Ester Banuwati (selakupendamping Komisi II) dan Panitia Anggaran untuk mempresentasikan rencana pelaksanaanperjalanan dinas ke luar daerah Komisi I DPRD Kota Probolinggo di dalam rapat Komisi I,Komisi II dan anggota Panitia Anggaran yang diikuti oleh anggota Komisi I, Komisi II dananggota Panitia Anggaran DPRD Kota Probolinggo yang dibiayai oleh APBD KotaProbolinggo Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo ;e Pada sekitar bulan Oktober tahun 2007 Terdakwa Dra. Hj.

Pemerintah Kota Probolinggo (APBD Kota Probolinggo tahun Anggaran2007) sebesar Rp.381.561.000, (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh satu riburupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1

Ester Banuwati (selakupendamping Komisi II) dan Panitia Anggaran untuk mempresentasikan rencana pelaksanaanperjalanan dinas ke luar daerah Komisi I DPRD Kota Probolinggo di dalam rapat Komisi I,Komisi IJ dan Anggota Panitia Anggaran yang diikuti oleh anggota Komisi I, Komisi II danAnggota Panitia Anggaran DPRD Kota Probolinggo yang dibiayai oleh APBD KotaProbolinggo Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo ;e Pada sekitar bulan Oktober tahun 2007 Terdakwa Dra. Hj.

BenowoSurabaya atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatansecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut: wi PF YNBahwa pada Tahun Anggaran 2009 Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KotaSurabaya mendapat anggaran Dana dari APBD

,Jalan Jimerto Nomor 2527 Surabaya dan Jalan Raya Kendung Sememi KecamatanBenowo Surabaya atoi setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang telah melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khususuntuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan cara sebagai berikut: Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KotaSurabaya meadapat anggaran Dana dari APBD

SAKSISYAMSUL HARIADL ST., MT : 2222200002 2222202 0e nee e eee Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmami dan rohani dan bersedia memberikanketerangan; Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdak wa; 222 2222 nnn nn nn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nn nnn nee n nee Bahwa saksi adalah Ketua Gugus Tugas Pengadaan Lift; Bahwa pengadaan lift tersebut anggarannya adalah dari APBD tahun 2009; Bahwa pengadaan lift tersebut adalah 3 lift Pemkot dan lift 1 unit lift di Rumah

SAKSI BRILIANTIE IRMA MAYA BENITHA, ST : Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmam dan rohani dan bersedia memberikanketerangan; Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdak wa; Bahwa saksi adalah Ketua Gugus Tugas Pengadaan Lift; Bahwa pengadaan lift tersebut anggarannya adalah dari APBD tahun 2009; Bahwa pengadaan lift tersebut adalah 3 lift Pemkot dan lift 1 unit lift di Rumah SakitdiSurabaya Barat; Bahwa saksi adalah sebagai Panitia pengadaan sampai dengan

SAKSI PUDJI WINIARTI, S.Sos : 22 Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmam dan rohani dan bersedia memberikanketerangan; Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Bahwa saksi adalah Ketua Gugus Tugas Pengadaan Lift; Bahwa pengadaan lift tersebut anggarannya adalah dari APBD tahun 2009; AQ Bahwa pengadaan lift tersebut adalah 3 lift Pemkot dan lift 1 unit lift di Rumah SakitdiSurabaya Barat; Bahwa saksi adalah sebagai Panitia pengadaan sampai dengan usulan pemenang

Kepala Seksi yang membidangiKesra dan PemberdayaanMasyarakat di Kantor Camatselaku Anggota;Dalam menjalan tugas dan fungsinya, pembiayaan Tim KoordinasiKecamatan dibebankan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran2012 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BadanPemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD)Kabupaten Sumbawa Barat.=> Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor14 Tahun 2012 Tentang Pedoman PelaksanaanBantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni BagiMasyarakat Berpenghasilan Rendah

Ketua ketua RT selaku Anggota.Dalam menjalan tugas dan fungsinya, pembiayaan Tim KoordinasiDesa / Kelurahan dibebankan pada APBD Perubahan TahunAnggaran 2012 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD)Kabupaten Sumbawa Barat.= Bahwa pada tanggal 4 September 2012 PejabatPengelola KeuanganDaerah (PPKD) Kabupaten Sumbawa Barat mengesahkanDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 BelanjaLangsung

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor14 Tahun 2012 tentang PedomanPelaksanaan Bantuan StimulanPerumahan Tidak Layak MHuni BagiMasyarakat Berpenghasilan Rendah diKabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012Bagian Kedua Tim Koordinasi kecamatanPasal 17 ayat (2):Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pembiayaan TimKoordinasi Kecamatan dibebankan pada APBD PerubahanTahun Anggaran 2012 melalui Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) Badan Pemberdayaan MasyarakatPemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat.dan Bagian

Ketiga Tim Koordinasi Desa / Kelurahan Pasal 18ayat (2):Dalam menjalankan tugasnya, pembiayaan Tim KoordinasiDesa / Kelurahan dibebankan pada APBD Perubahan TahunAnggaran 2012 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD)Kabupaten Sumbawa Barat.Dalam hal ini terdakwa tidak mentaati ketentuan di atas,bahkan sebaliknya Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IPmenerima Uang Honorarium Tim Koordinasi TingkatKecamatan, Tim Koordinasi Tingkat Desa dan Tim

Sepaku nomor 01tahun 2009, tanggal 15 Agustus 2009 tentang AnggaranPendapatan Dan Belanja Desa (APBD).Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa BumiHarapan Tahun 2009, tanggal 24 Agustus 2009.Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II = 30 % tahun2009 Desa Bumi Harapan, tanggal 16 Desember 2009.Peraturan Desa Bumi Harapan Nomor 03 Tahun 2009,tanggal 02 Agustus 2009 Tentang Pembentukan LembagaPerkreditan Desa (LPD).Peraturan Desa Bumi Harapan Nomor : 03 tahun 2009,tanggal 15 Januari 2010 tentang Pembentukan

Kalimantan Timur di Samarinda yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian Negara, Perbuatan tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut : Bahwa pada tahun 2009 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku KabupatenPenajam Paser Utara mendapat dana Belanja Bantuan Keuangan atau AnggaranDana Desa (ADD) senilai Rp.1.500.000.000, (satu milyard lima ratus jutarupiah) yang berasal dari APBD

terdapat anggaran untuk belanja bantuan keuangan kepada 23 desa diKab.PPU dengan kode rekening 5.1.7.03.01 dengan total anggaranRp.34.500.000.000, (tiga puluh empat milyard lima ratus juta rupiah), sehinggatiap desa mendapat alokasi Rp.1.500.000.000, (satu milyard lima ratus jutarupiah).Bahwa pada tanggal 02 April 2009 Bupati Penajam Paser Utara menerbitkanPeraturan Bupati No.16 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD)Kabupaten PPU TA 2009 yang antara lain berisi tentang : Sumber ADD yangberasal dari APBD

telah dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan17keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2009 Desa Bumi Harapan Kecamatan SepakuKabupaten Penajam Paser Utara mendapat dana Belanja BantuanKeuangan atau Anggaran Dana Desa (ADD) senilaiRp.1.500.000.000, (satu milyard lima ratus juta rupiah) yang berasaldari APBD

terdapat anggaran untuk belanja bantuan keuangankepada 23 desa di Kab.PPU dengan kode rekening 5.1.7.03.01 dengantotal anggaran Rp.34.500.000.000, (tiga puluh empat milyard limaratus juta rupiah), sehingga tiap desa mendapat alokasiRp.1.500.000.000, (satu milyard lima ratus juta rupiah).Bahwa pada tanggal 02 April 2009 Bupati Penajam Paser Utaramenerbitkan Peraturan Bupati No.16 Tentang Pedoman AlokasiDana Desa Kabupaten PPU TA 2009 yang antara lain berisi tentang :Sumber ADD yang berasal dari APBD

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPd) adalah programPemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desapada Departemen Dalam Negeri) bersama dengan Pemerintah Daerah yangbersumber dari dana APBN, APBD

Tte Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ROSDIYANA PORA karena pernahbertemu pada saat menerima gaji guru honor bulan Mei 2010 ; Bahwa Kegiatan PNPMMPd adalah program Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dan APBD ; Bahwa Terdakwa ROSDIYANA PORA menjabat sebagai FasilitatorKecamatan Bidang Teknik di Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kab.Halmahera Selatan tahun anggaran 2009 dan pernah bertemu pada saatpenyetoran gaji guru honor bulan Mei 2010 di Desa Wayaua ; Bahwa besar gaji guru

Tte Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga denganterdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gajidari Terdakwa ; Bahwa BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPd) adalah programPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN, APBD,Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Dunia Usaha yang bertujuan untukmeningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskindipedesaan ; Bahwa

AGUS FAISOL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksikenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwaserta tidak memiliki hubungan pekerjaan yang mendapat upah/gaji dariTerdakwa ;Bahwa Kegiatan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPd) adalahprogram Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersumber dariAPBN, APBD, Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Dunia Usaha yangbertujuan untuk meningkatkan

Inacon Luhur Pertiwi Nomor : 08.63/ILP/SPT/PNPMMP/X1V2010 tanggal 17 Desember 2010.Bahwa alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) Kegiatan BLM(Bantuan Langsung Masyarakat) pada Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPd) untuk Kecamatan Bacan TimurSelatan tahun anggaran 2009 telah disalurkan seluruhnya Rekening UPK(Unit Pengelolah Kegiatan) Kecamatan Bacan Timur Selatan.Bahwa PNPMMPd adalah program Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah yang bersumber dari APBN, APBD,

SetelahPura Rentaja dikerjakan, oleh karena saksi I WAYAN SUKAJA,S.Sos. telah mengetahui bahwa dalam APBD Kabupaten Tabananterdapat anggaran dana Hibah, lalu saksi I WAYAN SUKAJA,S.Sosmenyuruh terdakwa I MADE WARDANA ALS.

Selemadeg Timur, Kabupaten Tabananmenyetujui permintaan dari saksi I WAYAN SUKAJA,S.Sos.selanjutnya saksi I WAYAN SUKAJA,S.Sos. datang ke Pura Desadan Puseh Munduk Pakel dan bersumpah untuk membangunanPura tersebut kemudian Panitia pembangunan disuruh membuatProposal dikarenakan saksi I WAYAN SUKAJA,S.Sos. telahmengetahui bahwa dalam APBD Kabupaten Tabanan akandianggarkan anggaran kegiatan peningkatan sarana danprasarana sosial dan tempat ibadah.

;Pasal 2 : (1)Pihak pertama bertugas memberikan danalangsung berupa stimulant kepada pihak keduasebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima jutarupiah) bersumber dari dana APBD Kab. Tabanandengan No.Rek. 5.2.2.19.23 yang pengeluarannyadiatur sebagai berikut :c. Tahap pertama sebesar 50 % dari jumlahanggaran apabila pihak kedua telah siapmelaksanakan pekerjaan, Hal27dari63 hal Put.No. 2/Pid.S us/2013/PT.TPK.Dpsd.

Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalodengan surat pengantar Nomor : SR02/PW.21/5/2019 tanggal 28 Mei 2019,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada tahun anggaran 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalomengalokasikan anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Lanjutan GedungDPRD Kabupaten Gorontalo yang bersumber dari dana Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD

;

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;

- Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Soppeng

.; Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkanPerkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan DonriDonri,Kabupaten Soppeng; Membebankan biaya ada APBD Kabupaten Soppeng tahun Anggaran 2019 se; dua ratus tiga puluh saturibu rupiah).Demikian peOktober 2019 MolehSenin tanggal 21hafar 1441 Hijriahpada PengadilanAgama Watansof ari itu juga dalamsidang terbuka u didampingi olehHj. Nadrah, S. Jihadiri oleh paraPemohon.Panitera Peng akim Tunggal,ttd. tidHj. Nadrah, S. Ag Drs. Andi.

Kontrak/Tanggal : 602.21/18.2/SPK/Tiket/BanjarWaterpark /14 Juli 2011Nilai Kontrak : Rp. 59.004.000, (lima = puluhsembilan juta rupiah)Sumber Dana : APBD Kota BanjarTahun Anggaran : 2011PPKPejabat PengadaanPelaksanaNama DirekturGunawan, SE.Ak. M.kom. CCNAMulyarso Denta, SE. MBACV. Sukses MandiriAsep Koswara Alamat JI. Letjen Suwarto No. 8 RT/RW01/01 Kel.

Kontrak/Tanggal : 602.21/27.1/SPK/Instalasi Air/BanjarWaterpark /26 Juli 2011Nilai Kontrak : Rp. 96.800.000,Sumber Dana : APBD Kota BanjarTahun Anggaran 2011PPK Gunawan, SE.Ak. M.kom. CCNAPejabat Pengadaan Mulyarso Denta, SE. MBAPelaksana Sukses MandiriDalam pelaksanaan pekerjaan ini sebetulnya Swakelola tapidipertanggung jawabkan sebagai kontraktual.

Kontrak/Tanggal : 602.21/18.2/SPK/Tiket/BanjarWaterpark /14 Juli 2011Nilai Kontrak : Rp. 59.004.000, (lima = puluhsembilan juta rupiah)Sumber Dana : APBD Kota BanjarTahun Anggaran : 2011PPK : Gunawan, SE.Ak. M.kom. CCNAPejabat PengadaanPelaksanaNama DirekturMulyarso Denta, SE. MBACV. Sukses MandiriAsep Koswara Alamat Jl. Letjen Suwarto No. 8 RT/RW01/01 Kel.

Kontrak/Tanggal : 602.21/27.1/SPK/Instalasi Air/BanjarWaterpark /26 Juli 2011Nilai Kontrak : Rp. 96.800.000,Sumber Dana : APBD Kota BanjarTahun Anggaran : 2011PPK Gunawan, SE.Ak. M.kom. CCNAPejabat Pengadaan Mulyarso Denta, SE. MBAPelaksana Sukses MandiriDalam pelaksanaan pekerjaan ini sebetulnya Swakelola tapidipertanggung jawabkan sebagai kontraktual.

Bahwa , oleh karena kegiatan tersebut menggunakan sumber danapenyertaan yang berasal dari APBD Kota Banjar maka pelaksanaankegiatannya haruslah berpedoman kepada peraturanperaturan untukitu antara lain Peraturan Presiden nomor : 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;3.

MatkomindoSolusi Integra dengan kontrak tahun 2006 ;Bahwa dana pelaksanaan pekerjaan program SIAK tersebut berasaldari APBD, namun nilainya Saksi sudah tidak ingat lagi, sebagaipemenang tender adalah PT. Karunia Prima Sejati, Saksi terlibatsejak mulai pesiapan tender ;Bahwa dalam pengadaan program SIAK tersebut dibentuk panitiayaitu Panitia Pengadaan, sebagai ketuanya sdr.

Menyiapkan dokumen anggaranatas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab pada pengguna anggaran;Bahwa sumber dana pembangunan tersebut dari APBD II Tahun 2007dengan anggaran sekitar Rp.10.000.000.000, adapun nilai kontraknyaadalah Rp.9.738.120.000, (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluhdelapan juta seratus dua puluh ribu rupiah), serta pemenang tendernyaadalah PT.

tahun 2006 sebesar Rp.6.816.100.000, dan APBDtahun 2007 Rp.9.738.120.000, ;Bahwa untuk proyek APBD tahun 2006 senilai Rp.6.816.100.000, dipergunakan untuk pembangunan jaringan di Kantor Induk (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil), Kecamatan Cilacap Utara, KecamatanAdipala dan Kecamatan Kroya ;Bahwa untuk proyek APBD tahun 2007 senilai Rp.9.738.120.000, dipergunakan untuk pembangunan jaringan di 21 Kecamatan dan 3 relay;Bahwa yang menyusun DAS tahun 2006 adalah pejabat yang menjabatsebelum Saksi

Cilacap untuk (APBD) anggarantahun 2006? 223 Perkara Korupsib. Apakah kejahatan tindak pidana korupsi pada huruf a tersebut di atas,dilakukan oleh Terdakwa selaku Direksi PT.KPS dan merupakantanggungjawab Terdakwa?Ill.

KPS tidak memenuhi kewajibannya mengirimkan kekuranganbarang berupa 50 lisensi Software BEA Weblogic seluruhnya bernilaiRp.750.000.000,., sedangkan PT.KPS telah menerima pembayaran lunasdari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Cilacap yang menggunakan dana APBD (uang negara dalam hal ini pemerintah kabupatenCilacap) sebesar Rp.6.816.100.000,.

Sumber Dana APBD Kota Bontang Tahun ANGGARAN 2014 ( CV. CITRA KOTA CONSULT );6.5. 1 (satu) Bundel Asli Gambar Perencanaan Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor, Pekerjaan Pembuatan Escalator di Kota Bontang Kalimantan Timur Yang Dibuat Oleh (CV.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 177 Tahun 2016 Tentang penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan/ pemeriksa bArang / jasa dilingkungan sekertariat dewan perwakilan rakyatdaerah kota bontang tahun anggaran 2016;6.11. 1 (satu) Bundel Kegiatan : Rehabilitas sedang/berat Gedung kantor, Paket : Belanja modal pengawasan pengadaan scalator / tangga berjalan, Dengan nomor SPK : 027/1264/SPK/Setwan Tanggal SPK : 16 September 2015, Nilai SPK : Rp. 49.900.000, Sumber Dana dari APBD

Kota Bontang Tahun Anggaran 2015;6.12. 1 (satu) Bundel Kegiatan : Rehabilitas sedang/berat Gedung kantor, Paket : Belanja modal pengadaan scalator / tangga berjalan (Pembuatan Eskalator), Dengan nomor SPK : 027/856/SP-SETWAN/IX/2015 Tanggal SPK : 16 September 2016, Nilai SPK : Rp. 2.918.714.000, Sumber Dana dari APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2016;6.13. 1 (satu) Bundel Kegiatan : Rehabilitas sedang/berat Gedung kantor, Paket : Belanja modal pengadaan scalator / tangga berjalan (Pembuatan Eskalator

), Dengan nomor SPK : 027/856/SP-SETWAN/IX/2015 Tanggal SPK : 16 September 2015, Nilai SPK : Rp. 2.918.714.000, Sumber Dana dari APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2015;6.14. 1 (satu) Lembar bukti kas No. 1380.

Sumber Dana APBD Kota Bontang TahunANGGARAN 2014 ( CV. CITRA KOTA CONSULT) ;1 (satu) Bundel Asli Gambar Perencanaan Kegiatan RehabilitasSedang/Berat Gedung Kantor, Pekerjaan Pembuatan Escalator diKota Bontang Kalimantan Timur Yang Dibuat Oleh (CV.

Kemudian pada tahun2016, untuk kegiatan pengadaan eskalator tersebut belum masukdalam APBD Murni, karena APBD tahun 2016 sudah disahkan padabulan Desember tahun 2015, sehingga untuk pembayaran kegiatanpengadaan masuk dalam APBD perubahan tahun 2016 dandibayarkan pada tanggal 19 Desember 2016.

dan Peraturan Kepala Daerah tentangpenjabaran APBD, dan diterbitkan DPA;Untuk kegiatan pengadaan eskalator pada kantor DPRD yangmuncul pada saat Pembahasan APBD bersama DPRD, pada saatitu dewan menganggap hal tersebut penting dan perlu diadakankarena ada anggota dewan yang berusia lanjut atau sakit, agardapat menunjang kelancaran tugas dewan, sehingga dewan mintadiusulkan, dan dilakukan pembahasan dan disetujui.

Sumber Dana APBD Kota BontangTahun ANGGARAN 2014 ( CV. CITRA KOTA CONSULT ) ;1 (satu) Bundel Asli Gambar Perencanaan Kegiatan RehabilitasSedang/Berat Gedung Kantor, Pekerjaan Pembuatan Escalator di KotaBontang Kalimantan Timur Yang Dibuat Oleh (CV.

Sumber Dana APBD Kota Bontang TahunANGGARAN 2014 ( CV. CITRA KOTA CONSULT);1 (satu) Bundel Asli Gambar Perencanaan Kegiatan RehabilitasSedang/Berat Gedung Kantor, Pekerjaan Pembuatan Escalator diKota Bontang Kalimantan Timur Yang Dibuat Oleh (CV.

Perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : > Bahwa pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 KecamatanAmuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan alokasi danaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) yang berasal dari dana APBN 80 % (delapan puluh persen)dan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara 20 % (dua puluh persen) yangdigunakan untuk 4 (empat) jenis kegiatan yaknii :1.

Kegiatan penambahan permodalan Simpan Pinjam khusus Perempuan(SPP).> Bahwa Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP) untuk Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten HuluSungai Utara yang berasal dari Dana APBN dan APBD periode tahun2006 sampai dengan tahun 2011 untuk Dana Simpan Pinjam Perempuan(SPP) dan Non SPP adalah sebagai berikut : Tahun APBD (Rp) APBN (Rp) Jumlah (Rp)2006 400.000.000,00 600.000.000,00 1.000.000.000,002007 250.000.000,00 1.000.000.000,00 1.250.000.000,002008

Pencairan Dana (SP2D) dari tahun 2006 sampai dengantahun 2011 untuk kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Kecamatan AmuntaiUtara Kabupaten Hulu Sungai Utara berupaKegiatan Sarana/Prasarana dan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan(SPP) sebagai berikut : SP2D ; rm Noor wands APBN APBD R).al Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)1, 2006 1,000.000.000, 1.000.000.000,000 02. 2007 252124G/151/1 2611 250.000.000,00 250.000.000,0010 20073. 2007 252623G/151/1 0612 500.000.000,00 500.000.000,0010 20074, 2007 253229G/151

Kegiatan penambahan permodalan Simpan Pinjam khususPerempuan (SPP).> Bahwa Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP) untuk Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten HuluSungai Utara yang berasal dari Dana APBN dan APBD periode tahun 2006sampai dengan tahun 2011 untuk Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)dan Non SPP adalah sebagai berikut : Tahun APBD (Rp) APBN (Rp) Jumlah (Rp) Halaman 45 dari 241 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm. 2006 400.000.000,00 600.000.000,00 1.000.000.000,002007

PencairanDana (SP2D) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 untuk kegiatanBantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Amuntai Utara KabupatenHulu Sungai Utara berupa Kegiatan Sarana/Prasarana dan Kegiatan SimpanPinjam Perempuan (SPP) sebagai berikut : No Tahu open Jumlahn Nomor Tangg APBN APBD (Ro)al Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)1. 2006 ~ ~ 1.000.000.000, 1.000.000.000,00 002. 2007 252124G/151/ 2611 250.000.000,0 250.000.000,00110 2007 03. 2007 252623G/151/ 0612 500.000.000,0 500.000.000,00110 2007

Pasal 21 ayat(1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.b. Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang miliknegara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh PemerintahPusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RepublikIndonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,a.

Pasal 21 ayat(1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.b. Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang miliknegara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh PemerintahPusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RepublikIndonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.2. Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,a.

MM, pada pokoknya dipersidanganmenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa.Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab selaku kepala Biro keuangansetda provinsi Bengkulu adalah Merencanakan dan mengkoordasikandalam menyusun perhitungan pembukuan yang baik dan benar,dengan kata lain saksi mengkoordinir pencatat realisasi APBD dalamtahun anggaran berjalan.Bahwa sesuai dengan SP2D nomor : 7727/019/LS/07 tanggal17 Desemebr 2007 maka dalam APBD Provinsi

Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRDuntuk dibahas dan ditetapkan bersama.5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah.6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan.Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan ; 170Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaiBupati Seluma terdakwa H. Murman Effendi, SH.

bertanggung jawabatas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan suratbukti dimaksud dan Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwapembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum danatau jasa diterima.2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1)setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung denganbukti yang lengkap dan

jawabatas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan suratbukti dimaksud dan Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwapembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum danatau jasa diterima.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1)setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah.Ayat (2

Jabar melalui proses mekanisme APBD.

Jabar dan ditetapbkannya melalui PERDA tentang APBD Prov.Tahun 2012. Setelah dilakukan persetujuan pembangunan PLTMH Cibuluhyang ditetapkan dalam DPA Prov. Jabar TA. 2012 sebagai pelaksananyaadalah UPTD Tasikmalaya.

Jabar melaluiproses mekanisme APBD.

Pasal 18 (3) menyatakanbahwa : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab ataskebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimanadiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;Bab 1 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa : "Keuangan daerah

memperhatikanazas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;Bab 1 Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa : Secara tertib sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secaratepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibuktiadministrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;Bab X Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa : "Pejabat yangmenandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan ataupengeluaran atas beban APBD

Nomor 1889 K/PID.SUS/2015tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibuktiadministrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;Bab X Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa : "Pejabat yangmenandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan ataupengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaranmateriil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa

Nomor 1889 K/PID.SUS/201567.68.69.70.71.72.73.7A.75.76.77.78.79.80.1 (satu) lembar Surat Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD TahunAnggaran 2012 Nomor 970/12323/400II/Keu tanggal 27 Desember2011 ;1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ProvinsiKalimantan Timur SKPKD Nomor 1.20.03.00.00.5.1 ;1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ujian Nasional Keahlian PengadaanBarang/Jasa PemerintahTingkat Pertama dengan Kategori L2 disahkantanggal 26 Januari 2006 ;1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli

Pasal 18(3) menyatakan bahwa : Pejabat yang menandatangani dan ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud ;e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriHal. 75 dari 104 hal. Put.

Proyek tersebut dikerjakan sesuaiSPMKnya pekerjaan dimulai tanggal 03 September 2015 sampaidengan 31 Desember 2015 (waktu pelaksanaannya 120 hari kalender)dan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Buru tahun anggaran2015.

oleh bank dan/atau lembagakeuangan lainnya yang ditunjuk dan Mengusahakan dan mengaturdana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;Bahwa mekanisme pencairan anggaran kegiatan Pembangunan WaterFront City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 kepada pihakrekanan CV.

LilKabupaten Buru tanggal O02 Januari 2015 yaitu) sebesarRp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dan anggaran tersebutbersumber dari APBD tahun 2015.

Ramli Umasugimemerintahkan saya secara lisan untuk memasukan danapengembangan pantai merah putih dalam DPA Dinas Kabupaten Burupada saat Penyusunan anggaran APBD Kabupaten Tahun 2015bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Buru dan pada saatpembahasan APBD Tahun 2015 dan pengesahan di DPRD KabupatenBuru.Bahwa benar struktur pengelola pekerjaan Water Front City KotaNamlea tahun 2015 terdiri dari :1. Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Puji W ahono, SPi.2. PPK : Sri Jaurianty, ST3.

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMP) sampaidengan sekarang.Bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaantersebut berpedomankan kepada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMP yangdikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri No: 414.2/3717/PMD tanggal 05 November2008 , dimana sumber dana kegiatan tersebut merupakan dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) danAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD

Yetmawati pada danapinjaman bergulir bagi Kelompok Simpan Pinjam (KSPP) yangdiperuntukan bagi KSPP Delima H, Delima III, Delima IV, Delima V,Delima VI yang dananya berasal dari APBN dan APBD melaluiProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan(PNPMMP) di Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok ; Drs.

X Koto Singkarak tahun 2010 kepadaKelompok Delima II, Ill, IV, V, dan VI, yang dananya berasaldari perguliran (dimana pada awalnya merupakan dana APBN,APBD dan pengembalian pokok ditambah bunga pinjamanmasyarakat yang diperuntukan untuk PNPM MP Kec.

X Koto Singkarak tahun 2010 kepada KelompokDelima II, Il, IV, V dan VI, dan dananya berasal dari perguliran(dimana pada awalnya merupakan dana APBN,APBD danpengembalian pokok + bunga pinjaman masyarakat yangdiperuntukkan untuk PNPMMP Kec.

X Koto Singkarak tahun 2010 kepada Kelompok Delima II, Il, IV, V, dan VI, yangdananya berasal dari perguliran (dimana pada awalnya merupakan dana APBN, APBD danpengembalian pokok ditambah bunga pinjaman masyarakat yang diperuntukan untuk PNPM MPKec.

dari Penggugat (sebagai PenerimaBantuan Hukum) Kepada LBH PANGLIMA (sebagai Pemberi BantuanHukum) tertanggal 31 Juli 2019.Bahwa ADVOKAT/KUASA HUKUM dari LBH PANGLIMA tidak menerimabayaran dari Penggugat alias Gratis dalam memberikan bantuan hukumkepada Penggugat (Penerima Bantuan Hukum);Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana BantuanHukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD

Tsmdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutusperkara ini sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatunkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat (xxxxx) kepadaPenggugat (Xxxxx);3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau,Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq.

Selama mereka menjabat sebagaianggota DPRD Kabupaten Katingan, seluruh sumber anggaran DPRD berasaldari APBD Kabupaten Katingan baik pada Tahun Anggaran 2003 dan TahunAnggaran 2004 dan seluruh penggunaan Anggaran DPRD Kabupaten Katingantersebut harus diketahui oleh mereka Terdakwa selaku anggota DPRDKabupaten Katingan;e Bahwa mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingantelah menggunakan anggaran DPRD Kabupaten Katingan TahunAnggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang berasal dari anggaranTunjangan

BerkatSetiawan selaku Ketua DPRD Katingan sekaligus sebagaiPengguna Anggaran di lembaga DPRD Kabupaten Katingantersebut telah bertentangan dengan :Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) yang berbunyi:Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan suratbukti dimaksud;Bahwa

Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBHPANGLIMA dalam memberika bantuan hukum kepada Penggugatakan mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari Kementerian Hukumdan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) yang bersumber dariAPBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.