Putusan Nomor 1382/B/PK/Pjk/2018 Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri 0Dikurangi :Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 03 Kelebinan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya4 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 05 Sanksi administrasi :6 Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh

Putusan Nomor 1382/B/PK/Pjk/2018(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011Nomor: 00074/207/11/081/14 tanggal 18 Desember 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.001.289.6081.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri Masa Pajak Mei 2011 sebesar Rp15.882.234.698,00; yang tidakdapat

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandungPemohon II bernama WALI NIKAH, dikawinkan oleh Imam setempatbernama IMAM, saksi nikahnya masingmasing bernama SAKSI NIKAHdan, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah)dibayar tunai;3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus perawan;Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No. 447/Pdt.P/2017/PA Plp.4.

sebagai berikut :1.SAKSI , telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikutBahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkanpada tanggal 15 Juni 1980, di Kabupaten Luwu;Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung PemohonIl yang bernama Suro Sumarjo, yang dinikahkan oleh IMAM;Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSKI NIKAHdan SAKSKINIKAH, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah)dibayar

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkanpada tanggal 15 Juni 1980, di Dusun Wiwitan, Desa Wiwitan, KecamatanLamasi, Kabupaten Luwu; Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung PemohonIl yang bernama WALI NIKAH, yang menikahkan oleh IMAM; Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSKI NIKAHdan SAKSKINIKAH, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah)dibayar tunai; Bahwa status Pemohon saat menikah adalah jejaka, sedangkanPemohon II adalah perawan

No. 447/Pdt.P/2017/PA Plp.dengan saksi nikah adalah SAKSKI NIKAHdan SAKSKI NIKAH, serta maharberupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)dibayar tunai dan paraPemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan buku nikahPemohon dan Pemohon II serta keperluan lainnya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonan tersebutpara Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P serta dua orangsaksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon II

Bahwa pada saat itu ada mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah)dibayar tunai; Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon adalah jejaka danPemohon II adalah perawan; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada halangan untukmenikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan; Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak ada yangkeberatan dengan pernikahan para Pemohon.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, maka HakimTunggal berpendapat bahwa perkawinan para

Nomor KEP2147/WPJ.19/2014 tanggal 20 Oktober2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012Nomor 00021/407/12/092/14 tanggal 9 Januari 2014, atas nama PTGersindo Minang Plantation, NPWP: 01.622.867.8092.000, beralamat diDesa Tanjung Pangkal, Pasaman, Sumatera Barat, alamat korespondensi:Gedung B&G Tower, Lantai 8, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Medan 20111 danmenghitung kembali jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar

sebagaiberikut: Uraian Semula Ditambah / MenjadiRp (Dikurangi) RpRpPPN Lebih Bayar 57.565.143 219.123.627 276.688.770Dikompensasikan ke Masa Pajak 0 0 0berikutnyaDikompensasikan ke Masa Pajak ... 0 0 0Jumlah Pajak yang lebih dibayar 57.565.143 219.123.627 276.688.770 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan

Lagi pulaPemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) sertamenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) sehinggapajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan, dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang

Putusan Nomor 800/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp2/76.688.770,00 dengan perincian sebagai berikut:PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (276.688.770,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00Dikompensasikan

Rp 0,00Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar Rp (276.688.770,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor 145/B/PK/Pjk/2021 UraianPemohon Banding (Rp) Penghasilan Netto 514.668.695Kompensasi kerugian 7Penghasilan Kena Pajak 514.668.695PPh Terutang 64.333.500Kredit Pajak 76.632.244 PPh Kurang (Lebih) Bayar(12.298.744) Sanksi Administrasi Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar (12.298.744) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT099246.15/2012/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 19 Agustus

MH Thamrin Kav. 2830, Jakarta 10350, sehingga jumlah PajakPenghasilan yang lebih dibayar Tahun Pajak 2012 dihitung kembali sebagaiberikut:Uraian JumlahPenghasilan Neto 514,668,695Kom ian Penghasilan Kena P 514,668,695P Penghasilan t 64,333,500Kredit P 76,632,244Jumlah PPh lebih di 12,298,744 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 8 halaman.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2192/WPJ.06/2015 tanggal 28 September 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00010/206/12/076/14 tanggal28 Agustus 2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.328.294.2.076000; sehingga pajak yang masih harus dibayar

Pasal 69 ayat (1) huruf e danPasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi

lebih bayar sebesar Rp12.298.744,00; dengan perincian sebagaiberikut:Penghasilan Neto Rp 514.668.695Kompensasi kerugian Rp Penghasilan Kena Pajak Rp 514.668.695Pajak Penghasilan terutang Rp 64.333.500Kredit Pajak Rp 76.632.244Jumlah PPh yang lebih dibayar Rp (12.298.744)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

Putusan Nomor 2180/B/PK/Pjk/2019Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka: Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKB:Rp1.186.057.548,00; Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WP: Rp NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79101/PP/M.XIB/13/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan

SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2006 Nomor 00012/204/06/028/13 tanggal 27 September 2013, atas nama:PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat: JalanMajapahit 34 Nomor 3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, sehinggadihitung kembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 56.397.68PPh Pasal 26 Terutang Rp 11.279.53Kredit Pajak RpPPh Kurang (lebih) Bayar Rp 11.279.53Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 11.279.53Jumlah yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 2180/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp22.559.072,00 dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak ; 56.397.680,00PPh Pasal 26 Terutang : 11.279.536,00. ; RKredit Pajak p 0,00PPh Kurang (lebin) Bayar ; 11.279.536,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP ; 11.279.536,00Jumlah yang masih harus dibayar ; 22.559.072,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan

CIFUSD40,108.00;Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP1030/KPU.01/2013 tanggal 15Februari 2013, Terbanding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:1. bahwa bukti pendukung yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan adalah Purchase Order, Invoice,Packing List, Form ID, B/L, Asuransi dan Bukti Pembayaran;2. bahwa berdasarkan penelitian dokumen pendukung tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwaharga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar

160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010menyatakan Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untukmenentukan nilai pabean dalam hal:a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor kedalam Daerah Pabean;b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7;c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atauyang seharusnya dibayar

Bhd., Johor,Malaysia, dengan harga CIF USD 40,108.00 sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: AB 14421tanggal 24 November 2012 dan Bill of Lading Nomor: EGLV 093200236989 tanggal 26 November2012;bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: AB 14421 tanggal 24 November2012 sebesar USD 40,108.00, telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti FormulirPermohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) BCA tanggal 13 Desember 2012sebesar USD 40,108.00;MenimbangMengingatMemutuskan

: bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap buktibukti pendukung kebenarannilaitransaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dandata yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa harga yangtercantum dalam Commercial Invoice Nomor: AB 14421 tanggal 24 November 2012sebesar CIF USD 40,108.00 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIBNomor: 494105 tanggal 06 Desember 2012 sebesar CIF USD 40,108.00 adalah nilaitransaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar

banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP1030/KPU.01/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan TerhadapSPTNP Nomor: SPTNP024503/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 17 Desember2012, atas nama: XXX, NPWP YYY, dan menetapkan nilai pabean atas imporbarang ZINC STEARATE LUB100 DAN ZINC STEARATE AZT271 dengan PIBNomor: 494105 tanggal 06 Desember 2012 sebesar CIF USD 40,108.00, sehinggaPajak dalam rangka impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 865/B/PK/Pjk/2019telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan alasan permohonan banding, sudi kiranya Majelis dapatmengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga jumlahPajak Penghasilan yang masih harus/ (lebih) dibayar Tahun Pajak 2013menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto menurut terbanding USD 1.126.634DikurangiPembatalan koreksi peredaran usaha USD (1.311.815)Penghasilan Neto

Dibayar sendiri $US 0.00d. Diperhitungkan: SKPPKP $US 0.00Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 865/B/PK/Pjk/2019e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan $US 327,005.007.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00088/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 30 Januari 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00118/406/13/052/15tanggal 16 November 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.070.991.3052.000; sehingga pajak yang lebih dibayar

Putusan Nomor 865/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar USD327,005.00; dengan perincian sebagai berikut:1. Penghasilan Neto $US (185,181.00)2. Penghasilan Kena Pajak $US (185,181.00)3. PPh terutang $US 0.004, Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu $US 0.005. Jumlah PPh Terutang $US 0.006. Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah $US 0.00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lainb.2.

Dibayar sendiri $US 0.00d. Diperhitungkan: SKPPKP $US 0.00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan $US 327,005.007.

Pasal 13 (2) KUP000 Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP000 Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar (3.452.318.631) (619.342.093) (4.071.660.724) Halaman 1 dari 7 halaman.

Nomor KEP00156/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 05Oktober 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00004/407/15/541/17 tanggal 24 Januari 2017 Masa Pajak Desember 2015,atas nama PT Yogyakarta Tekstil (Yogyatek), NPWP 01.140.505.7541.000,beralamat di Jalan Sorosutan No. 11, Sorosutan, Yogyakarta, 55162,sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 6.400.490.526,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00156/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 05 Oktober 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00004/407/15/541/17 tanggal24 Januari 2017 Masa Pajak Desember 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.140.505.7541.000; sehingga pajak yang lebih dibayar

Putusan Nomor 2462/B/PK/Pjk/2020yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung Kembali menjadisebesar Rp4.071.660.724,00; dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 6.400.490.526,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp

Nomor 48 RT 007 RW 001, Tebet, JakartaSelatan, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Penyerahan yang Terutang PPN Rp 81.706.125.969,00Penyerahan yang Tidak Terutang PPN Rp 0,00Jumlah Penyerahan Rp 81.706.125.969,00Pajak Keluaran Rp 163.516.347,00Kredit PPN Rp = 1.201.922.786,00PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp (1.038.406.439,00)Dikompensasikan ke Masa Berikutnya Rp 1.038.406.439,00PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Penyerahan

yang Terutang PPN Rp 81.706.125.969,00Penyerahan yang Tidak Terutang PPN Rp 0,00Jumlah Penyerahan Rp 81.706.125.969,00Pajak Keluaran Rp 163.516.347,00Kredit PPN Rp 1.201.922.786,00PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp (1.038.406.439,00)Dikompensasikan ke Masa Berikutnya Rp 1.038.406.439,00PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus

Dibayar dengan NPWP sendiri 5 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 5 484.113.784,004 PPN yang lebih dibayar 7 450.971.400,005 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Ri 450.971.400,006 Kurang/Lebih bayar E Nihil. p.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp3.950.364,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar

Putusan Nomor 3514/B/PK/Pjk/2019Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar Rp (448,996,218.00)Kelebihan pajak yg sudah dikompensasikan Rp 450,971,400.00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 1,975,182.00Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 1,975,182.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 3,950,364.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh =PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak;Menimbang

Putusan Nomor 4187/B/PK/Pjk/201914 April 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00002/204/10/038/14tanggal 7 Oktober 2014 Masa Pajak Juni 2010, atas nama PT AntilopeMadju Puri Indah; NPWP 01.675.295.8038.000, beralamat di Mall PuriIndah, Jalan Puri Agung Puri Indah, Kembangan Selatan, Jakarta Barat,sehingga perhitungan pajak yang tidak/kurang dibayar menjadi sebagaiberikut: Uraian Semula (Rp)a.

Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT094528.13/2010/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP622/WPJ.05/2015 tanggal14 April 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat

Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00002/204/10/038/14tanggal 7 Oktober 2014 Masa Pajak Juni 2010, atas nama PT AntilopeMadju Puri Indah, NPWP 01.675.295.8038.000, beralamat di Mall PuriIndah, Jalan Puri Agung Puri Indah, Kembangan Selatan, Jakarta Barat,sehingga perhitungan pajak yang tidak/kurang dibayar menjadi sebagaiberikut:Halaman 2 dari 8 halaman.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP622/WPJ.05/2015 tanggal 14 April 2015 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00002/204/10/038/14tanggal 7 Oktober 2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP01.675.295.8038.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar RpO,00; (Nihil), dengan perincian sebagai berikut: No Uraian

Putusan Nomor 768/B/PK/Pjk/2019yang beralamat di Jalan Raya Mangkang Wetan Km 14,5 KecamatanNgaliyan, Semarang, Jawa Tengah, dengan menetapkan jumlah beamasuk dan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar sesuaiKeputusan Terbanding Nomor KEP75/BC.06/2017 tanggal 7 April 2017dan tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai PenjelasanPasal 26 ayat (4) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor17 Tahun 2006, sehingga Jumlah Bea

Masuk, Pajak Dalam Rangka Impordan Denda Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp57.744.000,00 (limapuluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Juni 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 20 Agustus 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan

Mengadili sendiri, menetapkan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai danbunga sebagaimana disebut pada Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113474.19/2015/PP/M.XIXA Tahun 2018, yang harus dibayar olehPT Wirapetro Plastindo, beralamat di Jalan Raya Mangkang Wetan Km14.5, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, NPWP 01.446.293.1511.000,menjadi sejumlah Rp 0.00. (nol rupiah);Atau, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon kiranyamemutuskan putusan yang seadiladilnya.

2017, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.446.293.1511.000; dengan menetapkanjumlah bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayarsesuai Keputusan Terbanding Nomor : KEP75/BC.06/2017 tanggal 07 April2017 dan tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai PenjelasanPasal 26 ayat (4) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2006, sehingga jumlah bea masuk, pajak dalam rangka impor dandenda yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga jumlah bea masuk, pajak dalam rangka impor dandenda yang masih harus dibayar sebesar Rp5/7.744.000,00; denganperincian sebagai

Putusan Nomor 1705/B/PK/Pjk/2020 Menurut Menurut SelisihKeterangan Terbanding Pemohon Banding Koreksi(Rp) (Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Dasar Pengenaan Pajak 55.540.235.812 50.418.550.848 5.121.684.964PPN Keluaran 5.554.023.581 5.041.855.0066 512.168.515PPN Masukan (5.041.855.066) (5.041 .855.066)PPN Kurang Lebih Bayar 512.168.515 512.168.515Dikompensasikan ke Masa BerikutPPN Kurang Dibayar 512.168.515 512.168.515Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP 204.867.406 204.867.406Sanksi Pasal 13 ayat (3)

KUPJumlah PPN Masih Harus Dibayar 717.035.921 717.035.921 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 November 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57458/PP/M.IIIA/16/2014, tanggal 18 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP953/WPJ.07/2013 tanggal 29Mei 2013, tentang Keberatan

Mei 2013, atas nama PT IdemitsuLube Techno Indonesia, NPWP 02.312.101.5081.000 (02.312.1015.431.000),beralamat di Jalan Permata Raya lot BB4A, Kawasan Industri KIIC, Karawang;Dasar Pengenaan Pajak Rp50.418.550.848,00Pajak Keluaran Rp 5.041.855.066,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 5.041.855.066,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp C00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi, berupa: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp C00PPN yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00, (Nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar

Pengenaan Pajak Rp50.418.550.848,00Pajak Keluaran Rp 5.041.855.066,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 5.041.855.066,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi, berupa : Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan

Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri Rp 37.016.152,003. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 439.766.568,004. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 402.750.416,005. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan Rp 402.750.416,006.

PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp NIHILMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Juli 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.61619/PP/M.XIl B/16/2015, tanggal 27 Mei 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2731/WPJ.07/2013 tanggal 27 Desember 2013tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan

01.000.173.3.058000, beralamat di Gedung Bank SumutLantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor: 18 Madras Hulu, Medan, 20152 yangterdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 160787662011, sehingga jumlahPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2011 menjadi: JumlahKeterangan(Rp)Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 11.799.669.383,00Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri 370.161.516,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 1.730.268.035,00Jumlah seluruh penyerahan 13.900.098.934,00Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar

Putusan Nomor 2222/B/PK/Pjk/2021 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 439.766.568,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (402.750.416,00)Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajakberikuitnya 402.750.416,00PPN yang kurang dibayar 0,00Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juni 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 Nomor: 00041/407/13/058/14 tanggal 27 Oktober 2014,atas nama PT Bumi Sawit Kencana, NPWP 02.111.132.3058.000,beralamat di Gedung Multivision Lt.15 Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Setiabudi Jakarta Selatan 12980, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Uraian RupiahJumlah Seluruh Penyerahan 19.478.313.832,00Pajak Keluaran yang harus dipungut 608.402.128,00PPN Masukan Yang Dapat Diperhitungkan 1.684.959.792,00PPN Yang (Lebih)/Kurang Dibayar

(1.076.557.664,00)Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan 0,00Jumlah PPN Yang (Lebih)/Kurang Dibayar (1.076.557.664,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 1 Agustus 2019 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

Putusan Nomor 1219/B/PK/Pjk/2020b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp1.076.557.664,00; dengan perincian

sebagai berikut:Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 19.478.313.832,00Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 608.402.128,00PPN Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Rp 1.684.959.792,00PPN Yang (Lebih)/Kurang Dibayar Rp (1.076.557.664,00)Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan Rp 0,00Jumlah PPN Yang (Lebih)/Kurang Dibayar Rp (1.076.557.664,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga

Putusan Nomor 915/B/PK/Pjk/2021Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2012 adalahmenjadi sebesar Rp0,00 dan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masihharus dibayar adalah sebesar Rp0,00 seperti perhitungan menurut PemohonBanding tersebut di atas, atau mohon dihitung kembali sesuai peraturanperpajakan yang berlaku;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.77655

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Pajak masukan yang dapat diperhitungkanc. Diperhitungkanc.1 SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkane. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)3. Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya4. PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)5. Sanksi Administrasi:6.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 7 halaman.

PK/Pjk/2021Pasal 4 ayat (1) huruf e dan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Pulo AyangRaya Blok OR1, KIP, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, sehinggapenghitungan jumlah pajak yang harus/lebih dibayar sebagai berikut:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 24.560.597.645,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 2.683.575.908,00 Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 27.244.173.553,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.456.059.764,00Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.821.149.803,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00Pajak yang kurang

(lebih) dibayar (Rp 365.090.039,00)Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Rp 0,00Pajak yang kurang (lebih) dibayar (Rp 365.090.039,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 7 halaman.

Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) atas Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Desember Tahun 2015Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut: Menurut PemohonUraian PK (semulaPemohon Banding)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 221.964.042.725Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 5.280.130.828Jumlah Dasar Pengenaan Pajak 27.244.173.553Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.196.404.272Dikurangt!

Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (ac)(25.142.845.825)(25.931.508.530) Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 2 ke Masa Pajak Berikutnya 25.931.508.530 25.931.508.5303 PPN Yang Kurang Bayar (1.d + 2) 788.662.705 04 Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13(3) KUP 788.662.705 05 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (3 + 4) 1.577.325.410 0 Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah dikemukakan diatas,Pemohon Banding mohon kepada Majelis yang terhormat agar dapatmembatalkan koreksi Terbanding tersebut

Gambir, Jakarta, sehingga jumlah pajak yang masihharus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 733/B/PK/Pjk/2018 JumlahUraian(Rp)a. PPN Yang Kurang/(Lebih) Bayar (25.931.508.530,00)b. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 25.931.508.530,00c. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00d. Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00e.

Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 4 April 2017, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 April2017;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :PPN Yang

Kurang/Lebih Bayar Rp (25.931.508.530,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 25.931.508.530,00Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 para Pemohon melangsungkanpernikahan menurut ketentuan syariat islam di wilayah hukum KantorUrusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, dengan mahar berupa uangsebesar 1.000.000, (satu juta rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh duaorang saksi yang bernama dengan wali nikah ayah kandung Pemohon IlHal. 1 dari 8 hal. Pen.

telahmemberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaiberikut : bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga ; bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri ; bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 6Agustus 2010 di Kelurahan, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate; bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon Ilbernama; bahwa yang menjadi saksi nikah adalah; bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp.1.000.000, (satujuta rupiah) dibayar

No.484/Pdt.P/2018/PA.Tte bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon IIbernama ; bahwa yang menjadi saksi nikah adalah; bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp.1.000.000, (satujuta rupiah) dibayar tunai;bahwa Pemohon dan Termohon Il berstatus perjaka dan gadis dansampai sekarang tidak pernah bercerai ;bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atausaudara sesusuan ; bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon II tidak ada pihaklain yang keberatan ; bahwa tujuannya

tujuan permohonan Pemohon danPemohon II sebagaimana telah terurai di muka.Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan pengesahan nikah dengan dailildalil bahwa Pemohon danPemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan wilayah hukumKantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, dinadapanpetugas PPN setempat, dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama,yang menjadi saksi nikah adalah, serta mas kawinnya adalah berupa uangsebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dibayar

dibawah sumpah sehingga secara formil kKedua orangsaksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapatdisimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahuikalau Pemohon dan Pemohon II telah menikah di wilayah hukum KantorUrusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, pada tanggal 6Agustus 2010, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama, yangmenjadi saksi nikah adalah serta mas kawinnya adalah berupa uang sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) dibayar

sebesar CIF USD15,280.00, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi nilai pabean sebesar CIF USD 20,462.00,sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa BeaMasuk, pajak dalam rangka impor dan Denda Administrasi sebesar Rp 5.733.000,00;bahwa berdasarkan dari penelitian dokumen pendukung nilai transaksi, disimpulkan bahwadokumen pendukung tidak lengkap dan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwaharga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar

tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;c. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi ataunilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidakdapat ditentukan nilai pabeannya;d. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yangharus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapatditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar

atau yang seharusnya dibayar; dane. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010 tanggal O01September 2010, nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkannilai pabean apabila:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;b.nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan

sebagai nilaipabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;c.penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atauseharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau;d.pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untukmeragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi.bahwa sesuai Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010 tanggal O01September 2010, metode deduksi sebagaimana

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP6622/KPU.01/2011 tanggal 27Desember 2011 tentang Penetapan atas Keberatan Terhadap Penetapan yang Dilakukan olehPejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP028939/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 10 November 2011, atas nama PT XXX dan menetapkan nilaipabean atas barang impor Motor for Sewing Machine CHM Brand DOL121 250W 220V 2Psesuai PIB Nomor: 410363 tanggal 01 November 2011 sebesar CIF USD 15,280.00,sehingga pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar