Ditemukan 90985 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan keuasaan kerasaan keadaan
Penelusuran terkait : Harta kekayaan Hak kekayaan intelektuan Hak kekayaan intelektual Harta kekayaan bersama Hak atas kekayaan intelektual
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2265 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 21 Maret 2018 — Drs. H. ISWAN
98 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Nota Dinas Kepala Bagian Kekayaan Nomor 030/131/KynCtanggal 17 Juli 2008 perihal Koordinasi Pengadaan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum KotaSingkawang, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah PemerintahKota Singkawang Plt.
    Asisten Keuangandan Kekayaan;SPPT PBB Tahun 2008 beserta Surat Tanda Terima Setoran(STTS) dengan wajib pajak bernama DARMAWAN HALIM untukluas tanah 14.200 m?
    No. 2265 K/Pid.Sus/20177) Nota Dinas Kepala Bagian Kekayaan Nomor 030/131/KynCtanggal 17 Juli 2008 perihal Koordinasi Pengadaan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum KotaSingkawang, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah PemerintahKota Singkawang Plt.
    Asisten Keuangandan Kekayaan;36)SPPT PBB Tahun 2008 beserta Surat Tanda Terima Setoran(STTS) dengan wajib pajak bernama DARMAWAN HALIM untukluas tanah 14.200 m?
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Perdata
Register : 12-10-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdl
Tanggal 21 Nopember 2016 — -P:Koperasi Sahabat Mitra Sejati Cabang Panyabungan -T:Nurjalila
142 — 69
  • Bahwa tidak benar Penggugat telan melaksanakan lelang HakTanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang Sidempuan, akan tetapi yang benar adalah Penggugat hanyamemberikan Peringatan agar Tergugat segera dapat menyelesaikankewajibannya.8. Bahwa berdasarkan pasal 11 angka (10) dan (11) dari PerjanjianPembiayaan No.
    Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan olehPelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danlelang (KPKNL) Kisaran........ dan seterusnyab. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor PelayananKekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Padang Sidempuan ataspermintaan......... dan seterusnya.c.
    Akibat hukum yang timbul dari karena lelang yang akandan/atau. telah dilakukan oleh Pelaku~ Usaha melaluiperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang(KPKNL) Padang Sidempuan... ..... dan seterusnya.8. Menghukum Pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akandan/atau telah dilakukan secara lelang Eksekusi Hak Tanggungandi muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaranbeseeeeeeeees dan seterusnya9.
    Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan:Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya maka sebelumlelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggiloleh Ketua PengadilanNegeri untuk mencari jalan keluarnya.Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi JaminanKonsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan
    Negara dan Lelang/ KPKNL Padangsidimpuan)untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padangsidimpuan);Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakanatas Penetapan/ Fiat KetuaPengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/ 258 RBg, sehinggaTIDAK SAH.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 16-01-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 160 / Pdt / 2019 / PT DPS
Drs. MADE SUMITRA CHANDRA JAYA, M.Hum, melawan 1. DR. I KETUT KARLOTA,
51 — 283
  • Pasal 6 ayat(1) berbunyi Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh OrangIndonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, palingsedikit senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
    ,M.Hum(bukti P19) yang pada pokoknya menyatakan Salah satu unsur yangharus dipenuhi sebagai pendiri yayasan yaitu adanya tindakan untukmemisahkan sebagian harta kekayaan sebagai kekayaan awal yayasan.Oleh karena dr. Ketut Karlota, Nyoman Satia Negara, Ida Bagus ErwinRanawijaya, dan dr.
    Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun2008 tentang Pelaksanaan Undangundang tentang Yayasanmenjelaskan bahwa jumlah kekayaan awal Yayasan yang berasal daripemisahan harta kekayaan sebagaimana dimaksud harus disertai suratpenyertaan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yangdipisahkan tersebut dan bukti yang merupakan bagian dari dokumenkKeuangan yayasan Bahwa fakta persidangan terungkap ParaTerbanding/Para Tergugat tidak pernah menyetorkan modal uang tunaisebagai kekayaan awal yayasan
    yang dipisahkan dari kekayaan pendiri.Sedangkan DR.
    Nyoman Gede Narendraadalah pendiri Yayasan yang sah karena masingmasing telah menyetormodal uang tunai untuk kekayaan awal Yayasan dan tidakdisertakan/dilibatkan dalam membentuk organ Yayasan Dwijendra.2.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 22-01-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 26 Februari 2018 — Penggugat:
Ahmad Machrus Zen
Tergugat:
1.Hj Suryani
2.Perseroan Terbatas Bank Bukopin Cab, Dps
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR (BPN)
21 — 11
  • Penggugat:
    Ahmad Machrus Zen
    Tergugat:
    1.Hj Suryani
    2.Perseroan Terbatas Bank Bukopin Cab, Dps
    3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
    5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR (BPN)
    Haryono Kav 5051 Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018 yangdiberikan oleh TACUK PURWONO selaku Pimpinan PT Bank Bukopin,Tbk Cabang Denpasar sebagai Pemberi Kuasa, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 265/Daf/2018tanggal 1 Februari 2018 ; Tergugat Ill tidak datang menghadap di persidangan, meskipunsebelumnya hadir di persidangan diwakili oleh WIJI YUDHIHARSOKUSUMO PUTRO, Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KantorPelayanan Kekayaan Negara
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 10-08-2020 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Lbp
Tanggal 27 September 2021 — Penggugat:
JIWA alias JIWA GINTING
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO KCP MEDAN SETIABUDI
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL MEDAN
3.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
22 — 0
  • Penggugat:
    JIWA alias JIWA GINTING
    Tergugat:
    1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO KCP MEDAN SETIABUDI
    2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL MEDAN
    3.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 21-03-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 171/PDT/2022/PT BDG
Tanggal 21 April 2022 — BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : Ferdian Muhammad Fauzi
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta
43 — 14
  • BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA
    Terbanding/Tergugat II : Ferdian Muhammad Fauzi
    Terbanding/Turut Tergugat : Kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 25-06-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 27-03-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 572/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Dokter PRIJANTI SRI IRAWATI
Tergugat:
1.NATALIA BUDIHARDJO
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Surabaya
3.Notaris VIVI SORAYA, SH
4.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II SURABAYA
138 — 49
  • Penggugat:
    Dokter PRIJANTI SRI IRAWATI
    Tergugat:
    1.NATALIA BUDIHARDJO
    2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Surabaya
    3.Notaris VIVI SORAYA, SH
    4.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II SURABAYA
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Register : 16-04-2024 — Putus : 15-05-2024 — Upload : 15-05-2024
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2024/PT DPS
Tanggal 15 Mei 2024 — BPR VARIS MANDIRI
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar
Terbanding/Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan
11 — 0
  • BPR VARIS MANDIRI
    Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar
    Terbanding/Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 04-09-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 342/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Maret 2021 — Penggugat:
PT Bintang Internusa
Tergugat:
PT Bank Shinhan Indonesia
Turut Tergugat:
1.PT BALAI LELANG CASA
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
3.OTORITAS JASA KEUANGAN
105 — 44
  • Penggugat:
    PT Bintang Internusa
    Tergugat:
    PT Bank Shinhan Indonesia
    Turut Tergugat:
    1.PT BALAI LELANG CASA
    2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
    3.OTORITAS JASA KEUANGAN
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 23-06-2022 — Putus : 29-08-2022 — Upload : 30-08-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 217/PDT/2022/PT MKS
Tanggal 29 Agustus 2022 —
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKNL )
Terbanding/Tergugat III : HADY PURWANTO
61 — 4

  • Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKNL )
    Terbanding/Tergugat III : HADY PURWANTO
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 30-10-2023 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PN SURAKARTA Nomor 267/Pdt.G/2023/PN Skt
Tanggal 4 April 2024 — BPR Sejahtera Artha Sembada Cabang Surakarta
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Surakarta
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta
38 — 12
  • BPR Sejahtera Artha Sembada Cabang Surakarta
    Turut Tergugat:
    1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Surakarta
    2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 19-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 81/PDT/2019/PT KDI
Tanggal 3 Oktober 2019 — Herman
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang kota kendari
Terbanding/Tergugat III : BPN Kota Kendari
Terbanding/Tergugat I : Kantor PT.BPD SULTRA,Kabupaten Kota Kendari
80 — 37
  • Herman
    Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang kota kendari
    Terbanding/Tergugat III : BPN Kota Kendari
    Terbanding/Tergugat I : Kantor PT.BPD SULTRA,Kabupaten Kota Kendari
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Kendari, tempatkedudukan Jalan Made sabara No.
    O6 Kendari dalam hal inimemberikan kuasa kepada MOHAMMAD LUKMAN SALEH, S.H.sebagai Kepala KPKNL Kendari, ALAMSYAH, S.H. sebagai KepalaSeksi Hukum dan Informasi KPKNL Kendari, TURYONO, S.H. sebagaiPelaksana pada KPKNL Kendari, Ketiganya berkedudukan di KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jalan Made Sabara No. 06Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusustanggal 15 Februari 2019, sebagai Terbanding Il semula Tergugat II;3.
    Bahwa karena Surat Peringatan , Surat Peringatan II dan SuratPeringatan Ill juga tidak ditanggapi oleh pihak Penggugat makapihak Tergugat menyerahkan barang jaminan milik Penggugatkepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kota Kendari untuk dilakukan pelelangan atas barang jaminan kreditmilik Penggugat. Bahwa perlu dijelaskan dalam jawaban ini dalam Surat Peringatan IIIsudah sangat jelas dinyatakan bahwa apabila dalam batas waktuHal 6 dari 29 hal Put.
    BPD Sultra mengambil tindakan untuk mengajukan kepadaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendariuntuk melakukan pelelangan agunan milik Penggugat, yaitu :a. Lelang (Pertama) pada tanggal 26 Februari 2016 atas agunanmilik Penggugat yaitu :Hal 7 dari 29 hal Put.
    BPD Sultra)bersama Tergugat Il (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kendari dalam melakukan proses pelelangan agunan milikPenggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidakterdapat pelanggaran yang dilakukan, dan semua tahapan lelang atasagunan milik Penggugat sudah disampaikan kepada Pihak Penggugatsebagaimana uraian angka 4 dalam jawaban pokok perkara ini.7. Bahwa dalam hal ini Tergugat fokus pada penyelamatan keuangan milikPT.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Putus : 04-07-2012 — Upload : 25-11-2015
Putusan PN SURAKARTA Nomor 160/Pdt.G/2011/PN.Ska
Tanggal 4 Juli 2012 — Ny. MUNIKAH dkk Vs CECEP HARI RAHMAT dkk
130 — 48
  • PUTUSANNomor 2002 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSURAKARTA, diwakili oleh Kepala Kantor Ajar Priyadi,S.H., berkedudukan diJalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141 Surakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada Dwi Yantini, S.H., dan kawan, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNLSurakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
    Hak Milik Pengganti Nomor 3685Atas nama: Teddy Tjandra Atas Nama: Teddy Tjandra disebutjuga Teddy Tjandra SuamiNyonya Munikah;Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah dilaksanakan eksekusilelang oleh Pengadilan Negeri Surakarta atas delegasi dari Pengadilan NegeriJakarta Timur melalui Tergugat IV (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Surakarta) tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 41/6/2010;Bahwa setelah diteliti ternyata pelaksanaan lelang tersebut juga terjadi esalahan
    Hak Milik Nomor 927 Hak Milik Nomor 927Hak Milik Pengganti Nomor 03685 Hak Milik Pengganti Nomor 3685Atas nama: Teddy Tjandra Atas Nama: Teddy Tjandradisebut juga Teddy TjandraSuami Nyonya Munikah;Bahwa kesalahan kedua yang dilakukan oleh Tergugat IV (Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta) harga lelang jauh di bawahharga pasar dari penilaian yang dilakukan oleh oleh Sih Wiryadi dan RekanCertificate Of Appraisal pada tanggal 11 November 2010, yaitu nilai objeksengketa tersebut
    nilai pasar sebesar Rp2.353.000.000,00 (dua miliar tiga ratuslima puluh tiga juta rupiah);22 Bahwa kesalahan ketiga yang dilakukan oleh Tergugat IV (Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta) adalah dimana peserta lelanghanya diikuti oleh satu peserta yaitu H.
    Nomor 11/CB/2006., jo Nomor 01/DEL/Pdt.CB/2006/PN.Ska., tanggal 23 Juni 2006;6 Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: Per03/KN/2010Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang dalam Pasal 6 menyatakan:Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk lelang eksekusi sebagaiberikut:2 Lelang Eksekusi Pengadilan terdiri dari:a Salinan/fotokopi putusan dan/atau penetapan pengadilan;b Salinan/fotokopi penetapan aanmaning/teguran kepada tereksekusi dariKetua Pengadilan;c Salinan/fotokopi
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Tanah
Register : 19-03-2012 — Putus : 27-08-2012 — Upload : 17-12-2012
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Pkl
Tanggal 27 Agustus 2012 — SUWANDI bin H. WASIUN (PENGGUGAT) MELAWAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PEKALONGAN (TERGUGAT I); K P K N L PEKALONGAN (TERGUGAT II)
49 — 4
  • Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah IXDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang Cq. Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Pekalongan bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapimerupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena ituapabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut ;2.2.
    Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan bukanmerupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakanbagian dari badan hokum yang disebut Negara, dimana salah satu Instansi atasandari Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor WilayahIX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang Cq.
    Foto copy Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Pekalongan Nomor : S220/WKN.09/KNL.04/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 halPenetapan Hari dan Tanggal Lelang, selanjutnya diberi tanda bukti T.II. 8 ;9. Foto copy Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor CabangPekalongan Nomor : B958/KCVIII/ADK/03/2012 tanggal 09 Maret 2012, selanjutnyadiberi tanda bukti T.II. 9 ;10.a.
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah IXDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang Cq.
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Pekalongan bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian darisuatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harusdikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut ;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Bahwa adalah merupakan hakdan wewenang Penggugat untuk menarik siapa saja sebagai pihak Tergugat dalam perkaraGugatan yang akan diajukannya dengan segala akibat hukumnya maka apabila Penggugatmenjadikan
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD RUSMAN
Tergugat:
1.RUSLI SUPU
2.MEILIANA MUKAJI
26 — 6
  • Bahwa oleh karena tanah dan bangunan, sebagaimana sertifikat hak milikNomor 54, tanggal 10 Januari 1985 Atas Nama SUPU BACO, ukuran 177meterpersegi yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang,Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur merupakan harta kekayaan kKedua orangtua Pernggugat dan Tergugat dan dengan meninggalnya Ibu Penggugat padatanggal 17 September 1997, maka secara hukum harta kekayaan tersebut di atasberalinh menjadi semua milik ahli waris Almhumah Ibunda IDACHE.5
    Bahwa guna menghindari itikat buruk dari Tergugat Il dengan berbagai alasanuntuk menunda nunda pelaksanaan putusan dalam perkara ini, sehinggamenimbulkan kerugian yang lebih besar dari Penggugat, sehingga Penggugatmemohon, agar harta kekayaan Tergugat II yang terletak di Jalan Panglima BaturPts.
    Bahwa pada point 4 surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2017,Penggugat juga mendalilkan bahwa harta kekayaan berupa sebidang tanah perwatasan yaituSertifikat Hak Milik pada tanggal 10 Januari 1985 dengan Nomor 54, Atas nama SUPUBACO, ukuran 177 meter persegi, yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan SamarindaSeberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan harta kekayaankedua orang tua Penggugat dan Tergugat ;3.3. Bahwa sesuai dengan apa yang dituliskan oleh M.
    Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita surat gugatanPenggugat tanggal 28 September 2017 angka 12 yang pada pokoknya meminta agarharta kekayaan Tergugat II yang terletak di Jalan Panglima Batur RT. 003 No. 40,Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda llir, Kota Samarinda diletakkan sitajaminan;Adapaun dasar penolakan Tergugat II atas dalil Penggugat adalah sebagai berikut ;5.1 Bahwa sesuai dengan apa yang dituliskan oleh M.
    Tergugat II tersebut;5.2 Bahwa permintaan sita yang dilakukan Penggugat terhadap harta kekayaan TergugatIl tersebut menjadi tidak terang dan kabur objeknya karena tidak disebut dengan jelasjenis dan bentuk serta letak dan batasbatas serta ukurannya dan nama pemilik dariharta kekayaan Tergugat II, sehingga terhadap permintaan itu cukup dasar alasan untukmenolaknya, maka sudah sepantasnyalah petitum gugatan Penggugat pada suratGugatan tanggal 28 September 2017 angka 7 haruslah ditolak; Berdasarkan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-03-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 179/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 12 April 2016 — YAYASAN PONDOK PESANTREN AL - KAMAL JAKARTA >< YODDY TRI APRIANTO
121 — 218
  • Yayasan Pondok Pesantren AlKamal Jakartasebagaimana Akta Pendirian Yayasan No. 17 tanggal 8 April 2010disebutkan pada pokoknya kekayaan yayasan yang dipisahkan sebesarRp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan/atau kekayaan yayasanyang dipisahkan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak padapermohonan pengesahan badan hukum yayasan dengan dasarpendirian baru, bahwa benda tersebut merupakan pemisahan darikekayaan pribadi pendiri.Bahwa benar berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No. 17 tanggal 8April
    yayasan yang dipisahkan sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dan kekayaan berupa benda bergerakmaupun tidak bergerak pada permohonan pengesahan badan hukumyayasan dengan dasar pendirian baru, bahwa benda tersebut merupakanpemisahan dari kekayaan pribadi pendiri.Dengan demikian jelas bahwa Yayasan AlKamal Jakarta bukanlah merupakankelanjutan dan tidak ada kaitan serta hubungan hukum dengan Yayasanmanapun juga termasuk Yayasan Pondok Pesantren AlKamal, Maka segalahal yang terkait dengan kegiatan
    Melakukan perbuatan menguasai serta memanfaatkan barangmilik PENGGUGAT tanpa persetujuaan dari PENGGUGATmerupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain(inbreu op eens anders recht) dalam hal ini adalah hak kekayaan(vermongensrecht) dari PENGGUGAT). Serta perbuatan menguasai barang milik PENGGUGAT secaratidak sah (trespass to chatters), sehingga menimbulkan kerugianmateriil bagi PENGGUGAT.
    HaryantoDhanutirto dan Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Jakarta (PENGGUGAT)yang menguasai asset harta kekayaan EX YPP Al Kamal, Muhammad Hattatelah pula memberikan Peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali untukmengembalikan asset harta kekayaan EX YPP Al Kamal seperti sediakala,akan tetapi tidak pernah dilaksanakan.28.Bahwa sebagai upaya pengamanan asset Harta kekayaan EX YPP Al KamalMuhammad Hatta juga telah melaporkan perbuatan KGPH Soeryo Soedibyo,Prof. Dr. H.
    Haryanto Dhanutirto mempunyai itikad tidakbaik untuk menguasai asset harta kekayaan EX YPP Al Kamal, hal manadibuktikan dengan mengaku sebagai Pendiri Pondok Pesantren Al Kamal yangmerupakan penerus dan pengelola asset EX YPP Al Kamal, padahal sejak YPPAl Kamal dinyatakan bukan lagi sebagai Badan Hukum tidak pernah adapembentukan atau pendirian Pondok Pesantren Al Kamal yang merupakanpenerus dan pengelola asset EX YPP Al Kamal.32.Bahwa Tindakan KGPH Soeryo Soedibyo dan Prof. Dr. H.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 20-03-2024 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 18-04-2024
Putusan PT MEDAN Nomor 194/PDT/2024/PT MDN
Tanggal 18 April 2024 — Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Remedial & Recovery Wilayah 01 Medan
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Sumatera Utara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan (KPKNL)
Terbanding/Tergugat IV : Junaidi
Terbanding/Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan
14 — 8
  • Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Remedial & Recovery Wilayah 01 Medan
    Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Sumatera Utara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan (KPKNL)
    Terbanding/Tergugat IV : Junaidi
    Terbanding/Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-11-2016 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Wng
Tanggal 24 Juli 2017 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA , DJKN, KANTOR WILAYAH IX. Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, KPKNL, SURAKARTA
73 — 7
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA , DJKN, KANTOR WILAYAH IX. Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, KPKNL, SURAKARTA
    Salak V/2 Wonogiri.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlMenteri Keuangan Republik Indonesia.Cq Departemen Keuangan Republik IndonesiaCq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah IXCq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakartaberalamat di : JI Ki Mangun Sarkoro No.141 Surakarta..Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IllPENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri No.34 / Pdt G / 2016 / PN Wng tanggal 9 November 2016
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 05-04-2022 — Putus : 17-05-2022 — Upload : 18-05-2022
Putusan PT KENDARI Nomor 31/PDT/2022/PT KDI
Tanggal 17 Mei 2022 — Pembanding/Penggugat : WA ODE RATNA, A.Md. dan SUMARNO, S.Sos
Terbanding/Tergugat I : BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BAU-BAU
Terbanding/Tergugat II : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KENDARI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA BAU-BAU
Terbanding/Turut Tergugat II : ANDI
124 — 155
  • Pembanding/Penggugat : WA ODE RATNA, A.Md. dan SUMARNO, S.Sos
    Terbanding/Tergugat I : BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BAU-BAU
    Terbanding/Tergugat II : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KENDARI
    Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA BAU-BAU
    Terbanding/Turut Tergugat II : ANDI
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 16-09-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PN BOYOLALI Nomor -40/ Pdt.G/ 2015/ PN. Byl
Tanggal 21 April 2016 — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah IX, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta -Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, -ARDIAN KUSUMA AJI
37 — 9
  • Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah IX, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta-Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali,-ARDIAN KUSUMA AJI