Ditemukan 2065436 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-09-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Bln
Tanggal 14 Februari 2018 — Penggugat:
SUKERI
Tergugat:
1.PANITIA PILKADES DESA GUSUNGE
2.KPPS
3.PANITIA PENGAWAS KECAMATAN
16472
  • Bahwa berkenaan yang menetapkan Calon KepalaDesa Terpilin adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkanlaporan dan Berita Acara Pemilinan dari panitia pemilinan maka olehkarenanya sudah sepantasnyalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)sebagai Pihak yang mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Calonkepala desa terpilin harus diikutsertakan sebagai pihak Tergugat.Cc.
    Bahwa berkenaan yang menetapkan Calon KepalaDesa Terpilin adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkanlaporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilinan maka olehkarenanya sudah sepantasnyalanBadan Permusyawaratan Desa (BPD)sebagai Pihak yang mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Calonkepala desa terpilin harus diikutsertakan sebagai pihak Tergugat;Cc.
    Bahwa berkenaan yang menetapkan Calon Kepala Desa Terpilin adalahBadan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan laporan dan Berita AcaraPemilinan dari panitia pemilinan maka oleh karenanya sudahsepantasnyalanBadan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Pihak yangmengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Calon kepala desa terpilin harusdiikutsertakan sebagai pihak Tergugat;c.
    Desa selanjutnya BadanPermusyawaratan Desa menetapkan calon kepala desa terpilin berdasarkanpanitia pemilinan kepala desa lalu Badan Permusyawaratan Desa melaporkankepada Bupati melalui Camat untuk pengesahan penetapan calon kepala desaterpilih; Bahwa Ahli terlibat dalam pembuatan Perda nomor 12 tahun 2016;Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 17/Pdt.G /2017/PN Blin.
    Gugatan kurang pihak plurium litis consortium;e Bahwa Penggugat dalam petitumnya dalam angka 2 (dua) menyatakanMembatalkan putusan Tergugat dan Tergugat II tentang penetapan calonnomor 5 sebagai Kepala Desa terpilin, berkenaan dengan itu bahwa yangmenetapkan Calon Kepala Desa Terpilin adalah Badan Permusyawaratan Desa(BPD) berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihanmaka oleh karenanya sudah sepantasnya Badan Permusyawaratan Desa(BPD) sebagai Pihak yang mengeluarkan Keputusan
Register : 09-01-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 11-03-2013
Putusan PN BANGKALAN Nomor 12/Pid.B/2013/PN.Bkl.
Tanggal 26 Februari 2013 — M AI D I (Terdakwa)
304
  • PENGADILAN NEGERI BANGKALAN PUTUSANNomor : 12/Pid.B/2013/PN.Bkl.Tanggal: 26 PEBRUARI 2013.Atas nama terdakwa:MAIDIMelanggar pasal : 351 (1) KUHP SUSUNAN PERSIDANGAN : 10Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalamn tahanan ; Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah batu gunung warna coklat dirampas untukdimusnahkan ;Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) kepada terdakwa ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriBangkalan pada
Register : 21-11-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 07-12-2019
Putusan PA BIMA Nomor 432/Pdt.P/2019/PA.Bm
Tanggal 5 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
168
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 96.000, (Sembilan puluh enam ribu rupiah)Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal5 Desember 2019 Masehibertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kamiAhmad Rifai, S.Ag., M.HI., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H.
Register : 22-09-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 2388/Pdt.G/2020/PA.Lpk
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
63
  • walaupunmenurut Relaas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang dibacakan dimuka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut suratgugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk PakamNomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 22 September 2020 disebabkan telahterjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan
    Penetapan Nomor 2388/Pat.G/2020/PA.LpkDemikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Masehi, bertepatandengan tanggal 14 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy sebagaiKetua Majelis, Sabaruddin Lubis, S.H. dan Dra.
Register : 23-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PA MAROS Nomor 581/Pdt.G/2019/PA.Mrs
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
106
  • No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Putusan Nomor 581/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 7Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp666.000,00 (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhnkan dalamrapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1441 Hijriyah, olehDrs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag.
Register : 26-03-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA TEGAL Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Tg
Tanggal 29 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
92
  • PENETAPANNomor 14/Pdt.P/2019/PA.TgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama, di dalam permusyawaratan Majelis Hakimtelah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan namadiajukan oleh :PEMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan swasta,tempat tinggal di XXXXX Kelurahan Kraton KecamatanTegal Barat, Kota Tegal yang selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;Pengadilan
    Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.161.000,00(setarus enam puluh satu ribu rupiah) ;Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Tegal pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehiyang bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.
Register : 07-09-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Ktg
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
254
  • PUTUSANNomor 280/Pdt.G/2020/PA.Ktg.Ow Yor J orlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :Dn, tempat dan tanggal lahir Bilalang, 12 April1976, agama Islam, pekerjaan tidak Ada, pendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di RT.001 RW.001, DesaBilalang Satu, Kecamatan Kotamobagu Utara, KotaKotamobagu
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 286.000, (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatandengan tanggal 27 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami Amran Abbas, S.Ag.
Register : 13-02-2002 — Putus : 18-04-2002 — Upload : 28-02-2013
Putusan PTA JAYAPURA Nomor 3/Pdt.G/2002/PTA.Jpr
Tanggal 18 April 2002 —
5415
  • PUTUSANNomor : 0000/Pdt.G/2002/PTAJPRBISMILLAHIRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkatbanding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yangdiajukan oleh :PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal diSERUI, Sebagai Termohon/Pembanding.MelawanTERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggalSERUI.
    Dalam Konvensi dan RekonvensiMembebankan permohonan konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding untukmembayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 135.500, (Seratus tigapuluh lima ribu rupiah) dan membebankan kepada Penggugat rekonvensi/TermohonKonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat bandingsebesar Rp. 72.000, (tujuh puluh dua ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim PengadilanTinggi Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 18 April
Register : 25-08-2003 — Putus : 17-03-2004 — Upload : 07-03-2013
Putusan PTA JAYAPURA Nomor 11/Pdt.G/2003/PTA.Jpr
Tanggal 17 Maret 2004 — Pembanding vs Terbanding
9257
  • PUTUSANNomor 11/Pdt.G/2003/PTAJPRBISMILLAHIRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat bandingdalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas prkara yng diajukanoleh:H. MUSTAFA BIN KS MUKHTARAM, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaanPurnawirawan Polri, bertempat tinggal di Jl.
    Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkatbanding sebesar Rp. 107.000, (seratus tujuh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakimPengadilan TinggiAgama Jayapura pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2004 M., bertepatan dengan tanggal 25Muharram 1425 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Drs. H. Ismail, SH,MH sebagai ketua majelis, Drs. H.shofrowi, SH,MH dan Drs.
Register : 13-02-2012 — Putus : 23-02-2012 — Upload : 18-04-2012
Putusan PA DONGGALA Nomor 0056/Pdt.G/2012/PA.Dgl.
Tanggal 23 Februari 2012 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
187
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 331.000, (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ; Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal Dua PuluhTiga Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas Masehi bertepatandengan tanggal Tiga Puluh bulan Rabiul Awal Tahun Seribu Empat RatusTiga Puluh Tiga Hijriah, oleh kami KUNTI NUR AINI, S.Ag., sebagaiKetua Majelis,s MAZIDAH, S.Ag., M.H. dan MHD.
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarayang hingga hari ini sebesar Rp. 291.000, (Seratus Empat Puluh SatuRibu Rupiah) ; Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal Sepuluh BulanNopember Tahun Dua Ribu Sepuluh Masehi bertepatan dengan tanggal DuaPuluh Sembilan bulan Rabiul Akhir Tahun Seribu Empat Ratus Tiga PuluhHijriah, oleh kami KUNTI NUR AINI, S.Ag., sebagai Ketua Majelis,SUTIKNO, S.Ag., dan ADI
Register : 03-08-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 152/B/2018/PT.TUN.SBY
Tanggal 17 September 2018 — WAHYU WICAKSONO vs KEPALA DESA WONOREJO, KECAMATAN TLOGOWUNGU, KABUPATEN PATI dan FARLINA RAHMAWATI
3913
  • secara seksama berkas perkara yang terdiridari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :13/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 15 Mei 2018, Berita Acara PemeriksaanPersiapan, Berita Acara Persidangan, alatalat bukti beserta suratsurat lainyang berkaitan, keterangan saksi dan Memori Banding dari Pembanding /Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat, dan dariHal 5 dari 8 Halaman Put.Pkr No. 152/B/2018/PTTUNSBYTerbanding / Tergugat Il Intervensi maka dalam rapat permusyawaratan
    ron nn enn nn nn nn nn nnnHal6 dari 8 Halaman Put.Pkr No. 152/B/2018/PTTUNSBYMENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :13/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 15 Mei 2018 yang dimohonkan banding; Menghukum Pembanding /Penggugat untuk membayar biaya biaya perkarapada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan
Putus : 29-10-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497 K/TUN/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — BUPATI ACEH BARAT VS A N W A R
5418 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keuchik bertentangan denganketentuan Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 8Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan DanPemberhentian Kepala Desa pada intinya menyatakan bahwa untukdapat memberhentikan Kelapa Desa (Keuchik) harus ada laporan dariBadan Permusyawaratan
    Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 Hakim Agung yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersamasama denganDr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H.
Putus : 30-04-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 764/Pid.B/2014/PN .Plg
Tanggal 30 April 2014 — JUNAIDI als TISON als IPANG bin ILYAS
152
  • Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000,(seriou rupiah).Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Palembang, pada hari : SELASA Tanggal05 AGUSTUS 2014 oleh MARSUDI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis,JHONI BUTAR BUTAR, SH. MH dan BINSAR GULTOM, SH. SE, MHmasing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 764/ Pid.B / 2014 /PN.
    Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah)Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim padahari : SELASA Tanggal 25 JUNI 2013 oleh KRISTWAN . G. DAMANIK, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Palembang tanggal 08 April 2013 No. 535 / Pen. Pid / 2013 / PN. Plgserta RA. SUHARNI, SH. MH dan POSMA. P. NAINGGOLAN, SH.
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilan Senjata tajam yangberjenis pisau stenlis bergagang besi dan bersarung besi berbentuk bulatdengan panjang lebih kurang 30 cm~ dirampas untukdimusnahkan.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim padahari : KAMIS Tanggal 08 MEI 2014 oleh JHONY BUTAR BUTAR, SH. MHsebagai Hakim Ketua Majelis Dr. BINSAR GULTOM, SH.
    Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000, (duaridu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim padahari : RABU Tanggal 30 APRIL 2014 oleh JHONY BUTAR BUTAR, SH. MHsebagai Hakim Ketua Majelis Dr. BINSAR GULTOM, SH.
Register : 04-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA MAROS Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1713
  • No. 3019);Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI1.
    Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkandalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 25November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1442Hijriyah, oleh Dra. Hyj.St. Masdanah sebagai Hakim Ketua,Drs. Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masingmasingPutusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Mrs.
    Hal. 19 dari 15 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90UndangUndang Nomor Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atasperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.
    Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkandalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 16 Oktober2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1442 Hijriyah,oleh Dra.Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid,S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.
Putus : 23-10-2009 — Upload : 01-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 K/PID/2009
Tanggal 23 Oktober 2009 — APRIANSYAH alias APRI BIN GUBIH (alm).
2519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kamsah minta tanda buktikwitansi honor bantuan Operasional Badan Perwakilan Desa (selanjutnya dalamkwitansi disebut honor bantuan Operasional Badan Permusyawaratan Desa), dan olehsaksi Sentot Agus diberikan kepada saksi H. Kamsah kwitansi pencairan honor bantuanOperesional Badan Perwakilan Desa Periode I Tahun 2007 tanggal 07 Mei 2007, setelahditeliti dalam kwitansi pencairan honor bantuan operasional Badan Perwakilan Desaperiode I Tahun 2007 tersebut terdapat tandatangan korban.
    Kamsah minta tanda buktikwitansi honor bantuan operasional Badan Perwakilan Desa (selanjutnya dalam kwitansdisebut honor bantuan operasional Badan Permusyawaratan Desa), dan oleh saksiSentot Agus diberikan kepada saksi H. Kamsah kwitansi pencairan honor bantuanOperasional Badan Perwakilan Desa periode I Tahun 2007 tanggal 07 Mei 2007, setelahditeliti dalam kwitansi pencairan honor bantuan operasional Badan Perwakilan Desaperiode I Tahun 2007 tersebut terdapat tandatangan korban.
    Apri Bin Gubih (almarhum) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPemalsuan Surat ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 7 (tujuh) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang dibuat di SungaiRaya tanggal 7 Mei 2007 untuk keperluan biaya operasional Badan Permusyawaratan
    Undangundang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Martapura dan Pemohon Kasasi II TerdakwaAPRIANSYAH Alias APRI BIN GUBIH (alm) tersebut ;Membebankan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Register : 02-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 86/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
H HENDI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BEKASI
4624
  • Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor: 141/SE07/DPMD tentang TahapanPengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan PemilihanKepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan surat Edaran BupatiBekasi Nomor 141/SE21/DPMD tanggal 6 Juni 2018 tentang PerubahanJadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2018, dengantahapan jadwal sebagai berikut: No.
    Tergugat melalui Perangkat Daerah terkait, menerima berkasdari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cibarusah KotaNomor: 06/BPDCBRSHkota/VIII/2018 perihal Usulan Pengesahan DanPengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Definitifperiode 20182024 tertanggal 30 Agusus 2018, dengan kelengkapanadministrasi: 222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn n nnn1. Berita Acara Pemungutan Suara;2. Berita Acara Penghitungan Suara;Halaman 22 dari 86 halaman Putusan Nomor: 86/G/2018/PTUN.BDG3.
    Dalam menetapkanObjek Sengketa, Tergugat mendasarkan kepada 3 (tiga) surat pokok,sebagai berikut:Pertama, Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaCibarusah Kota Nomor: 06/BPDCBRSHkota/VIII/2018 perihal UsulanPengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilin menjadiKepala Desa Definitif periode 20182024 tertanggal 30 Agusus 2018,beserta kelengkapan administrasi:1. Berita Acara Pemungutan Suara2. Berita Acara Penghitungan Suara3.
    Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada kepaladesa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;2. Panitia pemilinan kepala desa dibentuk oleh BPD;3. Panitia pemilinan kepala desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembagakemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa;4. Syaratsyarat calon kepala desa secara rinci diatur dalam Pasal 33 UUDesa. Penjelasan lebih lanjut;5.
    Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Cibarusah Kota,karena sifat dan maksudnya identik dengan ruang lingkup produk politiksehingga tidak bisa diperiksa, diadili serta diputus oleh Peradilan Tata UsahaNegara.
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
YOSEF als. ATENG
9126
  • dan Keputusan Badan Permusyawaratan DesaBange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan DesaBange Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun Anggaran 2017;5 (lima) lembar fotocopy Proposal Pemohonan Bantuan KeuanganDaerah Pemerintah Desa Bange Kec.
    Peraturan Desa Mayak Nomor : 01 Tahun 2017 tentangRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 danKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 02 Tahun 2017 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan KeputusanBadan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentangPersetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Anggaran
    Barang bukti yang disita dari atas nama JUMPUNG, berupa :1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 01 Tahun 2017 tentangRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 danKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 02 Tahun 2017 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan KeputusanBadan Permusyawaratan Desa Mayak
    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;c. UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;d. Peraturan Pemerintah;148e. Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.Menimbang, bahwa Jenis peraturan perundangundangan selain yangdimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);4. Mahkamah Agung;5. Mahkamah Konstitusi (MK);6.
Register : 01-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 507/Pid.B/2018/PN Byw
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
1.SUGIHARTO, SH.
2.SADIASWATI, SH.
Terdakwa:
ANSORI Bin SOHAN
294
    1. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 ( lima ribu rupiah)

    Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018, oleh kami, LULUK WINARKO, S.H., Sebagai Hakim Ketua, RONY SUATA, S.H.M.H, dan MOCHAMAD ARIEF ADIKUSUMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

    Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biayaperkara sejumlah Rp 5.000 ( lima ribu rupiah)Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018,oleh kami, LULUK WINARKO, S.H., Sebagai Hakim Ketua, RONY SUATA,S.H.M.H, dan MOCHAMAD ARIEF ADIKUSUMO, S.H., M.H. masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut
Register : 18-12-2013 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 238/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 2 April 2014 — UDI MARHENI melawan KEPALA DESA KETEMASDUNGUS, KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO
6424
  • usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata , yakni terhadapPenggugat ;Bahwa semula Penggugat tidak mengetahui jika sudah diberhentikan olehTergugat, karena sampai dengan bulan September 2013 masih menerimatunjangan penghasilan tetap sebagai Kepala Dusun Dungus di KantorKecamatan Puri dan Penggugat secara resmi tidak pernah dipanggil olehTergugat atau Badan Permusyawaratan
    Bahwa, tidak benar Penggugat tidak mengetahui sudah diberhentikan olehTergugat dan tidak merasa dipanggil secaraResmi...resmi baik oleh Tergugat maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Ketemasdungus, karena Penggugat berulangkali dipanggil secara patutoleh Tergugat maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaKetemasdungus, yang mendapat laporan dari warga Dusun Dungus, DesaKetamasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, yang menginginkanPenggugat untuk tidak diperpanjang masa jabatannya sebagai
    Bahwa, sudah beberapa kali Penggugat dipanggil secara resmi olehTergugat maupun oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaKetemasdungus, akan tetapi tidak pernah sekalipun di datangi dan/ataudihiraukan oleh Penggugat, bahkan Penggugat tidak pernah sekalipunmengikuti kegiatan di Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, KabupatenMO OK Gr j=s22 2a nse10.11.12.Bahwa, oleh karena Penggugat sudah diberhentikan oleh Tergugat,sebagaimana Keputusan Kepala Desa Ketamasdungus, Kecamatan Puri,Kabupaten Mojokerto,
Putus : 15-09-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1161/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 15 September 2014 — EDWARD M. NOOR als UCOK
284
  • pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa :1 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu berat netto 2,2718 gram, (barang bukti sisa pemeriksaanLabkrim berat netto 1,5992 gram). di musnahkan;2 1 (satu) buah cangkir keramik pajangan;3 1 (satu) unit Handphone BlacBerry type 8900 warna hitam berikut simcard nomor085880387802, dimusnahkan;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
    Menetapkan barang bukti berupa :4 1 (Satu) plastik klip berisi kristal shabu berat netto 2,2718 gram, (barang bukti sisa pemeriksaanLabkrim berat netto 1,5992 gram). di musnahkan;5 1 (satu) buah cangkir keramik pajangan;6 1 (satu) unit Handphone BlacBerry type 8900 warna hitam berikut simcard nomor 085880387802,dimusnahkan;16 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 13JANUARI
    juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatidak bisa dibayar diganti dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara;21 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;22 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;23 Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat seluruhnya1,9052 gram, di musnahkan;24 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,(duaribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan
    ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidakbisa dibayar diganti dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara;Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat seluruhnya1,9052 gram, di musnahkan;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,(duaribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan