Seorang hakim dapat menjatuhkan putusanbebas (vnijspraak), atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolging) atau pun terbukti dengan pemidanaan yang sama ataupun yangberbeda sesuai kadar kesalahannya yang di dukung dengan pertimbangan yangObjektif dalam penanganan objek perkara tanpa intervensi siapapun dan tentunyaharus sesuai dengan hukum yang berlaku mengingat sistem hukum diRepublik Indonesia adalah menganut sistem Civil Law artinya sistem civil lawmemiliki sistem

peradilan yang mana seorang Hakim tidak terikat dan tidakwajib mengikuti putusan hakim sebelumnya yang lebih dikenal dengan asas bebasartinya kebalikan dari azas precedent yaitu hakim tidak terikat kepadakeputusankeputusan Hakim sebelumnya pada tingkat sejajar atau kepadaHakim yang lebih tinggi, dan Negara kita bukanlah menganut sistem commonlaw/anglo saxon yang memiliki sistem peradilan yang mana seorang hakim terikatpada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas TheBinding

Dapat memelihara tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakatterhadap sistem pidana yang ada, 2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana, 3. Mendorong terjadinya tindak pidana, 4.

Bahwa Para Penggugat tersebut masingmasing mempunyai hubungankerja dengan Tergugat yang masa kerja dan dengan sistem Perjanjian KerjaWaktu Tertentu dengan rincian masingmasing sebagai berikut:a.

d 15 Desember 2015;Nama Suryani,tanggal masuk kerja tanggal 2 Januari 2001 dengansistem peraturan sebagai berikut:Sejak tanggal 2 Januari 2001 sampai dengan tanggal 15 April 2013dengan status outsourcing namun tidak ada kejelasan denganperusahaan apa outsourcing dijalankan;PKWT keI tanggal 16 April 2013 s/d 15 April 2014;PKWT keII tanggal 16 April 2014 s/d 15 Oktober 2014;PKWT keIll tanggal 16 November 2014 s/d 15 November 2015;Nama Yani Rohyani, tanggal masuk kerja tanggal 2 Januari 2002dengan sistem

peraturan sebagai berikut:Sejak tanggal 2 Januari 2002 sampai dengan tanggal 15 April 2013dengan status outsourcing namun tidak ada kejelasan denganperusahaan apa outsourcing dijalankan;PKWT keI tanggal 16 April 2013 s/d 15 April 2014;PKWT keIl tanggal 16 April 2014 s/d 15 Maret 2015;PKWT keIll tanggal 16 April 2015 s/d 15 April 2016;Nama Ahmad Juhaerudin,tanggal masuk kerja tanggal 2 Januari 2002dengan sistem peraturan sebagai berikut:Sejak tanggal 2 Januari 2002 sampai dengan tanggal 15 April

2013dengan status outsourcing namun tidak ada kejelasan denganperusahaan apa outsourcing dijalankan;PKWT keI tanggal 16 April 2013 s/d 15 April 2014;PKWT keII tanggal 16 April 2014 s/d 15 Maret 2015;PKWT keIll tanggal 16 April 2015 s/d 15 April 2016;Nama Yudi Thomas,tanggal masuk kerja tanggal 2 Januari 2011dengan sistem peraturan sebagai berikut:Sejak tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2013dengan status outsourcing namun tidak ada kejelasan denganperusahaan apa outsourcing dijalankan

PKWT keI tanggal 16 April 2013 s/d 15 April 2014; PKWT keIl tanggal 16 April 2014 s/d 15 Desember 2014; PKWT keIll tanggal 16 Januari 2015 s/d 15 Januari 2016;Nama Eka Yuda Rangga Prawira tanggal masuk kerja tanggal 12Desember 2010 dengan sistem peraturan sebagai berikut: Sejak tanggal 12 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 April2013 dengan status outsourcing namun tidak ada kejelasan denganperusahaan apa outsourcing dijalankan; PKWT keI tanggal 16 April 2013 s/d 15 April 2014; PKWT keIl tanggal

sebanyak 10 (Sepuluh)karton rokok merk LUFFMAN dengan harga yaitu rokok luffman putihRp66.000,00 perslop, rokok luffman merah dan abuabu Rp. 46.000,00 perslop,dimana pengiriman rokokrokok tersebut dikirim dari daerah Keritang IndragiriHilir menggunakan ekspedisi angkutan truk kemudian Terdakwa langsir atauangkut ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up BM 8124 TSyang beralamat di Jalan Lintas RiauSumut Desa Banjar XII RT. 014/RW. 04,Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;Bahwa adapun sistem

) karton rokok merk LUFFMAN dengan harga yaiturokok luffman putih Rp66.000,00 perslop, rokok luffman merah dan abuabu Rp46.000,00 perslop, dimana pengiriman rokokrokok tersebutdikirim dari daerah Keritang Indragiri Hilir menggunakan ekspedisiangkutan truk;Bahwa kemudian Terdakwa langsir atau angkut ke rumah Terdakwadengan menggunakan mobil Pick Up BM 8124 TS yang beralamat diJalan Lintas RiauSumut Desa Banjar XII RT. 014/RW. 04, KecamatanTanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;Bahwa menurut Terdakwa sistem

harga yaiturokok luffman putih Rp. 66.000,00 perslop, rokok luffman merah danabuabu Rp46.000,00 perslop, dimana pengiriman rokokrokok tersebutdikirim dari daerah Keritang Indragiri Hilir menggunakan ekspedisiangkutan truk.Bahwa kemudian Terdakwa langsir atau angkut ke rumah Terdakwadengan menggunakan mobil Pick Up BM 8124 TS yang beralamat diJalan Lintas RiauSumut Desa Banjar XII RT. 014/RW. 04, KecamatanTanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN.Rhl Bahwa sistem

harga yaiturokok luffman putih Rp. 66.000,00 perslop, rokok luffman merah danabuabu Rp46.000,00 perslop, dimana pengiriman rokokrokok tersebutdikirim dari daerah Keritang Indragiri Hilir menggunakan ekspedisiangkutan truk;Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN.RhlBahwa kemudian Terdakwa langsir atau angkut ke rumah Terdakwadengan menggunakan mobil Pick Up BM 8124 TS yang beralamat diJalan Lintas RiauSumut Desa Banjar XII RT. 014/RW. 04, KecamatanTanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.Bahwa sistem

luffman putin Rp. 66.000,00 perslop, rokokluffman merah dan abuabu Rp46.000,00 perslop, dimana pengirimanrokokrokok tersebut dikirim dari daerah Keritang Indragiri Hilirmenggunakan ekspedisi angkutan truk.Bahwa benar, kemudian Terdakwa langsir atau angkut ke rumahTerdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up BM 8124 TS yangberalamat di Jalan Lintas RiauSumut Desa Banjar XII RT. 014/RW. 04,Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN.Rhl Bahwa benar, sistem

Tergugat adalah Sepakatmelakukan serta menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan SistemBagi Hasil dalam jangka waktu 1 tahun, Tergugat PT.Bangun IndonesiaSejahtera (PT.BIS) menjanjikan kepada Penggugat bahwa setiap bulanPenggugat diberikan keuntungan 2% distribusi dari modal yang ditanamkandan Deviden setiap tahun.Bahwa pada tanggal 15 September 2011 Penggugat telah mentransfer uangkepada Tergugat (PT.BIS) sebesar Rp. 200.000.000, (Bukti P1) danditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Sistem

Pada gugatan yang pada prinsipnya mengatakan :Bahwa pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalahSepakat melakukan serta menandatangani Surat PerjanjianKerjasama dengan Sistem Bagi Hasil dalam jangka waktu 1 tahun,Tergugat PT.Bangun Indonesia Sejahtera (PT.BIS) menjanjikankepada Penggugat bahwa setiap bulan Penggugat diberikankeuntungan 2% distribusi dari modal yang ditanamkan dan Devidensetiap tahun.Butir 2.

Pada gugatan yang pada prinsipnya mengatakan :Bahwa pada tanggal 15 September 2011 Penggugat telahmentransfer uang kepada Tergugat (PT.BIS) sebesar Rp.200.000.000, (Bukti Pl) dan ditanda tangani Surat PerjanjianKerjasama dengan Sistem Bagi Hasil untuk yang pertama denganNo. 0127/SPKDIR/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 (Bukti P2).Butir 3.

BIS)(Direktur Tunjung Sukmaningrum/ Pihak Pertama /Tergugat) dengan Lilis Sunanti,Spd (Pihak Kedua/Penggugat) telah membuat perjanjian (menandatangani)kerjasama Distributor susu dengan merek Susu Haji Sehat dengan sistem bagiHal. 24 dari 32 hal. Putusan No. 759/Padt.G/2013/PN.Jkt.

BIS) (DirekturTunjung Sukmaningrum/ Pihak Pertama /Tergugat) dengan Lilis Sunanti, Spd(Pihak Kedua/Penggugat) telah membuat perjanjian (menandatangani) kerjasamaDistributor susu dengan merek Susu Haji Sehat dengan sistem bagi hasil untukjangka waktu 1 tahun lamanya, yaitu terhitung sejak tanggal 1 April 2012 s/dtanggal 1 April 2013:e Pihak Kedua /Penggugat pada tanggal 1 April 2012 telah menanamkan modalkepada Pihak Pertama / Tergugat sebesar Rp.300.000.000.

kebun SAKSI ANGGERAINI yang ditebang oleh orang yang tidak dikenal.SAKSI ANGGRERAINI menghubungi Saksi MADRISAN yang merupakanKepala Desa Curuglanglang untuk memeriksa kebun milik SAKSI ANGGERAINIdan Saksi MADRISAN membenarkan bahwa ada bekas penebangan pohon diHalaman 7 dari 31 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT.BTNkebun milik SAKSI ANGGERAINI Pada tanggal 02 Juli 2016 Terdakwa denganSaksi Anggeraini membuat SURAT PERNYATAAN yang isinya kedua belahpihak setuju untuk mengakhiri perjanjian kerjasama (Sistem

;Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT.BTN> 2 (Dua) Lembar SURAT PERNYATAAN untuk mengakhiri PerjanjianKerjasama (Sistem Bagi Hasil) Usaha Tanaman Pohon Sengon/Albaziah dan jabon, yang dibuat pada tanggal 02 Juli 2016;> 1 (Satu) Buku AKTA Perjanjian Kerjasama (Sistem Bagi Hasil) UsahaTanaman pohon Sengon/Albaziah dan Jabon, sesuai dengan AktaNotaris, Nomor: 01, tanggal 02 September 2013 yang dibuat dihadapanNotaris RAWAT ERAWADY, S.H yang berkantor di Ruko Kranggan RT.17, No. 32, Jl.

ANGGERAINV/Korban);> 1 (Satu) Buku AKTA Perjanjian Kerjasama (Sistem Bagi Hasil) UsahaTanaman pohon Sengon / Albaziah dan Jabon, Nomor : 01, tanggal 02September 2013 yang dibuat oleh Notaris RAWAT ERAWADY, S.Hyang berkantor di Ruko Kranggan RT. 17, No. 32, Jl. Alternatif CibuburCileungsi, KrangganBekasi. (Salinan milik Sdr.

(Sistem Bagi Hasil) UsahaTanaman pohon Sengon/Albaziah dan Jabon, sesuai dengan AktaNotaris, Nomor : 01, tanggal 02 September 2013 yang dibuat dihadapanNotaris RAWAT ERAWADY, S.H yang berkantor di Ruko Kranggan RT.17, No. 32, Jl.

ANGGERAIWNI / Korban); 1 (satu) Buku AKTA Perjanjian Kerjasama (Sistem Bagi Hasil) UsahaTanaman pohon Sengon/Albaziah dan Jabon, Nomor : 01, tanggal 02September 2013 yang dibuat oleh Notaris RAWAT ERAWADY, S.H yangberkantor di Ruko Kranggan RT. 17, No. 32, Jl. Alternatif Cibubur Cileungsi, Kranggan Bekasi. (Salinan milik Sdr.

Estinwati, umur 31tahun, diterima tanggal 22 Agustus 1995dijawab tanggal 24 Agustus 1995 (buktiphoto copy sesuai asli);Bukti : P 8 : Photo copy Hasil Laboratorium KlinikNo. 1456, tanggal 1 Maret 1997 atas nama Ny.Estinwati, umur 33 tahun (bukti photo copysesuaiBukti : P 9 Photo copy Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 2 A Tahun 1995,Tentang Prosedur dan Tata CaraPenyelenggaraan Pendaftaran PendudukDalam Kerangka Sistem Informasi ManajemenKependudukan (bukti photo copy sesuaiBukti : P 10: Photo

PemerintahRepublik Indonesia No. 31 Tahun 1998, tentangPenyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan diBidang Penyelenggaraan PendaftaranBuktiBuktiBuktiBuktiTeTTTPenduduk Kepada Daerah (bukti photo copysesuai asli);Photo copy Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Pendudukan Dan Pencatatan Sipil(bukti photo copy sesuai photoPhoto copy Peraturan MenteriDalam Negeri No. 1 A Tahun 1995, tentangPenyelenggaraan Pendaftaran Penduduk DalamKerangka Sistem

Penduduk Dalam Kerangka SistemInformasi Manajemen Kependudukan dan Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor: 2A Tahun 1995 tentang Prosedur dan TataCara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam KerangkaSistem Informasi Manajemen Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Reglemen/Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, Staatsblad1917 No. 129, Pasal 1 huruf c dan huruf f Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor: IA Tahun 1995 tentang PenyelenggaraanPendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem

InformasiManajemen Kependudukan dan Pasal 5 ayat (1) KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor: 2A Tahun 1995 tentang Prosedurdan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk DalamKerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, yangdihubungkan pula dengan dalil Tergugat pada surat jawabannyabutir 6 halaman 3 dan 4, dapat disimpulkan bahwa persyaratanyang harus dilengkapi dalam pelaporan kelahiran untukpenduduk adalah: a.Surat Pengantar dari RT/RW); 299922 nn non n nner nnn nn nnn cnc nn nn nnn cn

No. 36/G/2015/PTUNBDGGolongan Tionghoa, Staatsblad 1917 No. 129, Pasal 5 ayat (2)Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2A Tahun 1995 tentangProsedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran PendudukDalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan,prosedur pelaporan kelahiran adalah:1. Pelapor/kepala Keluargaberkewajiban:a. Mengisi formulir Pelaporan Kelahiran (Modela. Menerima dan meneliti berkas pelaporan kelahiran(Formulir Model: FS 04 danpersyaratannya);b.

dan bimbingan dari orang tua/walikepada Klien Anak, ini bukti jika kontrol sosial di keluarga ini Klien Anaktidak berfungsi;REKOMENDASI :Berdasarkan analisi, kesimpulan serta hasil sidang Tim PengamatPemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas Palembang,pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, kami selaku Pembimbing Masyarakat (PK)merekomendasikan agar Klien Anak yang tersebut dijatuhi Pidana Pokokberupa Pidana Penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e UndangUndang No. 11Tahun 2012 tentang Sistem

dikarenakan Anak telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkanbersalah haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuaidengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatanterhadap Anak yang dalam kesimpulan dan Rekomendasinya pada pokoknyamerekomendasikan agar diberi pidana pokok berupa Pidana Penjara sesuaiHalaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1 1/Pid.SusAnak/2020/PN Pkbpasal 71 ayat (1) huruf (e) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem

Anak melaluiPenasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak sendiri yang memohonhukuman yang seringanringanya dan hasil penelitian kemasyarakatanterhadap Anak dengan pertimbangan didasarkan kepada hasil pemeriksaan dipersidangan, Hakim menyimpulkan bahwa pidana yang akan dijatunkan dapatbersesuaian dengan hasil penelitian kemasyarakatan, Permohonan Anakmelalui Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak tersebut dalam artimasih mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem

Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan anak yang djatuhipidana penjara ditempatkan di LPKA, maka Hakim berpendapat anak akandijatuhi pidana di

meringankan Anak;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;Halhal yang meringankan: Anak mengakui terus terang segala perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya; Anak masih muda dan diharapkan mendapatkan masa depan yang lebihbaik;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4 dan ke5 KUHP, Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

untukberpikir apakah perbuatan tersebut akan dilaksanakan atau tidak ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatuperbuatan yang dikehendaki yang dilandasi oleh adanya sikap bathin dari sipelaku (niat) dimana selain itu juga si pelaku menyadari atau menginsyafi akanakibat yang timbul dari perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)sendiri tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengansengaja atau opzet yang mana hal ini berbeda dengan sistem

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. mocesnnscnnnn Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 11 UU SPPA, pidanahalaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2017/PN Kgnpokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau

Sementara pada diri seorang anak, prosesimitasilah (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya. wannnnnnnenn= Menimbang, bahwa sehingga sistem peradilan pidana formal yangpada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawakonsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.

Prosespenghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formaldengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikananak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuhkembangnya.

Staeeemeeee Mengingat dan memperhatikan pasal 197 undangundang no.36tahun 2009 tentang kesehatan; pasal 11 ayat (1) huruf e UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturanperundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini. MENGADILI1. Menyatakan anak yang bernama Anak tersebut di atas, terobukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMILIKI WIN EDAR. 2.

Menyatakan terdakwa KISTAM Bin SUMEJO telah terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN IJAZAH,GELAR AKADEMIK PALSU sebagaimana dalam dakwaan primair pasal 69 ayat (1)UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;2.

Universitas terbuka tidak pernah menerbitkan jjazah atas nama Sdr.KISTAMdengan data diatas.Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 69 ayat (1) Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa KISTAM Bin SUMEJO pada hari, tanggal dan bulan yang sudahtidak dapat dingat lagi dalam kurun waktu antara Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009 diKantor Pemerintah Daerah Lampung Timur atau setidaktidaknya pada suatu

Universitas terbuka tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Sdr.KISTAMdengan data diatas.Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 69 ayat (2) Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah An.KISTAM yang disita dari BKD KabupatenLampung Timur

Lampung Timur ;Bahwa tugas dan peranan saksi diantaranya adalah mengurus untuk mutasi dankenaikan pangkat pegawai pada pemerintahan Kabupaten Lampung Timur ;Bahwa sistem pengangkatan alh golongan di Kabupaten Lampung Timur adalahberdasarkan usulan yang bersangkutan dan apabila usulan tersebut telah memenuhisyarat maka usulan tersebut akan diusulkan ke BKN pusat (Kantor Regional 5 BKNdi Jakarta ;Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS pada Pemerintahan Daerah Kab.LampungTimur ;Bahwa setahu saksi Ijazah

hal. 17 dari 20... .......... ...18Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruhunsur dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi, dan karena dakwaan Jaksa Peuntut Umumbersifat subsidaritas maka Majelis Hakim berpendapat untuk dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan lagi dan terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti melakukanperbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 69 ayat (1)Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin" ;14.Bahwa tidak terjaminnya Pelaksanaan Perdamaian adalah dikarenakanhalhal sebagai berikut :1.Mengenai Sistem Tolling (maklon) :1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.Bahwa dari Rencana. Perdamaian yang disampaikan TermohonKasasi ternyata pengoperasian pabrik dilaksanakan dalambentuk Tolling (Maklon) dengan pihak lain.

Hal ini berarti profityang diperoleh Termohon Kasasi menjadi lebih kecil karenaharus bagi hasil dengan pihak yang berkerja sama denganTermohon Kasasi tersebut ;Bahwa disamping itu dengan sistem inipun apabila Pihak yangmelakukan tolling dengan Termohon Kasasi mengalami kerugianmaka Modal kerja yang telah diberikan tersebut akan dihitungsebagai Utang ;Bahwa dengan dibaginya profit dengan Pihak Ketiga yangmenjalankan Tolling ini maka kemampuan Termohon Kasasiuntuk mengembalikan utang para kreditor

sangat diragukan ;Bahwa dalam sistem Tolling (maklon) inipun jelas tidak ada pihakyang mengeluarkan sejumlah dana belanja Modal bagi keperluanperbaikan mesin yang sangat diperlukan guna meningkatkanproduksi sebagaimana yang dicantumkan dalam rencanaperdamaian.

Yaitu di tahun 2011 sebesar 75.000 ton dan ditahun2012 s/d tahun 2031 sebesar 300.000 ton per tahun ;Bahwa sebagai salah satu Kreditor, Pemohon Kasasimemperoleh informasi sistem tolling (maklon) ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 dan pada kenyataannya tidakberhasil meningkatkan produksi hal mana dapat terlihat darilaporan produksi tahun 2010 yang besarnya hanya mencapai10,516.042 Ton ;Bahkan sistem tolling inipun sudah digunakan dari tahun 2002oleh beberapa Pihak bekerja sama dengan Termohon

pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem/asasNegative, dengan maksud belum tentu seseorang yang tertulis namanya padasertifikat adalah mutlak sebagai pemilik, hal ini sebagaimana diuraikan dalamPenjelasan Umum PP.No.to tabun 1/961 tentane: Pendaftaran tanah.menyebutkan bahwa : "sistem pendaftaran tanah Indonesia menganut sistemnegatif bertendensi positif, yang mengandung pengertian bahwa Pembukuan sesuatuhak dalam daftar buku atas nama seseorang, tidak mengakibatkan bahwa seseorangyang sebenarnya

berhak alas tanah itu akan kehilangan haknya; orang tersebutmasih dapat menggugat hak dari orang yang terdaftar dalam buku tanah sebagaiorang yang berhak "; danPenjelasan pasal 32 ayat (2) PP No.24 tabun 1997 ,Menyebutkan bahwa "Pendaftaran tanah yang penye/enggaraannyadiperintahkan o/eh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi posuif,; yangkebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakansistem publikasi negatif: Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjaminkebenaran

Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkanuntuk menggunakan sistem publikasi Negatifsecara murni.

Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegangpada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbangmemberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasaisebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak da/am buku tanah, dengansertipikat sebagai tanda buktinya) yang menurut UUPA berlaku sebagai a/atpembuktian yang kuat Kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa pihakyang namanya tercantum sebagai pemegang hak da/am buku tanah dan sertipikatse

Hukum tanah kita yang memakaidasar hukum adat tidak dapat menggunakan /embaga tersebut, karena hukum adatyang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem pub/ikasi negatif da/ampendaftaran tanah, yaitu. lembaga rechtsverwerking.

dan membimbing klien kearah yanglebih baik.Kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat,dengan tidak mengurangi kewenangan, dalam melakukan pemeriksaanterhadap Klien agar dapat diperhatikan dan dipenuhi hakhak klienantara lain agar klien diperiksa dengan ramah anak, mendapatkanperlakuan secara manusiawi, SeSuai dengan umurnya, memperolehbantuan hukum/bantuan lain yang efektif, tidak dipublikasikanidentitasnya dan lainlain seperti dimaksud dalam Pasal 3 UU No.11Tahun 2012 tentang Sistem

ALASYARI PUTRA Bin ZULKARNAIN;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berisi ketentuanbahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anakadalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang manaberdasarkan pemeriksaan dalam persidangan diketahui bahwa Anak telahberumur 16 (enam belas) tahun, yang dalam keadaan sehat baik

untukperkembangan klien dan menyebabkan klien rentan terlibat pelanggaranhukum, sehingga dapat disimpulkan jika Anak terlibat tindak pidana dikarenakankurang optimalnya pengawasan yang dilakukan orang tua terhadap Anak danfaktor pergaulan Anak yang suka bergaul dengan orang yang lebin dewasasehingga Anak sering berkumpul hingga larut malam dan bahkan pulang pag);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atasmaka menurut Hakim dengan memperhatikan salah satu asas yang dikenaldalam Sistem

Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 hurufd UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak berupa asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu denganmempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dandiketahui pula dalam Sistem Peradilan Pidana Anak lebin mengenal pendekatankeadilan restoratif yang lebin menekankan kepada pemulihnan untukmengembalikan ke keadaan semula bukan sebagai suatu pembalasan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim

untuk lebin memperhatikan Anak danagar perbuatan Anak tidak dicontoh oleh masyarakat;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pembimbing Kemasyarakatanmenyatakan agar Anak dipidana penjara dan di tempatkan di LembagaPembinaan Khusus Anak (LPKA) di Palembang;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim tidak sependapatdengan Pembimbing Kemasyarakatan, mengingat Anak saat ini merupakanpelajar yang masih aktif bersekolah di SMK PGRI 2 Lahat dan saat ini sudahkelas XI (dua belas), dan mengingat bahwa dalam Sistem

Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/20121410.11.12.13.Bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessmentyaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besarkepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkankewajiban pajaknya.

perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment yaitumemberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajakuntuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya.

perpajakan Indonesia menganut sistem self assessmentyaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besarkepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkankewajiban pajaknya.

No. 9Tahun 1975);Bahwa anakanak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuaidengan sistem hukum adat Bali yang menganut sistem paitrilinial (burusa) hakasuh diberikan kepada bapaknya dengan tetap memberikan kesempatan kepadapihak Penggugat untuk menengok guna mencurahkan kasih sayangnya setiapsaat tapa hambatan dari siapapun karena bagaimanapun anakanak masih tetapmembutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya demikebaikan pertumbuhan & perkembangan jiwa anak mengingat secara

Bogor/alamat domisili elektronik(email) Parwatieti38@gmail.com; Pekerjaan: Guru,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar pihak Pemohon;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik PengadilanNegeri Cibinong pada tanggal 27 Oktober 2021 dalam Register Nomor579/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan

,Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 579/Padt.P/2021/PN CbiPanitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasipengadilan pada hari itu juga.Panitera Pengganti HakimSyaripudin, S.H. Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.Perincian biaya:1. Pendaftaran Rp 30.000,002. Biaya proses Rp 50.000,003. PNBP Panggilan Rp 10.000,004. Redaksi Rp 10.000,005.

di rubah menjadi atas nama INTANWAHYUNI, lahir di Sumbawa, pada tanggal 12 Mei 1972 agar sesuaidengan identitas Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk,Kartu. keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Dokumen KependudukanPemohon yang lainnyaBahwa Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalahkarena Pemohon hendak berangkat umroh dengan menggunakan pasporsebagaimana identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama INTANWAHYUNI, lahir di Sumbawa, pada tanggal 12 Mei 1972 namun ditolakoleh sistem

Sumbawa, pada tanggal 12 Mei 1972 agar sesuaidengan identitas Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk,Kartu. keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Dokumen KependudukanPemohon yang lainnyaBahwa Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalahkarena Pemohon hendak berangkat umroh dengan menggunakan pasporHalaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2020/PN Mtrsebagaimana identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama INTANWAHYUNI, lahir di Sumbawa, pada tanggal 12 Mei 1972 namun ditolakoleh sistem

masyarakat sekitar dan korban menghendaki anak tersebutdijatuhi pidana supaya mempunyai efek jera, maka Hakim Tunggal Anak yangmemeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan bahwa pidana penjarayang dijatuhkan atas diri anak ditingkat peradilan tingkat pertama belummemenuhi rasa keadilan masyarakat dan belum mempunyai efek jera, sekaligusanak tersebut perlu dipidana penjara dengan menempatkanya di LPKA(Lembaga Pembinaan Khusus Anak) ssebagaimana pasal 81 Undang UndangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

hokum yang pasti;Menimbang, bahwa lamanya Anak dalam Lembaga Penempatan AnakSementara yang selanjutnya disingkat LPAS, sampai dengan putusan dalamperkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, patutlah dikurangkanseluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam tingkat banding;Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP, jo Undang Undang Nomor 11Tahun 2012, tentang Sistem

NALDI.Bahwa perbuatan Anak, saksi GERI dan saksi ABRAHAM mengakibatkan saksikorban dan keluarganya merasa ketakutan akan terjadi sesuatu hal yangmengakibatkan saksi korban mengalami kekerasan dan perbuatan Anak, saksiGERI dan saksi ABRAHAM mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugianmateriil kurang lebin sebesar Rp. 8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah).Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat(2) ke1, ke2 dan ke3 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Menyatakan Anak DAVID BEKAM KAIZE ALIAS DAVID telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian DenganHalaman 3 dari 7 Putusan Nomor2/PID.SUSANAK/2020/PT JAPKekerasan Atau Ancaman Kekerasan melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke1, Ke2dan Ke3 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;2.

., tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan, pada Hari Senin, Tanggal 5 Juli 2021 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa HukumTergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi II;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukanpermohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 6/G/2021/PTUN.Mks tanggal 5 Juli 2021 sesuai denganAkta Permohonan Banding Nomor: 6/

tanggal 5 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepadapara pihak secara elektronik;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) yang disampaikan secara elektronik;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 6/G/2021/PTUN.Mks diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem

SORIN VELCU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun, sebagaimana dakwaan subsidiair Penuntut Umum;