Kerja (SPMK)Nomor : 426.23/ /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29Mei 2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00(delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribudelapan ratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh

Balok Beton belakangPekerjaan Rabat Beton ( depan tribun )Jumlah selisih pekerjaanPAJAK PPN : 10%PPh Pasal 4 (2) : 3%Kontakkon lap(Rp)92.56 74,48 15.105.792,0035,00 29,16 43.750.000,0058.855.792,0012,68 9,79 1.001.616,004,56 3,23 15.607.512,004,25 4,16 14.546.475,004,80 3,69 16.428.960,001,81 1,13 6.203.986,0228,00 25,57 35.000.000,0088.788.549,02118,75 114,60 5.486.250,00320,00 305,60 34.784.000,0020,00 19,10 12.626.000,00640,00 305,60 24.000.000,00380,00 374,00 142.500.000,00219.396.250,00810,00

Tipikor/2014/PTBNANomor : 426.23/ /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkandengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbitSP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair danaTahap I (pertama) pada tanggal 29 Mei 2012 yakni pembayaran uang mukakerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00 (delapan ratus delapan puluh sembilanjuta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), setelahdikurangi PPN, PPh

Kerja (SPMK)Nomor : 426.23/ /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29 Mei2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00 (delapanratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapanratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh

Balok Beton belakang 8,17 Pekerjaan Rabat Beton ( depan tribun ) 29,40Jumlah selisih pekerjaanPAJAK PPN : 10%PPh Pasal 4 (2) : 3%Infaq : 0,5 %Jumlah Kerugian Negara/Daerah (A (B + C + D))Moone305,60374,00504,00786,24154,001750,002,3349157,0220,2822,0013,37326,68326,6841,4714,759,7223,8254,21225,54225,54133,8529,1732,7815,02351,377,6114,8124.000.000,00142.500.000,00219.396.250,0030.375.000,0054.900.000,0078.750.000,0041.738.400,00205.763.400,0012.321.720,0020.022.795,0032.344.515,005.203.968,0095.221.236,0087.703.770,0078.079.135,50124.200.000,0032.410.438,50422.818.548,003.784.704,0069.251.808,0056.267.094

MITRA BALIEM SEJAHTERA selaku Penyedia Barang/ jasamembuat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH,PPN dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Ir. IWANTURANGAN selaku konsultan pengawas yang meminjam nama perusahaan CV.KOSTINDO bersama dengan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA dan diketahui olehPejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)dari Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai PajakPenghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian dana tersebutdipindahbukukan ke rekening Bank Papua Cabang Elelim dengan nomor rekening706.21.20.01.001046 atas nama PT.

MITRA BALIEM SEJAHTERA selaku PenyediaBarang/Jasa membuat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnyabiaya, PPH, PPN dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat olehkonsultan pengawas yakni perusahaan CV. KOSTINDO bersama dengan PT.

., Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai Pajak Penghasilan(PPH) Nilai (PPN),dipindahbukukan ke rekening Bank Papua Cabang Elelim dengan nomor rekening706.21.20.01.001046 atas nama PT.

. ; Bahwa pada TA 2006 di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren KotaKediri terdapat pendapatan sebesar Rp. 107.408.000.00 (seratus tujuh jutaempat ratus delapan ribu rupiah) yang berasal dari hasil lelang bengkokKelurahan sebagaimana tercatat dalam Pembukuan Kas Lelang KelurahanBangsal dan dari APBD Kota Kediri TA 2006 untuk Bantuan OperasionalKelurahan (BOK) serta penerimaan PPh 21 sebagaimana tercatat dalamPembukuan Kas Umum Daerah Kelurahan Bangsal dengan perincian sebagai berikut : 1.

Pendapatan yang berasal dari pembayaran PPh 21 sebesarRp BS0000L00% + acs ss ws a vaca seeRp. 850.500.00 (delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)yang diterima dalam 3 (tiga) tahap, yakni : Tahap I sebesar Rp. 283.500.00 (dua ratus delapan puluh tiga ribulima ratus rupiah) diterima pada bulan April 2006. ; Tahap II sebesar Rp. 354.375 .00 (tiga ratus lima puluh empat ributiga ratus tujuh puluh lima rupiah) diterima pada bulan Oktober2006.; Tahap III sebesar Rp. 212.625.00 (dua ratus dua belas

Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dengantugas mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan danaBOK. ; Bahwa pada TA 2006 di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren KotaKediri terdapat pendapatan sebesar Rp. 107.408.000.00 (seratus tujuh jutaempat ratus delapan ribu rupiah) yang berasal dari hasil lelang bengkokKelurahan sebagaimana tercatat dalam Pembukuan Kas Lelang KelurahanBangsal dan dari APBD Kota Kediri TA 2006 untuk Bantuan OperasionalKelurahan (BOK) serta penerimaan PPh

Pendapatan yang berasal dari pembayaran PPh 21 sebesar Rp.850.500.00 (delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) yang diterima dalam 3 (tiga) tahap, yakni : Tahap I sebesar Rp. 283.500.00 (dua ratus delapan puluh tiga ribulima ratus rupiah) diterima pada bulan April 2006. ; Tahap II sebesar Rp. 354.375 .00 (tiga ratus lima puluh empat ributiga ratus tujuh puluh lima rupiah) diterima pada bulan Oktober2006.; Tahap III sebesar Rp. 212.625.00 (dua ratus dua belas ribu enamratus dua puluh lima

Pendapatan yang berasal dari pembayaran PPh 21 sebesar Rp.850.500.00 (delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) yang diterima dalam 3 (tiga) tahap, yakni : Tahap I sebesar Rp. 283.500.00 (dua ratus delapan puluh tiga ribulima ratus rupiah) diterima pada bulan April 2006. ; Tahap II sebesar Rp. 354.375.00 (tiga ratus lima puluh empat ributiga ratus tujuh puluh lima rupiah) diterima pada bulan Oktober2006.; Tahap III sebesar Rp. 212.625.00 (dua ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh lima

Obat Apotek PuanPantonLabu tanggal 17 Oktober 2011 warna kuning yang berisi tentang jumlah,jenis dan harga obatobatan dengan nilai Rp324.000,00 yang tidak adamaterai maupun stempel.1 (satu) examplar Surat Pesanan Alat Tulis Kantor bulan Januari (ATK)tanggal 05 Januari 2011.1 (satu) examplar Surat Pesanan Alat Tulis Kantor bulan Februari (ATK)tanggal 06 Februari 2011.1 (satu) examplar Surat Pesanan Alat Tulis Kantor (ATK) bulan Maret,tanggal 08 Maret 2011.1 (satu) examplar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh

Pasal 21 atasPembayaran Jasa Kapitasi Medis, Paramedis, Non Paramedis periodeJanuari 2011 sampai dengan Desember 2011.1 (satu) examplar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 atasPembayaran Jasa Kapitasi Medis PTT, periode Januari 2011 sampaidengan Desember 2011.1 (satu) examplar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 atasPembayaran Pembelian obatobatan, periode Januari 2011 sampaidengan Juli 2011.1 (satu) examplar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn 10% atasPembayaran Pembelian obatobatan, periode Januari

Nomor 2508 K/Pid.Sus/201526)27)28)29)30)31)32)33)34)35)36)37)38)1 (satu) examplar Surat Pesanan Alat Tulis Kantor bulan Januari (ATK)tanggal 05 Januari 2011.1 (satu) examplar Surat Pesanan Alat Tulis Kantor bulan Februari (ATK)tanggal 06 Februari 2011.1 (satu) examplar Surat Pesanan Alat Tulis Kantor (ATK) bulan Maret,tanggal 08 Maret 2011.1 (satu) examplar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 atasPembayaran Jasa Kapitasi Medis, Paramedis, Non Paramedis periodeJanuari 2011 sampai dengan Desember

2011.1 (satu) examplar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 atasPembayaran Jasa Kapitasi Medis PTT, periode Januari 2011 sampaidengan Desember 2011.1 (satu) examplar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 atasPembayaran Pembelian obatobatan, periode Januari 2011 sampaidengan Juli 2011.1 (satu) examplar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn 10% atasPembayaran Pembelian obatobatan, periode Januari 2011 sampaidengan Juli 2011.1 (satu) rangkap foto copy fax Surat Edaran Nomor 44.1/2685/X/2010,tanggal 15 November

Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07Desember 2007 senilai Rp. 101.039.500, namapemegang rekening KPKPN.1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 WajibPajak Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI JakartaNPWP. 00.155.382.5 072.000 tanggal 7 Desember 2007senilai Rp. 101.039.500, untuk bulan Desember.1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakartasetoran tunai ke No.

SantiniSudharno/Sudharno Mustafa, SH untuk PPH Pasal 25bulan Nopember 2007, NPWP. 05.012.485.8 071.000tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp. 104.039.500,.1 (satu) buah asli Akta Pelepasan Hak Atas TanahNo. 29 tanggal 28 Nopember 2009 yang dibuat olehNotaris Olivia Afiaty, SH, M.Hum.1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 143 diDs. Lebak Bulus An. Santini yang dikeluarkan olehDirektorat Agraria DKI Jakarta.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor PelayananPemakaman Prop.

Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07Desember 2007 senilai Rp. 256.157.500, namapemegang rekening KPKPN.1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 WajibPajak Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI JakartaNPWP. 00.155.382.5 072.000 tanggal 7 Desember 2007senilai Rp. 256.157.500, untuk bulan Desember 2007.1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakartasetoran tunai ke No. Rek. 108.01.14090.8 tanggal 29Nopember 2007 senilai Rp. 259.157.500, namaHalaman 61 dari 68 hal.

PutusanNo.12/PID/TPK/2011/PTDKI. .80.81.82.83.84.85.86.62pemegang rekening KPKPN.1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 25 Wajib PajakHj. Santini Sudharno / Sudharno Mustafa, SH untukbulan Nopember 2007 xNPWP. 05.012.485.8 071.000tanggal 29 Nopember 2007 senilai Rp. 259.157.500,.1 (satu) buah asli Akta Pelepasan Hak Atas TanahNo. 28 tanggal 28 Nopember 2009 yang dibuat olehNotaris Olivia Afiaty, SH, M.Hum.1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 157 diDs. Lebak Bulus An.

Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07Desember 2007 senilai Rp. 19.891.750, nama pemegangrekening KPKPN.1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 25 Wajib PajakHj. Santini Sudharno / Sudharno Mustafa, SH untukbulan Desember 2007 xNPWP. 05.012.485.8 071.000tanggal O07 Desember 2007 senilai Rp. 19.891.750, .1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakartasetoran tunai ke No.

No. 461 K/MIL /2017b) Melakukan pembayaran atas kontrak kegiatan pengadaan barangdan jasa yang dilakukan institusi TNI (Babek TNI) dengan PihakKedua (rekanan);c) Melakukan pemotongan pajak atas pengajuan pengadaan barangdan jasa rekanan (pihak kedua) PPh 22 dan PPN, sampai denganproses penyetoran pajak ke bank penerima setoran pajak (BankPersepsi);Bahwa Terdakwa selaku Papekas TNI VVilayah Jakarta III kenal denganSdr.

Bahwa Terdakwa selaku Papekas TNI Wilayah Jakarta III mempunyaitugas dan wewenang yaitu sebagai berikut:a) Melakukan penyimpanan, penerimaan, membayarkan, membukukandan mempertanggungjawabkan uang atau barang milik negara;b) Melakukan pembayaran atas kontrak kegiatan pengadaan barangdan jasa yang dilakukan institusi TNI (Babek TNI) dengan PihakKedua (rekanan);c) Melakukan pemotongan pajak atas pengajuan pengadaan barangdan jasa rekanan (pihak kedua) PPh 22 dan PPN, sampai denganproses penyetoran

Surat Permohonan Pembayaran dilampiri faktur pajak diketahui dandisetujui Papekas TNI Wilayah Jakarta Ill yang nilainya didapat daripenghitungan dasar pengenaan pajak = 100/100 x harga pengajuanbarang, hasil tersebut didapatkan nilai PPN dengan penghitungan =10 % x dasar pengenaan pajak;c) Baurcoklit melakukan pemeriksaan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, setelah lengkap dilakukan pengecekan administrasiKauryar Pekas TNI dilanjutkan pemotongan pajak PPN sebesar 10/0dari nilai kontrak dan PPh

TNINomor Kep/544/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010;Bahwa Terdakwa selaku Papekas TNI Wilayah Jakarta III mempunyaitugas dan wewenang yaitu sebagai berikut :a) Melakukan penyimpanan, penerimaan, membayarkan, membukukandan mempertanggungjawabkan uang atau barang negara;b) Melakukan pembayaran atas kontrak kegiatan pengadaan barangdan jasa yang dilakukan institusi TNI (Babek TNI) dengan PihakKedua (rekanan).c) Melakukan pemotongan pajak atas pengajuan pengadaan barangdan jasa rekanan (pihak kedua) PPh

Dan jika tidaksanggup membayar uang penggantipaling lama 1 (satu) bulan sesudahputusan pengadilan berkekuatanhukum tetap maka harta bendanyadisita dan dilelang untuk menutupiuang pengganti tersebut, dalam halTerdakwa tidak mempunyai hartabenda yang mencukupi untukmembayar uang pengganti, makaTerdakwa dipidana dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun;Menetapkan barang bukti berupa:a) SuratSurat:1)1 (satu) lembar fotocopy Daftar Setoran PPh 22 & PPNDesember 2010 ditandatangani Papekas TNI Wilayah

Sendiri Neraca dan LaporanLabaRugiOperasi = Neraca dan Laporan Laba Rugi (PenjualanSendiri AP dan Pengolahan LNG) tidak tercermin dantidak dikonsolidasi dalam perhitunganPAJAK BADAN UU PPh No.7/1983 dlubshterakhiruy '*PF#" KeuanganPertamina; irNee chide cae, PPh No.36/2008 PAJAK BF ertambangan Minyak Pengenaan PPh Progressive dan 28% Tidak ada Obyek PPh Badan atas labace Sen SOE DENRA CRON ean Se PAR tahun 2009, sejak 2010 menjadi 25% dari seluruh laba didistribusikankepadara Laba bersih Pemerintah

dan Gas Producer (Chevron60% Laba bersih usaha Sendiri, Penerimaan Total, Vico "bonus Retensi i Wico)eee ee ee ee ee ee ee eee eee Karekteristik KHUSUS pada Proyek LNG, tinjauan PPh badan:I e Preyer LNG mili Pemerintan dan Kontrltorb.

PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah . Penghasilan dan Biaya Pengolahan tidak dibukukan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No.36/2008 kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah; Gambar Il. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2.

pada skema di bawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERTAMINAPPh Badan atas Proyek PemerintahLNG (Satu Kesatuan Bisnis Pertaminadan Kontraktor PSC) ep Pertamina @> anak Perusahaan (AP) eSPELAPORAN KEUANGAN PELAPORAN KEUANGAN EELNeraca dan Laporan Laba Rugi Operasi Sendiri Neraca dan Laporan Laba Rugi Operasi Neraca dan Laporan Laba Rugi (PenjualanSendiri AP dan Pengolahan LNG) tidak tercermin danz tidak dikonsolidasi dalam perhitunganPAJAK BADAN PAJAK BADAN , laporan keuangan Pertamina: UU PPh

No.7/1983 diubah terakhir UUUU No.8/1971 tentang Perusahaan PPh No36/2008 ioePertambangan Minyak dan Gas Bumi Pengariasn PPh Progressiie dan 20% PAJAK BADANiscsi Sekar Baccan Paneacials on : ; Tidak ada Obyek PPh Badan atas laba,nebe okt ae tahun 2009, sejak 2070 menjadi 26% dari set ruh laba didistribusikankepadapa Laba bersih usaha Sendiri, Penerimaan Laba bersit ie dan Gas Producer (Chevron,bonus Retensi otal, Vico)a a a Karekteristik KHUSUS pada Proyek LNG, tinjauan PPh badan: Radar e. royek

PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah 6. Penghasilan dan Biaya Pengolahan tidak dibukukan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No. 36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah:2.Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi PertaminaPembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Putusan Nomor 4522/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi atas DasarPengenaan Pajak sebesar Rp41.877.468.368,00 dalam penghitunganSKPKB PPh Final Pasal 4 (2) Nomor 00029/240/10/073/14 tanggal 22 Juli2014 Masa Pajak November 2010, dalam Keputusan Direktur JenderalPajak KEP1967/WPJ.06/2015 tanggal 31 Agustus 2015;Kesimpulan Pemohon Banding, Pajak yang masih

E.Nurbayani. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran para Pemohon.Ketua Majelisof SN PpH. A. Mukri Agafi, S.H., M.H.Hakim Anggota Hakim AnggotaDrs. Suyuti, S.H., M.H. Drs. M. Rusli, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara :PendaftaranProsesBiaya PanggilanRedaksiMateraiJumiahPanitera PenggantiDra. N. E. Nurbayani.: Rp. 30.000,: Rp. 50.000,: Rp. 300.000,> Rp. 5.000,> Rp. 6.000,: Rp. 391.000,

Bahwa atas pengeluaran/penyerahan BKP kepada Perusahaan yangmempunyai fasilitas KITE: Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor: 101/PMK.03/2005 jo Pasal 26 ayat (1)Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 09/BC/1997 disebutkanbahwa "Atas pengeluaran barang yang telah diolah/impor olehPDKB/Gudang Berikat ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBMdan PPh Pasal 22 impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebuttidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspembebasan

Nomor 147/PMK.04/2011 baru berlaku sejaktanggal 1 Januari 2012;bahwa Majelis berpendapat ketentuan yang diatur dalam Pasal17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor101/PMK.03/2005 mengandung makna sebagai berikut:bahwa kalimat atas pengeluaran barang yang telah diolaholeh PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPn BM danPPh Pasal 22 impor, mengandung makna bahwa penyerahanBKP dari Pengusaha Dalam Kawasan Berikat kepadaPengusaha di tempat lain Dalam Daerah Pabean dikenakanBM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh

Pasal 22 impor;bahwa kalimat sepanjang terhadap pengeluaran tersebuttidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajakdalam rangka impor, mengandung makna bahwa apabilapenyerahan BKP tersebut ditujukan kepada pengusaha yangmemperoleh fasilitas KITE maka tidak dikenakan BM, Cukai,PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor;Halaman 11 dari 28 halaman.

Bea, dinyatakan masihtetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;e bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakimuntuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembaliatas DPP PPN Impor Masa Pajak Oktober 2011 sebesarRp13.681.137.713,00 ketentuan ketentuan yang diaturdalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor101/PMK.03/2005 yang menyatakan atas pengeluaranbarang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM,Cukai, PPN, PPnBM dan PPh

3,harga satuan Rp 1.675.425,31, jumlah Rp 33.277.991,3 Lapisan perekat (tackcoat) emulsi modifikasi (polymer), volume55.653 m, harga satuan Rp 12.328,40, jumlah Rp 686.124,77 Total Rp 252.387.301,514 PPN 10 % Rp 25.238.272,27 Total Rp 277.626.028,78 Dibulatkan Rp 277.626.000,Bahwa Uang muka 30 % yang diajukan sebesar Rp. 277.626.000 ;(dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)dengan perhitungan potongan PPN 10 % jyaitu. sebesar Rp.25.238.727,00 dan Utang Pemotongan PPh

pasal 4 ayat 2 sebesar Rp.5.047.745,00 dengan jumlah PPN + PPH = Rp. 30.286.472,00 danbiasanya uang muka 30 % dibayarkan penuh dulu oleh Bank dankemudian Bank Jatim langsung memotong biaya PPN dan PPH kepadarekening CV. 3 PUTRI dan melalui SP2D No : 05508/SP2DLS/2018tanggal 4 Mei 2018 dan uang muka diterima oleh CV 3 Putri melaluirekening an.

Dikurangi Nilai Pajak : 25.2280.12F PPN 5.047.745 : PPH Pasal 4 ayat (2) 30.286.472 : Total Pajak3.

PPN + PPH = Rp. 30.286.472,00 danbiasanya uang muka 30 % dibayarkan penuh dulu oleh Bank dankemudian Bank Jatim langsung memotong biaya PPN dan PPH kepadarekening CV. 3 PUTRI dan melalui SP2D No : 05508/SP2DLS/2018tanggal 4 Mei 2018 dan uang muka diterima oleh CV 3 Putri melaluirekening an.

Dikurangi Nilai Pajak : 25.238.727 ; PPN 5.047.745 ; PPH Pasal 4 ayat (2) 30.286.472 ; Total Pajak3S: Kerugian Negara adalah sisa dari uang 247.339.528 ;muka 30 atas nilai kontrak pekerjaanPemeliharaan berkala jalan Sonok Karang tengah dikurangi dengan nilaipajak yang terpotong.

Rp. 11.100.000.12 PPN Rp. 6.132.727.13 PPH Psl.22 Rp. 919.909.Total Anggaran di kuitansi Rp.105.372.636. Penarikan ketiga pada tanggal 17 Oktober 2017 melalui Bank BNI Cabang Tolitoli No rekening 0562603623 atas nama SDN 16 Momunusebesar Rp105.350.250.

Rami)sejumlah Rp. 23.000.000,00.Dengan total sejumlah Rp. 236.879.395,51Selain itu pihak sekolah telah menyetor pajak atas pembelian materialsejumlah Rp. 11.792.375,00 yang terdiri dari PPN sejumlah Rp.9.681.104,00 dan PPh 22 sejumlah Rp. 2.111.271,00.Halaman 18 dari 59 Putusan Perkara Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PT PALg.

Rp. 7.300.000.Besi12 Full x 12 20) Rp. 85.000.Meter26 PPN 25072017 Rp. 3.302.272.27 PPH Psl.22 25072017 Rp. 452.727.Jumlah Rp.126.147.500. Penarikan kedua pada tanggal 22 Agustus 2017 melalui Bank BNICabang Tolitoli No rekening 0562603623 atas nama SDN 16 Momunusebesar Rp105.354.772.

Rp. 11.100.000.12 PPN Rp. 6.132.727.13 PPH Psl.22 Rp. 919.909. Total Anggaran di kuitansiRp.105.372.636. Penarikan ketiga pada tanggal 17 Oktober 2017 melalui Bank BNICabang Tolitoli No rekening 0562603623 atas nama SDN 16 Momunusebesar Rp105.350.250.

Selain itu pihak sekolah telah menyetor pajak atas pembelian materialsejumlah Rp. 11.792.375,00 yang terdiri dari PPN sejumlah Rp.9.681.104,00 dan PPh 22 sejumlah Rp. 2.111.271,00.i.

Asli1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh atasPembayaran pengadaan Alat Kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK danPeralatan Medik 45 % sebesar Rp. 811.565.230, (delapan ratus sebelasjuta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) denganjumlah pembayaran sebesar Rp. 11.066.798, (Sebelas juta enam puluhenam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) tanggal03 November 2010.

RSUDkemudian diajukan ke Dinas DPPKAD untuk pencairan dana; Bahwa setahu saksi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Danamaka telah dilakukan pencairan dana sebanyak tiga tahap, yaitu : Tanggal 20 November 2010 Uang Muka 20% sebesarRp. 649.252.200, PPN Rp. 59.022.927,PPH Rp. 8.853.439,Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 40/Pid.SusTP K/2015/PN PlkTanggal 30 November 2015 Termin 45% sebesarRp.811.565.230, PPN Rp. 73.778.657, PPH Rp. 11.660.798,Tanggal 20 Desember 2015 Termin II sesuai prestasi pekerjaansebesar

Batanghari Karya Mandiri,harga tersebut adalah harga nett yang sudah termasuk discount,pph 10%, frangko dilokasi pekerjaan, biaya instalasi dan biaya ujifungsi. Bahwa harga PT. Demka Sakti, PT. Medika Cahaya Mandiri danPT. Madesa sejahtera Utama sudah termasuk discount, pph 10%,frangko wilayah Jakarta, sedangkan untuk biaya Frangko kelokasipekerjaan, biaya instalasi dan biaya uji fungsi adalahtanggungjawab PT. Biotech farma. Bahwa nilai penjualan alatalat kesehatan dari PT.

Asli1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh atasPembayaran pengadaan Alat Kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OKdan Peralatan Medik 45 % sebesar Rp. 811.565.230, (delapan ratussebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah)dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 11.066.798, (Sebelas juta enampuluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) tanggal03 November 2010.

Asli1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) penyetoran PPh paketpengadaan alat kesehatan untuk rawat Inap, UGD, OK dan PeralatanMedik sebesar Rp. 922.397.550, (Sembilan ratus dua puluh dua juta tigaratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan jumlahpembayaran sebesar Rp. 12.578.148, (dua belas juta lima ratus tujuhpuluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) tanggal Des2010.

Putusan Pidana Khusus Nomor 1/PID.SUSTPK/201 5/PT BTNkemudian berdasarkan SPM Nomor : 0055/LS/SNVTPJSAC35/201 1tanggal 26 April 2011 diterbitkan SP2D Nomor :218079T/020/110tanggal 27 April 2011 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% darinilai kontrak yaitu sebesar Rp.3.159.187.709, (setelah dipotong pajakPPN dan PPH) ditransfer oleh Yati Rohayati,SP, selaku penguji danpembuat SPM,ke rekening PT. Delima Agung UtamaNo.0800010000493 atas nama Hj.

Memetserta adanya pekerjaan yang tidaak sesuai dengan spesifikasi.Berdasarkan SPP tersebut diterbitkan SPM Nomor : 00326/LS/SMPTPJSAC3/2011tanggal 14 Desember 2011 dan selanjutnya diterbitkanSP2D Nomor : 253429T/020/110 tanggal23Desember 2011 untuk uangsebesar Rp.2.121.277.215, (setelah dipotong pajak PPN dan PPH) danditransfer kerekening PT.

(setelahdipotong pajak PPN dan PPH#);2. Pencairan uang untuk pembayaran tahap Il sebesar 62 % kepada PT.Delima Agung Utama dengan berdasarkan SP2D Nomor : 238195T/020/110, tanggal 22 September 2011 sebesar Rp.3.317.147.095. (setelahdipotong pajak PPN dan PPH#);3. Pencairan uang untuk pembayaran tahap Ill sebesar 90 % kepada PT.Delima Agung Utama dengan berdasarkan SP2D Nomor : 244367T/020/110, tanggal 4 Nopember 2011 sebesar Rp.4.182.671.833. (setelahdipotong pajak PPN dan PPH#);4.

(setelah dipotong pajak PPN dan PPH);Menimbang, bahwa Saksi Dedi Mashudi,ST.MT selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) telah menyetujui pembayaran seluruh biayapekerjaan sebesar 100 % sesuai kontrak meskipun pekerjaan pembangunansarana penunjang sodetan Cibinuanguen Kabupaten Lebak TahunAnggaran 2011 yang seharusnya dikerjakan oleh PT.

Bahwa dari 41,485% realisasi pekerjaan yang sudah di terima olehkontraktor pelaksana terdapat potongan PPn dan PPh. Bahwa pada pembayaran termyn ada potongan sebesarRp40.000.000,00 ; Bahwa mengapa belum di lakukan pembayaran/pencairan 100% Saksitidak tahu. Bahwa ada potongan retensi (bukti no. 1.8.6). Bahwa Saksi tidak tahu potongan retensi untuk apa karena sudah dipotong dari Biro Keuangan kantor Bupati.

Bahwa pembayaran prestasi kerja 41,435% di potong PPn dan PPh disetor ke pajak/pemerintah . Bahwa angsuran pengembalian uang muka yang di potong, di setor kerekaning pemerintah. Bahwa retensi masuk ke rekening pemerintah.

Richard Kontraktor terdiri dariPembayaran uang muka sebesar 30% (RP 97.062.600,) dipotong :PPn : Rp8.823.873,00.PPh : Rp1.764.775,00.Uang masuk ke rekening Rp86.473.952,00.Pembayaran prestasi kerja sebesar 41,435% (Rp134.059.628,00)dipotongPPn : Rp7.921.705,00.PPh : Rp1.584.341,00.Angs PUM : Rp40.217.888,00.Retensi : Rp6.702.981,00.Uang masuk ke rekening Rp77.632.712,00.Bahwa total uang yang sudah masuk ke rekening adalah sebesarRp164.106.664,00.Setelah uang masuk ke rekening, kKemudian Saksi lakukan

Sedangkan sisanyasebesar Rp1.400.000,00 Saksi Parulian Silalahi berikan kepada Terdakwatanpa dibuatkan kuitansi;Pada saat pembayaran. prestasi kerja 41,435% atau sebesarRp134.059.628,00 Terdakwa hanya menerima uang sebesarRp77.632.712,00 (sesuai kuitansi) dikarenakan telah dilakukan pemotonganuntuk angsuran uang muka sebesar Rp40.217.888,00, retensi sebesarRp6.702.981,00, PPn sebesar Rp7.921.705,00 dan PPh sebesarRp1.584.341,00.

Sedangkan' sisanya sebesarRp1.400.000,00 Saksi Parulian Silalahi berikan kepada Terdakwa tanpadibuatkan kuitansi;Pada saat pembayaran. prestasi kerja 41,435% atau sebesarRp134.059.628,00 Terdakwa hanya menerima uang sebesarRp77.632.712,00 (sesuai kuitansi) dikarenakan telah dilakukan pemotonganuntuk angsuran uang muka sebesar Rp40.217.888,00 retensi sebesarRp6.702.981,00, PPn sebesar Rp7.921.705,00 dan PPh sebesarRp1.584.341,00.

2010. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor :012/SPTB/III/ 2010. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor : 014/SPTB/III/ 2010. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran: PPN DN (pembelian alat penepungan/ampia) 1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran : PPH

,yang telah disahkan oleh AnKepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos.berserta:1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 04052010nomor : 00015. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor : 019/SPTB/ V / 2010. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor : 021/SPTB/ V/ 2010. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak ( SSP ), NPWP : 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran : PPH

Tipikor/2015/PTBNA42.43.44. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran : PPH (honor yang terkait dengan operasional satuan kerja).1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :716390 O/ 105 / 110, tanggal 0262010, Penggantian uang persediaanuntuk keperluan belanja perjalanan dinas, yang telah disahkan oleh AnKepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos.berserta: 1 (Satu

Tipikor/2015/PTBNA29)30)1 (satu) lembar poto kopi daftar: Lampiran Pembayaran HonorOprasional Satuan Kerja Kegiatan Pengembangan Desa mandiri panganTahun Anggaran 2010 untuk bulan januari s/d februari 2010.1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran: PPH (Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja).1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:715624 O/105/110, tanggal 24032010,

Tipikor/2015/PTBNA41)42)An Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MARDANI,S.Sos.berserta:1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Membayar tanggal 04052010nomor : 00015.1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor : 019 /SPTB/ V / 2010.1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor : 021/SPTB/ V / 2010.1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak ( SSP ), NPWP : 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran : PPH

Tagihan yang seharusnya dibayar menjadi Rp. 66.922.000 dengan rincian:e BM :Rp. 23.595.000,e PPN:Rp. 25.955.000,PPh :Rp. 6.489.000,Denda :Rp. 10.883.000,C. Terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 23.805.000 denganrincian:BM :Rp. 5.441.000,PPN :Rp. 5.985.000,PPh :Rp. 1.496.000,Denda :Rp. 10.883.000,bahwa pada saat tersebut Pemohon Banding menanyakan kepada KasiKepatuhan Internal (Bp.

Setelah dana dengan total Rp.524.400.000, (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)tersebut cair lalu saksi Laurina Moningka menyetor PPn dan PPh yangdibebankan pada proyek dari sejumlah dana tersebut kas negarasejumlah total Rp. 54.823.363, (lima puluh empat juta delapan ratus duapuluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ke Bank PembangunanDaerah Sulteng di Kolonodale, sedangkan anggaran sejumlah Rp.455.554.637, (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluhempat

Jumlah kerugiannegara tersebut didapatkan dengan cara sebagai berikut : selama mengadakan 14 unit mesin katinting dalam proyek tersebutTerdakwa Wirawan Kayadi mengeluarkan anggaran sejumlah Rp.241.123.363 (dua ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh tigatiga ratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut: pembayaran PPn dan PPh ke kasnegara Rp. 54.823.363, anggaran dikeluarkan membeli 114 unitmesin katinting @Rp. 1.500.000, Rp. 171.000.000, anggaran yang dikeluarkan mengangkut114

Setelah dana dengan total Rp.524.400.000, (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)tersebut cair lalu saksi Laurina Moningka menyetor PPn dan PPh yangHal. 21 dari 59 hal. Put.

Jumlah kerugiannegara tersebut didapatkan dengan cara sebagai berikut: selama mengadakan 14 unit mesin katinting dalam proyek tersebutTerdakwa Wirawan Kayadi mengeluarkan anggaran sejumlah Rp.241.123.363 (dua ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh tigatiga ratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut : pembayaran PPn dan PPh ke kasnegara Rp. 54.823.363, anggaran dikeluarkan membeli 114 unitmesin katinting Rp. 171.000.000, anggaran yang dikeluarkan mengangkut114 unit mesin

Setelah anggaran cair lalu saksiLaurina Moningka menyetor PPn dan PPh sejumlah total Rp.54.823.363, (lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tigaratus enam puluh tiga rupiah) ke kas negara, sedangkan sejumlah Rp.Hal. 28 dari 59 hal. Put.

Namun sejak didirikantahun 2000 sampai tanggal surat ini, kegiatan bisnis properti gagaldilaksanakan;= Bahwa karena tidak ada kegiatan maka SPT PPh Badan yangdilaporkan oleh PT Kusuma Mulia untuk tahun pajak 2002 sd 2008,perusahaan tidak ada kegiatan; Bahwa, PT Kusuma Mulia diperiksa oleh KPP Pratama Surakarta berdasarkan Surat PerintahPemeriksaan :PRINT010/WPJ.32/KP.0605/2010 tanggal 28 April 2010 Tahun Pajak 2002;PRINT011/WPJ.32/KP.0605/2010 tanggal 28 April 2010 Tahun Pajak 2003;PRINT012/WPJ.32

Demikian pula dengan perhitungan PPNdalam SKPKB PPN juga tidak wajar karena transaksi kKeuangan bukanmerupakan penyerahan Barang Kena Pajak, namuntransaksikeuangan setoran uang di bank dianggap oleh Pemeriksa sebagaipenyerahan Barang Kena Pajak; Bahwa hasil pemeriksaan pajak yang tidak wajar tersebut diterbitkan SKPKB PPh dan SKPKB PPN serta STP, yang ikhtisarnya (dalam rupiah) sebagaiberikut; Bahwa PT Kusuma Mulia mengajukan keberatan namun olehKanwil DJP Jateng I ditolakseluruhnya; Bahwa PT Kusuma

tertanggal 22Halaman 13 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.SMGNovember 2017 dan diterima oleh Sekretariat KPP Pratama Surakartatanggal 23 November 2017 yang pada intinya menyatakan Juru SitaKPP Pratama Surakarta telah salah melakukan Sita aset, dimana asetpribadi Rudy Indijarto Sugiharto dan Niniek Kusumaningrum berupaTanah SHM Nomor : 00346 Luas lebih kurang 2.798 M2 terletak JalanSlamet Riyadi, Sriwedari, Laweyan, Surakarta; disita sebagaipelaksanaan penagihan tunggakantunggakan pajak (PPh

Butir V no. 7 karena tidak memenuhi syarat formal obyek lelang dimana obyek lelang adalah aset pribadi Penggugat yangtidak ada kaitannya dan terpisah dengan pelaksanaan penagihantunggakantunggakan pajak (PPh & PPN) tahun 2002 sd 2008 atasHalaman 14 dari 81 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.SMGnama PT.

badan adalah suatu badan usaha yang mempunyai karyawanmaka akan dihitung dan dipotong gajinya yang selanjutnya disetordengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 juga sampai terkait denganadanya ketentuan Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 31dariketentuan pajak dalam PPh; aeee Bahwa ada perbedaan kriteria antara PPh pribadi dengan PPh badan, yaitu terkait dengan tata cara pelaporan dan tarifnya berbeda.