Nomor 1451 K/Pdt/2016Kasasi/ Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding dalam memorikasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:1.Majelis Hakim Judex Facti telah keliru menerapkan hukum dalammenetapkan nilai hutang dalam perkara gugatan ini;Bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugatuntuk mengembalikan hutangnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah) dengan mendasarkan pada alat bukti berupa Akta PengakuanHutang Nomor 13 tanggal 8 Pebruari 2007 ( Bukti tertanda

bahwa hutangnya tidak sebesarRp400.000.000,00 tetapi mengakui hutangnya yang benar adalah sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan hutang sebesar itu telahdiangsur sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) denganmendasarkan pada alat bukti berupa Formulir Setoran Tunai Bank Mandiriatas nama pemilik rekening Lilik Rahayu atas nama penyetor Susiyamtertanggal : 03 10 2005 (Bukti tertanda T.1);Bahwa terhadap fakta hukum tersebut didalam pertimbangan hukumnyaHakim Judex Facti telah keliru

didukung alat bukti yangmenegaskan tentang benar atau tidak bahwa lembaga koperasi yangdikelola Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan dokumen perijinanyang sah, tidak ada satu alat buktipun yang diajukan dipersidangan ini yangmembuktikan Koperasi milik Penggugat tersebut adalah sebuah Koperasiyang legal dengan didukung dokumen perijinan yang sah;Bahwa dengan adanya kenyataan yang sudah jelas tersebut ternyataMajelis Hakim telah mengesampingkan fakta hukum yang terjadidipersidangan sehingga telah keliru

Gugatan Penggugat Salah Kualifikasi :Bahwa dalam surat gugatan tersebut sama sekali keliru dalammencantumkan adanya kualifikasi perbuatan yang dilakukan olehTergugat , sebab bila mencermati dari pada isi gugatan Penggugattersebut, pihak Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatanmelawan hukum karena kesepakatan jual beli yang terjadi antara : ayahTergugat bernama : almarhum Mustafa Alamri dengan Penggugat danTergugat Il yang datang ke tempat tinggal almarhum Mustafa Alamri diDesa Mokoditek

Bahwa dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukan sahsahnya ahliwaris almarhum Mustafa Alamri yang nota bene sebagai pembeli yangberitikad baik akan tetapi mempunyai Kakak beradik yang berjumlah 10orang sehingga sangat keliru apabila judex facti hanya menghukumPemohon Peninjauan Kembali sebagai orang yang menguasai objeksengketa tersebut;Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.196 PK/Pdt/20133.

Lagi pula Penggugat dalamgugatannya mengakui tidak pernah menguasai tanah/bangunan sengketatersebut, setidaktidaknya sejak tahun 1990;Bahwa judex juris telah keliru ikut mengesahkan sesuatu penjualantanah/bangunan sengketa sebagai milik Penggugat dengan menguatkanputusan banding tersebut karena sesuatu yang sudah sah tidak perlupernyataan sah lagi oleh peradilan. Seharusnya pernyataan sah yangdemikian tidak diperlukan dan berlebihan, sehingga harus dikoreksi olehMahkamah Agung.

Nomor 235 K/Pdt.SusPHI/2016ketentuan hukum tersebut di atas, dengan demikian surat kuasakhusus tersebut tidaklah menjadi cacat formil;Bahwa Judex Facti keliru dan tidak menerapkan hukum acaratersebut di atas sebagaimana mestinya dengan dalil sebagaiberikut:4.1.4.2.4.3.4.4.Bahwa Pemohon Kasasi juga mendalilkan dalam jawabannyatentang ketentuan hukum acara dalam perkara PHI yangdidasarkan kepada ketentuan Pasal 57 Undang UndangNomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI mengatur bahwa hukumacara yang berlaku pada

Bahwa keliru dan tidak berdasarkan hukum pertimbangan hukumJudex Facti halaman 15 dan 16 putusannya yang menyatakanbahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi SumateraUtara yang membawahi DinasDinas Tenaga Kerja seluruhKabupaten/Kota seSumatera Utara dan menangani masalah yangberkaitan dengan ketenagakerjaan, maka dari segi struktural danfungsional mediator di Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan perselisihanhubungan industrial perkara aquo;7.

Nomor 235 K/Padt.SusPHI/201612.13.14.syarat dan menjadi kKewenangan Mediator Dinas Provinsi SumateraUtara sebagaimana Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrialserta Tata kerja Mediasi, sehingga keliru pertimbangan hukumJudex Facti dalam putusannya halaman 16 yang mendasarkankepada segi struktural dan fungsional dimana Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang membawahi

dari Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang dijadikandasar gugatan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatannyatidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan PHI yang diaturdalam Pasal 13 ayat (2) junctoPasal 14 junctoPasal 8 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI junctoPasal 12 ayat (3)Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor17 Tahun2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian MediatorHubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi;Bahwa oleh karena itu keliru

Bahwa tidak pernah ada perundingan yang terjadi antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga keliru JudexFacti mengabulkan gugatan Termohon Kasasi berdasarkan Pasal151.

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Telah Keliru Dalam MemberikanPertimbangan Dan Amar Putusannya.1.Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap PutusanBPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 970/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016, tanggal 22 Desember 2016, karena BPSK PemerintahKabupaten Batubara telah keliru dalam memberikan pertimbangannya.Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Barayang telah keliru tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 25 pertimbangan putusannya, yang berbunyi

Dalam pertimbangan putusan tersebut terlinat bahwa BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara telah keliru dalam memberikan pertimbangan danputusan. Majelis BPSK yang memutus perkara a quo tidaklah mengerti apayang menjadi hakhak konsumen maupun pelaku usaha.

KEBERATANsebagaimana tercantum dalam dalildalil gugatannya yang termuatdalam salinan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor:970/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016, tanggal 22 Desember 2016.Terhadap pertimbangan putusan Majelis BPSK Pemerintah KabupatenBatu Bara yang pada intinya menyatakan bahwa PEMOHON KEBERATANHalaman 12 dari 27 Putusan Nomor 08/Pdt.SusBP SK/2017/PN.RAPtidak menjelaskan tentang hakhak dan kewajiban kepada TERMOHONKEBERATAN serta tidak memberikan salinan dokumen adalahpertimbangan yang keliru

Adapun pertimbangan putusan BPSK PemerintahHalaman 14 dari 27 Putusan Nomor 08/Pdt.SusBP SK/2017/PN.RAPKabupaten Batu Bara yang telah keliru tersebut adalah pada halaman 25pertimbangan putusannya, sebagai berikut:.Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara berpendapat bahwa Perjanjian yang telah dibuat danditandatangani serta disepakati bersama antara Konsumen dengan PelakuUsaha terdapat ketentuan yang tidak memberikan kedudukan yangseimbang antara Konsumen dengan Pelaku

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbanganhukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Sukabumi, oleh karena pertimbangan hukumnya tidakberdasarkan fakta yuridis, bertentangan dengan ketentuan tentang hukumpembuktian dan keliru menerapkan hukum pembuktian serta hanyamenjiplak pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, hal ini dapatdibuktikan sebagai berikut:a.

Nomor 2413 k/Pdt/2016Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan Majelis HakimTingkat Banding maupun putusan pengadilan tingkat pertama dengan telahmemutuskan perkara waris yang mana para pihaknya beragama Islam yangmerupakan wewenang mengadili Pengadilan Agama;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dengan menguatkanputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dalampertimbangannya bahwasanya perkara a quo hanyalah gugatan pembatalanakta hibah, akan tetapi dalam pertimbangan

Sehingga dengan kelirunya MajelisHakim Tingkat Pertama dalam menerapkan hukumnya, maka MajelisHakim pada tingkat banding yang hanya menjiplak putusan tersebutjuga sudah seharusnya dapat dinyatakan keliru dan oleh karenanyabatal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan;Bahwa Judex Facti telah menyatakan buktibukti surat dari Terbanding dan Terbanding II dahulu sebagai Penggugat dan Penggugat II yanghanya fotocopy dari fotocopy tanpa menunjukan aslinya sebagai alatbukti, sedangkan berdasarkan

Nomor 2413 k/Pdt/2016Sunarti, sedangkan Terbanding/Penggugat mendalilkan mereka anak dariRubinah tanpa ada Sunarti, sebagaimana buktibukti copy surat lainnyatidak ada Rubinah Sunarti hanya Rubinah, oleh karena itu pertimbanganhukum pengadilan tingkat pertama dengan mengakomodir bukti foto copytanpa ada aslinya, seolaholah Rubinah adalah orang yang sama denganRubinah Sunarti, merupakan penerapan hukum yang keliru;Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 701 K/Sip/1974, tanggal

Nomor 2413 k/Pdt/2016putusan tingkat pertama, maka putusan pengadilan tingkat bandingsudah seharusnya dinyatakan keliru, oleh sebab itu sudah seharusnyadinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan;6.

No. 434 PK/Pdt/2015sengketa seperti tersebut di atas keseluruhan tanah sengketaterlebih dahulu telah diberikan haknya kepada Penggugat asal /Pemohon PK dan dalam Putusan berikutnya dalam RekonpensiHakim memberikan hak pula atas tanah sengketa tersebutmemenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi/ Termohon PKke 2 (dua) sehingga nyatanyata hakim telah keliru /khilapmemutus bahwa dalam satu obyek sengketa yang haknyatelah diberikan Penuh kepada Penggugat Asal/ Pemohon PKdan juga memberikan Hak bagian pula

SUGI DT (Due Tengah ) sehingga atas pertimbangannya tersebut dalammengabulkan Gugatan Rekonpensi ke2 (dua) samasama mendapat hakmewaris bersama dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon PK, dengandipertimbangkan tanah sengketa sebagai peninggalan leluhurPenggugat asal /Pemohon PK dan Tergugat Asal/Termohon PK(hakim tidak memberikan pertimbangan tersebut);Terhadap pertimbangan Hakim yang memberikan Hak sebagian Tanahsengketa kepada Penggugat Rekonpensi /Termohon PK (Putusan ke2Gugatan Rekonpensi) .sangat keliru

No. 434 PK/Pdt/2015Pundung( mati daha)3Ni Ktut Sari (mati daha). 41 Nymn Bali ( dehe Trune)bukti bertanda P,1 dan bukan dengan leluhur Penggugat Rekonpensi.Sehingga pertimbangan Hakim tersebut telah bertentangan denganHukum dalam Pengertian Due tengah ( DT) dari Kewarisan Hukum Adatdi Bali;Hakim Judex facti dalam Pertimbangan yang keliru,terbukti sebagai faktahukum bahwa masing masing pihak mempunyai leluhur Kakek yangberbeda, yaitu Penggugat Asal /Pemohon PK,kakeknya bernama SUGIDT, sedangkan para

Tergugat Asal /Termohon PK mewaris dari kakeknyabernama GEMUH, sehingga Hakim Ikhlap / keliru mengabulkan tuntutanke 2 (dua) Penggugat Rekonpensi, dengan alasan Leluhur bersaudara (namun tidak terbukti karena masing masing telah dipertimbangkanmempunyai kakek yang berbeda) dengan dimana obyek sengketa beradaTerlinat Hakim tidak konsisten dengan pertimbangannya sendiri Hakimmemaksakan dengan melampui keadaan. buktibukti yang ada,karenanya keputusn Hakim tersebut haruslah dibatalkan;.

sehingga putusan tersebut nyatanyata keliru / khilap karenanya patut dibatalkan;7.

No. 964 K/PID/2012Bahwa pendapat tersebut menurut hemat kami adalah keliru dikarenakanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencampuradukan antara perdamaianantar desa dengan perdamaian pribadi antara korban dengan para Terdakwa.Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang menyatakan bahwaperdamaian sebagaimana tanggal 15 Juli 2011 adalah perdamaian antara paraTerdakwa dengan korban adalah sangat keliru dikarenakan perdamaiantersebut adalah perdamaian yang dibuat antara 2 (dua) Desa atau

Dengan demikian pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tinggi yang mencampuradukaan perdamaian desa denganperdamaian para pihak telah secara nyatanyata keliru dalam menyimpulkanfakta persidangan sehingga dengan kesimpulan fakta yang keliru yang dijadikandasar pertimbangan Majelis Hakim maka secara nyatanyata pertimbangantersebut juga menjadi keliru;.

seorang Terdakwa dengan kata kata yang menantang, sehinggamembuat Terdakwa Mardedi Susanto merasa terhina dan tersinggung, padahalpermasalahan penyetopan truktruk sudah selesai dan truk truk batubara sudahmeneruskan perjalanannya sebelum saksi korban datang di tempat, makakedatangan saksi korban dengan amarah dan tantangannya, justrumenimbulkan masalah dan terjadi peristiwa pemukulan tersebut, sehingga patutpihak saksi korban di bebani kesalahan juga";Bahwa pendapat tersebut menurut hemat kami adalah keliru

Bahwa penggugat telah keliru dalam menarik pihak dalam gugatan, dimanapenggugat menarik H. RAHMAN ALIAS YUSUF Bin MUHAMMAD selakubekas suami, pekerjaan karyawan swasta;2.

Bahwa dengan demikian penggugat telah keliru menarik tergugat selakupribadi sebagai pihak dalam gugatan, karena telah salah subyek, sehinggamohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;4.

Bahwa dengan demikian penggugat telah keliru menarik tergugat selakupribadi sebagai pihak dalam gugatan, karena telah salah subyek, sehinggamohon agar gugatan dinayatakan tidak dapat diterima;.

Rahman Alias Yusufbin Muhammad selaku bekas suami merupakan penafsiran keliru yang dilakukan oleh Tergugat hal mana dalam suatu gugatan perdata yang menentukan siapasiapa yang ditarik dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan kewenangan Penqqugat hal mana terhadap seluruh obyek saat ini baik fisik maupun bangunan diatasnya dan penqqunaanya telah dikuasai penuh oleh Tergugat , sehingga sangat wajar apabila Penqgugat menarik diri Tergugat dalam gugatan a quo, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah

Bahwa yang lebih aneh dan keliru lagi, oleh Judex Facti tingkatbanding dalam pertimbangan hukumnya pada hal 26 alinea terakhirberbuny!

Apakah diobjek tanah sengketa atau bukan, hal ini menjadi tidakjelas/keliru;c. Bahwa kemudian, terhadap proses penerbitan Sertipikat Hak MilikNomor 1513/Tikala Baru merupakan perbuatan Hukum bukanlah inirananya Pengadilan Tata Usaha Negara;Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 24/Pdt/2017/PT.Mdo . jo PutusanPengadilan Negeri Nomor 117/Pdt/2016/PN.Mnd., bertentangan denganSurat Edaran Mahkamah Agung RI No mor 3 Tahun 1981 tertanggal 6Juni 1981;a.

Bahwa maka oleh karenanya menurut hemat Pemohon Kasasi,terhadap putusan Judex Fa cti Tingkat Banding, dikalasifikasikanpertimbangan hukumnya kurang cukup (onvoldoende qemotiveera);Putusan Pengadilan Tinggi Telah Keliru/Lalai Dalam MenerapkanHukum,;a.

Bahwa yang lebih aneh dan keliru lagi, oleh Judex Facti tingkatbanding dalam pertimbangan hukumnya pada hal 26 alinea terakhirberbuny!:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mencermatikeberatan Pembanding dan Pembanding II dihubungkan denganpertimbangan dan ternyata tidak ada memuat halhal baru melainkanhanya merupakan pengulangan atas halhal yang sudahHalaman 17 dari 217 hal. Put.

Apakah diobjek tanah sengketa atau bukan, hal ini menjadi tidakjelas/keliru;.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah keliru(error in legal standing) karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernahmelakukan perjanjian jual beli dan atau kesepakatan lain seperti yangdidalilkan oleh Penggugat, sehingga tidak ada hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat;Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1395 k/Pdt/20132. Bahwa Tergugat melakukan perjanjian jual beli dengan Rosmina Sitorusyang notebene adalah isteri Penggugat.

Keberatan Kelima, Judex Facti keliru dalam memberikan Pertimbangansebagaimana terdapat pada halaman 3 paragraf 2 Konvensi yangmenyatakanmenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Bandingmeneliti dan mencermati alasanalasan dan pertimbangan hukum Hakimtingkat pertama dalam konvensi yang pada pokoknya menolak gugatankonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Tergugatdalam mengenai jual beli tanah tidak juga memberikan datadata/ukurantanah yang berbeda, lebih kecil dari yang diiklankan

Putusan Nomor 1395 K/Padt/2013dijual bukan tanah atas nama Tergugat akan tetapi Hak Guna Bangunan,sehingga Penggugat konvensi menunda pembelian;Bahwa pertimbangan tersebut sangatlah keliru karena bertolak belakangdengan faktafakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertama,bahwa fakta yang sebenarnya berdasarkan keteranganketerangan saksibaik dari Pihak Pemohon Kasasi maupun Saksi dari Pihak Termohon Kasasiadalah sebagai berikut:1.

sebenarnya;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan Pertimbangan Hakim Tinggi hal 3paragraf 3 dan 4 Konvensi yang menyatakan menimbang, bahwa setelahdiadakan musyawarah Tergugat berjanji akan mengukur ulang lagi tanahtersebut dan istri Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah menambahuang muka pembelian tersebut sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluhsembilan juta rupiah) sehingga uang muka pembelian tersebut menjadiRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Bahwa pertimbangan tersebut sangatlah keliru

Kepada Penggugatadalah perbuatan Melawan Hukum, sehingga dictum point 2 (dua) dan 3 (tiga)berdasar untuk dikabulkan;Bahwa pertimbangan tersebut sangatlah keliru dan mengadaada, karena faktayang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:a. Sertifikat adalah Sertifikat Hak Milik bukan Sertifikat Hak Guna Bangunanseperti yang didalilkan Termohon Kasasi;b. Ukuran tanah yang diiklankan Pemohon Kasasi sesuai dengan ukuran yangtertulis dalam Sertifikat Hak Milik;c.

Bahwa di dalam gugatannya angka 10 Penggugat menyatakan : bahwa sekitartahun 2001 Agusti telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat 1 danNURLIAN (alm) tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat dstKemudian pada angka 11 Penggugat mengatakan bahwa Tergugat II, TergugatII dan Tergugat IV beradik kakak kandung anak dari Nurlian (alm).Menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakanbahwa Penggugat telah salah dan keliru dengan mengatakan bahwaNURLIAN mempunyai 3 (tiga) orang anak

Agam denganbatas sepadan sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan bandar Sebelah Selatan berbatas dengan bandar/kebun Penggugat Sebelah Timur berbatas dengan sawah Rosmaniar Sebelah Barat berbatas dengan sawah Warnelis dan NefridaTanah tersebut telah di jual oleh Agusti kepada Tergugat dan Nurlian (orangtua Tergugat II.III dan IV) pada tahun 2001.Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN LbbBahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya tersebutadalah salah dan keliru

tuaAgusti, kincir air/lesung sebagai tempat usaha pengolahan beras menjaditepung dan kuburan keluarganya dengan batas sepadan sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan sawah Agusti/penjual Sebelah Selatan berbatas dengan bandar Sebelah Timur berbatas dengan parak/kebun RosmaniarHalaman 8 dari 25 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Lbb Sebelah Barat berbatas dengan parak/kebun kelapa Jamiahsekarang dikuasai oleh Penggugat.Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa Penggugat telah salahdan keliru

OLI DESRIANTIOleh karena gugatan Penggugat salah dan keliru tentang nama orang yangdijadikan sebagai pihak Tergugat yaitu Tergugat II dan Tergugat III, sehinggagugatan Penggugat mengandung cacat formil.

Bahwa di tanah yang dijadikan objek perkara ( yaitu tanah sawahsebagaimana dalil gugatan Penggugat) tidak ditemukan adanya kuburan baikkuburan kaum Penggugat maupun kuburan Agusti sebagaimana dalil gugatanHalaman 15 dari 25 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN LbbPenggugat pada angka 12 dan 13 sehingga dengan demikian Penggugat telahsalah dan keliru di dalam gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugatcacat formil dan sudah seharusnya DI TOLAK.4.

Luas 13 Are dari Luas Keseluruhan 25 (duapulu lima)dengan batasbatas:Utara berbatasan dengan : Tanah Baco Betti dan Muse;Timur berbatasan dengan: Tanah Langgoi/sunusi;Selatan berbatas dengan : Jalan;Barat berbatasan engan : Tanah Muse;Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam perkara a qou lebih detail padapetitum poin 2 (dua) dan Poin 3 (tiga) adalah keliru sebab bukan merupakankewenangan Pengadilan Negeri Sinjai (Kompetensi Absolute), sebagaimanadiatur dalam UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

I)sangat jelas dan berdasarkan fakta hukum milik penggugat yang berasal dariPatimbani B Radjdja, maka penguasaan dari tergugattergugat adalah suatuperbuatan melawan hukum;Bahwa dari uraian dalil Penggugat di atas yang menyatakan bahwaperbuatan Tergugattergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalahsuatu hal yang keliru. sebab sebelumnya Penggugat mendalilkan bahwahubungan hukum yang terjadi antara Orang tua Tergugat maupun Orang tuaPenggugat terkait masalah sebagaimana di jelaskan dalam posita

Bahwa dalildalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi dianggapdiperlukan kembali dalam pokok perkara.Bahwa Penggugat keliru dalam mendalilkan Gugatannya, Bahwalokasiyang di tempati tergugat berasal dari orang tuanya yang bernamaNGANRO diperoleh dari TAPPATOBA yang merupakan Sepupu dariNGANRO.2.

Bahwa penggugat keliru dalam menarik orang sebagai tergugat dalamperkara ini, bagaiaman mungkin tergugat Il di tarik sebagai tergugat dalamperkara ini padahal ketika kita liat faktanya penggugat tidak berada di objeksengketa, tidak mempunyai bagunan dan tidak meguasai objek sengketa aquo.Hal 31 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.3.

Hal inilan sebenarnya yang telah dijelaskan juga oleh DirekturJenderal Pajak sebelum dikeluarkannya KMK291/KMK.05/1993;Bahwa Peneliti Keberatan dan Pemeriksa Pajak telah mengambil pengertiankalimat untuk diolah lebih lanjut dengan keliru.

Bahwa dalam melakukan koreksi, Termohon Peninjauan Kembali semulaTerbanding telah keliru menerapkan aturan atau yuridis hukum dalam bidangperpajakan yang berlaku sehingga atas kesalahan dan kekeliruan tersebutmenyebabkan kerugian kepada Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Perambahan Nilai Masa Januari s.d. November 2007;iE.

Bahwa yang dimaksud kesalahan dan kekeliruan Termohon PeninjauanKembali semula Terbanding adalah telah keliru mengambil dalildalil dan pasalpasal dalam melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak, khususnya Pasal 14(e) dari PMK Nomor 101/PMK.04/2005 tentang Perubahan Ketujuh KMK 291/KMKJ.05/1997 tentang Kawasan Berikat;g. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalampenjelasan pada butir 8 s.d. 12 Surat Permohonan Banding (lihat bukti PK1,butir B.8 s.d.

Bahwa dalam melakukan koreksi, Termohon Peninjauan Kembali semulaTerbanding telah keliru menerapkan aturan atau yuridis hukum dalam bidangperpajakan yang berlaku sehingga atas kesalahan dan kekeliruan tersebutmenyebabkan kerugian kepada Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Perambahan Nilai Masa Januari s.d. November 2007;u.

Bahwa yang dimaksud kesalahan dan kekeliruan Termohon PeninjauanKembali semula Terbanding adalah telah keliru mengambil dalildalil dan pasalpasal dalam melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak, khususnya Pasal 14(e) dari PMK Nomor 101/PMK.04/2005 tentang Perubahan Ketujuh KMK. 291/KMKJ.05/1997 tentang Kawasan Berikat;V. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalampenjelasan pada butir 8 s.d. 12 Surat Permohonan Banding (lihat bukti PK1,butir B.8 s.d.

Bahwa Penggugat telah keliru menempatkan SK Gubernur Kepri Nomor 390Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang,tanggal O01 April 2013 sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini. Sebabkewenangan Tergugat (Gubernur Kepri) dalam menerbitkan Surat Keputusantersebut bersifat terikat dan tidak bebas.

Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2010 di atas, Termohon Kasasi memiliki kewenangan dalam menerbitkanobjek sengketa adalah hingga tanggal 28 Januari 2013 Gangka waktu 14 hari),artinya Penerbitan Surat Keputusan/Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi yangmelebihi jangka waktu 14 hari, merupakan tindakan diluar kewenangan yangdimiliki oleh Termohon Kasasi berdasarkan peraturan perundangundangan.Dengan demikian sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang keliru

penggantian antar waktu dari Bupati/Walikota,Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD KotaTanjung Pinang;Bahwa fakta ini, membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, bermuatankekeliruan, sehingganya beralasan Termohon Kasasi memohon kepada MajelisHakim tingkat Banding, untuk membatalkan putusan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 08/G/2013/PTUN.TPI tanggal 23 Juli2013, karena keliru

kekeliruan inianehnya diterima begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang dan menjadikannya atau mengambil alihnya sebagai dasarpertimbangan hukum putusannya;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang berikutnya yang membenarkan keterlambatan penerbitan objeksengketa oleh Termohon Kasasi karena menunggu adalah putusan atas PerkaraNomor 67/Pdt.G/2012/PN.TPL di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, merupakanpertimbangan hukum yang keliru

T.II.Int.6tidak termasuk Akta Original, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, makasangat diragukan kebenaran atas isi dari surat bukti T.IIInt.6 tersebut, sehingganyatindakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang menjadikansurat bukti T.II.Int.6 sebagai dasar pertimbangan hukum merupakan suatu kekeliruanoleh karenanya Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Bandinguntuk menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang keliru

Nomor 546 K/Pdt/2015Bahwa Penggugat salah atau keliru berkaitan dengan pihak yang ditariksebagai Tergugat khususnya Tergugat , dimana dalam halaman 2 (dua),baris pertama gugatannya tertulis identitas dari Tergugat adalah sebagaiberikut:1.

Exceado Error In ObjectioBahwa Penggugat salah atau keliru berkaitan dengan objek yangdisengketakan atau digugat, dimana dalam halaman 2 (dua), baris pertamagugatannya tertulis alamat dari Tergugat adalah sebagai berikut:2. eeeeeeeees yang beralamat di Jalan Luna Nomor 19, RT/RW. 002/004,Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, selanjutnyadisebut Tergugat ;Serta didalam gugatan Penggugat pada bagian fakta hukum, halaman 3(tiga), poin 6 (enam) tertulis:Bahwa Pengggugat bersamasama

Nomor 546 K/Pdt/2015Camat Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung pada tanggal 27 Agustus2012 tertulis bahwa alamat dari Tergugat yaitu:Jalan Luna Nomor 21, RT/RW 002/004, Kelurahan Jamika, KecamatanBojongloa Kaler, Kota Bandung;Jadi dalam hal ini Penggugat salah/keliru dalam dalam menentukanobjek Perkara di dalam gugatannya, dikarenakan alamat dari Tergugat sesuai dengan KTP milik Tergugat yaitu beralamat di Jalan Luna Nomor 21Kota Bandung, sedangkan didalam gugatan Penggugat tertulis alamatTergugat

Sebab pertimbangan hukum putusantersebut telah didasarkan pada alasanalasan dan dasar hukum yang tepat";Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding tersebut di atasternyata sudah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sehinggaharuslah dibatalkan dengan alasan hukum sebagai berikut:1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa Penggugatlebin berhak atas tanah tersebut oleh karena Penggugat mempunyaihubungan darah dengan Ny. Ito apalagi Tn. Djuneb diasuh (dipelihara)oleh Tn.

Djuneb bin Ito berdasarkan Kutipan Letter C Nomor C376 D.I yang diwariskan Kepada Penggugat sebagai ahli waris; "Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Hakim Tingkat Banding tersebut diatas ternyata sudah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan salingbertentangan satu dengan yang lainnya sehingga haruslah dibatalkandengan alasan hukum sebagai berikut:1. Kutipan Letter C Nomor C. 376 Persil Nomor 68 D.1 a/n.

Dengan demikian jasatersebut terutang PPN;"Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis HakimPengadilan Pajak telah mengambil suatu) asumsi bahwa kegiatanpemasaran produk perbankan antar cabang Deutsche Bank AG ("DB AG")bukan merupakan kegiatan perbankan.Pemohon berpendapat bahwa asumsi tersebut merupakan asumsi yangmentah dan keliru dengan alasan sebagai berikut:e Penjelasan umum atas Transaksi Sales MKT GM Inc:Kegiatan yang tercakup di dalam transaksi Sales MKT GM Inc ini antaralain

Dengan kata lain, kegiatan pemasaran Pemohontersebut merupakan kegiatan pendukung atas jasa perbankan Pemohondan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan di bidang jasa perbankan,sebagaimana di atur di dalam Pasal 4A ayat 3 huruf d UndangundangPPN;Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa pandangan MajelisHakim Pengadilan Pajak tersebut merupakan pertimbangan yang mentahdan keliru serta melanggar ketentuan Pasal 4A ayat 3 huruf d Undangundang PPN yang telah menetapkan jasa di bidang perbankan sebagaijasa

Dengan demikian, transaksi tersebutmemenuhi syarat adanya penyerahan, "Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak jugatelah mengambil suatu asumsi lain, yakni bahwa kegiatan antar cabang DBAG, dalam hal ini dengan DB London, dianggap sebagai suatu perbuatanhukum dan merupakan sebuah penyerahan;Atas asumsi tersebut, Pemohon berpendapat bahwa asumsi tersebut jugamerupakan asumsi yang mentah dan keliru dengan alasan sebagai berikut:e Pada prinsipnya DB Jakarta adalah bagian

Dari kutipan tersebut,terlinat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah mengambil suatuasumsi lain, yakni bahwa kegiatan antar cabang DB AG, dalam hal inidengan (DB Frankfurt), dianggap sebagai suatu perbuatan hukum danmerupakan sebuah penyerahan;Atas asumsi tersebut, Pemohon berpendapat bahwa asumsi tersebut jugamerupakan asumsi yang mentah dan keliru dengan alasan sebagai berikut:Pada prinsipnya DB Jakarta adalah bagian integral (yang tidakterpisahkan) dari DB AG dan merupakan kantor cabang

Namun demikian, PutusanPengadilan Pajak 43898 tersebut, telan menimbulkan ketidakpastianhukum bagi Pemohon karena terdapat putusan yang menyimpang dariputusanputusan terdahulu yang telah diterima Pemohon;Berdasarkan alasan dan keterangan di atas, Pemohon berpendapatbahwa pandangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, secara khususterkait dengan koreksi atas Reimburse BT antara Pemohon dan DBFrankfurt, merupakan pertimbangan yang mentah dan keliru' sertamelanggar ketentuan 1 angka 5 serta Pasal 4 ayat

Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Judex Facti Tinggi Manadoyang telah memberikan pertimbangan sebagaimana yang terurai dalamhalaman 21 mengenai kalimat bahwa berdasarkan Bukti P.2 adalah SHMNo. 1515 Kelurahan Paal Dua atas tanah sengketa, dimana bukti P.2tersebut diterbitkan pada tahun 2005 atas nama Ilse Laura Kairupankemudian dialinkan ke nama Jeanny N. Tendean berdasarkan bukti P.1.Dan bukti P.2 tersebut adalah peralihan dari SHM No. 108 Paal Dua (videbukti P.5).

Sehingga buktibuktisurat yang diberi tanda T.1 s/d 1.4 dan keterangan saksisaksi dariTerbanding VI dahulu Terlawan VI sekarang Penggugat untukKasasi/Pemohon Kasasi, dengan begitu saja dianulir sepihak denganpertimbangan yang keliru dan sangat merugikan pihak Terbanding VIdahulu Terlawan VI sekarang Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasibeserta saudarasaudaranya.

Bahwa adalah keliru sekali pendapat Judex Facti Pengadilan Tinggi Manadoyang telah memberikan pertimbangan sebagaimana yang terurai dalamhalaman 5 angka 4 sebagai berikut : bahwa oleh karena Pelawan, NotarisPorman Agustinba Sibarani,SH pejabat pembuatan akte tanah (PPAT) kotaManado serta Badan Pertanahan Nasional kota Manado tidak ditariksebagai pihak dalam perkara tersebut, di atas untuk membela kepentinganhukum masingmasing, juga luas tanah sengketa tersebut di atas tidaksesuai dengan fakta hukum

Maka dengan demikian cukup beralasan menuruthukum Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar sehinggaterhadap petitum perlawanan Pelawan pada angka 2 patut dikabulkan ;Jadi dalam hal ini menurut hemat kami, pertimbangan Judex FactiPengadilan Tinggi Manado yang menyatakan dalam pertimbanganpertimbangan sebagaimana yang disebutkan diatas tadi adalah keliru danHal. 13 dari 28 hal. Put.

Maka dengan demikiantelah terbukti bahwa tanah sengketa dengan tempat tinggal Terlawan s/dVI berbatasan langsung pada bagian utaranya ;Mengenai hal ini, menurut kami, hanyalah alasan yang tidak benar dandibuatbuat serta direkayasa saja oleh oknum tak bertanggungjawab dalamupaya memenangkan pihakpihak tertentu dengan merekayasa/memutarbalikkan faktafakta hukum sehingga pertimbangan Judex Facti PengadilanTinggi Manado telah keliru dan sangat fatal.

Judex Facti PHI Serang Tidak Cermat, Keliru Serta Tidak Seksama DalamMenerapkan Hukum Terkait Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)Dalam Perkara AQuo32.Bahwa Judex Facti PHI Serang dalam pertimbangan hukum halaman 46paragraf (3) dan paragraf (5) pada salinan resmi Putusan Sela Nomor84Tahun 2016, Judex Facti menyatakan sebagai berikut:Halaman 38 dari 57 hal. Put.

Bahwa karena pernyataan mengajukan kasasi dan pengajuan memori kasasitelah dilakukan dalam tenggat waktu yang diperbolehkan menurut undangundang, maka upaya hukum Kasasi aquo telah diajukan dengan memenuhisyaratsyarat formil beracara;Majelis Hakim Terdahulu Telah Keliru/Salah Dalam Menerapkan Hukum YangBerlaku Karena Menyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat AwalTerikat Dalam Suatu Perjanjian Dinas Padahal Perjanjian Dinas Tersebut TidakPernah Ada Dan/Atau Tidak Pernah Dibuat Dan/Atau.

Surat Keputusan Presiden Direktur yang bukanlah merupakan suatuperjanjian ikatan dinas;Merupakan Suatu Pertimbangan Hukum Yang Sangat Keliru Dan Sangat SalahDalam Perkara A quo7. Bahwa adapun Para Pemohon Kasasi katakan bahwa pertimbangan MajelisHakim terdahulu tersebut sebagai pertimbangan hukum yang sangat kelirudan sangat salah adalah karena halhal sebagaimana diuraikan dibawahsebagai berikut;8.

Dalam Menerapkan Hukum TerkaitDengan SaksiSaksi Yang Dapat Diajukan Dan Disumpah Dalam Perkara A quo19.Bahwa selain kekeliruan dalam menerapkan hukum sebagaimana diuraikandiatas, Majelis Hakim terdahulu juga telah salah/keliru dalam menerapkanhukum terkait dengan saksisaksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk dimintai keteranganya dalam gugatan aquo:Petikan amar putusan halaman 64:Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya ParaHalaman 51 dari 57 hal.

dalam menerapkan hukum karena tetapmempertimbangkan kesaksian kedua saksi tersebut yang sangat subjektif;Majelis Terdahulu Seharusnya Memberikan Pertimbangan Yang Pada IntinyaMenyatakan Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Awal Tidak PernahTerikat Dalam Suatu Ikatan Dinas Dengan Termohon Kasasi/Tergugat22.Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butirbutir sebelumnya di atasdimana Majelis Hakim terdahulu telah keliru karena:a.

Penggugat Keliru Menarik Pt.

Purna Karya Sejahtera), oleh karena itu, Penggugat telah salahdan keliru menarik PT. Bank Sumut sebagai Tergugat karena antaraPenggugat dengan PT. Bank Sumut tidak ada hubungan hukum;Halaman 6 dari 45 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa kekeliruan menarik PT. Bank Sumut sebagai Tergugatsebagaimana telah dijelaskan M.

Dalam kasustersebut, tindakan menarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru,karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasusyang diperkarakan.

Nomor 44 kK/Pdt.SusPHI/2016Penggugat) yang dipekerjakan perusahaan penerima pemborongan (icTergugat II); Bahwa dengan demikian dikarenakan Gugatan Penggugat telah salahdan keliru dalam menarik PT.

2015 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga bertentangan denganhukum yang berlaku, yaitu :A.

I berupa Sertipikat HakMilik Nomor 1218/Desa Pasar Baru atas nama Nirwan Munir objek sengketa a quoditerbitkan pada tanggal 27 Desember 2012, tenggang waktu antara Pengumumansampai diterbitkannya objek sengketa In Litis adalah 44 (empat puluh empat) hari,sehingga tidaksesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sangatjelas keliru dan terlihat keberpihakannya dengan Penggugat/ TermohonKasasi

pendaftaran tanah secara massal yang diketahui olehmasyarakat umum sehingga pengumumannya lebih singkat, sedangkanpengumuman pendaftaran tanah secara sporadik sifatnya individual denganruang lingkup terbatas;Bahwa terhadap penjelasanpenjelasan tersebut dan uraian pasal yangmengatur tentang itu sudah sangat jelas Majelis Hakim tersebut telah nyatadengan disengaja untuk merugikan Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasimenilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantelah salah dan keliru

serta telah melampaui batas kewenangannya dalammemeriksa perkara a quo, sehingga dengan demikian pertimbangan hukumJudex Facti tersebut adalah tidak berdasarkan hukum sehingga bertentangandengan fakta yuridis karena itu pertimbangan hukum Judex Facti tersebuttidak dapat dipertahankan menurut hukum dan karenanya mohon untukdibatalkan;Bahwa putusan Judex Facti a quo adalah sangat keliru dan tidak tepat,karena telah menerima dan mengabulkan begitu saja gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tanpa

Ismail Effendi atas tanah yang di atasnya diterbitkan objekperkara a quo, karenanya putusan yang dibuat dari pertimbangan hukum tersebutmenjadi keliru dan bertentangan dengan hukum karena melampaui kewenangan,sehingga sangat beralasan untuk membatalkannya dalam suatu putusan kasasi,karenanya sangat beralasan hukum bagi Pemohon IJ Kasasi untuk memohonkankasasi ini;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam perkara yangdimohonkan kasasi ini semakin tidak tepat atau melampau kewenangannya

Putusan Nomor 320 K/TUN/2014dalam putusan tersebut Majelis Hakim Banding menyata penerbitan objekperkara a quo tanggal 27 Desember 2013, pada hal sesungguhnya penerbitanobjek perkara a quo adalah tanggal 11 Januari 2014, dimana kekeliruanpenulisan tanggal penerbitan objek sengketa a quo tersebut membawakonsekwensi pada kesalahan dalam menghitung tenggang waktu pengumumanpermohonan hak milik, dan oleh karena Majelis Hakim Banding keliru dalammembuat tanggal dan menyebabkan keliru dalam menghitung