Ditemukan 122496 data
22 — 3
Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikapingberwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) KompilasiHukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukan permohonan itsbatnikah italah suami atau ister, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yangberkepentingan dengan perkawinan itu, dengan demikian Pemohon danPemohon II dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini(persona
Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 KompilasiHukum Islam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwapernikahan yang bisa diisbatkan adalah pernikahan yang sah dan ukurankeabsahan suatu permikahan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
6 — 1
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
hubungan badan layaknya suami isteri; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2020/PA.TngMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
17 — 3
Putusan Nomor 1015/Pat.G/2017/PA.PdgMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek danmengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohondimuka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang akan ditegaskan
nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talakperkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dantempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu sebagaimana yang akan ditegaskan
51 — 23
Dalam Putusan MA No. 3164K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Pemohon,karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebaniwajib membuktikan dalil permohonannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidangperkawinan, dan berdasarkan Surat Permohonan Pemohon; Termohonbertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxx
Islam telah membuka kemungkinan perceraianwalapun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yangsangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidakterjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda NabiMuhammad saw :Md! lla all GJ USI ZaatiArtinya :Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.TmlPerbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalag (perceraian).
12 — 12
Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2017/PA BlkMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Bukull Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumumandimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatankeberatan dari pihakpihak lainhingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara inidilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon
Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakanurusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atasdasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwakewenangan
64 — 23
Bahwa dalam hubungan suami istri Tergugat selalu menggunakan obatkuat sehingga Penggugat tidak mampu melayani nya sebatas normalmanusiaDalam UUP No tahun 1974 pasal 34 ayat dijelaskan suami wajibmelindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya, ditegaskan lagi kewajibanHal. 4 dari 18 Put. No. 206/Pdt.G/2018/PA.Bkysuami dalam komplikasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 diatur bahwa sesuaidengan penghasilannya suami menanggung :a.
Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan keduabelah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan sarandan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali denganTergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap padapendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tanggaadalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istrisebagaimana ditegaskan
96 — 28
Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata,sebagai berikut:Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetapberada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tuatersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskandengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anakbelum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih
perwalian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka MajelisHakim menilai, meskipun penerapan asas kehatihatian mutlak diberlakukandalam kegiatan perbankan atau kegiatan pada institusi lain, namunpemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengankerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undangundang.Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orang tua untukmengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat,instansi, atau pejabat harus ditegaskan
16 — 6
No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgtaterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
20 — 12
1984tanggal 17 Oktober 1985 dan Nomor : 4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988;Bahwa tentang keterangan tidak memberi nafkahnya Terbanding kepadaPembanding yang hal ini dibantah Terbanding, harus dikesampingkan dan tidak perludipertimbangkan sebab hal tersebut tidak termasuk dalil gugatan, tapi hanya sebatasketerangan saksi Win Styowati, BA yang mendengar cerita Pembanding dan karenaketerangan saksi ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 BWmaka tidak termasuk alat bukti sebagaimana ditegaskan
dalam beberapaYurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas;Bahwa Islam mengajarkan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yangkokoh kuat (mietsagon gholidhon) sebagaimana ditegaskan dalam Surat AnNisaayat 21 dan hanya bisa diputuskan dengan alasan yang kuat pula, suami tidakboleh menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa alasan yang kuat, sebaliknya istrijuga tidak boleh meminta cerai tanpa alasan kuat yang dibenarkan Syarasebagaimana tercermin dalam hadits :dial and lgule elpre yutsle ab ood 3
18 — 4
No 0185/Pdt.G/2018/PA.Sgta Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu) bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami
16 — 3
Bahwa Hak terkait dengan Hak HADHANAH, yang harus diberikan olehMantan suami dalam hal ini PEMOHON kepada mantanIstri selakuTERMOHON,telah ditegaskan dalam ditegaskan oleh sabdaRasGlullahShallallahu alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari Amr binSyu'aib dengan menukil dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ada seorangwanita yang men~adu kepada RasOlullah Shallallahu'alaihi wa sallam;Artinya:Wahai RasOlullah!
13 — 9
., sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanyamotif persepakatan cerai yang tidak dianut
dinyatakan bahwa rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh kepada Pemohon ketika di nasehati Termohon selaluHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 0136/Pdt.G/2021/PA.Bbumembantah, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
54 — 4
orangtuanya diPontianak ;e Bahwa, selama berpisah Tergugat juga tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat ;e Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namuntidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat,dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaiberikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus adacukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, danPengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salahsatu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerusantara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk
22 — 16
mereka juga tidak mengetahuikeberadaan Tergugat ; Bahwa, Pengadilan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agarbersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Hal 10 dari 15 Put.
5 — 3
Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang /tsbat nikahtetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untuk perkawinan yangdilakukan sebelum tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, padaasasnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunyaHalaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0723/Pdt.P/2018/PA.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
7 — 5
Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;halaman
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
6 — 4
Penjelasan yang sama juga ditegaskan olehUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
8 — 4
Hal mana telah pula bersesuaiandengan kesaksian kedua orang saksi Pemohon di persidangan ; Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak keberatan untukbercerai dari Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisihan
9 — 5
Termohon agar maukembali lagi, namun Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon ; Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan agar rukun kembaii,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak saturaji terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
20 — 2
diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telahdiubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama LubukSikaping berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan perkaraitsbat nikah;Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 82/Pat.P/2019/PA.LbsMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan
Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon Il telah