ada Perjanjian Kerja yaitu Perjanjian Kerja21Nomor : BOVCN14160114/B74/008 tertanggal 04 Nopember 2014dan Perjanjian Kerja Nomor : BOVCN14160114/B73/007 tertanggal04 Nopember 2014.Bahwa Tergugat dan Tergugat Il telan memenuhi persyaratan baiksebagai Pemberi pekerjaan maupun sebagai penyedia jasa pekerjasesuai dengan perjanjian kerja sebagai mana telah di jelaskan diatassebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012.Bahwa Para Penggugat dengan sistem

Jadi pekerjaan ini tidak 21 (dua puluh satu) harifull bekerja terus, akan tetapi tergantung ada tidaknya orderanpekerjaan.Bahwa sistem kerja para Penggugat selama satu bulan tidak pernah full21 (dua puluh satu) hari kerja, akan tetapi ada jedahnya/tidak bekerja,hal ini dikarenakan pekerjaan selesai dalam waktu 10 (sepuluh) hariatau seminggu (kurang dari 21 hari).Bahwa Para Penggugat akan dipanggil lagi bila ada orderan pekerjaandan begitu seterusnya, hal ini bisa dilihat dari daftar kehadiran, jam

Maryadi yang salingbersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Penggugat 1 bekerja kepada Tergugat 2 sebagai harian lepassebagai Blaster dengan upah tahun 2015 sebesar Rp. 14.000, per jam danPara Penggugat 2 sampai Penggugat 14 juga sebagai buruh harian lepasbagian Helper dengan besarnya upah Rp. 12.500 per jam; Bahwa Tergugat 1 mempekerjakan Para Penggugat dengan sistem waktu 5(lima) hari kerja sedangkan hari Sabtu dan hari Minggu terhitung lemburdibayar 2 (dua) kali;Menimbang,

Ditetapkan secara bulanan yang dibayarkanberdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari :a. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu,upah bulanan di bagi 25 (dua puluh lima);b. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu,upah bulanan di bagi 21 (dua puluh satu);Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugatbersesuaian pula dengan Jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 diketahui bahwaPara Penggugat benar mempunyai hubungan

waktu 5 (lima) hari kerjasedangkan hari Sabtu dan hari Minggu terhitung lembur dibayar 2 (dua) kali;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasdihubungkan dengan UMK Kota Batam pada tahun 2015 sesuai dengan SKGubernur Kepulauan Riau yakni Rp. 2.685.302 (dua juta enam ratus delapanpuluh lima tiga ratus dua rupiah) maka diperoleh hitungan upah minumumperjam bagi buruh harian di Kota batam dengan perhitungan sebagai berikut : UMK Kota Batam Tahun 2015 : Rp. 2.685.302; sistem waktu

Di dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan BerjangkaKomoditi (selanjutnya disebut UU 32/1997) secara jelas disebutkan:"Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek KontrakBerjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka";Sementara itu, yang dimaksud dengan "Bursa Berjangka" menurut Pasal1 angka 3 UU 32/1997 adalah sebagai berikut: "Bursa Berjangka adalahbadan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atausarana untuk kegiatan jual beli komoditi

Bahwa judex facite Pengadilan Tinggi Jawa Timur salah menerapkanhukum berkenaan dengan kontrak derivatif yang dapat diperdagangkandalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA);Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 21 Nomor 5 yangmenyatakan sebagai berikut:"Bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, di samping telah melanggar ketentuan sebagaimana poinAo. 4 di atas, juga melanggar Keputusan Kepala Bappebti

No. 55/Bappebti/KP/2005 dan Peraturan Kepala Bappebti No. 58/Bappebti/per/I/2006 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)";Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut adalah tidak tepatdan keliru karena kontrak loco London gold tidak termasuk produk yangdiperdagangkan dalam Sistem Perdagangan.

Alternatif (SPA)sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BAPPEBTI No.55/BAPPEBTVKP/V2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif(selanjutnya disebut SK 55) sebagaimana telah diubah oleh PeraturanKepala BAPPEBTI No. 58/BAPPEBTVPer//2006 tentang PerubahanAtas Keputusan Kepala Bappebti No. 55/BAPPEBTVKP/V/2005tentang Sistem Perdagangan Alternatif (selanjutnya disebut SK 58).Pasal 4 ayat (1) SK 55 mengatur sebagai berikut: "Kontrak derivatif yangdapat diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif

Kontrak LocoLondon Gold tersebut baru diatur mulai tahun 2009 sebagaimana hal itutertuang dalam Peraturan Kepala Bappebti No. 72/Bappebti/Per/9/2009tanggal 28 September 2009 tentang Kontrak Derivatif YangDiperdagangkan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif (selanjutnyadisebut SK 72). Dengan diakomodasinya transaksi Loco London Golddalam SK 72 tersebut di atas membuktikan bahwa transaksi LocoLondon Gold bukan merupakan transaksi yang haram atau melanggarhukum.

sistem upah borongan tanggal pembayaran : 160515.gg.1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 2 zaktertanggal 16515 ;hh.5 (lima) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sertu tj.aurtertanggal 08515 ;ii. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran koral 120 m%tertanggal 07515 ;jj. 1 (Satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 120315 ;kk. 3 (tiga) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentifdengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 10515 ;3. 1 (Satu) berkas Asli tanda bukti

TIANA tertanggal 17515bb. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 16 zaktertanggal 16515.cc. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 8 zaktertanggal 16515.dd.1 (satu) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentifdengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 160515.ee. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 10 zaktertanggal 1652015.ff. 5 (lima) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentifdengan sistem upah borongan tanggal pembayaran

perhitungan HOK dan PenerimaaiInsentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 200515.iii. 1 (Satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R.

bulanan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasipekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja.3.

pengawasan sama denganpelakanaan pekerjaan yaitu sistem Multiyers dari tahun 2007 s.d tahun2009, dan pada tahun 2009 terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku DirekturPT.

Disamping itu juga undangundang telah menentukan cara untukmenjual barangbarang agunan berdasarkan bentuk pengikatan jaminannyayang seharusnya sesuai dengan sistem yang semestinya Tergugat menjadwalkan kembali pembayaran sesuai dengan kemampuan Penggugatbukan merugikan dengan adanya lelang yang nyata harga lelang tersebutdibawah harga pasar sehingga perbuatan Tergugat tidak dapatmenguntungkan dua belah pihak.Bahwa agar gugatan tidak salah arah dengan ini para Penggugat memintakepada Tergugat untuk

Bahwa selanjutnya, dalam Buku Il Pedoman Teknis Peradilan MahkamahAgung 2009, mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen inisebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orangbanyak sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat mengubah ataumemperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturanperundangundangan, BUKAN untuk kepentingan individual suatu pihaki.c. Penggugat sebagaimana dalam perkara a quo.4.

Ketentuanketentuan perbankan yang memuat prinsip kehatihatian bertujuan untuk memberikan ramburambu bagipenyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkansistem perbankan yang sehat.Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yangsehat, maka peraturanperaturan di bidang perbankan yangditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksisanksi yang adil.Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehatihatian tersebutdisesuaikan pula dengan standar yang berlaku secarainternasional

Tergugat ll hanya terbatas pada alasan sebagaimana diatur dalamHalaman 18 dari 38 Hal Putusan Nomor 774/Pdt/2017/PT.DKIketentuan tersebut di atas, yaitu) apabila menurut penilaian BankIndonesia, suatu bank tidak mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi,dan/atau kondisi bank dapat membahayakan sistem Perbankan.4. Bahwa selanjutnya, terkait permintaan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c.Tergugat Il untuk mencabut izin usaha bank i.c.

Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada halaman 7 angka 28 suratgugatan, yang menyatakan Otoritas Jasa Keuangan sekarang Tergugat Illadalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 21Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan danpengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektorjasa keuangan.

SRaaaene Menimbang, bahwa sehingga sesuai dengan pasal 1 ayat (3)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak, Irman Nurrahman Als Irman Bin Sariman termasuk dalam pengertiananak yang berkonflik dengan hukum yang dalam putusan ini disebut denganAnak, karena Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu unsur setiap orang telah terbuktimenurut hukum. halaman 18 dari 33, Putusan Nomor 11/Pid.SusAnak/2017/PN KgnAd. 2.

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.nt Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidanapokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c.pelatinan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan

Sementara pada diri seorang anak, prosesimitasilah (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya. wannnnnnnnnn= Menimbang, bahwa sehingga sistem peradilan pidana formal yangpada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawakonsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.

Prosespenghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formaldengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikananak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuhkembangnya.

Tetapi penempatan terpidana di dalam penjara itujuga dapat menimbulkan masalah sosial yang sama dengan kejahatan itusendiri karena kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan tetap terus meningkatsehingga menunjukkan tidak effektifnya Sistem Peradilan Pidana (SPP) danjuga karena dalam halhal tertentu SPP itu sendiri menjadi faktor kriminogen dan viktimogen.en Menimbang, bahwa fungsi penjara seringkali menimbulkandehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugianbagi narapidana yang

Menyatakan terdakwa HERNIMUS KUMAI telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Setiap orang yang Menggunakanjazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yangterbukti palsu Melanggar Pasal 69 ayat (1) Undangundang No. 20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2.

terdakwamendapatkan suara terbanyak sehingga pada tanggal 20 Oktober 2017Terdakwa ditetapkan sebagai Kepala Desa Sidanga periode 2017 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah No:141.3/KEP/237/2017 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dan Pemilihan KepalaDesa tahun 2017.Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN SosPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 69 Ayat (1) Undangundang No 20 tahun 2003 tentang Sistem

Format data ijazah berbedadengan format ijazah yang diterbitkan untuk siswa yang lain pada kelulusantahun 1988; Bahwa Panitia pemilihan kepala desa meloloskan dokumendokumenyang dimasukkan oleh Terdakwa untuk dapat mengikuti pemilihan calonkepala desa; Bahwa kemudian Terdakwa terpilin dan dilantik sebagai kepala desaSidanga dengan sistem pencoblosan yang terdiri dari 3 (tiga) orang calonkepala desa; Bahwa kemudian ijazah SD milik Terdakwa tersebut kemudian dilakukanuji laboratorium kriminalistik

berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis HakimHalaman 22 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN SosAd.1.Ad.2.dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsungdakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 69 Ayat (1) Undangundang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

20 tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional dalam penjelasannya tidak menerangkan definisipalsu sehingga Majelis Hakim mengambil definisi palsu tersebut berdasarkanmenurut R Sugandhi SH dalam KUHP berikut penjelasannya surat yang dapatmenerbitkan sesuatu hak adalah contohnya ljazah, sehingga pengertian dariSurat Palsu adalah surat yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidakpada mestinya atau tidak benar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) UndangUndang 20tahun 2003 tentang Sistem

Diucapkan pada tanggal 19 Agustus 2021 yangdiberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan NegeriMentok pada tanggal 19 Agustus 2021, terhadap Putusan tersebut Pembanding/semula Tergugat II/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mentok Nomor83/SK/8/2021/PN Mtk tanggal 30 Agustus 2021 telah mengajukan permohonanbanding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor3/Bdg/G/2021/PN Mtk tanggal 7 September

Permohonan tersebut disertai memori banding yangditerima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mentoktanggal 7 September 2021, dan terhadap Putusan Pengadilan Negeri MentokNomor 4/Pdt.G/2021/PN Mtk.

Permohonan tersebutdisertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasiPengadilan Negeri Mentok tanggal 7 September 2021;Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 20.

/PDT/2021/PT BBLMenimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepadaTerbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mentokpada tanggal 7 September 2021, oleh Terbanding telah diajukan kontra memoribanding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembandingsecara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mentok tanggal 14September 2021;Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untukmemeriksa berkas perkara (inzage

,M.HPanitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri olehpara pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirimsecara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung padahari itu juga;Hakimhakim Anggota, Hakim KetuaTtd. Tid.Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 20./PDT/2021/PT BBL1. Sri Widiyastuti,S.H.,K.N.,M.HTid.2. Setia Rina.,S.H.,M.HPerincian biaya banding1. Redaksi putusan2. Materal3.

WAJANNARDO PAK GEDE ARDO SHM No. 942 Desa Watukebo, NIB00879, Surat Ukur Tgl 29101998 No. 00051 luas 21.950 M2;Bahwa Penggugat adalah satusatunya ahli waris yang berhak menjadiahliwaris almarhum 1 WAYAN NARDOatau ditulis juga WAJAN NARDOPAK GEDE ARDO, berdasarkan Hukum Adat Hindu yang menganutsistem kekeluargaan Patrilineal, atau dikenal juga Purusa, yang sudahturun temurun berlaku di Indonesia, khususnya di KabupatenBanyuwangi;Bahwa ketika pewaris meninggal dunia yang berhak menjadi ahli warisdalam sistem

Hukum waris adatmempunyai corak tersendiri dari hukum waris lainnya;Bahwa hukum kekeluargaan Hindu di Bali dan masyarakat Hindu padaumumnya di Banyuwangi, didasarkan dengan sistem geneologispatriarchaat, bahwa anak lakilaki (bUrusa) adalah paling penting daiamkehidupannya karena anak lakilaki atau keturunan lakilaki yang lahirdari perkawinan yang sah, pada prinsipnya berhak untuk mewaris(termasuk disini anak angkat lakilaki dan sentana rajeg, yaitu anakperempuan yang diberi status sebagai anak lakilaki

Sugeng, GedeSudama, Wayan SujoSebelah Barat : Wahab;Bahwa Penggugat adalah satusatunya ahli waris yang berhak menjadiahli waris almarhum WAYAN NARDOatau ditulis juga WAJAN NARDOPAK GEDE ARDO, berdasarkan Hukum Adat Hindu yang menganutsistem kekeluargaan Patrilineal, atau dikenal juga Purusa, yang sudahturun temurun berlaku di Indonesia, khususnya di KabupatenBanyuwangi;Bahwa ketika pewaris meninggal dunia yang berhak menjadi ahli warisdalam sistem kekeluargaan Patrileneal adalah anak lakilaki;Bahwa

Bahwa dalam purasa Kedudukan wanita Bali dalam Keluarga danpewarisan Kedudukan wanita Bali dalam Keluarga dan pewarisan;sistem kekeluargaan patrilineal (OUrusa) yang dianut oleh orang BaliHindu menyebabkan hanya keturunan berstatus kapurusa yangdianggap dapat mengurus dan meneruskan swadharma (tanggungjawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan parahyangan (keyakinanHindu), pawongan (umat Hindu), maupun palemahan (pelestarianHalaman 16 dari 39 Putusan Nomor 55/Pat.G/2015/PN Bwilingkungan alam sesuai

kekerabatan yang dikenal yaituPatrinial, Matrinial dan Bilateral dan adat bali mengenal sistempatrinial atau yang adat bali dikenal dengan nama Kapurusa ataupurusa yang pada umumnya adalah lakilaki tetapi tidak tertutupHalaman 23 dari 39 Putusan Nomor 55/Pat.G/2015/PN Bwikemungkinannya seorang anak perempuan bisa berstatus kapurusedan sistem kapuruse ini membawa konsuekuensi terhadap bentukperkawinan dan pembagian warisan;Bahwa bentuk perkawinan yang dikenal adalah Perkawinan Biasadan perkawinan

Lahir > XXX;Jenis Kelamin > XXX;Kebangsaan > XXX;Tempat Tinggal : XXXAgama > XXXPekerjaan > XXX;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan PembimbingKemasyarakatan dan/atau Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2020,Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaanperkara Anak GD dan kawankawan harus dihentikan;Memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.MENETAPKANHalaman 1 dari 2, Penetapan Nomor

Oleh karenaitu, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan yang terbaik bagi Anak yangmemang selama para pihak berpisah anakanak para pihak ikut bersamaPenggugat serta mengingat sistem keturunan adat pada masyarakat Bali yangmenganut sistem patrilineal (ourusa) dimana garis keturunan Anak mengikutigaris keturunan Ayahnya, maka patut apabila hak asuh Anak Para Pihakdiberikan kepada Penggugat selaku Ayahnya, dengan ketentuan tetapmemberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ibunya untuk ikut memeliharadan

Pasek Putra Hartadi, S.H., PaniteraPengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasiPengadilan pada hari itu juga.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Luh Putu Sela Septika, S.H. Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.Panitera Pengganti,K Pasek Putra Hartadi, S.H.Perincian biaya: 1. Mat@ral ......ccccccecceceecessseeeeeeeaees : Rp10.000,00;2.

pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;halaman 12 dari 16putusan Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.TKaMenimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepadaterdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan tersebutbukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorangakan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dankonstruktif) agar tidak melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadirujukan untuk masyarakat pada umumnya (prevensi) ;Menimbang, bahwa sistem

perumusan sanksi pidana ketentuan Pasal310 ayat (4) undangundang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintasmempergunakan sistem perumusan kumulatif dan alternatif, yakni pidanapenjara dan pidana denda ataupun salah satunya apakah pidana penjaraataukah pidana denda, yang mana sistem ini membolehkan Majelis Hakim untukmenentukan manakah yang paling sesuai, selaras dan sepadan untukdijatuhkan kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa dari faktafakta di persidangan, majelis hakimmelinat bahwa secara ekonomi terdakwa

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tempat Kejadian Perkara tanggal29 oktober 2020, menerangan bahwa lokasi asal usul kayu berasal dariKawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Areal Penggunaan Lain(APL), sehingga harus dilengkapi dokumen e SKSHHKB (Kayu Bulat)yang diterbitkan melalui SIPUHH Online (Sistem InformasiPenatausahaan Hasil Hutan) dan wajib membayar PSDH (Povisi SumberDaya Hutan) dan Dana Reboisasi (DR).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tempat Kejadian Perkara(Lacak Balak) tanggal 29 Oktober 2020, menerangkan bahwa lokasi asalusul kayu berasal dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan ArealPenggunaan Lain (APL), sehingga harus dilengkapi dokumen e SKSHHKB(Kayu Bulat) yang diterbitkan melalui SIPUHH Online (Sistem InformasiPenatausahaan Hasil Hutan) dan wajib membayar PSDH (Povisi SumberDaya Hutan) dan Dana Reboisasi (DR);4.

abuabu dan uang tunai sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dimana permainan judi Jenis Togel tersebutdilakukan dengan cara terdakwa menerima pasangan dari penombok yangbernama NANG (DPO) dan terdakwa juga mencari pemasang togel kerumahrumah dan apabila ada yang memasang angka togel terdakwa catat pasanganangka angka tersebut di konsep pesan pada handphone merk Nokia warna abuabu milik terdakwa dengan nomor XL 087760483299 dan terdakwa didalampermainan judi tersebut terdakwa melawan sendiri, sistem

HP085338129495 ;e Bahwa sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empatangka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan ataukelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok denganangka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiahdengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000, (enampuluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),dan jika empat angka Rp.

HP085338129495 ;e Bahwa sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empatangka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan ataukelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok denganangka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiahHalaman 7 dari 14 hal.

warna hitam dengan nomor hanphone 085207959307,uang tunai sebesar Rp. 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah);Bahwa Bandar dalam permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut adalah bernamasdra TBN (DPO);Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kim Hongkongtersebut adalah sebagai tukang tulis;Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim Hongkongtersebut adalah dengan cara Terdakwa menjual judi jenis Kim Hongkong tersebutdari via sms oleh pemasang kepada Terdakwa dan sistem

kepolisian membawa Terdakwaberserta barang bukti ke Polsek Kota Pinang guna proses lebih lanjut;Bahwa benar, Bandar dalam permainan judi jenis Kim Hongkong tersebut adalahbernama sdra TBN (DPO);Bahwa benar, peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis KimHongkong tersebut adalah sebagai tukang tulis;Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim Hongkongtersebut adalah dengan cara Terdakwa menjual judi jenis Kim Hongkong tersebutdari via sms oleh pemasang kepada Terdakwa dan sistem

Labuhanbatu Selatan;Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkapberupa 1 (satu) unit Hanphone Nokia Type 110 warna hitam dengan nomor hanphone085207959307, uang tunai sebesar Rp. 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim Hongkongtersebut adalah dengan cara Terdakwa menjual judi jenis Kim Hongkong tersebut dari viasms oleh pemasang kepada Terdakwa dan sistem pembayarannya biasanya Terdakwakutip kepada pembeli

Anang bin Saderie Bahwa sejak 4 bulan berjalan dari Januari 2012 sampai April 2012, judi togelsingapur setiap hari buka dari jam 10.00 WIB tutup pasang jam 13.00 WIB ;e Bahwa sistem judi togel singapur pemain atau pemasang datang kepada saksi(di Kp. Dumpit) kemudian menyerahkan nomor pasangan yang sudah ditulis diatas selembar kertas berikut menyerahkan uang pasangan, setelah jam bukapasang tutup kemudian saksi bersama Sdr.

Irawan als Iwang) ;e Bahwa sejak 4 bulan berjalan dari Januari 2012 sampai April 2012, judi togelsingapur setiap hari buka dari jam 10.00 WIB tutup pasang jam 13.00 WIB ;e Bahwa sistem judi togel singapur pemain atau pemasang datang kepada saksi (diKp. Dumpit) kemudian menyerahkan nomor pasangan yang sudah ditulis di atasselembar kertas berikut menyerahkan uang pasangan, setelah jam buka pasang tutupkemudian saksi bersama Sdr.

yaitu kepadasaudara Irawan alias Iwang, apabila nomor yang dipasang oleh pemain sesuai atausama dengan nomor yang dikeluarkan Bandar maka pemasang akan mendapatkanhadiah, lalu saksi mengambil hadiah pasangan dari sdr Irawan alias Twang danmemberikannya kepada pemasang yang telah keluar nomor pasangannya sesuaibesarnya pasang pada nomor tersebut ;Bahwa jumlah angka pasangan yang ada dalam perjudian togel singapur adalahempat angka, tiga angka dan dua angka minimal memasang sebesar Rp.1.000.untuk sistem

Pid.Sus.Anak /2019/PN Smnsebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segalaperbuatannya;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenaiapakah terdapat error in persona atau kesalahan, kekeliruan dalammenghadapkan para Anak di persidangan dan mengenai kemampuan Anakuntuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 20Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

perbuatannya;Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tempus delicti ternyata Anak masihberusia 17 ( tujuh belas ) tahun pada saat kejadian, atau dengan kata lainmasih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak sesuaidengan Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak dikualifikasikan sebagai Anak yang berkonflikdengan hukum (atau Anak) yang tunduk pada undang undang tersebut;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 60 Ayat (3) Undang Undang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem

bagi Anak agar tidak mengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidanayang dijatuhnkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidakbertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12tahun 1951,, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

tersebut di atas dan berdasarkan Hasil Sidang Tim PengamatPemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kediri, pada hari jumat, tanggal 09Januari 2015, demi kepentingan Anak (klien), kami selaku PembimbingKemasyarakatan menyarankan sebagai berikut:1 Dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap Kliendi harapkan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan serta tetap latarbelakang kehidupan Klien;2 Rekomendasi Kesepakatan Diversi yang disebutkan dalam Pasal 10 UU No.11tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, (tidak bisa dilaksanakan);3 Terhadap permasalahan ini tidak dilakukan upaya Diversi karena Klien telahdua kali melakukan tndak pidana, sesuai pasal 7 ayat 2 (b) UU RI No. 11tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;4 Klien sebaiknya di jatuhi hukuman berupa pidana pokok hendaknya MajelisHakim yang terhormat tetap memperhatikan bahwa Klien masih anakanak dibawah umur yang masih sangat memerlukan bimbingan dan pengawasan darikedua orang tua dan keluarganya;Setelah mendengar

= barang bukti yang disita berupa uang sebesar Rp 2.961.000, (dua jutasembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);Akan ditentukan dalam Putusan17Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka sesuaipasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Undangundang No.8 Tahun 1981 tentang KitabUndangundang Hukum Acara Pidana dan khususnya Pasal 362 KUHPidana sertaUndangUndang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem

usulan darimasingmasing pihak ;3 Bahwa dalam perundingan tersebut ada beberapa Pasal yang belum disepakatiantara lain ;BAB IV Hari Kerja dan Waktu Kerja ;e Pasal 12 Kerja Lembur.Ayat (4) huruf c Usulan/permintaan Serikat Pekerja lembur khusus pada hariRaya Waisak sebagaimana yang telah diberlakukan pada saat lembur hari rayakeagamaan pada hari Raya Idul Fitri, Natal, Idul Adha dan Nyepi tidakdisepakati, Perusahaan berpendapat tetap diberlakukan sebagai lembur biasa;BAB VI Pengupahan ;e Pasal 20 Sistem

;BAB VI Pengupahan.e Pasal 20 Sistem Pengupahan ;Ayat 4.1. huruf b ;Penggugat menyetujui Tunjangan pengobatan untuk pekerja lajang sebesar 6%(enam persen) dan untuk pekerja kawin tetap diberikan sebesar 10% (sepuluhpersen) ;Tergugat menolak karena Tergugat tetap sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama(PKB) lama untuk pekerja lajang sebesar 5% dan pekerja kawin diberikan sebesar6%.e Pasal 4.2. huruf c tambahan Pasal Pasal 4.2. huruf d.Penggugat menyetujui Tunjangan Jabatan Supervisor sebesar Rp. 100.000

sebagian ;2 Menyatakan bahwa halhal yang sudah disepakati dalam perkara a quo berlakumengikat bagi kedua belah pihak ;3 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk perubahan ketentuan :Bab IV Hari Kerja dan Waktu Kerja, pasal 12 Kerja Lembur, ayat (4) huruf C ;Apabila kerja lembur dilakukan pada hari raya Idul Fitri, Natal, Idul Adha, Nyepidan Waisak ;4 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk penambahan ketentuan :Hal. 11 dari 14 hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.SusPHI/2013Bab VI, Pengupahan, Pasal tambahan dari pasal 20 Sistem

dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa pada dasarnya jumlah yang Pemohon Banding laporkan sebagai returpada SPT Masa PPN Januari s/d Deseber 2001 terdiri atas :(dalam Rp) Retur Penjualan Barang 2,057,569,800 Pembatalan Faktur 7,545,970,440 Jumlah 9,603,540,240 Bahwa atas Retur Penjualan berikut Pemohon Banding dapat menunjukkanbukti fisik Nota Retur sebesar Rp. 2.057.569.800,00 ;Bahwa sementara atas koreksi pembatalan faktur sebesar Rp. 7.545.970.440,00dapat Pemohon Banding jelaskan bahwa pada sistem

pembukuan PemohonBanding (dengan menggunakan sistem SAP), jika terdapat pembatalanpenjualan maka Nomor Faktur Penjualan dan Faktur Pajak yang salah tersebutharus tetap diterbitkan dahulu baru kemudian dibatalkan dengan menggunakanNota Kredit (Credit Memo) ;Bahwa Pemohon Banding sertakan contoh pencatatan penjualan danpembatalannya :Bahwa berdasarkan Sales Order Nomor 485001413 tanggal 3 Juli 2001,Pemohon Banding menerbitkan Faktur Penjualan denga Nomor 4890004984tanggal 4 Juli 2001 sejumlah Rp.

Sementara berdasar sistem pembukuan kami (dengan menggunakan sistemSAP), jika terdapat pembatalan penjualan maka Nomor Faktur Penjualan danFaktur Pajak yang salah tersebut harus tetap diterbitkan dahulu barukemudian dibatalkan dengan menggunakan Nota Kredit (credit memo).Sehingga pada saat pelaporan SPT Masa PPN, kami mencantumkan Faktur1415Pajak atas Penjualan yang dibatalkan tersebut tetap sebagai Pajak Keluarankemudian dikurangi dengan Nota Kredit sebagai pembatalan yang dilaporkanpada kolom Retur

diluar negerinamun tidak lama bekerja di Luar Negeri pemohon kembali keindonesia tanpa setahu majikannya, dan setelah itu pemohon inginlagi bekerja sebagai TKW di luar negeri sehingga karena takutpemohon kembali menggunakan nama aslinya yaitu Rahmatia danterbitlan paspor atas nama Rahmatia dan saat itu prosespengurusan paspor pemohon belum menggunakan sisitem onlinesehingga nama sebelumnya tidak muncul dan pada perpanjanganyang kedua nama pemohon atas nama Rahmawati muncul karenasudah menggunakan sistem

2018/PN Mrsnamun tidak lama bekerja di Luar Negeri pemohon kembali keindonesia tanpa setahu majikannya, dan setelah itu pemohon inginlagi bekerja sebagai TKW di luar negeri sehingga karena takutpemohon kembali menggunakan nama aslinya yaitu Rahmatia danterbitlah paspor atas nama Rahmatia dan saat itu prosespengurusan paspor pemohon belum menggunakan sisitem onlinesehingga nama sebelumnya tidak muncul dan pada perpanjanganyang kedua nama pemohon atas nama Rahmawati muncul karenasudah menggunakan sistem