Ditemukan 11260 data
73 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kode Nama Qty Unit Harga AmountBarang StandarGICD.07 CD Fisika 620 Kpg 22.000(SD) 20 Set 13.640.000GICD.08 CD Biologi 760 Kpg 22.000(SD) 20 Set 16.720.000GICD.06 CD 456 Kpg 22.000Matematika 10.032.000(SMP) 8 SetGICD.04 CD Fisika 476 Kpg 22.000(SMU) 7 Set 10.472.000GICD.03 CD Fisika 230 Set 22.000(SMU) 5 Set 5.060.000GlKomp.02 Speaker 5 Unit 1.050.000Aktif 5.250.000GILCD LCD 32 16.150.000516.800.000LEP04 Leptop 5 Unit 16.650.000(netbook) 83.250.000GITV Clasical 8 Unit 8.059.500Monitor 29 64.476.000GI
Kode Nama Barang Qty Unit Harga AmountStandarGICD.07 CDFisika(SD) 20 620 /Kpg 22.000 13.640.000SetGICD.08 CD Biologi (SD) 20 760 /Kpg 22.000 16.720.000SetGICD.06 CD Matematika 456 Kpg 22.000 10.032.000(SMP) 8 SetGICD.04 CDFisika (SMU) 7 476 Kpg 22.000 10.472.000SetGICD.03 CD Fisika(SMU)5 230 Set 22.000 5.060.000SetGl Speaker Aktif 5 Unit 1.050.000 5.250.000Komp.02GILCD LCD 32 16.150.000 516.800.000LEP04 Leptop (netbook) 5 Unit 16.650.000 83.250.000GITV Clasical Monitor 29 8 Unit 8.059.500 64.476.000GI
ENDANG NATALIANTINI
Tergugat:
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN
450 — 326
Bukti T.ll1 Keputusan WalikotaTangerang Nomor: 593/Kep.314Bappeda/2011 tanggal26 Juli 2011 tentang Perpanjangan Masa BerlakuKeputusan Walikota Nomor : 620/Kep.144BAP/2008Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi PembangunanJalan Tol JORR 2 Ruas BandaraBatuceperSerpong(fotokopi dari fotokopi);2.
99 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 620 K/Pid/2006 tanggal 5 Juni 2006 dalamperkara atas nama Terdakwa Ratna Tumbingo, yang menyatakan:Pengadilan Tinggi (Judex Facti) telah keliru dalam pertimbanganhukum dan putusannya, karena terjadi contradictio in terminis dalamputusannya dimana di salah satu pihak memperberat pidana yangdikenakan kepada Terdakwa, di pihak lain dalam pertimbanganhukumnya menyatakan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korbanada hubungan keluarga yaitu Saksi korban adalah adik kandungTerdakwa sendiri4.
18 — 1
2353031) 23531) 22) 13625)3637)31) 227) 12) 11722NO NMNN DN NY25) 23531) 220) 137) 23531) 233) 22) 14131) 233) 2((((((((((((((31(((((((((((((42) 2(2) 1(34) 2(25) 2(3532) 1(31) 2(3037) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 446.00 715.00 Tm/F12 1 TE(51) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 126.00 693.00 Tm/E1lZ 2 DE(2) 182) 180.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 144.00 693.00 Tm/F12 1 TE(2) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 147.00 693.00 Tm/E1lZ 2 DE(620
1.ISMIARTI
2.ISMARIANI
3.ISMARIANA, S.Pd,
4.RINOSA JUNIARDI
5.ARI WIDAYAT
6.TRI ARINI WIDAYATI,
Tergugat:
SOEMARMAN, SH
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun
134 — 19
perjanjian jual beli terjadi atas kesepakatankeduabelah pihak, Pasal 1459 hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada sipembeli, selama penyerahannya belum dilakukanmenurut pasal 612, 613 dan 616, jadi dalam BW peralihan kepemilikanharus dengan levering;Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pat.G/2020/PN MadPasal 616 penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerakdilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengancara seperti ditentukan dalam pasal 620
1.INAQ HAJAR
2.HAJAR
3.SUMARNI
4.JUMAHIR
5.MUHAMAD NURJANI
6.SUHARNI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2.DIREKTUR PT ESA SWARDHARNA THANI
105 — 71
Bahwa putusan MA No. 3838 K/Sip/1971 tertanggal 3111971 (Bukti TII 4), memberikan kaidah sebagai berikut:menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansiagraria secara sah, tidak termasuk wewenang pengadilan tetapi sematamata termasuk wewenang administrasi pembatalan surat bukti hak harusdiminta oleh pihak yang menang di pengadilan kepada instansi Agrariaberdasarkan putusan yang diperolehnya.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999tertanggal 29 Desember
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
316 — 105
448. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan/Kegiatan Tahun Anggaran 2015 s/d 2016 Nomor 620/BMP-BJJ/1029 tertanggal 19 Juni 2015.
449. 2 (dua) lembar print out Surat Permohonan Nota Kesepakatan Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Nomor 630/BMP-BJJ/618 tertanggal 30 Maret 2015.Kampar kepada Kepala Kantor KLPBJ nomor 620/BMP/409.a/2015tanggal 24 Pebruari 2015.
485. 4 (empat) lembar fotokopi Daftar Kelengkapan Dokumen Yang Akan Di lelang dari KLPBJ Kab. Kampar atas paket Pwembangunan Jembatan Water Front City Mullty Year.
486. 1 (satu) bundel print out berwarna dokumen Foto-foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan.
487. 1 (satu) bundel fotokopi berita acara serah terima (BAST).
534. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Lelang Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar No. 620/BMP/409.a/2015 pada tanggal 24 Februari 2015 ditandatangani oleh INDRA POMI N., ST, M.Si. selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar beserta 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Kelengkapan Dokumen Yang Akan Dilelang tertanggal 3 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar fotokopi Data Pokok Paket Pekerjaan yang ditandatngani oleh ADNAN
620. 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1475/XII/2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama CHAIRUSSYAH, ST, MT dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Kampar menjadi Pegawai Pemerintah Provinsi Riau pada tanggal 28 Desember 2015.
677. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen dengan cover berjudul Copy Permintaan Lelang Ke ULP dengan isi Surat Nomor 620/BMP/409.a/2015 Perihal Permohonan Lelang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar Indra Pomi N., ST, M.Si tanggal 24 Februari 2015.Kampar kepada Kepala Kantor KLPBJnomor 620/BMP/409.a/201 5tanggal 24 Pebruari 2015.485. 4 (empat) lembar fotokopi Daftar Kelengkapan DokumenYang Akan Di lelang dari KLPBJ Kab.
Pemb/97 tentang Penunjukan/PengangkatanPejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang DinasBina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015dengan salah satu tanggung jawabnya adalah kegiatan PembangunanJembatan Waterfront City Bangkinang; Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015, INDRA POMI NASUTION selakuKepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kamparmengirimkan surat permohonan lelang kegiatan PembangunanJembatan Waterfront City dengan surat nomor 620/BMP/409.a/2015kepada
Saksi BAYU CAHYA SAPUTRA, di bawah sumpah padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ADNAN dan tidakmempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;Halaman 620 dari 1260 halaman Putusan Perk.
Kampar kepada Kepala Kantor KLPBJnomor 620/BMP/409.a/201 5tanggal 24 Pebruari 2015.4 (empat) lembar fotokopi Daftar Kelengkapan DokumenYang Akan Di lelang dari KLPBJ Kab.
78 — 51
- Untuk Penggugat II tanah seluas 375 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muhammad Gaus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Siti Umiyah
- Untuk Penggugat III tanah seluas 620 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan
176 — 111
No. 620 K/Pdt/1999 tel.29121999, yang menegaskan : Bila yang digugat adalah Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,bukan wewenang Pengadilan Negeri.
berdasarkan atas hukum, peraturan danperundangundangan yang berlaku ; Sesuai ketentuan Pasal ayat (7), (8), (9), (10), (11) dan (12) serta pasal 53ayat (1), Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU No. 9Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, juncto Putusan MARI No. 3199 K/Pdt/1992 tgl.27 Oktober 1994, Putusan MARI No. 2480 K/Pdt/1997 tgl. 30 Oktober 1997,No. 3838 K/Sip/1971 tanggal 3111971, No. 716 K/Sip/1973 tanggal591973, No. 620
Pembanding/Penggugat II : Dervin Ariani Gabriel Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum.
Pembanding/Penggugat III : Yepson Israel Gabriel Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum.
Pembanding/Penggugat IV : Jublina Gabriel Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum.
Terbanding/Tergugat I : Maxi Teldes Mooy
Terbanding/Tergugat II : Tome Da Costa SH
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang
125 — 27
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999 yangmenegaskan Bila yang digugat adalah Badan atau pejabat TataUsaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga dengan demikiankewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut bukankewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan PeradilanTata Usaha Negara.B. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)1.
1.GO SIEK BIENG
2.OEN KOK PWEE
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR
460 — 678
Deutsche Bank AG sebagaimana Putusan Nomor : 36 dan37/PDT.G/1996/PN.TA juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 767dan 770/PDT/1997/PT.SBY juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 620 dan1145 K/Pdt/1999 (vide Bukti T12, T13, T14, T15 dan T16);Hal. 51 dari 61 hal.
123 — 57
(Eksekusi Denda) tanggal 10 Januari2013 (fotokopi dari fotokopi) ; Bukti P.7 : FotokopiSurat Pernyataan Deviance Margarince Langko tanggal 10 Januari 2013 (fotokopi darifotokopi) ; Bukti P.8 : Fotokopi Peraturan Bupati Alor Nomor 14 Tahun 2012 Tentang TataNaskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Alor tanggal 30 November2012 (fotokopi dari fotokopi) ; Bukti P.9 : FotokopiCap (Stempel) Bupati Alor (sesuai dengan aslinya ) ; Bukti P.10: FotokopiSurat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.813/620
87 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ririmasse 617 620 612 Kilang313 Paulina Lenahatu 619 611 614 Lilibooy314 Paulina Ralahatu 621 624 616 Allang315 Paulus A. Maail 623 626 618 Passo316 Paulus Loppy 614 627 619 Passo317 Paulus 626 629 621 Sulli Hal. 106 dari 127 hal. Put.
PaulinaLenahatu, 620. Paulina Pattipeilohy, 621. Paulina Ralahalu, 622. PaulinaTanikwele, 623. Paulus A. Maail, 624. Paulus Loppy, 625. PaulusRahawarin, 626. Paulus Sopaheluwakan, 627. Pelpina Tampati, 628.Pelwy Riry, 629. Petronela Ferdinandus, 630. Petronela Souisa, 631.Petrosina Lappy, 632. Petrus Matuankotta, 633. Petrus Nahumury, 634.Petrus Noya, 635. Petrus Renyana, 636. Petrus Rering, 637. PetrusTamanentang, 638. Pieter Kaliluhu, 639. Pieter Lorru, 640. PiterTanahitumessin, 641.
65 — 30
Sriwijaya11/23 RT.005/002 DemangLebar Daun IB.I Palembang sda 112MUHAMMAD ZUHRIJl Sei Betung No.37/620 RT/RW.002/003, Siring Agung,Tlir Barat I, Palembang sda 113RUDI SUSILOIr.
Sriwijaya I/23 RT.005/002 sda BRAWIJAYA Demang Lebar Daun IB.I Palembang112 MUHAMMAD Jl Sei Betung No.37/620 RT/RW.002/003, sda ZUHRI Siring Agung, Ilir Barat I, Palembang113 RUDI SUSILO Ir.
106 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
dua miliar sembilan ratussembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratussembilan puluh empat rupiah) (vide bukti P12);Bahwa jumlah tersebut adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut: NoKeterangan Hutang (Rp) Penalti (Rp) Total (Rp) Total hutang selama tahun 2007) 15.428.784.320 2.221.837.617 17.650.621.937 2 Total hutang selama tahun 2008 206.211.700 4.532.854.004 4.326.642.3043 Total hutang s/d bulan Maret 1020 921 153 1.020.921.153Total hutang + Penalty 15.222.572 620
Terbanding/Penggugat : KATIMAN HERLAMBANG
69 — 240
No.51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka hal yang menjadi Keputusan TUN (Pasal 1 angka 10UU PTUN) diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukanPengadilan Negeri , hal ini sesuai dengan Yuruprudensi Putusan MARINo.620 K/PDT/1999 yang menyatakan Bila objek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tatausaha negara, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata UsahaNegara buka
104 — 83
mengajukan bukti berupa foto copy sertipikatHak milik Nomor 316 atas nama Yoseph letto yang diberi tanda P.8 sebagaibukti kepemilikan atas objek sengketa oleh penggugat, dimana dalam buktitersebut penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, dari bukti tersebut pulaada kekurangan lembar ketiga berupa bagian pendaftaran peralinan hak,pembebanan dan pencatatan lainnya tidak diajukan pula sehingga terhadapsilsilah dari tanah tersebut tidak jelas akan tetapi pada bagian surat ukur tertulisluas lahan seluas 5. 620
180 — 75
Foto copy dari copy Surat Bupati Kepahyang No : 620/660/Bag. 4 perihalbantuan program PKPSBBM IP Kabupaten Kepahyang Tahun 2005.Surat ini di tujukan kepada Gubernur, Kapolda, Kejati, Unsur MuspidaPropinsi Bengkulu dan Muspida Kabupaten Kepahyang isinyapermohonan kebijaksanaan agar program PKPSBBM IP KabupatenKepahyang dapat diteruskan dengan perpanjangan waktu pelaksanaansesuai dengan Permenkeu RI. No : 99/PMK.06/2005 diberi tanda T5..
147 — 37
Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwaBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999menyatakan bila yang digugat adalan badan atau pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang mengadiliwewenang pejabat tersebut,
196 — 87
Bahwa Mahkamah Agung R.I dalam putusannya tanggal 29 Desember 1999Nomor 620 K/Pdt/1999 menyatakan bila yang digugat adalah badan ataupejabat usaha negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara, bukan wewenangpengadilan negeri;.