pernikahanPemohon dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan AgamaSGIGITIPAL j===eseee sees ee esse eee tear a eiremneneeennnMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintah Jurusita PengadilanAgama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilanperihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohonselama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikankesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkaitpermohonan para Pemohon untuk melakukan upaya

hukum.

Namun hinggabatas waktu yang pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak adapihakpihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut,oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas MajelisHakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon IIHal. 7 dari 13 halamanyang dilaksanakan menurut agama Islam tanggal 22 Mei

Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini di dukung oleh buktibukti yangkuat dan sempurna maka, sudah sepatutnya Penggugat mohon agarterhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebin dahulumeskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi, dari tergugat;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka para Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq Majelis hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.

Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat di laksanakan terlebihdahulu walaupun ada upaya hukum yang berupa verset, banding, maupunkasasi (uit voerbaar big bigvoorraad);6.

melawan hukumdan tidak beritikad baik, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilannantinya tidak siasia serta adanya dugaan kuat Tergugat hendakmengalihkan/memindahtangankan tanah dan rumah tersebut kepada pihaklain, maka beralasan hukum kiranya untuk diletakkan sita jaminan(conservatoir beslaag) atas objek sengketa;Karena gugatan Penggugat didasari atas alasanalasan hukum yang benardan sah maka beralasan hukum kiranya agar putusan dalam perkara inidapat dijalankan terlebin dahulu meskipun ada upaya

hukum verzet,banding maupun kasasi;Karena gugatan Penggugat didasari atas alasanalasan hukum yang benardan sah maka beralasan hukum pula kiranya Para Tergugat dihnukum untukmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) setiap hari kepada Penggugat, setiap kali dia lalai dalammenjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telahmempunyai kekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakannya putusan dalamperkara ini secara baik;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;8.

Bahwa gugatan ini menurut hukum telah memenuhi syarat untukdimohonkan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitverbaar bijvorraad) walaupun diajukan upaya hukum banding dan kasasi;15.

berhak;Menfaraidhkan dan menunjuk seluruh harta peninggalan Saleh Rahmanikepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan HukumIslam;Menyatakan sah dan berharta terhadap Sita jaminan(conservatoirbeslaag);Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng untukketerlambatan melaksanakan putusan dalam perkara a quo;Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebin dahulu (u/tverbaar bijvorraad) walaupun diajukan upaya

hukum banding dan kasasi;Membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepadakedua belah pihak yang berpekara;Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan SeadilAdilnya (ex aquo et bono);Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan olehKetua Majlis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Para Penggugat danPara Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo.Pasal 55 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9

Dan kepadanya pula diberitahukan dapatmengajukan upaya hukum verzet dalam waktu 14. hariterhitung sejak diterima putusan.Putusan ini diberitahukan kepada tergugat padatanggal.........Tergugat telah mengajukan upaya hukum verzet terhadapputusan tersebut tanggalPanitera,Drs. Mukhlis, S.H.17

., tanggal 3 September 1991:Menimbang, bahwa gugatan pembatalan Penetapan ahli waris yangdiajukan oleh Penggugat adalah Penetapan yang dikeluarkan oleh PengadilanNegeri Garut:Menimbang, bahwa antara Pengadilan Agama Cibinong denganPengadilan Negeri Garut adalah samasama pengadilan tingkat pertama atausederjat, sedangkan untuk membatalkan suatu putusan atau penetapanPengadilan adalah dengan cara mengajukan upaya hukum ke tingkatPengadilan yang lebih tinggi dari Pengadilan yang mengeluarkan putusan

ataupenetapan tersebut yaitu upaya hukum banding, kasasi atau PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakiim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cibinong tidakberwenang untuk membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Garut No.33/Pen.Pdt.P/1991/PN.

kesempatan untuk mempelajariberkas perkara di KepaniteraanPengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hariterhitung sejak diterimanya pemberitahuan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan permintaan banding yang diajukan olehPenuntut Umum tersebut, ternyata pengajuannya telah sesuai dengantenggang waktu dan tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam mengajukan upaya

hukum banding tersebutPenuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori bandingsehingga tidak diketahul secara pasti alasanalasan yang dijadikan dasar dalampengajuan banding tersebut, kendatipun mengingat memori bandingbukanlah syarat utama dalam mengajukan upaya hukum banding maka MajelisHakim Pengadilan Tinggi tetap memeriksa dan memutus perkara a quoditingkat banding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, beritaacara

Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti bukti otentik yang tidak akandisangkal lagi oleh TERGUGAT , karenanya PENGGUGAT mohon untukdalam keputusan perkara ini secara Uitvoerbaar bij Voorraad dapatdijalankan terlebin dahulu walaupun dimungkinkan adanya upaya Banding ,Kasasi ataupun Upaya hukum lainnya ;Berdasarkan hal hal tersebut diatas ,maka PENGGUGAT mohonKepada Pengadilan Negeri Sleman , berkenan kiranya untuk memutus :A.

Penagihan sebesar :10 % X Rp. 1387.846.500, ...0...... eee RP. 13.784.650,Menghukum pula Kepada TERGUGAT untuk membayar setiapbulannya bunga 1 % pada PENGGUGAT dari jumlah uang sebesarRp. 249.502,165, tersebut diatas sejak dimasukkannya surat gugatini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman , hingga dibayarnyalunas uang tersebut oleh TERGUGAT ;Menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih(Uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun masih dimungkinkan adanyaupaya banding, kasasi ataupun upaya

hukum lainnya ;Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban tanggal 30 Januari2017 sebagai berikut :1.Bahwa saya sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 236/Pdt.G/2016/PN Smn tanggal 2 Nopember 2016 akan membrikan jawabangugatan kepada Penggugat;Bahwa Tergugat pada tanggal 5 Januari Tahun 2011, mendapatkiriman barang plywood, dengan Surat Jalan NOSJ : 11000152.Seharga Rp. 8.842.500, ( delaan juta delapan ratus empat puluhdua

Upaya hukum(Perlawanan) terhadap Putusan Sela hanya sampai padatingkatPengadilan Tinggi, hal ini mengandung maksud bahwa pembuat undangundang tidak menghendaki bertumpuknya perkara di tingkat MahkamahAgung Republik Indonesia, sehingga harus dilakukan pembatasan dankriteria perkara yang dapat diajukan upaya hukum Kasasi;Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkanpenerimaan dan menyidangkan tingkat kasasi terhadap perkara ini yangdiajukan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah

Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 43 ayat (1) UU Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwapermohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadapperkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecualiditentukan lain oleh undangundang.2.

Bahwa Terdakwa telah mengajukan Banding terhadap PutusanMajelis Hakim PN Rantauprapat Nomor 547 / Pid.Sus / 2020 / PN Raptanggal 08 Oktober 2020 pada tanggal 14 Oktober 2020 olehkarenanya kami Penuntut Umum juga wajib menyatakan bandingterhadap putusan tersebut untuk menghindari gugurnya hak kamiPenuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum dalam tingkatHalaman 8 dari 13 Putusan Nomor :1674 /Pid.Sus/2020/PT MDNKasasi terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebutnantinya..

Lap : 027/SIHPN/09/12/2017 tanggal 9 Desember 2017, nilai penggantian yang wajarRp. 219.476.411, (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus TujuhPuluh Enam Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah);Bahwa telah dilakukan musyawarah mengenai bentuk dan besar biaya gantirugi tanah dan bangunan antara Tergugat II dengan para Penggugat antara lainmusyawarah pada tanggal 17 Desember 2017 yang mana tidak dicapaikesepakatan;Dalam hal tidak dicapai kesepakatan, upaya hukum yang dapat dilakukan olehpara Penggugat adalah

hukum.2.

hukum;3.

hukum;4.

hukum kasasi namun Ketua Pengadilan NegeriKendari menyatakan bahwa bukan upaya kasasi namun Terbanding harus melakukangugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Kendari.

Badronah.15.Bahwa, untuk menjamin agar sita jaminan dapat dilaksanakan maka mohonagar Pengadilan memerintahkan Para Tergugat ataupun pihak lain untuktidak menggunakan dan/atau mengoperasikan dan/atau mengosongkanobyek sita jaminan (conservatoir beslag).16.Bahwa, Para Tergugat selalu mengulurulur pembayaran kewajiban kepadaPenggugat maka untuk menjamin agar tidak mengulurulur waktupembayaran ganti rugi lagi dengan upaya hukum banding, kasasi ataupunpeninjauan kembali, selanjutnya mohon agar Pengadilan

Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi/Gugat Balik dari Pak WellySetiawan/Penggugat Rekonpensi Tergugat Konpensi ini didasarkanatas buktibukti yang sah dan kuat menurut hukum dan juga telahmemenuhi syarat ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, maka mohon agarMajelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara aquomenyatakan putusan dalam gugatan Rekonpensi/gugat balik ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi, danmaupun upaya hukum Peninjauan Kembali/PK dari tergugat

hukum banding,kasasi, maupun upaya hukum peninjauan kembali/pk, (Uitvoerbaar bijvoorraadq).Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 30/Padt/2016/PT YYK.12.

Menyatakan putusan dalam gugatan rekonpensi/dalam gugat balik ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, upaya hukum banding,kasasi, maupun upaya hukum peninjauan kembali/pk, (U/tvoerbaar bijvoorraad).9.

Menyatakan putusan dalam gugatan rekonpensi/dalam gugat balik inidapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipun ada verzet, upaya hukumbanding, kasasi, maupun upaya hukum peninjauan kembali/pk,(Uitvoerbaar bij voorraad).9.

Kalau perlawanan Pelawantersebut dikabulkan, maka Ketua Pengadilan memerintahkanpenangguhan eksekusi dan sebaliknya apabila bantahan ditolak,maka dengan surat penetapan memerintahkan eksekusi dilanjutkan.Jadi upaya hukum bantahan dibenarkan undang undang, sedangkandilanjutkan atau ditundanya pelaksanaan eksekusi menjadikewenangan Ketua Pengadilan.Selain itu. adalah sesuatu yang tak masuk akal secara hukumkepentingan pencari keadilan terabaikan hanya karena sesuatu yangbersifat teknis yuridis semata

bahkan telah mengabaikan hukum dasarsebaliknya menerapkan instruksi yang seolaholah berdiri diatas UndangUndang, Bahwa upaya Perlawanan terhadap perampasan barang milikpihak ketiga dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 22 Tahun 1997 Pasal 77 ayat 3;Bahwa, fungsi dan tujuan Lembaga Perlawanan adalah MelindungiKepentingan Hukum Pihak Ketiga yang beritikad baik, karenanyaperlawanan/bantahan sebagai upaya hukum merupakan langkah awalyang formal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan

Bahwa, oleh karena bantahan PELAWAN ini didukung dengan alat buktiyang sah dan kuat sesuai Pasal 180 HIR, maka PELAWAN mohon agarputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (uit voerbaar bijvorraad) walaupun ada banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;DALAM PROVISI:1. Bahwa oleh karena kendaraan tersebut berdasarkan fakta hukum yangada dan terbukti adalah milik PELAWAN karenanya haruslah dilindung!secara hukum;2.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakanterlebin dahulu (uit voerbaar bij vorraad) walaupun adabanding, kasasi serta upaya hukum lainnya ;9.

hukum yang dilakukan pihak yangberhak dan berkepentingan dalam perkara pidana tersebut,yaitu Terdakwa dan Penuntut Umum melalui upayah peninjauankemball diajukan ke Mahkamah Agung RI sedangkanPelawanbukan pihak Terdakwa dalam perkara pidana tersebut,sekalipun ada upaya luar biasa tersebut seperti peninjauankembali upaya ini tidak menghalangi pelaksanaan putusan telahberkekuatan hukum tetap sehingga cukup beralasan, haltuntutan provisi pada hal pertama telah ditolak ;Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasimaupun verzet12.

Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (ultvoerbaar bij vorrad) meski ada verzet, upaya banding, upaya kasasimaupun upaya hukum lainnya.ATAU SEMULA/ SEBAGAI PENGGANTINYA :Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Padt.G/2021/PN SktMengadili dan memberikan putusan hukum yang seadiladilnya (Ex Aequo EtBono) menurut peraturan perundangundangan dan hukum yang dapatmemenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan MajelisHukum Pemeriksa perkara a quo.Menimbang,

Bahwa dalam rumusan ketentuan tersebut jelas disebutkanbahwa upaya dalam bentuk gugatan ditempuh manakala proseseksekusi lelang telah selesai dan obyek lelang telah diserahkankepada pemenang lelang, berbeda dengan perkara a quo yangfaktanya proses lelang belum selesai dan obyek lelang belumdiserahkan kepada pemenang lelang karena obyek lelang belumlaku terjual sehingga seharusnya upaya hukum yang diajukanharus dalam bentuk perlawanan dan bukan dalam bentuk gugatanbiasa;2.2.3.

Bahwa dalam perkara ini Penggugat sebagai termohoneksekusi telah melakukan upaya hukum dengan gugatan bukandengan perlawanan; padahal status obyek yang di eksekusi lelangbelum berubah dan pelelangan belum selesai; dengan demikianmengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 4 tahun2016 tersebut berarti gugatan Penggugat mengandung cacatformal;3.

Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum. Bahwa sesuai dengan SEMA RI No. 4 Tahun 2016 tentangpemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahHalaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Padt.G/2021/PN SktAgung Tahun 2016 disebutkan bahwa Proses eksekusi atau lelangeksekusi secara hukum telah selesai jika obyek eksekusi atau obyeklelang telah diserahkan kepada Pemohon Eksekusi atau pemenanglelang.

diwilayah tersebut adalah tiaptiap bangunan yang telahdidirikan diatas tanah Penggugat Rekonpensi yaitu : Dua Unit Bangunan Rumah makan , cucian mobil, rumah tinggalyang diketahui ditunggu oleh Nuar, rumah tinggal yang diketahuiditunggu oleh Hendri, dua unit tempat Tampal Ban =Rp.70.000.000, x 10 tahun = Rp.700.000.000, (tujuh ratus jutarupiah);Sedangkan kerugian moriel sesungguhnya tidak dapat dinilai denganuang, karena menyita waktu dan perhatian Penggugat untukmelakukan upaya Laporan Polisi dan upaya

hukum lainnya, namununtuk kepastian hukum, maka adalah patut jika Penggugat mohonsupaya kepada Tergugat Rekonpensi secara dihukum untukmengganti kerugian moriel yang dialami Penggugat sebesarRp.10.000.000.000, (sepuluh milyard rupiah), kerugian materiel danmoriel tersebut haruslah dibayar Tergugat Rekonpensi secara tunaidan sekaligus paling lambat 10 (sepuluh) hari putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dan juga terhadap orangorang yang menerima

hukum Banding, kasasiatau upaya hukum lainnya;Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT.

Banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT. PLG11. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini;Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, mohon supaya Majelis Hakimyang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusandengan amar sebagai berikut:I.

Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu /serta merta, walaupun ada upaya hukum Banding, kasasi atau upayahukum lainnya;10.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biayayang timbul dalam perkara ini;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis HakimTingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Oktober 2018Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.

Bahwa oleh karena gugatan yang Penggugat ajukan ini didasari denganalasan dan buktibukti yang kuat, maka beralasan agar dalam perkara a quodapat dilaksanakan putusan terlebin dahulu (uit voorbar bij voorraad)sekalipbun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Samarinda agar terlebin dahulu meletakkan sita jaminanatas obyek sengketa, dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeritersebut memberikan putusan yang dapat

Menyatakan bahwa putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakanterlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verset;Atau: Mohon putusan hukum yang baik dan adil (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dailildalil sebagaiberikut:Dalam Eksepsi:Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaktidaknya perkara a quoharus dihentikan:1.

Kalin Energy Coal; Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didukung oleh buktibukti yang kuat maka sangatberdasarkan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR apabilaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar putusandalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu (uitvoerbaar bijvorrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet/perlawanan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohonkepada Pengadilan Negeri Samarinda

Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebihdahulu (uitvoerbaar bij vorrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasimaupun verzet/perlawanan;. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara;Hal. 24 dari 35 hal. Put.

hukum peninjauan kembali terhadap putusanHal. 30 dari 35 hal.

., tanggal 28 Juni 2016, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :MENGADILI :DALAM KONPENSL:DALAM EKSEPSI :" Menolak eksepsi Tergugat tersebut;DALAM POKOK PERKARA :" Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKONPENSI := Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSL := Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untukmembayar ongkos perkara;Bahwa, semestinya PELAWAN melakukan upaya hukum Banding, Kasasidan/atau permohonan Peninjauan Kembali, terhadap perkaranya

Bahwa, perkara Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 41/PDT/2011/PT.BTN., tanggal 21 Juli 2011 Juncto Putusan PengadilanNegeri Tangerang Nomor : 115/Pdt.G/ 2010/ PN.Tng., tanggal 8Desember 2010, pada saat ini, sedang dimintakan pemeriksaanPeninjauan Kembali oleh TURUT TERLAWAN (Suami PELAWAN);Bahwa, semestinya PELAWAN melakukan upaya hukum Banding, Kasasidan/atau permohonan Peninjauan Kembali, terhadap perkaranya putusanPengadilan Negeri Tangerang nomor : 679/Pdt.G/2015/PN.Tng., tanggal28 Juni

Banten Nomor : 41/PDT/2011/PT.BTN., tanggal 21 Juli2011 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor115/Pdt.G/2010/ PN.Tng., tanggal 8 Desember 2010, sehingga PELAWANdapat dikwalifikasikan sebagai PELAWAN yang beretikad tidak baik,sehingga gugatan perlawanan PELAWAN harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa, apabila gugatan Perlawanan ini dikabulkan atau PELAWANdinyatakan PELAWAN yang beretikad baik, akan menimbulkan kerancuanhukum, karena selain masih adanya hak upaya

hukum luar biasa yaituPeninjauan Kembali terhadap perkara PELAWAN yaitu : perkaraPengadilan Negeri Tangerang nomor : 679/Pdt.G/2015/PN.Tng., tanggal28 Juni 2016 tersebut dan masih adanya perkara Putusan PengadilanTinggi Banten Nomor : 41/PDT/2011/PT.BTN., tanggal 21 Juli 2011 JunctoPutusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 115/Pdt.G/ 2010/ PN.Tng.

hukum gugatan, dengan demikian menggunaan GugatanPerlawanan dalam perkara in casu oleh Pelawan berimplikasi pada formalitasperlawanan atau gugatan menjadi tidak jelas dasar hukumnya, karena pihakyang mengajukan, waktu pengajuan dan alasan hukum untuk mengajukankedua dalil tersebut terdapat perbedaan yang prinsipal pada formalitasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I5 Surat KetuaPengadilan Negeri Tangerang kepada Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Serpong, Tanggal 20 Oktober

Menyatakan putusan dalam gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipunada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (uituoorbaarbij voorraad) ;8.

Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 76 UndangUndang No. 15 Tahun 2001tentang Merek, gugatan pelanggaran di bidang merek hanya dapat ditujukan kepadasuatu perbuatan yang berkaitan dengan eksistensi merek terdaftar dimana secarahukum perbuatanperbuatan tersebut haruslah mengacu pada koridor hukum dibidang merek mengingat dasar atau sumber hukum pengajuan gugatan olehPenggugat saat ini adalah merupakan upaya hukum yang diatur dalam bidang merekyang seharusnya hanya mengacu pada unsurunsur yang terdapat

hukum dari pemilik merek terdaftar adalah menggunakanmerek terdaftar tersebut untuk suatu barang dan memasarkannya jadi tidak cukupapabila hanya merek tersebut telah terdaftar ;Bahwa menurut Pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 huruf a UndangUndang No. 15 Tahun2001 tentang Merek konsekuensi hukum terhadap pemilik merek terdaftar yangtidak menggunakannya dalam kegiatan produksi dan perdagangan selama 3 ( tiga )tahun berturutturut sejak tanggal pendaftaran atau sejak pemakaian terakhir ialahdapat dilakukan upaya

hukum berupa pengahapusan oleh Direktorat Merek atauHal. 7 dari 34 hal.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukumlainnya ;.

hukum untuk pemulihanhakhaknya;(c).

Nomor 453 K/Pdt/20133410.34internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterimanegara Republik Indonesia;(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negaraRepublik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadihukum nasional;Penjelasan Pasal 7:Yang dimaksud dengan "upaya" hukum adalah jalan yang dapatditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela danmemulinkan hakhaknya yang disediakan oleh hukum Indonesiaseperti misalnya, oleh Komnas HAM atau pengadilan, termasuk

upayauntuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, mengajukan Kasasi danpeninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilantingkat pertama atau tingkat banding;Dalam pasal ini dimaksudkan bahwa mereka yang ingin menegakkanhak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untukmenempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasionalterlebin dahulu (exhaustion of local remedies) sebelum menggunakanforum baik ditingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidakmendapatkan tanggapan

Bahwa atas surat ke Komnas HAM RI tersebut point 8, PutusanKasasi Peradilan TUN (sudah in krachiimempunyai kekuatan hukum tetap)yang menjadi dasar rujukan surat, dianggap belum maskimal, sihinggaoleh karenanya dilakukan upaya hukum melalui gugatan perbuatanmelawan hukum atas pelanggaran hak asasi atas diri Pemohon Kasasi(semula Penggugat/Pembanding) di Lingkup Peradilan Umum/Negeri.Yang putusannya saat ini diajukan permohonan kasasinya;Diharapkan putusan kasasi tidak terlalu lama menunggunya, agarrekomendasi

kePengadilan Negeri Jakarta Pusat), padahal Pemohon Kasasi telahmembayar biaya perkara;Upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cukupbesar yaitu sebesar Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh limaribu rupiah) dibanding dengan biaya perkara dalam putusanbanding yang hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa keterlambatan ini merugikan para pihak yang berperkarakhususnya bagi Pemohon Kasasi yang dikalah kan dalam putusanbanding;Kelambanan proses administrasi ini tidak

Upaya hukum kasasi merupakan upaya hukum biasa, putusanpraperadilan sudah tidak diperkenankan untuk diajukan, apalagi upayahukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali, tentu dilarang pula;Bahwa beberapa putusan Mahkamah Agung RI di antara lain No. : 64 PK/ Pid / 2012, No. : 112 / PK / Pid/ 2011, No. : 152 PK / Pid / 2010 dan No.108 PK / Pid / 2009, kesemuanya memutuskan permohonan peninjauankembali atas putusan praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa Putusan MK No. 65 / PUU IX / 2011 menyatakan

Maknanya mencabut upaya hukum bandingterhadap putusan praperadilan mengenai tidak sahnya penghentianpenyidikan atau penuntutan;Ketentuan ini senada dengan Pasal 45 A Ayat (2) dan Ayat (1) UndangUndangUndang No. 5 Tahun 2004 di atas, yaitu jika upaya hukum biasa saja tidakHal. 31 dari 32 hal. Put.

No. 78 PK / PID /2014diperkenankan terhadap putusan praperadilan, apalagi upaya hukum luar biasa, yaitupeninjauan kembali;4 Di samping itu tidak diperkenankannya perkara praperadilan untukdiajukan peninjauan kembali, merupakan upaya untuk melakukanpembatasan perkara tertentu yang sifatnya cepat dan ringan untuk masukke Mahkamah Agung.