat isi surat pelunasan, nomornomor surat dan tanggal
18 — 5
ada isteri dananak yang lain selain Pemohon dan 5 (lima) orang anak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan P.7, maka telah terbuktisecara formil bahwa Pemohon dan anakanak sebanyak 5 (lima) orang anak,adalah ahli waris dari pewaris, dan tidak ada isteri dan anak yang lain selainPemohon dan 5 (lima) orang anak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, maka telah terbukti secaraformil bahwa Pemohon memiliki sertifikat hak milik tanah atas nama Pewarisyang akan dialin namakan/peralihan
Jamaluddin telah meninggaldunia karena sakit pada tanggal 6 Juli 2019; Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) pewaris telah meninggal duniaterlebih dahulu; Bahwa pewaris meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan 5 (lima) oranganak, dan tidak ada ahli waris lain selainnya; Bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohonadalah untuk keperluan mengurus alin nama/peralihan hak sertifikat hakmilik atas nama Pewaris dan untuk keperluan hukum lainnya;Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum
92 — 34
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UndangUndang nomor 5 Tahun 1960tentang peraturan Dasar PokokPokok Adraria pada intinya berbunyi HukumAgraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adatsepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negarasebagaimana diketahui bahwa hukum adat yang berlaku atas jualbeli/Pengalinan Hak Atas Tanah adalah asas terang, tunai dan konkrit yangdimaksud dalam hal ini adalah peralihan terjadi dengan transaksi dimanahal 2 dari 11 hal Put
no 144/Pdt.G/2017/PN.Tngbidanga tanah dan bangunandibeli dengan sejumlah uang dilakukan secaraterang dan tunai, sehingga perbuatan peralihan hak atas objek yangdimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 7708/Binong, sesuaiGambar Situasi tanggal 28 Desember 1996, nomor 36571/1996, seluas 60M2(enampuluh meter persegi) dari TERGUGGAT kepada PENGGUGAT telahterjadi, sehingga kepemilikan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yangterletak di Perumahan Binong Permai Blok GA nomor 2, Kelurahan Binong,