Ditemukan 16911 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-08-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan MS CALANG Nomor 0046/Pdt.G/2014/MS.Cag Tanggal 2 Desember 2014 — Penggugat vs Tergugat
77 — 18
77 — 18
Putusan No. 0046/Pat.G/2014/MS.Cage bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 yang lalutelah hidup bersama dan telah mempunyai anak dua orang, dan keduaanak tersebut sekarang di rumah saksi diasuh oleh lbunya ;e bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dua tahun terakhir tidakharmonis lagi telah terjadi perselisinan dan pertengkaran karena soaltidak cukup belanja dan tidak ada keterbukaan soal belanja, sehinggaterjadi pemukulan terhadap diri Penggugat oleh Tergugat ;e bahwa sejak 4 Juni
Register : 02-01-2015 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 09-03-2015
Putusan PA MANNA Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Mna Tanggal 21 Januari 2015 — Penggugat vs Tergugat
17 — 10
17 — 10
Bahwa semenjak Tergugat diangkat menjadi PNS, sejak tahun 2009tidak pernah ada keterbukaan masalah keuangan. Gaji dan apapun uangyang didapatnya tidak pernah terbuka kepada Penggugat;6. Bahwa permasalahan rumah tangga pernah diupayakan damai olehPenggugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap melakukankesalahan yang sama dan tidak pernah mau merubah kebiasaanburuknya;7.
Register : 28-09-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1479/Pdt.G/2017/PA.Tmk Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 3
8 — 3
Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan Tergugat tidak ada saling pengertian, keterbukaan danKetidakcocokan dengan Penggugat, Terutama Masalah Ekonomi DimanaTergugat Kurang Memberi Nafkah Penuh Kepada Penggugat sehinggaPenggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut ;6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskanrumah tangga dengan Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi&tinggal dirumah saudaranya yang masih satu alamat dengan Penggugat;7.
Register : 21-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PA KETAPANG Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Ktp Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 1
11 — 1
Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalahjiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan.5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakHal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 595/Padt.G/2020/PA. Ktpdapat dipertahankan lagi karena seharihari diwarnai perselisihan dankesalahpahaman. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun2019 dan akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagidan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.6.
Register : 19-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Mtp Tanggal 25 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 1
16 — 1
Tergugat tidak ada kejujuran dan keterbukaan kepada Penggugatseperti halnya Tergugat mengaku jejaka sehingga Penggugat maumenikah dengan Tergugat, namun kenyataannya Tergugat pernahmenikah di bawah tangan.C.
Register : 13-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PA KUDUS Nomor 0178/Pdt.G/2018/PA.Kds Tanggal 9 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 2
16 — 2
Bahwa selama tahun 2017 pertengkaran antara Penggugat danTergugat tersebut terus menerus terjadi dan mencapai puncaknya padabulan Nopember 2017, akibatnya Tergugat jarang pulang ke rumah,komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan denganbaik dan tidak ada keterbukaan dari pihak Tergugat ;14. Bahwa Penggugat dengan Tergugat walaupun masih satu rumah,namun telah berpisah ranjang selama 1 tahun;15.
Register : 04-03-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Cbn Tanggal 15 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
17 — 16
17 — 16
Dari asasperkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegahkemadlaratan yang lebin besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagiHalaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Cbnmanusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebihjauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaanseperti makanan, lingkungan, pergaulan, tekhnologi, keterbukaan informasi,dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi.
Register : 04-03-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 29-03-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Cbn Tanggal 29 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
7 — 7
7 — 7
Dari asasperkawinan tersebut tidaklan dikenal umur minimal demi untuk mencegahkemadlaratan yang lebin besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagimanusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebihjauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaanseperti makanan, lingkungan, pergaulan, tekhnologi, keterbukaan informasi,dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi.
Register : 01-02-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 PK/TUN/2017 Tanggal 10 Mei 2017 — SUGIYEM VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN., II. PANI HADI WINARNO;
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud denganasas umum pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, tertibpenyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas danakuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;Bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatanbertentangan dengan asas kepastian hukum.
Putus : 07-12-2011 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 K/TUN/2011 Tanggal 7 Desember 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN vs 1. Willyam Pratama Wijaya
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Medan terhadap pihakpihak yangmengajukan keberatan terhadap permohonan hak yang diajukan kepadaTergugat, sehingga jelas KEPEMILIKAN TANAH TERSEBUT danSECARA ABSOLUT KEWENANGANNYA berada padaPENGADILAN NEGERI hingga memperoleh putusan Pengadilan Negeriyang berkekuatan hukum tetap, bukan menggugat surat Tergugat No.3220/3001271/V1I/2010 Tanggal 04 Juni 2010 yang merupakan wujuddari tugas Tergugat dalam melaksanakan asasasas umumpemerintahan yang baik yaitu : Asas Tertib Penyelenggaraan Negaradan Asas Keterbukaan
Putus : 29-08-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/TUN/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 —
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 328 K/TUN/2013Asas Keterbukaan : Perbuatan Tergugat menerbitkan sertifikat hak milik(objek gugatan) tersebut, tidak dilakukan penelitiansecara terbuka dan jujur mengenai memperolehinformasi sebelum menerbitkan sertifikat a quo ;(Sehingga hal tersebut telah sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndangNomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan
Register : 14-09-2016 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 637/Pdt.G/2016/PN Dps Tanggal 7 Maret 2017 — 1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI dk melawan PT BPR Lestari
69 — 35
69 — 35
dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT.LembagaPerlindungan Konsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut :1)10)Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumenuntuk melindungi diri;Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan caramenghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/ataujasa;Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,menentukan, dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen;Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandungunsur kepastian hukum dan keterbukaan
Register : 12-10-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1287/Pdt.G/2015/PA.Bjm Tanggal 4 Januari 2016 — penggugat vs tergugat
23 — 7
23 — 7
Tidak benar dikatakan tergugat tidak jujur kepada penggugat, semuanyaberjalan demokratisasi dan keterbukaan, penggugat mengetahui kepadaPut. No. 1287/Pdt.G/2015/PA Bjm Hal. 9 dari 46 halamantergugat bahwa tergugat sejak tahun 1992 telah aktif berkecimpung didunia pendidikan. Tergugat sempat bertugas di :1. Yayasan Pendidikan Wanita Islam (YAPEWI) MTs. Muallimatsebagai Guru dan Wakamad2. SMAN2Mulawarman Banjarmasin (Guru Honor Bahasa Arab)3. SMAN5 Banjarmasi (Guru Honor Bahasa Arab)4.
Apapun yang tergugat lakukan serta seluruh aktifitas yang dilakukansemuanya dalam keterbukaan dan diketahui oleh penggugat. Termasuktentang mengelola anak angkat dan anak asuh saya termasukmemprioritaskan segala keperluan sarana dan pasilitan yang diperlukan olehkeluarga, demikian pula segala yang diperlukan oleh anakanak saya. lebihlagi dalam hal keperluan pendidikan.2.
Register : 03-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 11/G/2019/PTUN.Mdo Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
1.ARIE DANIEL LEGI
2.MARIE SYENI LEGI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TOMOHON
199 — 97
1.ARIE DANIEL LEGI
2.MARIE SYENI LEGI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TOMOHON
199 — 97
berhak sebagaihak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli warisdan/atau akta pembagian waris tersebut;Serta juga telah melanggar Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik(algemence beginselen van behoorlijk bestuur/the general principles ofgood administration), terutama : Asas Kepastian Hukum yaitu : Penerbitan Sertifikat Hak Milik (objekgugatan) tersebut, merupakan kekeliruan, melanggar kepatutan dankeadilan sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum padapihak Penggugat; Asas Keterbukaan
43 Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.MdoNasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak pengelolaan sehingga suratkeputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum.Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 9 yang mengatakan bahwaTergugat telah melanggar Asas asas umum Pemerintahan yang Baik.Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut karena penerbitanSertipikat Hak Milik Nomor 185/Tumatangtang telah sesuai Asas kepastianhukum,Asas keterbukaan
Register : 16-04-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/TUN/2015 Tanggal 8 Juni 2015 — SUWARNI VS KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA JAMBI;
97 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas keterbukaan yaitu asasyang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasiyang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negaradengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, ggolongandan rahasia negara, Asas Proposonalitas yaitu asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dantidak diskriminatif tentang Penyenglenggaraan Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahasia negara. Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara.
Register : 08-02-2018 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 26-02-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 1/G/PILKADA/2018/PTTUN.MKS Tanggal 12 Februari 2018 — Drs.BARTHOLOMEUS J PARGAYE
MELAWAN
KPU KABUPATEN JAYAWIJAYA
138 — 45
138 — 45
Bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan Pilkada di kabupatenJayawijya tidak berasaskan sebagaimana termaktub dalam Pasal Pasal 2PKPU No. 3 tahun 2017 yang berbunyi :Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:a.b.Ko> 0a 0mandiri;jujur;adil;. kepastian hukum;. tertib;kepentingan umum;. keterbukaan;halaman 25 dari 30 halaman.
Putusan Nomor 1/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.h. proporsionalitas;i. profesionalitas;j. akuntabilitas;k. efisiensi;. efektivitas danm. aksesibilitas.Bahwa Tergugat dalam Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan WakilBupati di Kabupaten jayawijaya, tidak mencerminkan keadailan,profesionalitas dan keterbukaan dalam tahap pendaftaran;.
Putus : 07-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245 K/TUN/2012 Tanggal 7 Agustus 2012 — MUHAMMAD AZIS WELLANG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
38 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
), tentang Obyek sengketa Peralihan Sertifikat Hak Pakai No. 125 / KebonKacang, Tanggal Pendaftaran 16 September 2010, Surat Ukur Tanggal 13 Desember2001, No. 56/2001, luas 465 M2, yang terletak dan setempat dikenal di Jalan KebonKacang Raya No. 49, RT. 001 / 08, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan TanahAbang, Jakarta Pusat apakah Instansi / Pejabat BPN termaksud telah menjalankanAsasAsas Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara, yakni Asas Kepastian Hukum(reschtzekerheid), Asas Akuntabilitas, Asas Keterbukaan
Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Pakai AtasTanah, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan ; Oleh karena persyaratan yuridis untuk peralihan hak pakai tidak terpenuhi dalamSURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusattermaksud, sehingga jelas melanggar prinsipprinsip AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik, yakni : Asas Kepastian Hukum (rechtzekerheid), Asas Akuntabilitas, Asas Keterbukaan
Register : 28-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 35/G/2020/PTUN.JBI Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
1.Abdul Talib
2.Sukarni
3.Hajar fajri
Tergugat:
3.Pj. Kepala desa temalang
4.CAMAT LIMUN
327 — 176
1.Abdul Talib
2.Sukarni
3.Hajar fajri
Tergugat:
3.Pj. Kepala desa temalang
4.CAMAT LIMUN
327 — 176
Asas Keterbukaan;Bahwa penerbitan Objek sengketa melanggar asasketerbukaan karena Pertama, Para Penggugat dalampenerbitan Objek sengketa tidak ada diberitahu ataudipanggil oleh Tergugat yang sejak Objek sengketa dikeluarkan Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2020,kemudian adanya objek sengketa II pada tanggal 29 Juli2020 tidak ada pemberitahuan dari Tergugat kepadaPara Penggugat.
Begitu Juga alasan Para Penggugatdiberhentikan tidak ada keterbukaan dari Tergugat . hlyang sama juga dilakukan Tergugat dalam melakukanpengangkatan Perangkat Desa Temalang yangmengantikan Para Tergugat tidak ada dilakukanpengumuman di Desa dan tidak ada proses Penjaringanapakah memenuhi syarat selaku Perangkat Desa atautidak yang tidak diketahui oleh masyarakat di DesaTemalang, sehingga tindakan Tergugat melanggar asasKeterbukaan;3.
JBI.perundangundangan yang berlaku, khususnya mengenai proses pemberhentianperangkat desa, dan juga dikaitkan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yangBaik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan AsasKecermatan;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas,maka Objek Sengketa dan Objek Sengketa II merupakan Sengketa Tata UsahaNegara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor
menunjukkanfakta hukum adanya formalitas Gugatan Para Penggugat yang tidak terpenuhi,sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokoksengketanya;Menimbang, bahwa inti gugatan Para Penggugat menyatakan pada pokoknyapenerbitan Objek Sengketa dan Objek Sengketa II adalah cacat yuridis yangmeliputi cacat prosedur dan cacat substansi, serta telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan
Register : 05-05-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1417/Pdt.G/2020/PA.JT Tanggal 3 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 3
25 — 3
Penggugat langsung pergi meninggalkan hotelSemeru dengan perasaan yang sangat kecewa, marah, dan tidak dapatmemaafkan lagi atas perbuatan Tergugat dan WiLnya yang bernamaWIL;e Tidak adanya keterbukaan dari Tergugat mengenai keuangan/penghasilannya, dimana sejak awal pernikahan dalam berumah tanggasampai tahun 2019, penghasilan Tergugat yang tidak pernah diberikandiawal gajian yang merupakan hak dari Penggugat sebagai istri yangmenjadi fakta selama ini bahwa gaji Penggugat yang dihabiskan terlebihdulu
WIL masihberpakaian lengkap, atasan dan bawahan.Bahwa, tidak benar tidak adanya keterbukaan Tergugat mengenaikeuangan/penghasilannya, Tergugat sudah mengkomunikasikannya dariawal dengan Penggugat tentang keberadaannya sebagai tulang punggungHal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1417/Pdt.G/2020/PA.JTkeluarga semenjak Bapak kandung Tergugat meninggal dunia tahun 2015,Penggugat sudah mengetahuinya sebelum adanya perkawinan;9.
Register : 25-05-2009 — Putus : 11-11-2009 — Upload : 02-10-2012
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 53/G/2009/PTUN.SBY Tanggal 11 Nopember 2009 — DRS. H. NANANG MURYANTO, dkk
melawan
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TIMUR
78 — 29
78 — 29
Asas Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas danAkuntabilitas.
II huruf A sehinggaObyek Sengketa tidak terdapat adanya cacat yuridis ;b Dari segi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, Tergugat telah bertindak cermat dalam memenuhi asas :AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitasdan Akuntabilitas.