No 712/Pdt.P/2020/PA.Pwdmenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu

hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :ardooll lagio ac Jl de ploVl a j.04Artinya : Kebijakan

No. 1011 K/Pdt.Sus/2010Bahwa Pekerja menolak kebijakan Perusahaan untuk menghapus upahhari Minggu karena selama ini tidak ada istilanh subsidi/oantuan dalampengupahan yang diterima, yang berarti upah hari Minggu adalah upah Pekerja;Bahwa tanoa musyawarah pihak Perusahaan memaksakan kehendaknyamelaksanakan penghapusan upah hari Minggu per tanggal 1 Agustus 2005,namun kenyataannya upah Pekerja pada bulan Juli sudah dipotong senilaijumlah hari Minggu yang ada;Bahwa tanggal 3 Agustus 2005 yang mewakili

Putusan No.2015/Pdt.G/2019/PA.Tgrsmusyawarah untuk memperbaiki situasi rumah tangga Penggugat danTergugat agar aman dan terkendali, namun situasi malah tidak terkendalisehingga perdamaian tidak tercapai oleh karenanya penggugatmenggambil langkahlangkah strategis;Bahwa langkah strategis Penggugat agar situasi tidak berlarutlarutadalah dengan mengambil kebijakan hukum yaitu mengajukan GugatanCerai ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memutuskan aliperkawinan agar mendapatkan kepastian hukum lebih

Terdakwa menerangkan bahwa rencana kegiatan akad nikah telahdisusun jauh hari, sejak belum ada kebijakan pembatasan kegiatan dariPemerintah.

Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:cellLall Gils le aaa aula) 2Artinya: Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan:datiadk b gis Ase le alo) Ca uedArtinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikandispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binTR untuk menikah dengan calon istrinya

Tujuan diundangkannya UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik sebagai hukum materiil di antaranyaadalah untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi dan peran aktifmasyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta mewujudkanpenyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan tersebut tidak bolehdiabaikan karena keterbatasan hukum acara.

berpendapat, telah terbukti pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) danPasal 6 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada laranganperkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan normahukum dalam kitab Al Asybah wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi :arbadl beic auc Jl ale ploYl 8 paiArtinya : Kebijakan

TENTANG MUTAHMenimbang, bahwa Penggugat menuntut mutah sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannyamenyatakan keberatan dan memohon kebijakan dari Majelis Hakim.;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugatdalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutannya.

TENTANG NAFKAH IDDAHMenimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) setiap harinya selama Penggugat menjalanimasa iddah.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tersebut, Tergugatdalam jawabannya menyatakan tidak sanggup dan memohon kebijakan dariMajelis Hakim.

TENTANG NAFKAH ANAK :Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sampaidewasa atau mandiri sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan,dan terhadap tuntutan ini Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidaksanggup dan memohon kebijakan Majelis Hakim karena Tergugat hanyaberpenghasilan Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketuntuan Pasal 41 huruf (b)Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf(c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan

Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota.e Sedangkan Terdakwa II M. Ali Afni,S,Sos selaku Bendahara BelanjaHibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11 Tahun2010 tanggal 10 Maret 2010 mempunyai tugas antara lain :1.

Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kotae Terdakwa Il M. Ali Afni selaku Bendahara KPU Provinsi Bengkulu periodetahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 mempunyai tugas antara lain :1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan mengujikebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuaidengan perintah bayar atasan langsung bendahara.2.

/bulan,sedangkan KPU Provinsi tidak mengeluarkan kebijakan atau ketetapan atau SuratPerintah kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menyesuaikan pembayaran honorariumBendaraha Pembantu dengan honorarium yang ditetapkan dalam Surat KeputusanGubernur, maka dalam hal ini pihak KPU Kabupaten/Kota tidak dapat dibebanitanggub jawab sehubungan dengan pembayaran honorarium Bendahara Pembantuyang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur, melainkan hal ini merupakantanggung jawab KPU Provinsi Bengkulu, dengan perkataan

Menetapkan kebijakan dalam pimpinan dan pengurusan Perusahaan.2.

No. 273 K/TUN/2009.i,KolusidanNepotisme.Karena : Asas Umum Pemerintahan yang baik tersebut meliputi asas sebagaiberikut :1Asas Kepastian Hukum yaitu, asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianPenyelenggara Negara ;Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraanumum

Undangundang Nomor. 9Tahun 1969 Tentang Penetapan Perpu Nomor. 1 Tahun 1969 Tentang BentukBentukPerusahaan Negara (dan segala aturan turunannya) dengan Undangundang Nomor.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (dansegala aturan turunannya) sebatas menyangkut tentang Pegawai Perusahaan Negarayang diidentikkan atau dipersamakan dengan Pegawai Negeri setelah berlakunyaUndangundang Nomor. 8 Tahun 1974 juncto Undangundang Nomor. 43 Tahun1999, maka hal tersebut merupakan kebijakan

Tambun Utara tertanggal27 Maret 2012 adalah kebijakan / kejujuran tergugat sebagai pengusahatanah kavling sesuai Surat perjanjian tertanggal 21 Juni 2010 dalam pasal II(dua) : PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Akta jual beli tanah dan SPPT atasnama konsumen (pembeli) yang harus diurus oleh PIHAK PERTAMAapabila angsuran telah lunas biaya Akta jual beli ditanggung bersama 4.

Tambun Utara tertanggal27 Maret 2012 adalah kebijakan / kejujuran tergugat sebagai pengusahatanah kavling sesuai surat perjanjian tertanggal 21 Juni 2010 dalam pasal II(dua) : PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Akta jual beli tanah dan SPPT atasnama konsumen (pembeli) yang harus diurus oleh PIHAK PERTAMAapabila angsuran telah lunas biaya Akta jual beli ditanggung bersama 3.

Objek sengketa bertentangan dengan Azas Kepastiuan Hukum,yaitu sebagaiman diuraikan di atas bahwa jelas tergugat dalammenerbitkan Objek sengketa tidak mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggara Negara;2).

yang berwenangkepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannyadengan jabatan, b) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat PembinaKepegawaian dan Pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakanpenjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c)Penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama ini sebagaimana yangdimaksud di atas paling lama bulan Desember 2018;Serta kebijakan

Mtr.pidana yang ada hubungannya dengan jabatan paling lama bulanDesember 2018,Serta adanya kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur SipilNegara melalui Surat Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, memberibatas waktu kepada PPK dan PyB untuk memberhentikan PNSdimaksud sampai tanggal 30 April 2019.

ditunjuk selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkanKeputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.343Huk/2006 tanggal 29Juni 2006 tentang Perubahan ke empat atas lampiran Keputusan GubernurBanten Nomor: 902/Kep.68Huk/2006 tentang Penetapan PenggunaAnggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD ProvinsiBanten TA.2006, Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakuKepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :e Membantu dan merencanakan kebijakan

Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakuKepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :e Membantu dan merencanakan kebijakan pimpinan dalam bidangkebutuhan perlengkapan Sekretariat Daerah ;e Melaksanakan pengadaan atau penyediaan alat perlengkapan kantorPemerintah Provinsi Banten, sarana dan prasarana ;Sedangkan tugas dan tangggung jawab Terdakwa selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :Mengelola belanja operasi dan belanja modal ;

InCasu antara lain : Merencanakan kebijakan kebutuhan perlengkapan Sekretaris Daerah ,dan mengadakan pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana,dan alatalat perlengkapan kanitor ;. Bahwa, diakui benar, Terdakwa berdasarkan hakhakdan kewajibannyatelah mengeluarkan Surat Perintah Membayar, kepada Nuraisah,S.IP selaku Pemegang Kas Biro Perlengkapan Provinsi Banten, yakni SuratNo: 900/981LK/2009., tanggal 28 September 2006 ; .

Asas Kepastian HukumYang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas didalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiappengambilan kebijakan dan keputusan terkait penyelenggaraanpemilinan.

dilaksanakan, sehingga ada kekhawatiran yangsangat tinggi bahwa Surat Keputusan Tergugat akan dilaksanakan,padahal surat keputusan yang pada pokoknya membatalkankeikutsertaan Penggugat pada pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaPematangsiantar pada Tahun 2015 dilaksanakan tidak sesuai denganperaturan penyelenggaraan pemilinan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa apabila objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, makaobjek sengketa akan digunakan oleh Tergugat untuk melakukanserangkaian kebijakan

Dengan demikian dalam perkara a quo keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinyasesuai dengan UndangUndang tidak menjadi wewenang dari PengadilanTata Usaha Negara Medan;Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa yang berhubungan denganpenyelenggaraan pemilihan umum tersebut, Mahkamah Agung telahmengeluarkan beberapa kebijakan yang menjadi panduan umum bagisemua badan peradilan yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal iniPeradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa pada bulan September 2014, TERGUGAT 2 membujuk denganmenawari pekerjaan untuk menjadi PNS kepada anak Penggugat yaituHalaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN MtrAstari Prima Setyorini, kareena TERGUGAT 1 mendapat jatah dari Jakartamelalui jalur khusus/kebijakan dan sanggup membantu untuk masukmenjadi PNS;Bahwa untuk mencari kebenaran informasi tersebut, kKemudian padatanggal 10 September 2014 anak Penggugat Astari Prima Setyo Rinibersama PENGGUGAT ingin datang ke rumah

Bukti Surat system seleksi CPNS Nasional 2014;Bukti formulir persyaratan masuk CPNS melalui jalur kebijakan;Bukti Surat pengantar nota dinas CPNS Pusat dan Daerah;Bukti Register CPNS Pusat dan Daerah;Bukti Daftar Nominatif listing Kategori Pusat dan Daerah atas namagoao tdASTARI PRIMA SETYORINI;f.

Butki P8 berupa Kwitansi tertanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dari ASDI GITA MUKTIFANI, SE& ASTARI PRIMA SETYORINI, SH. untuk pembayaran tambahan DPHalaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pat.G/2018/PN MtrCPNS Jalur Kebijakan Tahun 2013 2014, menunjukkan bahwa Tergugattelah menerima uang dari Penggugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermatisuratsurat bukti tersebut di atas ( bukti P1, P2, P7 dan P8 ) yangdikaitkan dengan

ISKANDAR, dalam rangka rapat optimalisasipemanfaatan dan kebijakan sawit (CPO) di Jakarta 27042009s/d 29042009, biaya perjalanan dinas Rp. 2.650.000,;Atas nama SONDANG SIREGAR, dalam rangka konsultasidirektori usaha kecil dan menengah di BKPM Jakarta.28072009 s/d 30072009, biaya perjalanan dinas Rp.2.350.000.

ISKANDAR, dalam rangka rapat optimalisasipemanfaatan dan kebijakan sawit (CPO) di Jakarta27042009 s/d 29042009, biaya perjalanan dinas Rp.2.650.000.

ISKANDAR, dalam rangka rapat optimalisasipemanfaatan dan kebijakan sawit (CPO) di Jakarta8027042009 s/d 29042009, biaya perjalanan dinas Rp.2.650.000.,;. Atas nama SONDANG' SIREGAR, dalam rangkakonsultasi direktori usaha kecil dan menengah di BKPMJakarta. 28072009 s/d 30072009, biaya perjalanandinas Rp. 2.350.000,;.

Jambi pada tahun 2009 ada dugaan korupsiuang perjalanan dinas;e Uang perjalanan dinas itu digunakan untuk menutupi kKebutuhan kantoryang tidak dianggarkan, lalu dibuat kebijakan agar para PPTK mencaridana dengan cara mengambilnya dari uang perjalanan dinas;e Kebijakan tersebut atas perintah Kepala Badan yakni saksi Ir.

DirekturRSUD Indramayu)~ yang mempunyai tugas : memimpin,mengkoordinasikan, mengendalikan serta melaksanakan penyusunandan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatansecara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upayapenyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadudengan tidak meninggalkan upaya promosi dan pencegahannya sertamengupayakan upaya rujukan, pelayanan yang bermutu sesuai standarpelayanan Rumah sakit.Dan Fungsi :e Menyelenggarakan pelayanan penunjang

Zaenal Arifin, MMdalam hal pembangunan ruang rawat inap 5 (lima) lantai untuk RSUDIndramayu Tahun 2013 ;Bahwa saksi bekerja sebagai CPNS di Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Indramayu Tahun 1992 Tahun 2012 sampai sekarang WakilDirektur Umum dan Keuangan pada RSUD Indramayu ;Bahwa Tugas Wadil Umum dan Keuangan adalah mengkoordinasikan ,menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan tehnis kesekretariatan,pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan barang/asset sertakegiatan pemasaran, perencaaan dan rumah

Zaenal Arifin, MMdalam hal pembangunan ruang rawat inap 5 (lima) lantai untuk RSUDIndramayu Tahun 2013 ;Bahwa saksi bekerja sebagai Sekda Kabupaten Indramayu sejak 2012sampai sekarang ;Bahwa Tugas Sekda membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dankebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga tehnisdaerah ;Bahwa yang saksi ketahui masalah yang terjadi di RSUD IndramayuRSUD Indramayu selaku Badan Layanan Umjum Daerah untukmemberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaanbarang/jasa

Direktur RSUDIndramayu sejak April 2013 sampai Juni 2014 ;Bahwa Tugas PLT Direktur RSUD Indramayu adalah memimpin,mengkoordinasi, mengendalikan serta melaksanakan penyusunan danpelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan secaraberdaya guna dan berhasil guna ; Mengutamakan upayapenyembuhan, pemulihan secara serasi serta mengupayakan upayarujukn, pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit ;Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah(BLUD) pada RSUD Indramayu,

Bahwa Tugas PLT Direktur RSUD Indramayu adalah memimpin,mengkoordinasi, mengendalikan serta melaksanakan penyusunandan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatansecara berdaya guna dan berhasil guna ; Mengutamakan upayapenyembuhan, pemulihan secara serasi serta mengupayakan upayarujukn, pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit ;3.

Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaanpenegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yangmenjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeriyang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangandan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;c.

Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaanpenegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represifyang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum KejaksaanNegeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;C.

Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaanpenegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yangmenjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeriyang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang undangandan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;c.

pelaksanaanpenegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yangmenjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeriyang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang undangandan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;c. melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaantambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lainberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dankebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Pada tanggal 28 November 2018 OSTAR AL PANSRI

Menyusun bahan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dalampenetapan pelaksanaan tahapan, jadwal, program dan regulasi; dang. Membuat laporan penyusunan regulasi, anggaran program, jadwal, dantahapan pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun2013 dalam bentuk softcopy dan hardcopy.3.

Menyusun bahan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dalampenetapan pelaksanaan tahapan, jadwal, program dan regulasi; dang.

Bahwa atas kerugian negara Rp.1.593.859.158, (satu milyar lima ratussembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus limapuluh delapan rupiah) tersebut, yang harus bertanggungjawab adalah orangyang mengeluarkan kebijakan dan bukan orang yang menikmati karenawalaupun orang lain yang meminta apabila dari pengelola keuangan tidakmemberikan karena bukan peruntukkannya maka tidak akan ada kerugiannegara.Ahli AGUS MUSLIH, S.Kep., Ners., MMKes telah memberikan keterangannyadi depan

Bila tidak sesuai peruntukan siap diajukan ke aparat/ penegak hukum; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54UU Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara disebutkan :ayat (1)Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepadaPresiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaranyang berada dalam penguasaannya;ayat (2)Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan materialkepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalampenguasaannya

Dalam keterangan saksi itu dapat disimpulkan bahwakomisioner tidak hanya mengeluarkan kebijakan, akan tetapi juga menikmati danaanggaran itu secara tanoa hak dan melawan hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat kedua abhlisepanjang menyatakan pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara bukanOrang yang menikmati karena walaupun orang lain yang meminta apabila dari pengelolakeuangan tidak memberikan karena bukan peruntukannya maka tidak akan adakerugian negara Majelis