Ditemukan 26494 data
28 — 17
Membebaskan biaya perkara ini ;SUBSIDER :Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono)Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkarasecara cumacuma, Ketua Pengadilan Agama Palu telah membuatpenetapan Nomor W19A1/1589/HK.05/IX/2021 tanggal 17 September 2021dengan amar sebagai berikut : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh layananpembebasan biaya; Menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut diatas dibebankan kepada
37 — 21
dijatuhkan oleh Pengadilan AgamaManinjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipundalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),tetap kKeduanya boleh melakukan akad nikah baru;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untukberperkara secara prodeo telah dikabulkan Ketua Pengadilan AgamaManinjau, sesual dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah AgungTahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
14 — 1
kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempatperkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalamsebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara ini secara cumacuma (prodeo), terhadap permohonan beracara Penggugat telah memperolehizin dari Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, untuk berperkara secaracumacuma (prodeo) berupa Penetapan Nomor WS3A8/391/KU.04.2/III/2016Halaman 9 dari halaman 12 Putusan Nomor 87/Padt.G/2016/PA.PPtentang Layanan
11 — 0
Membebaskan biaya perkara menurut hukum;AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa Penggugat dalam keadaan miskin/tidak mampu, maka berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor:2086/Pdt.G/2014/PA.Ba.tanggal 09 Oktober 2014, Penggugat telah memperoleh izin dari Ketua PengadilanAgama untuk mendapatkan Layanan membebaskan Biaya Perkara di PengadilanAgama Banjarnegara;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datangmenghadap
11 — 4
seorang perempuan harus dapatmenyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dansyaratsyaratnya, seperti adanya wali nikah dan duaorang saksi yang adil ";Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka permohonan paraPemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanyapermohonan tersebut dapat dikabulkan;10Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan KetuaPengadilan Agama Cianjur Nomor : 0104/Pdt.P/2014/PA.Cjr.tanggal O4 Maret 2014, kepada para Pemohon telahmendapatkan layanan
7 — 0
bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam,disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan statuspribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa pentingyang di alami oleh Penduduk Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa ParaPemohon harus diperintahkan untuk mendaftarkan/ mencatatkan pernikahan tersebutkepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahitempat tinggal Para Pemohon.Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan layanan
52 — 7
demi terwujudnya tertib administrasi dan sekaligusmelaksanakan amanat pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makadiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menyampaikansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana amar di bawah ini;Menimbang, bahwa penggugat telah memohon berperkara secara CumaCuma maka berdasarkan Surat Penetapan Layanan
Dadang bin Enul
14 — 5
persidangan yang telah ditentukan paraPemohon telah hadir secara in person di muka persidangan, dan kemudiandibacakan surat permohonan para Pemohon, yang dalildalilnya tetapdipertahankan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Pemohon untukberperkara secara Cumacuma (prodeo) karena para Pemohon miskin, KetuaPengadilan Agama Cianjur telah mengeluarkan Penetapan nomor0109/Pdt.P/2015/PA.Cjr tanggal 25 Februari 2015 yang amarnya mengabulkanpermohonan para Pemohon untuk mendapatkan layanan
27 — 13
W4A1/1036/HK.05/2/2020, tanggal 17 Februari 2020tentang layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka majelis Hakimmemebaskan Penggugat dari membayar semua biaya perkara yangditimbulkan dalam perkara ini;;Mengingat:1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975;3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;A.
12 — 2
pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatanPenggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan denganputusan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untukberperkara secara cumacuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan AgamaHim. 9 dari 11 Putusan No. 2641/Pdt.G/2020/PA.SbySurabaya dengan penetapan tanggal O09 Juni 2020, maka Penggugatmendapatkan layanan
16 — 3
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuanketentuan yang terdapatdalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang PedomanPemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atasHalaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2020/PA.Bmsnama Pemohon, nomor ... tanggal ..., Pemohon dapat dibebaskan untukmembayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan KuasaPengguna
32 — 0
/Pdt.G/2018PA.Srgperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 5ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 yang menyatakanbahwa biaya perkara dibebankan kepada penerima layanan terpadu. Olehkarena itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada paraPemohon;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku danketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2.
17 — 1
Permohonan tersebut telah dikabulkan KetuaPengadilan Agama Rantauprapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaRantauprapat Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Rap, tanggal O05 Juli 2019, makaHakim pemerikasa perkara tidak perlu lagi memeriksa buktibukti kelayakanPemohon berperkara secara prodeo (cumacuma), ketentuan ini Sesualdengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampudi Pengadilan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal
40 — 13
ayat tersebutadalah Kantor Urusan Agama tempat pelaksanaan akad nikah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkaradibebankan kepada para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama MimikaNomor W25A11/265/HK.04.5/V1/2014 tanggal 03 Juni 2014 yang telah mengabulkanpermohonan para Pemohon untuk layanan
10 — 5
Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikanketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatanPenggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugatterhadap Penggugat, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan AgamaSoreang Nomor W.10A25/2805/HK.05/I/2020 tanggal 10 Juni 2020, Penggugatmendapatkan Layanan Pembebasan Biaya dan berdasarkan Surat KeputusanSekertaris Pengadilan Agama Soreang tertangal 10
17 — 12
Bahwa Penggugat bermohon memperoleh layanan pembebasan biayaperkara di Pengadilan Agama Simalungun untuk mengajukan gugatan ceraiHalaman 1 dari 11 him. Putusan No.619/Pdt.G/2018/PA.Simkarena Penggugat keluarga kurang mampu sesuai dengan surat keterangandari Nagor i, KabupatenSimalungun Nomor; iS tangoa! a.
33 — 15
Putusan Nomor : 138/Pdt.G/2019/MS.Lgsdapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat terhadapPenggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat orang yang tidak mampumembayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 273 Rbg. jo.PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan HukumBagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara dibebankankepada negara melalui DIPA Mahkamah Syariyah Langsa tahun anggaran2019;Mengingat
14 — 7
nikah sebagai bukti perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuaisyariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untukmengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohontersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaGiri Menang nomor: 602/Pdt.P/2021/PA.GM tentang Layanan
18 — 3
Permohonan tersebut telah dikabulkan KetuaPengadilan Agama Rantauprapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaRantauprapat Nomor 0078/Pdt.P/2019/PA.Rap, tanggal O05 Juli 2019, makaHakim pemeriksa perkara tidak perlu lagi memeriksa buktibukti kelayakanPemohon berperkara secara prodeo (cumacuma), ketentuan ini Sesualdengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampudi Pengadilan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal
8 — 7
Bahwa penggugat termasuk warga tidak mampu, dan tidak mempunyaipenghasilan yang cukup untuk membayar biaya sebagaimana SuratKeterangan Tidak Mampu Nomor 48/KTS/II/2019, tanggal 18 Februari 2019,dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara,Kabupaten Jeneponto, sehingga penggugat bermohon untuk diberikan izinmendapatkan layanan pembebasan biaya perkara;Berdasarkan dalildalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepadaKetua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis