Ditemukan 23205 data
38 — 9
Pengeluaran (BKP) tanggal 11Oktober 2012, SPM No. 932/551/5.1.03.01.100/2012 tanggal 11 Oktober 2012,SPP 1, 2, 3, copy cek BG, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) No.600/55 1/BAP/DPUP/WK/2012 tertanggal 27 Maret 2012, Berita Acara SerahTerima Pekerjaan No. 600/550/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 28 Maret 2012,Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600/550/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 9Oktober 2012, Berita Acara Pembayaran No. 600/550/BAP/DPU/WK/2012tertanggal 11 Oktober 2012, Surat Setoran Pajak PPn dan PPh
1053/5.1.03.01.100/2012 tanggal 02 Juli 2012, SPP 1, 2, 3, copy cek BG,Berita Acara Pemeriksaan No. 600/1053/BAP/DPUPWK/2012 tertanggal 28November 2012, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 600/1053/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 29 November 2012, Berita Acara Prestasi PekerjaanHalaman 19 dari 415 Putusan Nomor 14/Pid.TPK/2014/PN TjkNo. 610/1053/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 18 Desember 2012, Berita AcaraPembayaran No. 600/1053/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 20 Desember 2012,Surat Setoran Pajak PPn dan PPh
PANTAI CERMIN INDAH sebesarRp.19.950.000, yang terdiri dari: Kontrak, SP2D No : 0934/01534/Wk/2012tanggal 09 Juli 2012, Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 2 Juli 2012, SPMNo. 932/134/5.1.03.01.100/2012 tanggal 02 Juli 2012, SPP 1, 2, 3, copy cek BG,Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tahap keI (PHO) No. 600/01 1/PHO/DPUPWK/2012 tertanggal 24 April 2012, Surat Setoran Pajak PPn dan PPh,Surat Kuasa Pengambilan Cek;137 Dokumen Pembayaran atas Pekerjaan Rehab Gerbang dan Pagar IslamiCenter kontrak
Halaman 23 dari 415 Putusan Nomor 14/Pid.TPK/2014/PN TjkBerita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tahap keI (PHO) No. 600/08/PHO/DPUPWK/2012 tertanggal 23 April 2012, Berita Acara Serah Terima PekerjaanI (PHO) No. 600/138/BASTP/DPUWK/2012 tertanggal 23 April 2012, BeritaAcara Prestasi Pekerjaan No. 610/138/BAPP/DPU/WK/2012 tertanggal 29 Juni2012, Berita Acara Pembayaran No. 600/138/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 02Juli 2012, Sertifikat Bulanan (MC), Foto Dokumen Pekerjaan, Surat SetoranPajak PPn dan PPh
13 Desember 2012, SPP 1, 2, 3, copycek BG, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tahap keI (PHO) No.600/08 1/PHO/DPUPWK/2012 tertanggal 27 November 2012, Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan I (PHO) No. 600/910/BASTP/DPUWK/2012tertanggal 27 November 2012, Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 610/910/BAPP/DPU/WK/2012 tertanggal 26 Juni 2012, Berita Acara Pembayaran No.600/910/BAP/DPU/WK/2012 tertanggal 10 Desember 2012, Sertifikat Bulanan(MC), Foto Dokumen Pekerjaan, Surat Setoran Pajak PPn dan PPh
12 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEP1832/KPU.01/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang penolakan keberatanPemohon Banding atas dari SPKPBM Nomor S035034/NOTUL/KPUTP/BD.02/2008tanggal 19 November 2008 yang menetapkan tarif atas barang yang Pemohon Bandingimpor dengan PIB Nomor 373145 tanggal 07 November 2008 yang diberitahukan:Nama Barang : Feather Meal/bahan baku pakan ternak;Negara Asal : AustraliaKlasifikasi : 2301.10.1000 (BM 0%);Ditetapkan pada pos tarif : 0505.90.90.00 (BM 5%);Bahwa hal tersebut mengakibatkan timbul hutang BM dan PPh
22 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melalui surattertanggal 4 Februari 2010 No. 002/PPH/HRD/II/10, terhitung sejak tanggal 4Februari 2010 Tergugat Konvensi memberhentikan Pekerja I.;2.3.3.
No. 579 K/Pdt.Sus/201116tertanggal 1 Februari 2010 No. 001/PPH/HRD/II/10, terhitung sejak tanggal 1Februari 2010 Tergugat Konvensi memberhentikan Pekerja Wahyudi.;3 Tergugat Konvensi tetap dengan pendiriannya untuk memberhentikan PekerjaWahyudi tanpa kompensasi apapun dan tidak bersedia mempekerjakan Pekerja Wahyudikembali bekerja di Tergugat Konvensi.;4.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukanoleh Penggugat Rekonvensi adalah sah:1 Pekerja Sumiyarto, sesuai surat tertanggal 4 Februari 2010 No. 002/PPH/HRD/II/10, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2010;2 Pekerja Wahyudi, sesuai surat tertanggal 1 Februari 2010 No. 001/PPH/HRD/II/10, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2010 ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensimenuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
2007, kKemudian Terbanding melakukan koreksikoreksi positif,sebagai berikut:Laba bersih tahun 2007 menurut Pemohon Banding Rp (1.245.986.639,00)Koreksi Positif :Peredaran Usaha Rp 974.142.089,00Harga Pokok Penjualan : Biaya Penyusutan Rp 135.483.478,00 Biaya Air Minum Rp 12.600.000,00Penghasilan di luar usaha: Pendapatan Lainlain Rp 968.162.280,00Biaya Usaha :* Biaya penyusutan Rp =11.982.346,00 Biaya makan minum karyawan Rp 15.921.700,00 Biaya retribusi Rp 4.440.000,00 Biaya PBB Rp 3.677.800,00 PPH
Karenapengadaan air minum tersebut benarbenar digunakan untuk kenikmatanHalaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 605 /B/PK/PJK/2014seluruh karyawan, dinyatakan bahwa pengadaan makanan dan minuman untukkaryawan secara bersamasama dilingkungan kerja dapat dikurangkan untukmenghitung PPh yangterutang (berdasarkan Pasal 9 ayat (1) hurufe, jo KMKNo.4661/KMK04/2000);b) Koreksi Positif Penyusutan Mesin Rp 136.483.479,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju alas koreksi tersebut, karena PemohonBanding tidak
Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 TentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan :Pasal 4 ayat (1)Yang menjadi objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahankemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baikyang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapatdipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajakyang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapunPenjelasan
nyatanyata adanya faktafakta sebagaiberikut :a. bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap data penjualan berupakontrak penjualan diperoleh kesimpulan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kurang melaporkanPeredaran Usahanya, yaitu. berupa CMT lokal sebesarRp974.142.088,00;b. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)menghitung Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) berdasarkan buku besar penjualan danfaktur penjualan, arus piutang, bukti potong PPh
80 — 38
pencairan danameliputi:Halaman 10 dari 47, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PT GTO.e Berita Acara Pemeriksaan Barang;e Berita Acara Penerimaan Barang;e Daftar distribusi kKesekolahsekolah;e NPWP Perusahaan;e Fotocopy Rekening Perusahaan;Bahwa lampiran dalam dokumen tagihan antar lain:e Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga;e SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendaharadan PPTK;e SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh PenggunaAnggaran;e PPn, PPh
Sabira Inti Persada) (setelah dipotong pajak PPh 22). 2. Jumlah pembayaran Riil oleh CV. Sabira Inti Persada Rp. 743.359.500,00.kepada PT. Kusuma Megah Jaya Sakti 3. Jumlah (1 2) Rp. 84.867.900,00. Halaman 14 dari 47, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PT GTO. 4. Terdapat barang (hadware) yang rusak dan tidak berfungi Rp. 100.350.000,00 5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 +4) Rp. 185.217.900,00.
pencairan danameliputi:e Berita Acara Pemeriksaan Barange Berita Acara Penerimaan Barang;e Daftar distribusi kesekolahsekolah;e NPWP Perusahaan;e Fotocopy Rekening Perusahaan;Bahwa lampiran dalam dokumen tagihan antar lain:Halaman 24 dari 47, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PT GTO.e Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga;e SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendaharadan PPTK;e SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh PenggunaAnggaran;e PPn, PPh
Sabira Inti Persada) (setelah dipotong pajak PPh 22). 2. Jumlah pembayaran Riil oleh CV. Sabira Inti Persada Rp. 743.359.500,00.kepada PT. Kusuma Megah Jaya Sakti Jumlah (1 2 ) Rp. 84.867.900,00.Terdapat barang (hadware) yang rusak dan tidak berfungi Rp. 100.350.000,00.Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 +4) Rp. 185.217.900,00.
1629 — 1062 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, walaupun Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pasal tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum memperkaya ... [Selengkapnya]
Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara;5).
Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara;.
Bukti atas penyetoran PPn/PPh ke kas Negara;Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor O06 Tahun 2010 tentangPedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) KabupatenLabuhanbatu Utara dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20Hal. 53 dari 135 hal. Put.
60 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnyaPPN yang kurang/(lebih) dibayar 26.589.967 94.193.070 67.603.103PPN yang telah disetor 26.589.967 26.589.967 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 67.603.103 67.603.103Sanksi administrasi:Kenaikan Ps. 13 (2) KUP 32.449.490 32.449.490Jumlah sanksi administrasi 32.449.490 32.449.490Jumlah PPN yang masih harus dibayar 100.052.593 100.052.593 Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif sebesar Rp 676.031.036berdasarkan ekualisasi antara peredaran usaha di SPT Tahunan PPh
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalahkoreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp456.699.251,00 berdasarkan hasilequaliasi omzet PPh Badan dengan DPP PPN.4.
Bahwa terdapat penerimaan uang masuk dari konsumen ataspenyerahan jasa Freight forwarding dan dicatat pada GL akun nomor4435000 s.d. 4497000 yang dilaporkan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) pada SPT Tahunan PPh Badan2007 sebagai peredaran usaha, namun Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak memungut PPN sehinggadilakukan koreksi.Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), penerimaan yang diterima dan dicatat sebagai penghasilantersebut
78 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masa Pajak Mei 2009 No.00062/ 207/09/092/10 tertanggal 6 Desember 2010.Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangaUndang No. 16 Tahun 2009 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa Pasal 35 dan Pasal 36 UndangUndang No. 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Latar belakang penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP 1178/WPJ.19/BD.05/2011 tertanggal 30 November 2011Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPhBadan (SPT PPh
SPT PPh Badantersebut diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Wajib Pajak BesarDua ("KPP LTO II") pada tanggal 21 Desember 2009;Bahwa atas SPT PPh Badan lebih bayar tersebut, KPP PMA H menerbitkan.Surat Perintah pemeriksaan Pajak ("SP3") Nomor:PRIN069/WPJ.19/KP.0205/2010 tanggal 3 Mei 2010 dengan tujuanpemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun pajak2008 (untuk semua jenis pajak);Bahwa sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, KPP LTO II menerbitkan suratketetapan atas
43 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan Materialbahwa dari hasil pemeriksaan pajak tahun 2002, menurut Terbandingkoreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Tahun Pajak2002 dilakukan berdasarkan koreksi nota rektur dan ekuilisasi antara SPTPPN dengan laporan keuangan (SPPT PPh Badan);bahwa atas koreksi positif tersebut diterbitkan SKPKB sebagai berikut : Keterangan Menurut Menurut KoreksiPemohon Terbanding (Rupiah)Banding (Rupiah)(Rupiah)Dasar Pengenaan PajakI.
Penyerahan yang dipungut PPN 25.940.245.591 Berdasarkan hasil ekualisasiPPN dan PPh Badan Hal 3 dari 16 hal. No. Put. 106/B/PK/PJK/2006 1.2 Retur Penjualan 3.673.268.865 Nota retur tidak memenuhisyarat formal dokumen notareturPPN Keluaran :I.3 Total Pajak Keluaran 2.594.024.5591.4 PPN atas retur penjualan 367.327.187Total 2.961.351.746 PPN Masukan :Dibayar dengan NPWP sendiri :ll.1 PPN impor 45.076.500 Bukti pungutan pajak atasimpor dan PIB atas namaperusahaan lain (PT.
134 — 46
, maka seharusnya tidakmenanggung biaya Royalti;Tidak ada bukti keberadaan atau eksistensi dari pembayaran Royalti tersebut;bahwa Pemohon Banding didalam surat banding a quo, surat penjelasan tertulis danpenjelasan dalam persidangan menyatakan:Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang PPN, Royalti yang dibayarkansudah sesuai dengan definisi Royalti;Menjelaskan eksistensi, manfaat dan kewajaran dari pembayaran Royalti atasTechnical Assistance Fee;Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang PPh
119 — 22
pendukunglainnya, disimpulkan bahwa Pembebanan Bea Masuk, jenis barang PolyesterStaple Fiber 1.4Dx38MM Raw White SemiDull Top Grade, Negara asalSupplier China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIBNomor: 137129 tanggal 16 april 2011 pembebanan tarif Bea Masuk AntiDumping sebesar 11,94%.bahwa PIB Nomor: 137129 tanggal 16 april 2011, jenis barang PolyesterstapleFiber 1.4Dx383MM Raw White SemiDull Top Grade, Negara AsaChina, Klasifikasi 5503.20.00.00 dengan pembebanan tarif Bea Masuk: 5%,PPN 10%, PPh
HENDRADI IMAM SANTOSO, SH.
Terdakwa:
SRIYONO BIN MISIRAN
101 — 11
Kepala Desa;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Juli 2017 tentang penerimaan dari bendahara desa kranggan sebesar Rp 16.692.500 (enam belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk Dana PPh PPN Aspal Hotmix dibawa Bpk. Kepala Desa Kranggan;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Juli 2017 tentang penerimaan dari bendahara desa kranggan sebesar Rp 5.000.000 (lima jutarupiah) untuk Dana PPh dan PPN Aspal Hotmix di bawa Bpk.
Kepala desa;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20 Juli 2017 tentang penerimaan dari bendahara desa kranggan sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Dana PPN PPh Aspal Hotmix di bawa Bpk. Kepala desa;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Juli 2017 tentang penerimaan dari bendahara desa kranggan sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Dana aspal Hotmix di bawa Bpk.
56 — 20
Nilai Kontrak/Realisasi pembayaran kontrak sebesarRp.97.540.000, ; Potongan paja :@ PPN ......... cece eeeere eee eeeeeeeee RD. 8.867.273,e PPh bee cee cee cee cae cea eaeeeeeaeaeeees Rp. 1.330.091,Rp. 10.197.364,.
Nilai Kontrak/Realisasi pembayaran kontrak sebesarRp.97.540.000, ; Potongan pajak : PPN ....... cc cee eeeeeeeee eet eeeeeeeee RD. 8.867.273,e PPh bee cee cee cee cae cea eaeeeeeaeaeeees Rp. 1.330.091,Rp. 10.197.364,.
eto,"e PPh bee cee cee eee eee eee eeeeeneaeeeeees Rp. 1.330.091, Rp. 10.197.364,.
Nilai Kontrak/Realisasi pembayaran kontrak sebesarRp.97.540.000, ; Potongan paja : PPN sswsccesssammsn memes RD: Ox867.273,e PPh oT Ten er Rp. 1.330.091, Rp. 10.197.364,.
Dika Pratama ; 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran ; 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tetap Anggaran Belanja No.472/SPP/Pembangunan/2004 tanggal 24 Desember 2004 ; 1 (Satu) lembar Surat Pemotongan PPn PPH beserta lampirannya No. 473/Dinkes/2004 tanggal 23 Desember 2004 ; 1 satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengadaan Puskesmas Keliling LautDinas Kesehatan Kab.
92 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 4200/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan KembaliKedua dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi atas DasarPengenaan Pajak sebesar Rp 53.077.536.886,00 dalam penghitunganSKPKB PPh Final Pasal 4 (2) Nomor 00127/240/12/073/14 tanggal 22 Juli2014 Masa Pajak Januari 2012, dalam Keputusan
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
satu bundel) (asli).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/3132/LS/BL/2009,Nomor SPM : 931/208/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 02/10/2009, SKPD :1.0.3.0.1 (Satu bundel) (asli).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4365/LS/BL/2009,Nomor SPM : 931/388/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 03/12/2009, SKPD :1.0.3.0.1 (Satu bundel) (asli).Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Uang Muka KegiatanPembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal21 Agustus 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh
Tanggal 21 Agustus 2009.Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Angsuran I, Il, dan IllKegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan KobaTanggal 18 September 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPhPembayaran Angsuran I, Il, dan Ill Kegiatan Pembangunan TempatPembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 18 September 2009.Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termin IV KegiatanPembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal24 Desember 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh
Final Pasal 4Ayat 2 Pembayaran Termin IV Kegiatan Pembangunan TempatPembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 24 Desember 2009.Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termin V KegiatanPembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal30 Desember 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final DalamHal. 33 dari 46 hal.
Satu bundel) (asli).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/3132/LS/BL/2009,Nomor SPM : 931/208/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 02/10/2009, SKPD :1.0.3.0.1 (Satu bundel) (asli).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4365/LS/BL/2009,Nomor SPM : 931/388/DPU/LS/BL/2009 Tanggal 03/12/2009, SKPD :1.0.3.0.1 (Satu bundel) (asli).Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Uang Muka KegiatanPembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal21 Agustus 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh
Final Pasal 4Ayat 2 Pembayaran Termin IV Kegiatan Pembangunan TempatPembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 24 Desember 2009.Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termin V KegiatanPembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal30 Desember 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final DalamNegeri Pembayaran Termin V Kegiatan Pembangunan TempatPembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 30 Desember 2009.Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No.
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERTAMINAPPh Badan atas Proyek PemerintahLNG (Satu Kesatuan Bisnis Pertamina dan Kontraktor PSC) @ Pertamina @ anak Perusahaan (AP)" 7 fe ba rt EAA Seton a 7 aa pie Ree sPELAPORAN KEUANGAN FE ix EeNeraca dan Laporan Laba Rugi Operasl Sendiri NeracadanLaporanLabaRugiOperasi Neracadan Laporan Laba Rugi (PenjualanSendiri AP dan Pengolahan LNG) tidak tercermin dan: tidak dikonsolidasi dalam perhitunganPALJAK BADAN laporan keuangan PertaminaEAJAK BADAN UU PPh
No.7/1983 diubah terakhir UU ne 2UU No.8/1971 tentang Perusahaan pet blame marysPertambangan Minyak dan Gas Bumi Pengenaan PPh Progressive dan 28% PAIAK BADAN htKewajiban seloran Bagian Pemerintah dan Pajak baal ; : Tidak ada Obyek PPh Badan atas laba,polek Lain: ae aa tahun 2009, sejak 2010 menjadi26% dari seiuruh laba didistribusikan kepadaae Laba bersih usaha Sendiri, Penerimaan Laba bersin aie dan Gas Producer (Chevron,bonus Retensi Total, Vico)a oo ee ae a a a KarekteristikKHUSUS pada Proyek
LNG, tinjauan PPh badan: FR BsssKaR TAR) Preyer LNG malik Pemerintan dan Kontraktor b.
PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah 6. Penghasilan dan Biaya Pengolahan tidak dibukukan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No. 36/2008 semua Kontrak penjualan dan pengolahan ataa nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi PertaminaPembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
81 — 24
bulanJanuari 2009.1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP :00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulanFebruari 2009.1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP :00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulanMaret 20091 (satu) rangkap blanko surat setoran pajak ( SPP ) kosong.1 (satu) rangkap surat pemberitahuan( SPT ) masa PPh
pasal 21dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaPts.No:23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 14dari34 Halaman132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.Komite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.1 (satu) rangkap surat pemberitahuan(SPT ) masa PPh pasal 21dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10Maret 2009 untuk masa pajak
bulan Januari 2009.1 (satu) rangkap surat pemberitahuan(SPT ) masa PPh pasal 21dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10Maret 2009 untuk masa pajak bulan Februari 2009.1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang No.Rek : 0157125090 atas nama Komite pembangunan USB SMPN 2Nggaha Ori Angu Km.47 Kahiri periode tanggal 21 Oktober 2008s/d 21 Oktober 2008.1 ( satu ) lembar print out rekening bank BNI cabang kupang
satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP :00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulanFebruari 2009.129.1 ( satu ) rangkap surat setoran pajak ( SSP ) nomor NPWP :00.493.627.4.077.000 atas nama Komite Pembangunan USB SMPN2 Nggaha Ori Angu tanggal 07 Maret 2009 untuk masa pajak bulanMaret 2009130.1 ( satu ) rangkap blanko surat setoran pajak (SPP) kosong.131.1 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT) masa PPh
pasal 21dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10Maret 2009 untuk masa pajak bulan Desember 2008.132.1 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT) masa PPh pasal 21dan atau pasal 26 nomor NPWP : 00.493.627.4.077.000 atas namaKomite Pembangunan USB SMPN 2 Nggaha Ori Angu tanggal 10Maret 2009 untuk masa pajak bulan Januari 2009.133.1 ( satu ) rangkap surat pemberitahuan ( SPT ) masa PPh pasal 21dan atau pasal 26 nomor NPWP
PT CAHAYA SAMUDRA SHIPYARD
Tergugat:
PT PERSADA LINES
159 — 530
Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telahmenandatangani Statement Invoice yang menerangkan total jumlah tagihanatau hutang Tergugat kepada Penggugat per tanggal 03 Oktober 2019 adalahsebesar Rp. 1.093.570.818, (Satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratustujuh puluh ribu delapan ratus delapan belas Rupiah), dengan perincian : Tagihan Pekerjaan Perbaikan TongkangPERSADA 2507 sebesar Rp. 78.500.000,setelah dikurangi PPh (Pajak Penghasilan) ..........
Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugattelah menandatangani Statement Invoice yang menerangkan totaljJumlah tagihan atau hutang Tergugat kepada Penggugat per tanggal 03Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 1.093.570.818, (satu milyarsembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratusdelapan belas rupiah), dengan perincian:Tagihan Pekerjaan Perbaikan Tongkang PERSADA 2507 sebesarRp. 78.600.000, setelah dikurangi Pph (Pajak Penghasilan) Rp.55.010.818, Tagihan Pekerjaan Perbaikan
Tongkang PERSADA 2502 sebesarRp 500.000,000Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2020/PN Btm Tagihan Proforma Invoice untuk Tongkang PERSADA IV Rp.538.560.000, Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin B, terkait denganTagihan Perbaikan PERSADA = 2502 TERGUGAT telahmembayarkannya kepada PENGGUGAT sehingga hanya bersisatagihan sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sedangkanuntuk Tagihan Perbaikan Tongkang PERSADA 2507 masih bersisa Rp.78.500.000, setelah dikurangi PPh
PersadaLines, jumlah keseluruhan Rp. 23.489.182, ( dua puluh delapan juta empatratus delapan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah ) untuksetoran PPh Psl 23, diberi tanda T4; Invoice PT. Cahaya Samudra Shipyard Nomor : In1609.1624 pekerjaanPersada 2507 sejumlah Rp. 437.600, ( empat ratus tiga puluh tujuh ribuenam ratus rupiah ); Invoice PT. Cahaya Samudra Shipyard Nomor : In1610.1632 pekerjaanPersada 2507 sejumlah Rp. 110.000, ( seratus sepulu ribu rupiah ); Invoice PT.
Foto copy bukti Pemotongan PPh Psl 23 #,Nomor001/PPH23/PERSDALINES/XII/16 nama Wajib Pajak PT. Cahaya SamudraSyipyard Nomor NPWP : 02 048 189 1217000, alamat JI.R.E. MartadinataSekupang Batam, diberi tanda T5;6. Foto copy Statement Invoice per tanggal 26 Mei 2017 sebesarRp55.010.818, lima puluh lima juta sepuluh ribu delapan ratus delapanbelas rupiah), diberi tanda T6;7.
54 — 31
Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor63/100.1/681710/SPTIJBLS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yangdalam uraiannya disebutkan membayar LS Termin 95% Belanja ModalPembangunan Gedung Kantor Volume 400 m2 dengan rincian jumlahRp 842.461.750, (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratusenam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), PajakPertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 76.587.432, (tujuh puluh enamjuta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh duarupiah) dan Pajak Penghasilan (PPh
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor66/100.1/681710/SPTJBLS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yangdalam uraiannya disebutkan membayar LS Retensi 5% Belanja ModalPembangunan Gedung Kantor Volume 400 m2 dengan rincian Rp57.735.141, (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribuseratus empat puluh satu rupiah) setelah dipotong Pajak PertambahanNilai (PPN) sebesar Rp 5.891.341, (lima juta delapan ratus sembilanpuluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan PajakPenghasilan (PPh
Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor63/100.1/681710/SPTJBLS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yangdalam uraiannya disebutkan membayar LS Termin 95% Belanja ModalPembangunan Gedung Kantor Volume 400 m2 dengan rincian jumlahRp 842.461.750, (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratusenam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), PajakPertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 76.587.432, (tujuh puluh enamjuta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh duarupiah) dan Pajak Penghasilan (PPh
Kasih Karunia dengan Nomor rekening :00901.13.0005543 pada Bank NTT Cabang Waikabubak :e Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor :66/100.1/681710/SPTJBLS/2012 tanggal 13 Desember 2012yang dalam uraiannya disebutkan membayar LS Retensi 5%Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Volume 400 m2dengan rincian jumlah Rp 64.804.750,00 (enam puluh empatjuta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 5.891.341,00 danPajak Penghasilan (PPh)
54 — 23
Membayar makan, minum serta snack sebesar Rp 165.075.210, dari Pagusebesar Rp 187.160.000, setelah dipotong PPH sebesar Rp 22.084.880.,.6.
Jumlah total dana kegiatan Diklat PIM IVyang telah di serap setelah dipotong pajak(PPH) berdasarkan ke3 lembar SP2D sebesar Rp 656.573.350, .b. Total dana yang saksi bayarkan sebesar Rp 601.972.500,.c.
ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANILSH.
ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI,SH.
ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, RoziSyahrial dan Yulia Ernawati,128Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJKeuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangkaObservasi tersebutsebesar Rp. 7.235.000, (setelah dipotong pajak PPh), yangdibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANISH.