Bahwa Para Pemohon menyatakan dalil permohonan dalam perkara a qou tanpamenjelaskan fakta adanya Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor: 179 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yangmembatalkan Putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUNSmg dan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor 6/P/FP/2018/PTUN3.

Bahwa Termohon baru mengetahui informasi terkait adanyaPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 179 PK/FP/TUN/2018tertanggal 30 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUNSmg dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 180PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor6/P/FP/2018/PTUNSmg, berdasarkan Surat Pemohon Nomor 007/SKLIDP/II/2019, Perihal: Permohonan Pemberian Rekomendasi Pengangkatan PerangkatDesa, tertanggal 1 Februari 2019;7s

Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 179PK/FP/TUN/2018 dan Putusan Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober2018 dalam pertimbangannya menyatakan: karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon dinyatakan lulusdalam proses seleksi Sekretaris Desa, Pemohon PK/Termohon

Bahwa dengan adanya putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor: 179 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yangmembatalkan Putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUNSmg dan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober2018 yang membatalkan Putusan Nomor 6/P/FP/2018/PTUNSmg dan mengadilisendiri dengan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, maka sudahseharusnya sejak perkara itu diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangtanggal 5 Juni 2018 hingga

Bahwa sesuai penjelasan pada poin angka 7, Termohon melaluiCamat Gajah telah memerintahkan kepada Kepala Desa Tlogopandogan agarmenaati dan melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali 179 PK/FP/TUN/2018tertanggal 30 Oktober 2018 dan Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30Oktober 2018 dimana pada pertimbangan putusan Peninjauan Kembali pada intinyaadalah diperintahkan kepada Kepala Desa Tlogopandogan segera memintarekomendasi kepada Camat Gajah dan memperosesnya sesuai dengan peraturanperundangundangan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Idham Khalid bin Akhmad) terhadap Penggugat (Risna Handayani binti Idham Khalid);
3. Menetapkan anak yang bernama
   1. Reva Kamalia binti Idham Khalid umur 11 tahun;
   2. Raisha Tun Azkia binti Idham Khalid umur 10 tahun;

berada di bawah hadhanah Tergugat;

4.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Budi Ite Tun Jang bin Japri) terhadap Penggugat (Putri Depita Sari binti Ferry Irawan);

4. Memerintahkan kepada

Putusan Nomor 202/G/2020/P TUN.

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/TUN/2010 tanggal 30 Juni2010 LINDAWATY mengjukan Peninjaun Kembali ke Mahkamah Agung dengan registerHal. 12 dari 44 Hal.

Bahwa FAIRUZAL YATIM bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru10.melalui surat tanggal 18 Juli 2014 perihal Permohonan Pelaksanaan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 38 PK/TUN/2012 tanggal 9 Mei 2012 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor 139 K/TUN/2010 tanggal 30 Juni 2010 jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 109/BDG/2009/PT TUNMDNtanggal 15 Desember 2009 Jo.

No.139K/TUN/2010 tanggal30 Juni 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara MedanNo. 109/B/2009/PT.TUNMDN tanggal 15 Desember 2009 Jo PutusanPengadilan Tata Usaha negara Pekanbaru No. 12/G/2009/PTUN.Pbr, tanggal 19 Agustus 2009 (Sesuai dengan asli);Putusan No.12/G/2009/PTUN.Pbr, tanggal 19 Agustus 2009 Antara Hj.Bahria Yatim.

Putusan No. 8/P/FP/2021/PTUN.PBR5.6.D8.9.Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Tergugat/Terbanding danLindawaty sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding Il (Sesuai dengan asli);Putusan No. 139K/TUN/2010, tanggal 30 Juni 2010 Antara KepalaKantor Pertanahan Kota Pekanbaru,DK Melawan Hj. Bahria Yatim. DKK, (Sesuai dengan asli);Putusan No. 38PK/TUN/2012, tanggal 9 Mei 2012 Antara LindawatyMelawan Hj. Bahria Yatim.

DKK Dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Sesuai dengan asli);Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:W1.TUN.6.363/Prk.02.02/V1/2014 tanggal 17 Juni 2014 kepada KepalaKantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Perihal : Perintah PelaksanaanPutusan Mahkamah Agung RI. No.38 PK/TUN/2012 tanggal 9 Mei 2012Jo Putusan Mahkamah Agung RI.

Putusan Nomor 259/G/2017/PTUN.JKT.Pasal 48 ayat (2): Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskandan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) jika selurun upaya administratif yang bersangkutan telahdigunakan;Bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa TUN khusus yaitusengketa TUN Kepegawaian, dan selurun upaya administratif telahdigunakan oleh Penggugat atas sengketa tersebut sebagaimana yangdiatur oleh Pasal 48 ayat (1) dan (2) tersebut diatas sudah sangat

Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 1 angka 9secara tegas sebagai berikut:Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan Hukum TUN berdasarkanPeraturan Perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atauBadan Hukum Perdata;Halaman 6 dari 46 halaman. Putusan Nomor 259/G/2017/PTUN.JKT.4.

Bahwa demikian juga Tergugat adalah Badan atau Pejabat yangmelaksanakan urusan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas danpekerjaannya secara yuridis normatif masuk dalam ranah administratifberdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku sebagaimanayang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang TUN. Demikian juga surat keputusan yang dikeluarkan Tergugatadalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau PejabatTUN;5.

Dalam hubungannya dengan keputusan TUN in itis,atasan Penggugat tidak memberikan akses informasi yang memadaikepada Penggugat untuk membela diri, seperti tidak pernah dipanggil,tidak pernah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Dalamhubungannya dengan Keputusan TUN Tergugat, Tergugat menerbitkanobjek sengketa melanggar asas kecermatan dan ketelitian. Seharusnya,Penggugat tidak dijatuhi hukuman disiplin karena sesungguhnya tidakterbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diuraikan padabagian mempertimbangkan huruf e objek sengketa.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 104/G/2010/PTUNBDG,tanggal 27 April 2011, yang telah dikuatkan oleh Putusan KasasiMahkamah Agung RI No. 129 K/TUN/2012, tanggal 23 April 2012, danPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 81 PK/TUN/2013,tanggal 27 Agustus 2013), sedangkan dalam peradilan Umum, PengadilanTinggi Bandung telah memutuskan, "bahwa Penggugat DalamRekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi, in casu TERGUGAT , adalahpemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di jalan

Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung No. 104/G/2010/PTUNBDG, tanggal 27 April 2011, yangtelah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 129K/TUN/2012, tanggal 23 April 2012, dan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI No. 81 PK/TUN/2013, tanggal 27Agustus 2013), sedangkan dalam peradilan Umum, PengadilanHalaman 15 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2020/PN.Bag.Tinggi Bandung telah memutuskan, "bahwa Penggugat DalamRekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi, in casu TERGUGAT

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo. 211/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Oktober 2018, jo.Putusan Mahkamah Agung RI No. 149K/TUN/2019, tanggal 19Maret 2019);Halaman 24 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2020/PN.Bag.7.6.

ASEPACHMAD ADIPURA, alias SYAMSU in casu TERGUGAT II.alias casu: PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG, Nomor:450/PDT/P/2002/PN.BDG, TANGGAL 15 JANUARI 2003PENGADILAN TATA USAHA NEGARABANDUNG No. 104/G/2010/ PTUNBDG, tanggal 27 April2011.: PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Oktober2011.MAHKAMAH AGUNG RIK/TUN/2012 tanggal 23 April 2012.No. 129: PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG RI No. 81PK/TUN/2013tanggal 27 Agustus 2013.KELAS IA KHUSUSBANDUNG No.342/Pdt

TUN Jakarta No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 19 Oktober2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Bandung No.104/G/2010/PTUN.BDG tanggal 27 April 2011 yang telah dikuatkandengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129K/TUN/2012, tanggal 23 April 2012 dan Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 PK/TUN/2013 tanggal 23Agustus 2013 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat III dalammenerbitkan SHM No. 1645/Kelurahan Cigelereng An.

Putusan Nomor 26/B/2018/PTTUN Mks.Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor70/G/2017/PTUN.Mks tanggal 19 Januari 2018 dengan Surat PengantarNomor : W.4.TUN.1/72/AT.01.06/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam permohonan bandingnyatelah menyerahkan Memori Banding tanggal 19 Januari 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidaksependapat

dengan pertimbangan hukum putusan Nomor 70/G/2017/PTUN.Mks dengan alasanalasan selengkapnya sebagaimana termuat dalamMemori Banding tersebut ;Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada Tergugat dan Para Tergugat Il Intervensi sesuai denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor70/G/2017/PTUN.Mks tanggal tanggal 19 Januari 2018 dengan SuratPengantar Nomor : W.4.TUN.1/98/AT.01.06/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 ;Menimbang, bahwa terhadap Memori

Banding tersebut, Para Tergugatll Intervensi telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Januari2018 ;Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukandan diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor70/G/2017/PTUN.Mks tanggal 29 Januari 2018 dengan Surat PengantarNomor : W.4.TUN.1/146/AT.01.06/V2018 tanggal 29 Januari 2018 ;Menimbang

, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Tergugat telahmenyampaikan Kontra Memori Banding, yang diterima di Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 Februari 2017 ;Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukandan diserahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat Il Intervensidengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor70/G/2017/PTUN.Mks tanggal 6 Februari 2018 dengan Surat PengantarNomor : W.4.TUN.1/188/AT.01.06/II/2018 tanggal

Putusan Nomor 26/B/2018/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk melihatberkas perkara (inzage) sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas PerkaraNomor 70/G/2017/PTUN.Mks tanggal 29 Januari 2018 dengan SuratPengantar Nomor : W.4.TUN.1/147/AT.01.06/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 70/G/2017/PTUN Mks. tersebut telah dibacakan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

(Vide Memori Peninjauan Kembali Penggugat yangdiputus oleh Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor 99PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016);Permasalan pokok dalam gugatan di atas adalah persoalanlingkungan atas rencana eksploitasi karst dalam kawasan yangmenjadi sumber mata air untuk pembangunan pabrik semen.Gugatan tersebut juga berkaitan dengan pelanggaranpelanggaranhukum dari terbitnya keputusan yang digugat, dengan menyatakanfakta lingkungan ada kaitannya dengan fungsi ekologis kawasanyang rencananya

PLW/2017/PTUN Smg.Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal5 Oktober 2016 seharusnya dijalankan sebagaimana perintah dalamamar putusannya yang hanya menambahkan kewajiban bagiTergugat untuk mencabut Keputusan yang diadili Mahkamah Agungserta kewajiban Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Nomor 40/KET/NotAL/VV/2016 tanggal23 Juni 2016 (fotocopy sesuai denganSII yal) fener einesKartu Tanda Penduduk atas nama NurHidayati, Kholisoh dan Kartika yangmerupakan Pengurus Yayasan WahanaLingkungan Hidup Indonesia (fotocopy dari fotocopy);Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor: 039/PENDIS/2017/PTUN.SMG. tanggal 16 Juni 2017(fotocopy sesuai dengan aslinya);Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor: 99PK/TUN/2016 tanggal 5Oktober 2016 (fotocopy dari fotocopy);Halaman84dari146halamanPutusan

Semen Indonesia(Persero) Tbk. di Kabupaten RembangProvinsi Jawa Tengah (fotocopy);Berita Acara Rapat Koordinasi BadanLingkungan Hidup Provinsi Jawa TengahNomor: 660.1/BLH.1V2178 tanggal 28November 2016 membahas kajian teknislingkungan dikaitkan dengan hasil PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung atasperkara Nomor 99PK/TUN/2016 (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/32 Tahun 2016 tanggal 20Desember 2016 tentang Pembentukan TimSupervisi Penyusunan Dokumen AdendumAnalisis Dampak

Semen Indonesia(Persero) Tbk. di Kabupaten RembangProvinsi Jawa Tengah (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/3 Tahun 2017 tanggal 10Januari 2017 tentang Pembentukan TimPengkaji Tndak Lanjut Pelaksanaan PutusanPeninaauan Kembali Mahkamah AgungNomor 99PK/TUN/2016 (fotocopy);Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 660.1/4 Tahun 2017 tanggal 16Januari 2017 tentang Pencabutan KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/30Tahun 2016 tanggal 9 November 2016tentang Izin Lingkungan KegiatanPenambangan

Bahwa Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam putusan Nomor242 K/TUN/PILKADA/2018 justru berpendapat bertolak belakangdengan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, terdapatpertentangan antara putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraHalaman 14 dari 80 halaman.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor = 263K/TUN/PILKADA/2018 terdapat dissenting opinion dari Ketua MajelisHakim Agung yakni Dr.

melakukan Kasasi kepadaMahkamah Agung melalui PT TUN Jakarta pada tanggal 19 Maret2018 kemudian pada selanjutnya tanggal 10 April 2018 MahkamahAgung Republik telah menjatuhkan putusan dengan amar Putusansebagai berikut :MENGADILI :1.

Putusan Nomor 34P/HUM/2018Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 sertaPasal 3 PERMA nomor 11 Tahun 2016 Calon, namun pada putusanperkara Nomor 242 K/TUN/PILKADA/2018 yang diputus pada tanggal10 April 2018 memiliki pengertian jika dalil Pemohon pada saatmengajukan gugatan Sengketa TUN Pemilihan tidak memiliki /ega/standing karena Pemohon pada saat mengajukan gugatan adalahsebagai bakal pasangan calon.

(Bukti P8);Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 263 K/TUN/PILKADA/2018dalam sengketa Administrasi Pemilihan Kabupaten Paniai antara YuliusKayame selaku Pemohon melawan KPU sebagai Termohon. (Bukti P9);Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 274 K/TUN/PILKADA/2018dalam sengketa Administrasi Pemilihan Kabupaten Dairi; (Bukti P10);Fotokopi KTP Eletronik H. Agus Supriadi selaku Pemohon.

Adapun Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakankeputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yangdapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN. Apakah Peradilan TUNakan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yang menjadi dasarkeputusan Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu, hal tersebut adalah kewenangan Peradilan TUN. ...

Perkara serupa juga terdapat dalam praktekperadilan TUN dalam putusan PTUN Medan No. 43/G/2014/PTUNMDNJo.

Keputusan TUN yang bersifat konkrit, individual dan final.Keputusan TUN bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalamKeputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan.

Urgensi dilakukannya penundaan pelaksanaan keputusan TUN;Halaman 111 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUNJKT2.

Peradilan TUN yang menyatakan bahwa PeradilanTata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usahanegara. Dengan segala perluasan defenisi sengketa TUN sebagaimanadimaksud UU.

Sumadi (alm), sebagaimanatersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3.TUN 5/113/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Ny. Nathalia Anti Rismiyati Binti R.Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas PanggilanPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/112/HK.06/VI/2013tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/124/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013,Nomor : W3. TUN 5/130/HK.06/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013, Ny.

TUN 5/110/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN5/125/HK.06/V1/2013 tanggal 25 Juni 2013, Ny. Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J.Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta Nomor : W3. TUN 5/111/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3.TUN 5/122/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/129/HK.06/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013, Ny. Titik Yulianti Binti R.

TUN 5/109/HK.06/V1I/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3.TUN 5/123/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk dimintai keterangan dandiberikan penjelasan mengenai hakhak dan kewajibankewajiban hukumnya apakah akanmasuk ikut serta dalam perkara ini ataukah tidak ;Menimbang, bahwa atas Panggilan Pengadilan terhadap Ny. Hj. Ratna DjuwitaUmijatsih Rejeki Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), sebagaimana tersebutdalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3.

TUN 5/110/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN5/125/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Ny. Titik Yulianti Binti R. SumadiJososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/109/HK.06/V1/2013 tanggal 17 Juni2013, Nomor : W3. TUN 5/123/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 pada persidanganhari selasa tanggal 2 Juli 2013 telah hadir di persidangan Ny. Yuda Kumalawati aliasTiwul Taniyudaningsih Binti R.

TUN 5/112/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/124/HK.06/V1I/2013 tanggal25 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/130/HK.06/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan Ny.Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relasPanggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/111/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/122/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni2013, Nomor : W3.

./2014/PN.Pkl yang pada pokoknya adalah sebagai berikut1.Bahwa Penggugat Menempati Tanah Rumah objeksengketa yang terletak di JalanRaya Kedungwuni Barat No.107, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, secaraTurun temurun, di awali dari Keluarga Kakek Nenek Penggugat yang bernamaKang Tun In dan Kwe Sik Nio sejak tahun 1940 an, kemudian diteruskan atauditurunkan ke orang tua Penggugat yaitu Phoa Ngo Gioe dan Ny.Kang YangSwie,dan diturunkan atau diteruskan kepada Penggugat beserta isteri dan anak anakPenggugat

sampai sekarang ;Bahwa pada sekitar tahun 1940 an kakek Penggugat yang bernama Kang Tun Inmenyewa Tanah Rumah Obyek sengketa dari / milik Tuan Ong Soen Kim denganmemberi uang kunci berupa Emas murni seberat 60gram, sebagai jaminan dalamsewa menyewa rumah, dan setiap setahun sekali kakek Penggugat tetapberkewajiban melakukan pembayaran uang seqwa rumah tersebut ;Bahwa setelah kakek Penggugat bernama Kang Tun In meninggal dunia bergitujuga Tuan Ong Soen Kim meninggal dunia maka sewa menyewa tanah

rumahobyek sengketa tersebut diteruskan atau dilanjutkan ke anakanak atau keturunandari kedua pihak dimana pihak Penyewa dilanjutkan kepada anak dari Kang Tun inyang bernama Ny.Kang Yang Swie ( ibu Penggugat ) sedangkan dari pihak Pemiliktanah rumah obyek sengketa ( yang menyewakan ) yang melakukan Penagihan uangsewa diwakili anak Tuan Ong Soen Kim yang bernama Tuan Ong Kiat Ping, danselanjutnya uang sewa rumah tersebut diserahkan kepada SUKAWI ONGKOREJO;.

;Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangandilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang lebih dahulu ada perbaikan gugatantertanggal 13 Maret 2014 sebagaiberikut : Posita angka 3 : Bahwa setelah kakek Penggugat bernama Kang Tun In meninggal dunia begitu jugaTuan Ong Soen Kim meninggal dunia maka sewa menyewa tanah rumah obyek sengketatersebut diteruskan atau dilanjutkan ke anakanak atau keturunan dari kedua pihak dimanapihak Penyewa dilanjutkan kepada anak dari

Bahwa dalil nomor 3,4,5,6dan 7 gugatan Penggugat, tidak benar, bahwa yangmenyewa adalah Kang tun in dan diteruskan oleh keturunannya menyewa obyeksengketa tersebut sampai sekarang, Sedangkan uang sewa rumah yang Penggugatbayarkan kepada Tergugat III berakhir pada bulan Juli 2014, hal ini membuktikanbahwa kedudukan penggugat sebagai penyewa dari obyek sengkata ;.

Inilah intinya, bahwa setiapbadan atau pejabat TUN wajib melayani setiap permohonanmasyarakat (dalam hal ini sebagaimana Permohonan Penjelasandan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 01April 2019 dan Terakhir diajukan Keberatan Tertanggal 06September 2019, selama 10 hari lebih sampai dengan Gugatan inidiajukan), Tergugat tidak menanggapinya. apabila hal yangdimohonkan kepadanya itu). menurut peraturan perundangundangan menjadi tugas (kewajibannya). kemudian badan ataupejabat TUN (in

JKT.29.secara lisan maupun secara tertulis, sehingga Penggugatmembuat kembali melalui kuasa hukumnya Surat yang ketiga,yaitu Surat KEBERATAN tertanggal 06 September 2019, Halitupun tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat (inCassu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KotaAdministratif Jakarta Timur), Sampai dimasukkannya GugatanSengketa TUN di Pengadilan TUN Jakarta, dalam hal iniTergugat sama sekali tidak beritikad baik memberikanjawaban dan/atau Tanggapan maupun keterangan.

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensibeberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain, PutusanNomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 danputusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001yang memuat kaidah hukum : gugatan mengenai fisiktanah dan kepemilikannya adalah wewenang dariperadilan perdata untuk memeriksa danmemutuskannya, demikian jugaYurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Perkara Nomor: 16K/TUN/2000

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensibeberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain, PutusanNomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 danputusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001yang memuat kaidah hukum: gugatan mengenai fisiktanah dan kepemilikannya adalah wewenang dariperadilan perdata untuk memeriksa danmemutuskannya, demikian juga Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Perkara Nomor: 16K/TUN/2000

139 PK/TUN/2012

PUTUSANNomor 139 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT. INVESTAMA RESOURCES, dalam hal ini diwakili oleh Ir. ANANGMUJIANTORO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. InvestamaResources, tempat kedudukan di Grand Bintaro No.

Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 6162, Jakarta 12069,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2012;Para Termohon Peninjauan Kembali I, I dahulu Para Termohon KasasiI, II/Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukanPeninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/TUN

Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak menunjukan pengujian langsung (directwerking) dari Hakim PTUN, padahal berdasarkan Buku Pedoman TeknisAdministrasi Dan teknis Peradilan TUN Buku II yang diberlakukan berdasarkanKeputusan Ketua MA RI tanggal 4 April 2006 Nomor KMA/032/SK/IV/2006huruf U angka 6 memberikan petunjuk keseragaman petitum/amar putusan sbb :e Mengabulkan gugatan Penggugat; Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan TUN yangdisengketakan melanggar UndangUndang (dicantumkan pasal

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 366K/TUN/2011 tanggal 19 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

INVESTAMARESOURCES, tersebut:Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/TUN/2011 tanggal 19Januari 2012, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat padatanggal 31 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

/2016;Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Perkara TUN No.85PK/TUN/2016 jo.

No.213 K/TUN/2015 jo.

Putusan Peninjauan Kembali Perkara Tata Usaha Negara No. 85PK/TUN/2016 jo. No. 213 K/TUN/2015 jo. No. 04/G/2014/PTUN.JKT.

No.44/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., dan dalam perkaraPeninjauan Kembali Perkara Tata Usaha Negara No.85 PK/TUN/2016 jo.No.213 K/TUN/2015 jo.

No.44/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 17 Juli 2013 dan dalam perkara Peninjauan KembaliPerkara Tata Usaha Negara No.85 PK/TUN/2016 jo. No.213 K/TUN/2015Jo.

Dan PTUNSemarang telah memenangkan dengan Putusan PTUN Semarang denganNomor: 18/G/TUN/1994/PTUN dikuatkan dengan Putusan PT TUN SurabayaNomor: 84/B/1994/PT TUN SBY dan juga dikuatkan oleh Mahkamah Agungdengan putusan Nomor: 249 K/TUN/1995 . Diktum Putusan PTUN Semarangyaitu:!)2)3)4)5)Mengabulkan gugatan penggugat;Menyatakan bahwa tindakan Gubernur DIY mengeluarkan Surat KeputusanNo.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor306K/TUN/1995 tanggal 10 Januari 1997 jo. Nomor86/B/1995/PTUN.JKT jo. Nomor : 13/G/PTUNBdg/1996menyatakan : Risalah Lelang merupakan Berita Acara16atas pelaksanaan/penjualan suatu barang yang dijualdi depan umum (lelang) ; 10.

Bahwa = Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor11.47/K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998, menyatakanbahwa Risalah Lelang bukan merupakan KeputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakanBerita Acara hasil penjualan barang terseksekusi,sebab Risalah Lelang tidak ada unsur belissing maupunpernyataan kehendak dari Pejabat KantorLelang ; Bahwa buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas AdministrasiPengadilan, yang di keluarkan oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia, menegaskan bahwa Rislah Lelangmaupun menurut

alasan keberatantersebut sebagai tersebutdalam point 4 gugatanPerlawanan, Pelawan tidaksependapat dengan pendapatKetua Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta yangmenyatakan RISALAH ~~ LELANGyang diterbitkan Kepala KantorPelayanan Piutang dan LelangNegara (KP2LN) YogyakartaNomor : 11/2005 tanggal 820Pebruari 2005 adalah bukanmerupakan Keputusan TataUsaha Negara sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 1angka 3 Undang undangNomor : 9 Tahun 2004.Sedangkan menurut Pelawan,Risalah Lelang merupakanKeputusan TUN

(vide Martiman P, 1993 : 39) dan Indroharto (Usahamemahami Undang undang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebutTerlawan dahulu Tergugat memberikan jawaban tertanggal1 Juli 2005 pada pokoknya menyatakanRisalah Lelang bukan merupakan objek Tata UsahaNegara (Vide point 6) dengan menunjuk PutusanMahkamah Agung RI No. 306K/TUN/1995 tanggal 10Januari 1997 jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 yang mana21putusan putusan Mahkamah Agung RI tersebutmemuat kaidah hukum Risalah Lelang merupakanBerita Acara atas pelaksanaan/penjualan suatubarang yang dijual di depan umum (vide point 9Menimbang, bahwa terlepas dari kebenaranpendapat para ahli Tat Usaha Negara antara lainMartiman P dan Indroharto yang dijadikan dasarpengajuan Perlawanan oleh Pelawan, Majelis Hakimsependapat dengan pendapat Terlawan dalam jawabannyatertanggal 21

TUN. JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus Sengketa Administrasi Pemerintahan diTingkat Banding menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalamsengketa antara : 222222 nnn nn nnn nnn nena. Dr. Ilr.

TUN. JKT. Tanggal 28 Mei 2020 Tentang PenunjukanMajelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :155/B/2020/PT. TUN. JKT. Tanggal 29 Mei 2020;2. Isi Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. besertaseluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;3. Isi Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 155/B/2020/PT. TUN.

TUN. JKT. dapatdiketahui bahwa Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensidan Pembanding/Tergugat dilakukan secara tertulis yang diajukan danditandatangani oleh Kuasa Hukum masingmasing yang ditujukan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memutus perkara Nomor :217/G/2019/PTUN. JKT.

TUN. JKT sebagaimana disyaratkan di dalamPasal 123 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha N@Q ara) 222222 nn nnn nonce nnn enn nn nen nn nnn nnn en nnnnnnennennnnsMenimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi danPembanding/Tergugat diberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN.

Firdaus.MT); Bahwa selain Penggugat masih ada warga lainnya yang tinggaldi atas tanah milik Penggugat yang saat ini berjumlah + 30 KK;Yurisprudensi MA RI No. 150 K/TUN /2007 No.101 K/TUN /2014dan No. 02/G/2013/PTUN.JKT :Halaman 12 dari 71 Halaman dari Putusan No.69/G/2019/PTUN.PBR Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindakhatihati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktumembuat keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencarigambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan

Firdaus.MT jelasjelasdilakukan tanpa adanya penelitian yang cermat sehinggaTergugat telah melanggar azas pemerintahan yang baik"general principles of good administration terutama azassewenangwenang sehingga mengakibatkan timbulnyakerugian terhadap masyarakat dan dalam hal ini dialami olehPenggugat.Halaman 13 dari 71 Halaman dari Putusan No.69/G/2019/PTUN.PBR10.11.Yurisprudensi Yurisprudensi MA RI No. 10 K/TUN/1992, No.34K/TUN /1992 dan No. 150 K/TUN/2003 : Badan atau Peyjabat Pemerintahan dalam menggunakanwewenangnya

Pbr Jo Putusan Nomor : 48/B/2015/PT TUN Medan JoPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455.

K/TUN/2015 menolak Permohonan Kasasi ParaPemohon Kasasi pada waktu itu, artinya secara Hukum Objek sengketaSertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 dalamPerkara a quo tegas menjadi Milik Sah H. FIRDAUS, ST.

Perkara TUN No. 24/G/2014/PTUN.Pbr jo. 48/B/2015/PT.TUN.MDNjo. 455 K/TUN/2015 antara Darwis alias Idar dan Tamzil Mmelawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan H.Firdaus ST.MT.2.