Ditemukan 10826 data
78 — 21
Tanah kebun sebagaimana disebut pada nomor 3.A.2, 3.A.3, 3.A.4,3.B.1, 3.B.2,3.B.3, 3.B.4, 3.B.5, 3.B.6 dan 3.B.7 melalui pemerintah setempat telahdiselesaikan secara kekeluargaan dan damai sertapengetahuan,persetujuan/kesepakatan bersama para Penggugat, Turut Tergugat Idan Turut Tergugat II dan M.Tarmizi (almarhum) telah dibagi dan diserahkanpengusaan diantara kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IIdan M.Tarmizi (almarhum)C.
79 — 39
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Berdasarkan hal tersebut diatas, terlihat jelas dalilPelawan pada Positaangka 2,3 dan 7 adalahtidakbenar dan mengadaada, Pelawan hanya mencaricariHalaman 11 dari 58Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Plw/2018/PN Sonalasanpembenardantanpamemperhatikandandidasari oleh faktafakta hukum yang sebenarnya.10.
64 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suarno tertanggal 4 April 2003, sehingga tidaklah benar dantidak berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakmempertimbangkan bukti P22 berupa laporan hasil pemeriksaan khususterhadap Akun Hutang Piutang (HPP) oleh karenanya pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang diperkuat oleh Majelis Hakim TingkatTinggi tersebut harus ditolak ;Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali apabilapertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 105 alinea 1, 2,3,
141 — 117
Pengugat Konvensi/ Tergugat Intervensi tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya atas objek yang disengketakanpada gugatan Penggugat Konvensi dan ditolak, maka dengan demikianterhadap dalil bantahan Tergugat Intervensi juga harus ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan bertimbangan tersebut ternyataPenggugat Intervensi telah dapat membuktikan dalildalil gugatannya,sedangkan Tergugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalildalilbantahannya, maka menurut Majelis Hakim Petitum gugatan Intervensi point 2,3
Terbanding/Tergugat I : IR.UMI RAHMINI PURWANTO
Terbanding/Tergugat II : DJOKO HARTANTO
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG
Terbanding/Turut Tergugat I : HAJI DEDE SUTARDI
Terbanding/Turut Tergugat IV : RIA ANGGRANI,SH.M Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN PROVINSI BANTEN cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANGERANG SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. BANK CTBC INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat III : KRISTIA HALIM SH
125 — 46
Bahwa pada butir 21 petitum gugatan Penggugat mohon untukMemutuskan,menyatakan supaya Tergugat 2,3 dan turut Tergugat 1,2dan Turut Tergugat 3 serta turut Tergugat 4 dan 5 agar tunduk pada isiputusan ini permohonan tersebut sangatlah berlebihan karenabertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat didalamPosita gugatan karena dalam Posita gugatan Penggugat menjelaskanketerlibatan masingmasing pihak tergugat maupun turut Tergugatyang tidak ada kaitannya dengan Penggugat.1.3.
115 — 60
dokumen yang sah yakni KTP dan KK yangbersangkutan maka sesungguhnya gugatan ini adalah mengalami cacatformil, dimana dari gugatan awal maupun yang sudah diperbaharui olehpara penggugat melalui kuasa hukumnya yang diserahkan pada tanggalHalaman 38 dari 54 Putusan Nomor 382/Pat.G/2020/PA.Sgm07 Juli 2020 beberapa identitas dari tergugat dan turut tergugat masihtetap tidak sesuai yakni nama turut tergugat (2,4 dan 5) umur (tergugat4, turut tergugat2) pendidikan terakhir (tergugat 3 dan turut tergugat 2,3
350 — 1185 — Berkekuatan Hukum Tetap
asalpenghitungan jumlah uang pengganti dan tidak didasari fakta yang sahmenurut hukum serta tanpa dasar hukum ;Bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangan tersebut Pembaca Ill (KetuaMajelis) mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /TergugatII dan Pemohon Kasasi II/Tergugat serta menolak gugatan Penggugatseluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapaimufakat, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (2,3
58 — 19
Abdul Latif) pada tanggal 24Juli terdapat HPB yang belumterselesaikan sebesar Rp 1.8 Milyar dantanggungan penyelesaian barang ke desasenilai 2,3 Milyar maka Mitra melakukanpengadaan Fiktif melalui penekananuntuk menutup tanggungan tersebutsambil mengambil DO alokasi Agustus .953 Beberapa Mitra Kerja menyanggupi untukmenutup tanggungan HPB dankekurangan barang dengan harapanadanya penyaluran Raskin 13 dan Raskin14 yang ternyata tidak ada.4 Lalu ada penambahan lagi tanggunganpenyaluran yang belum tersalurkansebesar
Abdul Latif) pada tanggal 24Juli terdapat HPB yang belumterselesaikan sebesar Rp 1.8 Milyar dantanggungan penyelesaian barang ke desasenilai 2,3 Milyar maka Mitra melakukanpengadaan Fiktif melalui penekananuntuk menutup tanggungan tersebutsambil mengambil DO alokasi Agustus .3 Beberapa Mitra Kerja menyanggupi untukmenutup tanggungan HPB dankekurangan barang dengan harapanadanya penyaluran Raskin 13 dan Raskin14 yang ternyata tidak ada.4 Lalu ada penambahan lagi tanggunganpenyaluran yang belum tersalurkansebesar
GBBLarangn tokol tersebut, terhadap selisih kurang yang dilakukan Tim Divre jatimtanggal 07 November 2014 ditemukan selisih kurang 1.504.716,07 Kg disebabkansematamata karena kelalaian KGBB Larangan tokol, dan sesuai Keputusan direksiNo.KD107 bahwa kekurangan adalah tanggungjawab Kepala Gudang dalam hal inikadiono;e Bahwa menurut keterangan terdakwa kadiono telah mengambil DO alokasi Agustus2014 tersebut untuk menutup hasil penjualan beras Raskin 1,8 Milyar dantanggungan penyelesaian barang senialai 2,3
55 — 19
Selanjutnya sebagaiPENGGUGAT 2,3. INAQ SERUNI BINTI AMAQ RUWITE, Umur + 61 tahun,perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal diLingkok Baru, Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru,Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : PENGGUGAT 3,4. INAQ SUMI BINTI AMAQ RUWITE, Umur + 59 tahun, perempuan,agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tangar, DusunTangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten LombokTimur. Selanjutnya sebagai : PENGGUGAT 4,5.
berikut.Menimbang, bahwa terhadap petitum pada No. 2, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14 pada intinya tuntutan tersebut adalah tuntutantentang penentuan pewaris dan ahli waris dari almarhum Amaq Belo,oleh karena itu pertimbangan terhadap petitum tersebut akan dijadikansatu dengan pertimbangan sebagai berikut.Menimbang, bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, Turut Tergugat 1, 10. 11,12, 16, 17, 18, 19, 20 dan Turut Tergugat 21 telah membenarkan dalilgugatan para Penggugat, sehingga dengan pengakuan Tergugat 1, 2,3
84 — 46
Makadengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat haruslah ditolakseluruhnya ;10.Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Garis datar ke 2,3 dan 4 pada halaman No. 3adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum dan dalilpenuh direkayasa dan dibuatbuat oleh Penggugat.
61 — 7
Talar dan B.Misnaroen alias Ti telahmeninggal dunia (bukti P 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12);Bahwa tanah sawah dalamletter c Nomor 341 atasnama B. Misnaroen kasi ke285 atas nama P. DjantoeKardi pada tanggal 18/3/05;Bahwa kemudian tanahsawah dalam letter c Nomor285 atas nama P. DjantoeKardi perolehan dari letter cNomor 341 kemudian padatanggal 22/2/ 52 diwariskanke 615 atas nama B. Sama;Bahwa Djantoe Kardi H.Robini bin Kardi H.
107 — 19
Bahwa tidak benar alasan dalil yang disampaikan Penggugat d.k pada point 1, 2,3 dan 4 pada halaman 6 (enam) gugatannya mengenai alasan telah terjadimogok kerja pada tanggal 25 Agustus 2014 karena alasan yang sebenarnyaPara Tergugat d.k melakukan mogok kerja adalah bermula dari arogansi tanganbesinya kebijakan yang dikeluarkan oleh Penggugat d.k melalui saudaraBambang Wisnubroto selaku Branch Manager PT.
39 — 9
Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2,3 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundangundangan yang bersangkutandengan perkara ini;MENGADILI:1.
18 — 10
dimana Penggugat mendalilkan bahwapewaris(P.Daming) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membagiharta warisan kepada Tergugat, juga tidak jelas dan lengkap karena tidakdiuraikan mengenai kronologis kejadiannya, jadi unsurunsur perbuatanmelawan hukum tidak terpenuhi, sebagaimana diketahui unsurunsurmelawan hukum diantaranya:a Ada hak atau alas hak Penggugat yangdilanggar oleh P.Daming (pewaris);b Ada unsur kerugian materil Penggugat yangdilakukan P.Daming (pewaris).Terhadap posita point 1, 2,3
139 — 56
BPN No. 3/1997 Ps. 76 ayat 2,3) yangdibuat oleh Hj. Siti Aminah, tanggal 24 September 2005;10.Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor kosong, tanggal kosong, bulan Juli2005, ditandatangani oleh Syamun H. Abdullah;11.Kutipan dari Buku Letter C Desa, tanggal kosong, bulan September 2005yang dibuat oleh Syamun H.
126 — 47
Pembayaran biayaPemborongan Kerja, sebesar Rp. 423.850.000,00 ( Empat Ratus Dua PuluhTiga Juta Delapan Ratus lima Puluh Ribu Rupiah), diberi tanda P.5 ; Foto copy Kwitansi tertanggal 4 Oktober 1999, untuk Pembayaran UpahKerja Galian tanah Untuk Kolam Renang Ukuran 5 x 13 x 1,7 m Total Volume110,5m3, sebesar Rp. 22.100.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah); Kwitansi tertanggal 29 November 1999 untuk Pembayaran Galian TambahanUntuk Balancing Tank Kolam Renang Dengan Volume 17,61m3 (3 x 2,3
116 — 20
Karawang seluas 2,3 ha No: 503/2362/Bapp,tanggal 02 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Bupati KDH Tk II Karawang;9.3. Surat Keputusan Bupati KDH Tk II Karawang No:503.604/307/VII/DB,tertanggal 06 Agustus 1999, Tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah SakitIslam Karawang kepada Yayasan Singaperbangsa Karawang ;9.4. Surat izin mendirikan Rumah Sakit No:503/SK.3137RS/1999, tertanggal 27Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DT.IJawa Barat ;9.5.
199 — 44
dengan AMIN EFFENDI, dan baru kenalsetelah ada sengketa;Bahwa semasa hidupnya ASMIN PANAHATAN HUTABARAT pernah mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri Medan, dan dimenangkan sampai dengan putusanMahkamah Agung;Bahwa tanah tersebut dulunya milik orang tua suami saksi dan telah dibuktikandengan adanya putusan pengadilan serta adanya penetapan eksekusi yang telahdiajukan oleh ahli waris suami saksi;Bahwa eskekusi tidak terlaksana karena adanya perdamaian antara kedua belahpihak, dan saksi mendapat Rp. 2,3
86 — 28
Fotokopi surat suara pemilihan kepala desa Kasumewuho tahun 2016 nomorurut calon 1, 2,3 dan 4 Pilkades 2016, diberi tanda P5 ;6. Fotokopi foto rapat pengguguran, diberi tanda P6 ;7. Fotokopi foto demo di kantor DPRD Kab. Konawe oleh Bpk Djaenudin, diberitanda P7 ;8. Fotokopi foto Hearing di DPRD Kab. Konawe dimasukkan saudara Djaenudinyang diakomodir ketua komisi, diberi tanda P8 ;9.
MELAWAN
Putut Widodo,Dkk
92 — 21
Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat PertamaNo.1214/2011 tanggal 26 May 2011 dan Sertipikat Hak TanggunganPeringkat Kedua No.1396/2012 tanggal 08 May 2012 yang keduanyaditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri tersebutmemuat irahirah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa",sehingga merupakan suatu Akta yang otentik vanq mempunvai kekuatanEksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2,3) UndangHalaman 13 dari 54 Putusan Nomor 23/Pdt.Plw/2017/PN