SK Gubernur Nomor2091 Tahun 2015 oleh Tergugat;Bahwa dengan tidak dilaksanakannya tahapantahapan yang harusdilaksanakan sebagai dasar diterbitkannya SK Gubernur Nomor 2091Tahun 2015 dengan demikian maka SK Gubernur Nomor 2091 Tahun 2015yang di terbitkan oleh Tergugat menjadi cacat hukum sehingga dengansendiri batal demi hukum;Bahwa berdasarkan pasal 2 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asaskemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan

Para Penggugat danwarga masyarakat tidak mendapatkan penjelasan terkait rencanapengadaan tanah yang meliputi maksud dan tujuan rencanapembangunan untuk kepentingan umum, tahapan dan waktu prosespenyelenggaraan pengadaan tanah, peran penilai dalam menentukannilai ganti kerugian, insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak,objek yang dinilai ganti kerugian, bentuk ganti kerugian, dan hak dankewajiban pihak yang berhak;Sehingga terbitnya SK Gubernur Nomor 2091 Tahun 2015mengabaikan prinsip asas keterbukaan

Penggugat langsung pergi meninggalkan hotelSemeru dengan perasaan yang sangat kecewa, marah, dan tidak dapatmemaafkan lagi atas perbuatan Tergugat dan WiLnya yang bernamaWIL;e Tidak adanya keterbukaan dari Tergugat mengenai keuangan/penghasilannya, dimana sejak awal pernikahan dalam berumah tanggasampai tahun 2019, penghasilan Tergugat yang tidak pernah diberikandiawal gajian yang merupakan hak dari Penggugat sebagai istri yangmenjadi fakta selama ini bahwa gaji Penggugat yang dihabiskan terlebihdulu

WIL masihberpakaian lengkap, atasan dan bawahan.Bahwa, tidak benar tidak adanya keterbukaan Tergugat mengenaikeuangan/penghasilannya, Tergugat sudah mengkomunikasikannya dariawal dengan Penggugat tentang keberadaannya sebagai tulang punggungHal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1417/Pdt.G/2020/PA.JTkeluarga semenjak Bapak kandung Tergugat meninggal dunia tahun 2015,Penggugat sudah mengetahuinya sebelum adanya perkawinan;9.

Asas Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas danAkuntabilitas.

II huruf A sehinggaObyek Sengketa tidak terdapat adanya cacat yuridis ;b Dari segi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, Tergugat telah bertindak cermat dalam memenuhi asas :AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitasdan Akuntabilitas.

Keterbukaan; f. Kesepakatan; g. Keikutsertaan; h.Kesejahteraan; i. Keberlanjutan; dan j.

Bangunan milik ParaPembanding/dahulu Para Penggugat;Bahwa disamping tidak melakukan mekanisme dan prosedurmusyawarah yang benar oleh Para Terbanding/dahulu Para Tergugat,juga tidak pernah memberikan dokumendokumen administrasi terkaitproses pembebasan tanah (Berita Acara dan suratsurat yang lain),sehingga perbuatan Para Terbanding adalah perbuatan melawan hukumdan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 2Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkanAsas: poin e. keterbukaan

pelaksana PemilihanKepala Desa yang Demokratis tidak melaksanakan dengan LUBERdan JURDIL sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan suratkeputusan yang menjadi Objek Sengketabertentangan dengan Pasal53 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentubertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AlgemeneBeginselen van Behoorlijk Bestuurn), diantaranya yaituAsas Keterbukaan

Irwan Nur,S.IP yang berakhir masa jabatannya dan digantikan oleh Sdr YayatSupriadin berdasarkan hasil pemilinan telan sesuai dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahandimana terciptanya tertid penyelenggaraan administrasi pemerintahan,mencegahterjadinya penyalahgunaan wewenang, menjaminakuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan dan berdasarkanasasasas umum pemerintahan yang baik, yakni asas keterbukaan,asas kepentingan hukum, asas profesionalitas dan asas kecermatan

Asas Kepastian Hukum;Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;Asas Kepentingan Umum;Asas Keterbukaan;Asas Proporsionalitas;Asas Profesionalitas; dannA Ye fF YP PAsas Akuntabilitas.b. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20ayat (1).(1) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas UmumPenyelenggaraan Negara yang terdiri atas:a. Asas kepastian hukum;b. Asas tertib penyelenggara Negara;c. Asas kepentingan umum;d. Asas keterbukaan;e. Asas proporsionalitas;f.

Undangundang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan NepotismePasal 3 yaitu:Asasasas umum penyelenggaran Negara Meliputi Asas KepastianHukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas KepentinganUmum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, asas Profesionalitasdan asas Akuntabilitas.a.

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidakdiskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasipribadi, golongan dan rahasia, dan hal ini TERGUGAT tidakmelakukannya karena Keputusan Tata Usaha Negara PemberhentianTidak Dengan Hormat Nomor.

Bagian ketiga Asasasas umum Pemerintahan yang Baik.Pasal 10 (1) AUPB yang dimaksud dalam Undangundang inimeliputi asas Kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan,kecermatan, tidak menyalahngunakan kewenangan, keterbukaan,kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Asas kepastian hukumTERGUGAT tidak menciptakan adanya kepastian Hukum karenaSurat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor.

Bahwa Penggugat berikutnya akan mendalilkan Faktafakta yangmenunjukkan bahwa objek sengketa in casu bertentangan dengan AUPBkhususnya asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas kepastianhukum.Bahwa keputusan pejabat tata usaha Negara yang menjadi objek sengketatidak menuhi asas kecermatan sebagaimana tercantum dalam undangundang nomor 30 tahun 2014 pada pasal 10 ayat (1) huruf (d) dalampenjelasan mengatakan bahwa maksud dari asas kecermatan yakni : asasyang mengandung arti bahwa suatu keputasan

Berikutnya penjelasan pasal 10ayat (1) huruf (f) mengatakan bahwa asas keterbukaan, yakni: asas yangmelayani masyarakat untuk mendapatka akses dan memperoleh informasiyang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelengaraanpemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasipribadi, golongan, dan rahasia Negara. Selanjutnya bahwa penggugatdalilkan bagian proses penertiban objek sengketa tergugat tidak melibatkanmasyarakat terdampak.

Bahwa posita Gugatan Para Penggugat pada angka 23 huruf a dan btidak benar, yang benar adalah obyek Sengketa 1 da 2 diterbitkan olehTergugat telah sesuai dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) yaitu Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas KepastianHukum karena :Obyek sengketa ditetapbkan oleh Tergugat berdasarkankewenangan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan peraturanHalaman 34 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN Mtrperundangundangan yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Lombok TimurNo. 20

alasan tidak diwajibkan oleh PeraturanPerundangundangan dan penjelasan Tergugat II Intervensi tidak dibantah olehTergugat;Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang padapokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa dan objek sengketa II tidakmelibatkan masyarakat, terutama pada Para Penggugat adalah beralasan menuruthukum, proses pemberian izin yang tidak membuka ruang bagi masyarakat untukmendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar dan jujur adalahbertentangan dengan asas keterbukaan

Tergugat dalam penerbitan objek sengketa padakenyataannya hanya mengedepankan syarat formal dengan mengesampingkansubstansi maksud dan tujuan terpenuhinya syaratsyarat tersebut;Halaman 72 Putusan Nomor :66/G/2019/PTUN MtrMenimbang, bahwa atas rangkaian pertimbangan tersebut maka objeksengketa dan objek sengketa II telah terbukti cacat prosedural karena diterbitkanbertentangan dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan serta asasasas Umum pemerintahan yang baik, yaitu asas keterbukaan

Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebutdinyatakan yang dimaksud dengan "asasasas umum pemerintahanyang baik adalah meliputi asas : kepastian hukum ; tertib penyelenggeraan negara keterbukaan proparsionalitasprofesionalitas akuntabilitas ;sebagaimana dimaksud dalam undangundang No 28 tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;.

Asas Keterbukaan ;Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yangmembuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperolehinformasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasiaNegara ;e. Asas Proporsionalitas ;Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yangmengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibanPenyelenggara Negara ;f.

Judex Factie Salah Mempertimbangkan Partisipasi/Peran SertaMasyarakat Dan Keterbukaan InformasiBahwa JUDEX FACTIE salah dan keliru dalam putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta halaman 241 yang menyatakan bahwa:Disamping itu, penempatan dumping tailing aquo telahdisosialisasikan kepada masyarakat (vide keterangan Saksi TergugatJabir HMS/ Kepala Desa Tongo serta keterangan Saksi Penggugat IIIntervensi yaitu, H.

Padahalsosialisasi dilakukan oleh Termohon kasasi Il yang tidak dilakukanoleh Termohon Kasasi sehingga terjadi konflik kepentingan dalamprosesnya, sosialisasi yang dilakukan hanya satu arah, tidak adadialog dengan masyarakat, dan tidak ada arah untukmempertanyakan pendapat masyarakat apakah setuju atau tidakditerbitkannya Objek Sengketa;Bahwa dengan demikian sosialisasi yang dikemukakan saksi JabirHMS tersebut tidak termasuk kategori telah memenuhi asaspartisipasi dan keterbukaan, karena sosialisasi

Termohon sekarang tidak harmoniskarena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohondan Termohon pisah ranjang selama 5 bulan;Put.No. 121/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 10 dari 17Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbuktirumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat(miitsaagan ghaliizhan), yang dalam proses membangun rumah tangga yangharmonis harus dilandasi kebersamaan, kejujuran, keterbukaan

untuk menenangkan hati dan menghindarihal hal yang tidak diinginkan maka Penggugat pergimeninggalkan Tergugat, jadi kepergian Penggugatbukan tanpa alasan;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, makaPenggugat tetap pada gugatan semula dan mohon' agarMajelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap' replik Penggugat' tersebut,pihak Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknyasebagaiberikutBahwa Tergugat ingin meluruskan tentang adanyapenghasilan yang tidak adanya keterbukaan

dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PTI.Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut :1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untukmelindungi diri;2) Mengangkat harkat dan ~=martabat konsumen dengan caramenghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen;4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsurkepastian hukum dan keterbukaan

Dari asasperkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegahkemadlaratan yang lebin besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagimanusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebihjauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaanseperti makanan, lingkungan, pergaulan, tekhnologi, keterbukaan informasi,dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi.

Alasan Perceraian :Karena selama hidup berumah tangga pasangan saya tidak BertanggungJawab menafkahi saya sebagai pasangan Tergugat;Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Padt.G/2020/PN SdwSelama berumah tangga tidak ada keterbukaan antara saya dengan tergugatsoal keuangan atau hal lainnya;Perioritas utama tergugat berkumpul dengan temanteman sebaya bukankeluarga;Setiap tergugat berkumpul dengan temanteman sebaya,selalu menganggapada lakilaki yang mendatang saya di rumah.

Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepadaPenggugat, dikarenakan Tergugat tidak ada keterbukaan masalahpenghasilan Tergugat kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhikebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri;b. Tergugat bersifat keras kepala, mau menang sendiri dan jika dalamkeadaan emosi sering melakukan kekerasan dalam rumah tanggakepada Penggugat seperti memukul wajah Penggugat sampai memar;c.

tulus, saling pengertian, dan salingpercaya satu sama lain dan masingmasing sudah tidak lagi menjalankankewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baikantara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalammembina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;Bahwa perilaku Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, danTergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya,tidak sejalan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga danprinsip keterbukaan

Penggugat dalam angka 15gugatan yang menyatakan bahwa keputusan Tergugat dalamperkara a quo bertentangan dengan Asas asas UmumPemerintahan Yang Baik sangat salah dani tidakberalasan yang diuraikan sebagai berikuta. bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana telah20didalilkan oleh Tergugat dari angka 4 sampai denganangka 7 di atas justru) mencerminkan adanya kepastianhukum.b. bahwa sebagaimana disampaikan dalam dalilTergugat angka 4 di atas, perbuatan Tergugat sama sekalitidak bertentangan dengan asas keterbukaan

.: Yangdimaksud dengan asasasas umum pemerintahan yang baikadalah meliputi asas:Kepastian hukum;Tertib menyelenggarakan negara;Kepentingan Umum;Keterbukaan; Proporsional;Profesional;Akuntabilitas,Sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, selanjutnya SuratKeputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP108/A/JA/06/2014, tertanggal: 11 Juni 2014 dan/atau punSurat Keputusan Jaksa Agung Republik

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakHalaman 63 dari 123 halaman Putusan No.268/G/2014/PTUNJKTdiskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan ObjekGugatan tanpa memberikan kesempatan bagi PENGGUGATuntuk melakukan pembelaan diri dihadapan Majelis KehormatanJaksa dan /atau untuk

Bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun2004 mengatur :Pasal 53Huruf bYang dimaksud dengan asasasas umum pemerintahan yangbaik adalah meliputi asasasas :kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas;Sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasHalaman 101 dari 123 halaman Putusan No.268/G/2014/PTUNJKTdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut

Asas Keterbukaan;5. Asas Proporsionalitas;6. Asas Profesionalitas; dan7. Asas Akuntabilitas.d.

IndikatorAsas Kecermatan adalah badan atau pejabat administrasi negarasenantiasa bertindak secara hatihati, untuk mempertimbangkan secaracermat pada waktu membuat Keputusan Tata Usaha Negara, denganterlebin dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua faktaHalaman 31 dari 110 HalamanPutusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDGhukum relevan, serta Peraturan Perundangundangan yang mendasarinyadan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkankerugian bagi warga masyarakat;Asas Keterbukaan

BahwaterkaitdenganAsasKeterbukaan yang dilanggar olehTergugattersebut, Penggugatsudahbersuratuntukmeminta danmenanyakankepadaTergugatmelalui :Surat Nomor : O99/AA/VI2020 tanggal 23 Juni 2020, Perihal:Perbandingan Hasil Pengujian Core Drill Dan Pengujian DenganHammer Test;Putusan MA RI No. 103 K/TUN/2010 merupakan contoh penerapan asasketerbukaan, berdasarkan asas keterbukaan, Pemerintah atau PejabatTUN wajid memberikan kesempatan kepada masyarakat untukmenggunakan haknya menyampaikan tanggapan atau

penilaian.Bahwa dengan tidak diresponnya suratsurat tersebut diatas olehTergugat, sudah jelas secara hukum bahwa Tergugat telah melanggarAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Keterbukaan;b.

Perihal Penyampaian Temuan HasilPemeriksaan BPK RI(Bukti P1 = T1), dengan alasan bahwa penerbitan suratkeputusan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan PerundangHalaman 83 dari 110 HalamanPutusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDGUndangan yang berlaku dan bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang baik, yaitu:asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asaskecermatan;Menimbang, bahwadenganmencermatiketentuanPasal 47, Pasal 50)Undangundang Nomor 5 tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara

Asas Keterbukaan adalah asas yang melayanimasyarakat untuk mendapatkan akses dan memperolehHalaman 38 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBRinformasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalampenyelenggaraan pemerintahan dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan, dan rahasia negara.

Kesimpulan bahwa objek gugatan yang dikeluarkanTergugat bertentangan dengan asas (Lihat : UU No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangbersin dan bebas dari korupsi, Kolusi, Dan Nepotism,yang dimaksud dengan asasasas umum pemerintahanyang baik adalah meliputi asas : kepastian hukum, tertibpenyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas,profesionalitas, akuntabilitas)Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan Tergugat yang telahmenerbitkan objek gugatan a quo, menimbulkan akibat

Asas Keterbukaan;Dalam penerbitan Berita Acara Pengambilan Keputusan No.199/BA14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 telahmemenuhi asas keterbukaan dalam pelaksanaanya yangterwujud dengan di bacakannya Berita Acara tersebutdihadapan Penggugat yang juga turut menandatanganiHalaman 61 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBRserta telah disampaikan dan telah diterima salinannya olehPenggugat, sedangkan yang disampaikan oleh Penggugatdalam alasan gugatan pada huruf F.2. huruf a angka 6adalah tidak