Ditemukan 86971 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1981 1951 1071 1271 1371
Penelusuran terkait : 1971 k/pdt/2022
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 19-12-2020
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 186/Pdt.P/2020/PN Krg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
TUMINAH
65 — 5
  • PENETAPANNomor 186/Pdt P/2020/PN KrgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkaraperkaraperdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang denganHakim Tunggal, telan menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkaraPemohon:TUMINAH, tempat tanggal lahir Karanganyar, 13 Februari 1971, Agama Islam,Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Dompon RT 02 / RW 08Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebutsebagai Pemohon.Pengadilan Negeri
    anak yaitu:Kartika Erina Racmawati, Lahir di Karanganyar, 28 Juni 1998 dan JagadDwinugrahanto, Lahir di Karanganyar 20 April 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P5, P6, P8dan P11 bahwa anak pemohon dengan Almarhum JUMERI yang bernamaDwinugrahanto, Lahir di Karanganyar 20 April 2003 masih belum dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 dan P11, AlmarhumJUMERI memiliki harta warisan berupa tanah yang saat ini sudahdibaliknamakan ke pemohon dan anakanaknya yaitu TUMINAH, 13/02/1971
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 18-02-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pdt.G/2015/PN. Amb
Tanggal 10 Desember 2015 — 1. JOHAN ADRIAN DE WANNA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Dewi Sartika, Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; 2. EZAU DE WANNA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Dewi Sartika, Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Untuk selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT ; M e l a w a n : PEMERINTAH RI. Cq. MENDAGRI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI MALUKU, dengan alamat Kantor Gubernur Jl. Pattimura, Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT
104 — 32
  • eksepsi merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dari pokok perkara.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugatyang menyatakan bahwa Dusun Dati Relatuw adalah milikPenggugat yang letaknya di Karang Panjang Keluruhan AmanteluKecamatan Sirimau, karena setahu Tergugat sesuai Register DatiNegeri Soya 1814 tercatat atas nama Kepala Dusun Dati JohnDewana, yang jaraknnya + 12 KM dari objek sengketa (sekitar AerBesar Ahuru) yang kini telah dikuasai oleh Keluarga Pesulima sejakTahun 1971
    Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untukkepentingan Pembangunan Kota Satelit, yang mana atasPemberian tersebut didahalui pengosongan dan pemindahan 25KepalaKeluarga Orang Tepa yang mendiami tanah tersebut keHalaman 5 dari 28 Putusan Nomor :32/Pdt.G/2015/PNAmbKelurahan Waihoka dan Sisanya ke Batu Merah, yang manapengosongan dan perpidahan atas kepala keluarga tersebutdiberikan kompensasi atas bangunan rumah milik Masyarakat.Bahwa penyerahan dan pengosongan sebagaina dimaksud,dilakukan pada tahun 1971
    , yang dilakukan sesuai mekanismehukum adat Negeri Soya sehingga adalah benar dan patutTergugat mendapat perlindungan hukum sebagai Pemilik Tanah incasu objek sengketa.Bahwa pengusaan Tergugat atas tanah tersebut dan kemudianmemulai Pembangunan Kota Satelit yang didalamnyaterdapatbangunan Stadion Mandala adalah sejak tahun 1971, terhitungpengosongan dan perpidahan masyarakat diatas tanah tersebut,sehingga dalil penggugat yang menyatakan tahun 1978 Penggugatmempuyai bangunan Permanen hal tersebut
    tanah Dati Ralatuw tersebut telah dikuasai oleh KeluargaPesulima atas pemberian Pemerintah Negeri Soya sesuai mekanisme hukumadat di negeri Soya karena Dati tersebut adalah Dati Lenyap, dan tanah DatiRalatuw tersebut jaraknya + 12 Km dari obyek sengketa, dan penguasaan tanahobyek sengketa yang luasnya + 5000 M2 oleh Tergugat adalah pemberiansecara adat dari Pemerintah dan Saniri Negeri Soya kepada pemerintah daerahProvinsi maluku (Tergugat) untuk pembangunan Kota satelit yang dilakukanpada Tahun 1971
    sama dengan keterangan saksi Tergugat yaitu Saksi MARTINHUWAA yang dimaksud dengan Tanah Dati yaitu merupakan tanah turuntemurun yang dikuasai dan dikelola oleh satu marga dan keturunannya, danapabila keturunannya tidak ada lagi maka dengan sendirinya Dati tersebutmenjadi Dati lenyap dan dikuasai olen Pemerintah Negeri, dan menurut dalilTergugat bahwa sesuai Register Dati Negeri Soya 1814 bahwa Dusun DatiRalatuw adalah milik Jonn Dewanna dan tanah Dati tersebut adalah Dati Lenyaplalu pada Tahun 1971
Pengadilan PN SINGKEL Perdata Tanah
Putus : 22-10-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN SINGKEL Nomor 06PDT.G/2015/PN.SKL
Tanggal 22 Oktober 2015 — -RAFLI. MELAWAN SYAFRIL
130 — 22
  • .: 663 K/Sip/1971, tanggal 6Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No.1038 K/Sip/1972,tanggal 1 Agustus 1973 yang menyatakan: TurutHalaman 7 dari 32 halamanTergugat adalah seseorang yang tidak menguasaisesuatu barang akan tetapi demiformalitasgugatan harus dilibatkan guna dalam Petitumsebagai pihak yang tunduk dan taat padaputusan hakim perdata.2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (ExceptioObscurum Libellum);2.1. Adanya ketidaksesuaian antara Posita denganPetitum Gugatan Penggugat:2.1.1. Bahwa menurut M.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971,Tanggal 9 Juli 1973, menyatakan: bahwa karenatanah yang dikuasai Penggugat ternyata tidaksama batasbatas dan luasnya dengan yangtercantum dalam gugatan, maka gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima.d. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakangugatan yang tidak menyebutkan batasbatasobjek sengketa dinyatakan obscuur libel dangugatan tidak dapat diterima.3.
    pekaraaquo, berdasarkan hal tersebut KantorPertanahan Kabupaten Aceh Singkil semestinyamenjadi pihak dalam perkara aquo, namundengan Penggugat tidak menarik KantorPertanahan Kabupaten Aceh Singkil sebagaiHalaman 37 dari 32 halaman38pihak berupa Turut Tergugat sehingga gugatanPenggugat menjadi tidak lengkap dan ataukurang pthak;16.Bahwa dengan tidak lengkapnya para pihak makagugatan menjadi kurang pihak atau tidak lengkap,Sselanjutnya bila dikaitkan dengan YurisprudensiMahkamah Agung No.: 663 K/Sip/1971
    , tanggal 6Agustus 1971 Jo.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971,Tanggal 9 Juli 1973, menyatakan: bahwa karenatanah yang dikuasai Penggugat ternyata tidaksama batasbatas dan luasnya dengan yangtercantum dalam gugatan, maka gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima.d.
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama
Register : 11-04-2018 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 07-05-2018
Putusan PA TUBAN Nomor 0169/Pdt.P/2018/PA.Tbn
Tanggal 26 April 2018 — Pemohon:
1.DARSANI BIN KASMARI
2.SITI QOMARIYAH BINTI YAKUP
8 — 3
  • Menyatakan Tempat dan tanggal lahir Pemohon I 20 th dan Nama Pemohon II SITI KAMARI BINTI YAKUP Tempat dan tanggal lahir 17 th, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 331/10/XI/1988 tanggal 16 Nopember 1988 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban dirubah menjadi Tempat dan tanggal lahir Pemohon I Tuban 15 Juli 1967, dan Nama Pemohon II SITI QOMARIYAH BINTI YAKUP Tempat dan tanggal lahir Tuban, 21 April 1971
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 25-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Yyk
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
PARDILAH
13 — 6
  • ---------
  • Menetapkan sah ganti/perubahan tempat/ tanggal lahir Pemohon yang semula bernama Yogyakarta, 20 Januari 1968 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-09072018-0026, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 03 Juli 2018, menjadi tempat/ tanggal lahir: Bantul, 20 Januari 1971
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata
Register : 18-02-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Pgp
Tanggal 18 Februari 2020 — Pemohon:
1.SUISMAN
2.DEVIYANI
41 — 7
  • melaporkan perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang segera setelah menerima salinan penetapan ini;
  • Memberikan kuasa kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mencatat tentang penggantian nama tersebut dengan cara membuat catatan pinggir dalam buku Register Pencatatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-08-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor 107/Pid.B/2015/PN.Mam
Tanggal 27 Agustus 2015 — SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin DG.NGAU
26 — 20
  • PUTUSANNOMOR : 107/Pid.B/2015/PN.MamDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkaraperkara pidana pada peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara terdakwa: Nama lengkap : SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin DG.NGAU $:Tempat Lahir : Jeneponto ; Umur/tang gal lahir : 43 Tahun /31 Desember 1971;Jenis Kelamin Teli Teg yaa nner erect rernenenreenerneennanenesKewarganegaraan Tndmestg s
Pengadilan PN SRAGEN Perdata Permohonan
Register : 19-09-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN SRAGEN Nomor 165/Pdt.P/2016/PN Sgn
Tanggal 13 Oktober 2016 — DOTO
26 — 5
  • Menetapkan nama Pemohon yang lahir di Sragen tanggal 01 Juni 1971 dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya yaitu DOTO dan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.074/TP/2009 tertanggal 22 Oktober 2009 atas nama YANTO HENDRO WIBOWO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen yaitu MOH. BUDIONO tersebut untuk dirubah menjadi MUHAMMAD BUDIONO;3.
    PENGADILAN NEGERISRAGENPENETAPANNomor 165/Pdt.P/2016/PN SgnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdatapermohonan akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas namaPemohon :DOTO, Lahir di Sragen, tanggal 01 Juni 1971, Umur 45 tahun,Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat di Dk.
    Nama panggilan Pemohonseharihari adalah DOTO atau MUH;Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui bahwaPemohon yang lahir di Sragen tanggal 01 Juni 1971 terlahir dengan namaDOTO dan setelah menikah berubah nama karena adat menjadi MUHAMMADBUDIONO. Nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknyaHalaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 165/Pdt.P/2016/PN Sgnbernama YANTO HENDRO WIBOWO tertulis MOH.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 19-05-2016 — Putus : 03-06-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 74/Pdt.P/2016/PN Pbr
Tanggal 3 Juni 2016 — ADE
21 — 2
  • Menetapkan Pemohon Ade, tempat lahir di Kelemantan tanggal 25 Mei 1971 adalah selaku Ayah sekaligus sebagai wali/kuasa yang sah dan berhak mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu:- Willy Wiranata, lahir di Pekanbaru tanggal 26 November 2007;- Jossphine Angel, lahir di Pekanbaru tanggal 02 September 2014;Untuk menandatangani/kuasa penjualan terhadap :a.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 11-01-2024 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt
Tanggal 18 Januari 2024 — Pemohon:
SENENG
7 — 6
  • TAN TARMONO (Alm) yaitu:
    • SOETOYO, Lahir di Jakarta, tanggal 25 Januari 1964;
    • RUSTAMMADJIE, lahir di Jakarta, tanggal 14 April 1965;
    • JENNY, lahir di Jakarta, tanggal 28 Januari 1969;
    • SUSANTO, lahir di Jakarta, tanggal 09 Agustus 1971;
    • NORITA, Lahir di Jakarta, tanggal 18 November 1972;
    • ARLINA, Lahir di Jakarta, tanggal 02 April 1975;

    Merupakan anak sah dari Perkawinan

Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 15-11-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN TANGERANG Nomor 984/Pdt.P/2021/PN Tng
Tanggal 30 Nopember 2021 — Pemohon:
CIA CIN LIONG
27 — 4
  • Eeng Yuliana diahirkan di Tangerang pada Tanggal 4 Agustus 1971 sesuai dengan akta kelahiran No. 474.1/372-Cs/1994.
  • Opo Wijaya dilahirkan di Tangerang pada Tanggal 28 Februari 1974 sesuai dengan akta kelahiran No. 45/1974
  • Kumala Dewi dilahirkan di Tangerang pada Tanggal 24 Juli 1976 sesuai dengan akta kelahiran No. 488/Pm-04/043.2/1976.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 04-01-2013 — Putus : 04-09-2013 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 September 2013 —
204 — 34
  • Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yangmenyatakan antara lain sebagai berikut:Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT TIDAKDAPAT DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untukganti kerugian yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, HARUSDITOLAK oleh Pengadilan.4.7.
    Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yangmenyatakan antara lain sebagai berikut:Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT TIDAKDAPAT DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untukganti kerugian yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, HARUSDITOLAK oleh Pengadilan.5.6.
    No. 117/Sip/1971, yang antra lainmenyatakan sebagai berikut:Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidakdisertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah gantikerugian yang harus diterima oleh PENGGUGAT, tidak dapat dikabulkanoleh Pengadilan.Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yangmenyatakan antara lain sebagai berikut:Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT TIDAKDAPAT DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk gantikerugian
    Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.5.7.5.8.tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) antara lain sebagaiberikut:Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No. 117/Sip/1971, yang antra lainmenyatakan sebagai berikut:Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidakdisertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah gantikerugian yang harus diterima oleh PENGGUGAT, tidak dapat dikabulkanoleh Pengadilan.Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yangmenyatakan antara
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata Tanah
Register : 14-03-2016 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 08/PDT.G/2016/PN.BLK
Tanggal 12 Juli 2016 — Hj. HABBASIAH, Tempat/Tanggal Lahir Kabupaten Bulukumba/31 Desember 1954, Umur 61 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Bertempat tinggal di Lingkungan Na’nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Yang memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN DALLE, SH., ANDI RAJA NASUTION, SH., dan ANDI ASBA HAMD, SH., MH., Advokat/Konsultan Hukum/Paralegal yang berkantor di Jl. Hertasning Baru Nomor 12 A Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 2 Mei 2016 Register Nomor: 33/Leg.Srt Kuasa/PN.BLK. Selanjutnya disebut sebagai……………………………….………....... PENGGUGAT. M E L A W A N : 1. NURO., Bertempat tinggal di Lingkungan Na’nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.......... sebagai Tergugat I. 2. BAJINANG., Bertempat tinggal di Lingkungan Na’nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.......... sebagai Tergugat II. 3. SAWALONG., Bertempat tinggal di Lingkungan Na’nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.......... sebagai Tergugat III. 4. HAMDANA., Bertempat tinggal di Dusun Bajange Desa Gunturu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.......... sebagai Turut Tergugat I. 5. MARYAM Bin LAMBENG., Bertempat tinggal di Lingkungan Na’nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba...... sebagai Turut Tergugat II. 6. BACCE., Bertempat tinggal di Lingkungan Na’nasaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.......... sebagai Turut Tergugat III. Yang memberikan kuasa kepada RACHMAN KARTOLO., SH., dan BAHARUDDIN M., SH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kompleks BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 20 April 2016 Register Nomor: 27/Leg.Srt Kuasa/PN.BLK. Selanjutnya disebut sebagai……… PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT
45 — 18
  • sub dan Sub II oleh karena diantarai dengan jalana raya.e Bahwa pada sub obyek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat dan tergugatIl dengan batas batas :Utara dengan Tanah Bolo, Timur dengan Jalan Raya, Selatan dengan kebun Labo,dan Barat dengan kebun Bacce.Bahwa tergugat Nuro dan tergugat II Bajinang menguasai tanah perumahanmilik penggugat dengan mendirikan rumah diatas obyek sengketa tersebut.Bahwa tergugat Nuro menguasai obyek sengketa atas pembelian dari turuttergugat Hamdana pada tahun 1971
    Tjinde Bin Dilau, bahwa Tergugat Nurodan Tergugat II Bajinang menguasai obyek sengketa sub , TanahPerumahan milik Penggugat dengan mendirikan rumah, Tergugat menguasai obyek sengketa atas pembelian dari Turut Tergugat Hamdana pada tahun 1971, sedangkan Tergugat II Bajinangmenguasai obyek sengketa atas pembelian dari (alm.)
    dari tanah kosong dan tanah perumahan,tanah kosong dikuasai oleh Nuro dan tanah perumahan dikuasai oleh Bajinang.e Bahwa obyek sengketa sub II dikuasai oleh Sawalong yang didalamnya terdapatrumah Sawalong.e Bahwa jalan desa yang berada di sekitar lokasi sengketa tidak termasuk dalamobyek sengketa.e Bahwa obyek sengketa terbagi dalam 3 (tiga) sub obyek dan saksi tidakmengetahui batasbatas dalam obyek sengketa sub Ill.13Bahwa Nuro memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Hamdanapada tahun 1971
    pernah melihat suratsurat tanah yang diklaim oleh Habbasiahtersebut, tetapi saksi hanya pernah melihat bukti pembayaran SPPT tahun 2015.Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan Obyeksengketa.Bahwa batasbatas tanah yang dikuasai Sawalong pada obyek sengketa sub IIadalahe Utara: Tanah saksi.e Timur : Kebun Zainuddin.e Selatan : Tanah Laba.e Barat : Jalanan Desa.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah obyek sengketa pernah diperjualbelikan.Bahwa Nuro menguasai tanah tersebut pada tahun 1971
    Bajinang karena Hamdana bersepupu satu kali denganCinde.Bahwa ayah Hamdana bernama Pasau dan ayah Cinde bernama Dilau, yangmana antara Pasau dan Dilau bersaudara kandung.Bahwa Hamdana menjual tanah obyek sengketa sub II kepada Nuro pada tahun1970.Bahwa jalan desa yang berada di atas tanah sengketa dibuat pada tahun 1959.Bahwa dahulu yang menguasai tanah yang sekarang dibuat jalan adalahMentong dengan Cinde.Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tanah tersebut diambil alin olehHamdana pada tahun 1971
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 23-01-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 23 Januari 2014 — Ir. SEPRIANA AD VS PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk, DK
37 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal. 148) sedangkanMahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor294 K/Sip/1971 mensyaratkan gugatan harus diajukan oleh orangyang mempunyai hubungan hukum; Dari doktrin dan yurisprudensitersebut dapat ditarik kaidah bahwa orang atau badan hukum yangditarik sebagai pihak Tergugat harus terdapat kepentingan dan dasarhukum serta hubungan hukum yang nyata;Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/PadtSus/2013.Bahwa benar PT Bina Bumi Segara dengan PT.
    berdasarkan perjanjian kerja, yangmempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;Bahwa berdasarkan asas point d'interest, point d'action, ada kepentinganmaka ada hak untuk menggugat, dikaitkan dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakanbahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syaratmutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yangberperkara;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 294K/Sip/1971
    tanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan gugatan harus diajukan olehorang yang mempunyai hubungan hukum;Bahwa Penggugat sebagaimana diakui dalam gugatannya adalah tercatatsebagai karyawan PT Bina Bumi Segara, dengan demikian hubungan kerjayang ada adalah antara Penggugat dengan PT Bina Bumi Segara, terbuktisebagaimana diakui oleh Penggugat juga bahwa ia menerima gaji dari PTBina Bumi Segara.
    berdasarkan perjanjian kerja, yangmempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;Bahwa berdasarkan asas point dinterest, point daction, ada kepentinganmaka ada hak untuk menggugat, dikaitkan dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakanbahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syaratmutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihakyang berperkara;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 294K/Sip/1971
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 29-01-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN MALANG Nomor 22/Pdt.Plw/2019/PN Mlg
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat:
LUTH ABDILLAH
Tergugat:
1.BPR Lestari Jatim, BPR Lestari Malang
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo, Jawa Timur
57 — 19
  • tidak jelasdan tidak ada rincian dengan demikian gugatan Pelawan a quoHARUSLAH DITOLAK /Tidak dikabulkan berdasarkan Yurisprudensi M.A.No.117K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971.5. Bahwa dalam gugatan Pelawan mengenai petitum point 4,5,7 dan 8 tidakdidukung fundamentum petendi, demikian pula posita dengan petitumtidak bersesuaian.
    gugatannya mengenaiperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan dimanaTerlawan dalam menjalankan usahanya sematamata untuk kepentingankorporasinya dengan kepentingan masyarakat banyak sehinggamengabaikan amanat UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan angka 1 tersebut akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I,tanggal 7 Juli 1971
    Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, menyatakanGugatan hanya di ajukan terhadap mereka yang mempunyai hubunganhukum;Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.Plw/2019/PN MIgMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti danmencermati dalil gugatan Pelawan, apakah sesuai dengan YurisprudensiNomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang mengharuskan adanyahubungan hukum dalam suatu perkara;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca suratgugatan Pelawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-07-2007 — Upload : 29-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor PT Wisma Sarana Teknik;Ir.Aldi RInaldi;Ir. Gunawan Gosali;Ir Agus Sudjito;Ir. Tjahjadi Aquasa;Tuan Nico Albert Frederick Mamesah;Bank Pembangunan Indonesia;Negara Republik Indonesia cq.Pemerintah R.I.c.q. Menteri Keuangan R.I.cq.Badan Urusan Piutang Negar
Tanggal 12 Juli 2007 — PT Wisma Sarana Teknik;Ir.Aldi RInaldi;et.al vs. Tuan Nico Albert Frederick Mamesah
431 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 109 PK/Pdt/2001(borgtocht) dari para Penggugat (linhat bukti P5 dan P8 yang diajukanpara Penggugat dalam gugatannya) ; Dimohon perhatian, bahwa sesuai ketentuan dalam UndangUndangNomor 49 Prp 1960 jo SK Menkeu Nomor Kep. 271/MK/7/4/1971 danaturan hukum lainnya yang terkait, Tergugat Il sebagai Bank Negarawajiod dan sudah menyerahkan pengurusan kredit PT. Kombet Indonesiayang macet tersebut kepada Tergugat III ; Dimohon perhatian, bahwa sesuai maksud Yurisprudensi MahkamahAgung R.I.
    Nomor 1205 K/Sip/1971, tanggal 10 Januari 1973, makaPengadilan Negeri secara kompetensi absolut tidak berwenangmemeriksa dan mengadili persoalan hutang piutang PT.
    Kombet Indonesia kepada Tergugat Il sesuaimaksud dari UndangUndang Nomor 49 Prp 1960 jo SK Menkeu NomorKep271/MK/7/4/1971 jo Yurisprudensi Nomor 1205 K/Sip/1971 ; Oleh karena itu, dengan menunjuk maksud Pasal 134 HIR telah dapatdibuktikan pula bahwa Pengadilan Negeri (i.c.
    Tentang Gugatan Salah alamat :Dimohon perhatian, bahwa sesuai maksud dari Pasal 7 SK MenkeuNomor Kep271/MK/7/4/1971 (berikut penjelasannya), maka denganTergugat telah menyerahkan kepada Tergugat Ill pengurusan kreditmacet PT. Kombet Indonesia tersebut (yang salah satu jaminannyaadalah jaminan pribadi dari para Penggugat), maka kewenangankualitatif (cara menagih) dan kuantitatif (jumlah yang ditagih) atas kreditPT.
    adanya kredit tersebut para Penggugat secaratanggung renteng bersamasama dengan pengurus dan pemegang sahamlainnya mengikatkan diri sebagai penjamin guna kepentingan Bank ataudengan kata lain memberikan jaminan pribadi (Borgtocht) ;Bahwa dengan adanya piutang macet tersebut Tergugat Il telahmelimpahkan wewenang penyelesaiannya kepada Tergugat Ill sesuaidengan UndangUndang Nomor 49 Prp Tahun 1960 beserta peraturanperaturan pelaksanaannya, dan telah pula dikuatkan oleh YurisprudensiNomor 1205 K/Sip/1971
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 18-08-2015 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 429/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 20 Juli 2016 — - ARIF LUKMAN HAKIM (Penggugat) - Pemerintah Kota Medan Cq. Camat Kecamatan Medan Deli Cq. Kepala Kelurahan Titi Papan (Tergugat I) - Hajjah Hasnah Yahya (Tergugat II)
34 — 6
  • yaitu untuk anak Hasnah Yahya(ic.tergugat II),Abdurrahim,dan Abu Samin;Bahwa oleh karena 3(tiga) bagian tanah tersebut dibeli oleh Jachja selaku ayah daritergugat II,Alm Abdurrahim dan Alm Abu Samin maka tanah tersebut adalahmerupakan tanah pemberian yang diberikan oleh Jacja kepada tergugat II,AlmAbdurrahim dan Alm Abu Samin;Bahwa selanjutnya,tanah yang menjadi bagian dari Alm.Abdurrahim tersebutkemudian dijual oleh Alm.Abdurrahim kepada Tergugat IJ berdasarkan surat jualbeli bertanggal 19 April 1971
    dalil penggugat yangmengatakan surat jualbeli tanah tersebut diserahkan kepada Tergugat II adalahasumsi/dugaan sematamata dari Penggugat dan mohon untuk tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Mulia;Bahwa alm.Abdurrahim kemudian menjual bagian tanah bagian tanah miliknyayang seluas + 1.060 m2 persil nomor 103 yang terletak dilingkungan III KelurahanTiti Papan LKecamatan Medan Deli Kota Medan(dhi.marelan titi papan) tersebutkepada tergugat II,berdasarkan surat jual beli bertanggal 19 April 1971
    persil nomor 103yang terletak dilingkungan III Kelurahan Titi papan kecamatan Medan Deli KotaMedan(dhi.Marelan Titi papan) tersebut kepada tergugat II berdasarkan surat jualbeli bertanggal 19 April 1971,adalah sah dan mengikat secara hukum sebagaimanadiatur dalam pasal 1320 jo.1338 jo.1457 KUHPerdata.Sehingga peralihan hak dariAlm.Abdurrahim kepada tergugat II atas tanah seluas + 1.060 M?
    papan kecamatan medandeli seluas +.1.277 m2 tanah tersebut dikusai sejak tahun 1974 sampai dengan saatini tertanggal 10 Oktober 2013 ,selanjutnya diberi tanda................ cece eee ee eeeMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat II telah mengajukan buktisurat berupa :1Bukti TH1 : foto copy Surat Djual Beli antara Tengku Chairiah denganAbdurrahim (Ayah Penggugat) bertangal 19 Oktober 1953 ;Bukti TH2 : berupa foto copy Surat Djual Beli antara Abd.Rahim Ydengan Hasnah Y bertanggal 19 April 1971
    kepunyaan Abusamin;Selanjutnya pada tanggal yang sama telah dibeli tanah oleh Yahya pada TengkuChairiah yang diperuntuhkan kepada Abusamin mengenai batasbatas tersebut :e Sebelah utara dengan persil no.79 kepunyaan Ny.Siyem;e Sebelah selatan dengan tanah kampung;e Sebelah barat dengan dengan tanah persil no.103 kepunyaan Abdurrahim;e Sebelah Timur persil 105 kepunyaan Hasnah;Menimbang,bahwa sesuai dengan surat bukti T II.2 telah terjadi jual beli dariAbd.Rahim kepada Hasnah pada tanggal 19 April 1971
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-03-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 670 PK/Pdt/2010
Tanggal 29 Maret 2012 — I MADE MERTHAYASA, DKK VS I GEDE TISTHARENA, DKK
47 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • + 891m2;d Almarhum NI NENGAH REPOT (Ibu Kandung Tergugat 1 s/d 3) AktaHibah No. 86/1977 tanggal 21 Mei 1977, luas tanah yang dihibahkan adalahseluas + 540 m2;Bahwa selanjutnya secara diamdiam tanpa ijin dan sepengetahuan paraPenggugat, dengan berdasarkan akta hibah tersebut di atas, tanah sengketa telahdibuatkan sertifikat hak milik atas tanah mereka masingmasing yaitu :a Sertifikat Hak Milik No. 1146, No. 2158, No. 2159 atas nama Made Merthayasa(Tergugat 1);b Sertifikat Hak Milik No. 1503, No. 1971
    tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua Akta Hibah atas tanah sengketa dari almarhum IMade Layar kepada Tergugat 1 s/d 3 dan kepada I Nengah Repot yaitu Akta HibahNo. 83/1977, 84/1977, 85/1977 dan 86/1977 tanggal 21 Mei 1987 adalah tidak sahdan tidak mempunyai nilai pembuktian;Menyatakan hukum bahwa semua sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yaituSertifikat Hak Milik No. 1146, 2158, 2159 atas nama I Made Merthayasa (Tergugat1), Sertifikat Hak Milik No. 1503, 1971
    adalah tidak sah sehingga oleh karena bukti kepemilikanadalah merupakan produk administrasi Negara yaitu Menteri Negara/Kepala BadanPertanahan Nasionaol Kota Mataram, maka dengan menyatakan tidak sahnya suatuproduk pemerintah, sudah merupakan badan peradilan lain yang berwenang untukmenguji sah atau tidaknya produk yang diterbitkan oleh badan dalam pemerintah.Sehingga dalam hal ini surat gugatan wajib diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.Hal ini sesuai Yurisprudensi MARI tanggal 3 November 1971
    tidak sahdan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua Akta Hibah atas tanah sengketa darialmarhum I Made Layar kepada Tergugat I s/d III dan kepada almarhum NiNengah Repot yaitu Akta Hibah No. 83/1977, 84/1977, 85/1977 dan 96/1977tanggal 21 Mei 1977 adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian;Menyatakan hukum bahwa semua sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yaitusertifikat hak milik No. 1146, 2158, 2159 atas nama I Made Merthayasa,(Tergugat I), sertifikat hak milik No. 1503, 1971
    tersebut adalah tidak sah dan bataldemi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua Akta Hibah atas tanah sengketa darialmarhum I Made Layar kepada Tergugat I s/d III dan kepada almarhum NiNengah Repot yaitu Akta Hibah No. 83/1977, 84/1977, 85/1977 dan 86/1977tanggal 21 Mei 1977 adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yaituSertifikat Hak Milik No. 1146, 2158, 2159 atas nama I Made Merthayasa(Tergugat I), Sertifikat Hak Milik No. 1503, 1971
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-03-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 670 PK/Pdt/2010
Tanggal 29 Maret 2012 — I MADE MERTHAYASA, DKK VS I GEDE TISTHARENA, DKK
45 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • + 891m2;d Almarhum NI NENGAH REPOT (Ibu Kandung Tergugat 1 s/d 3) AktaHibah No. 86/1977 tanggal 21 Mei 1977, luas tanah yang dihibahkan adalahseluas + 540 m2;Bahwa selanjutnya secara diamdiam tanpa ijin dan sepengetahuan paraPenggugat, dengan berdasarkan akta hibah tersebut di atas, tanah sengketa telahdibuatkan sertifikat hak milik atas tanah mereka masingmasing yaitu :a Sertifikat Hak Milik No. 1146, No. 2158, No. 2159 atas nama Made Merthayasa(Tergugat 1);b Sertifikat Hak Milik No. 1503, No. 1971
    tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua Akta Hibah atas tanah sengketa dari almarhum IMade Layar kepada Tergugat 1 s/d 3 dan kepada I Nengah Repot yaitu Akta HibahNo. 83/1977, 84/1977, 85/1977 dan 86/1977 tanggal 21 Mei 1987 adalah tidak sahdan tidak mempunyai nilai pembuktian;Menyatakan hukum bahwa semua sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yaituSertifikat Hak Milik No. 1146, 2158, 2159 atas nama I Made Merthayasa (Tergugat1), Sertifikat Hak Milik No. 1503, 1971
    adalah tidak sah sehingga oleh karena bukti kepemilikanadalah merupakan produk administrasi Negara yaitu Menteri Negara/Kepala BadanPertanahan Nasionaol Kota Mataram, maka dengan menyatakan tidak sahnya suatuproduk pemerintah, sudah merupakan badan peradilan lain yang berwenang untukmenguji sah atau tidaknya produk yang diterbitkan oleh badan dalam pemerintah.Sehingga dalam hal ini surat gugatan wajib diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.Hal ini sesuai Yurisprudensi MARI tanggal 3 November 1971
    tidak sahdan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua Akta Hibah atas tanah sengketa darialmarhum I Made Layar kepada Tergugat I s/d III dan kepada almarhum NiNengah Repot yaitu Akta Hibah No. 83/1977, 84/1977, 85/1977 dan 96/1977tanggal 21 Mei 1977 adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian;Menyatakan hukum bahwa semua sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yaitusertifikat hak milik No. 1146, 2158, 2159 atas nama I Made Merthayasa,(Tergugat I), sertifikat hak milik No. 1503, 1971
    tersebut adalah tidak sah dan bataldemi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua Akta Hibah atas tanah sengketa darialmarhum I Made Layar kepada Tergugat I s/d III dan kepada almarhum NiNengah Repot yaitu Akta Hibah No. 83/1977, 84/1977, 85/1977 dan 86/1977tanggal 21 Mei 1977 adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yaituSertifikat Hak Milik No. 1146, 2158, 2159 atas nama I Made Merthayasa(Tergugat I), Sertifikat Hak Milik No. 1503, 1971
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-05-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2192 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 29 Mei 2017 — ISMAIL MELU, S.H.
148 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tolangohula sebagai perusahaan BadanUsaha Milik Negara (BUMN);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 1 Ayat (1) sub a juncto Pasal 28 juncto 34 UndangUndang Nomor 3Tahun 1971 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Ismail Melu, S.H. selaku Staf Bagian Hukum dan TimPembebasan Tanah Status Tenaga Kontrak Kerja Waktu Tertentu (KKWT) padaPT. PG. Rajawali Ill Unit PG.
    Tolangohula sebagaiperusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);Perbuatan tindakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 1 Ayat (1) sub b juncto Pasal 28 juncto 34 UndangUndang Nomor 3Tahun 1971 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLimboto selengkapnya sebagai berikut:1.
    Menyatakan Terdakwa Ismail Melu, S.H. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 1 Ayat (1) sub a juncto Pasal 28 juncto Pasal 34 c UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 juncto Pasal 64ayat (1) KUHP:2. Menjatuhkan kepada Terdakwa Ismail Melu, S.H. dengan penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara,dengan perintah segera masuk rumah tahanan;3.
    dan seterusnya demiuntuk kepentingan penyidikan, akan tetapi dari barang bukti yangditemukan oleh Jaksa Penuntut Umum Jjustru tidak ada hasil dariKorupsi, sehingga unsur yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factiterhadap Pemohon Kasasi adalah jelas keliru dan bertentangan hukumacara pidana;Kemudian dari penerapan hukum Majelis Hakim Banding tentangUndangUndang Nomor 08 Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor04 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1) Sub a juncto Pasal 28 juncto 34UndangUndang Nomor 03 Tahun 1971
    harusditolak dengan perbaikan putusan Judex Facti mengenai pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa dan status barang bukti, sehingga selengkapnyasebagaimana amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan putusan Judex Facti dan Terdakwatetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi:Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) sub a juncto Pasal 28 juncto Pasal 34huruf c UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971