Dekarma Saragih,Mendasari hal tersebut diatas dan Oditur Militer tidaksanggup lagi menghadirkan, maka sesuai ketentuan pasal155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 dan ataspersetujuan Terdakwa maka keterangan saksi2, Saksi3 dansaksi4. yang sudah pernah diberikan di penyidik akandibacakan.Saksi2 :Nama lengkap : Gustaf SaragihPangkat/NRP : Bripda/ 97060679Jabatan : Ba SatlantasKesatuan : Polres SimalungunTempat, tanggal lahir =: Simalungun, Juni 1997Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama

Terhadap suratsurat berupa fotofoto (gambar) tersebutdiatas telah diperlihnatkan dan dibacakan kepada Terdakwa,para Saksi dan Oditur Militer serta telan dibenarkan danmerupakan gambar dari barangbarang yang telahdipertimbangkan diatas, sehingga fotofoto (gambar) tersebutdapat dijadikan barang bukti perkara ini.: Bahwa dengan mendasari Pasal 171 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi Hakimtidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecualiapabila dengan sekurangkurangnya

I02/AD/V1I/2019Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhipidana penjara secara langsung akan lebih efektif.

DAMAYATI YULI SETYOWATI;Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 193/Pdt/2021/PT SMG Bahwa dengan tidak dimasukkannya TIAH dan DIAH EKOWATIsebagai Para Pelawan menjadi gugatan Perlawanan yang diajukanoleh Para Pelawan adalah kurang fihak; Disamping itu, bahwa yang menjadi dasar diajukan lelang olehTerlawan II di KPKNL adalah mendasari sertifikat Hak Tanggungannomor: 4540/2017, yang telah dikeluarkan oleh Badan PertanahanKabupaten Semarang, sehingga sudah selayaknya BadanPertanahan diajukan dalam fihak perkara

Bahwa yang menjadi dasar diajukan lelang oleh Terlawan II diKPKNL adalah mendasari sertifikat Hak Tanggungan nomor4540/2017, yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan KabupatenSemarang, sehingga sudah selayaknya Badan Pertanahan diajukandalam fihak perkara a quo, sehingga dengan tidak diajukannya BadanPertanahan Kabupaten Semarang sebagai fihak dalam perkara ini,maka gugatan Para Pelawan sepantasnya dinyatakan kurang fihak;7.

Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 449,Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 193/Pdt/2021/PT SMGBisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta(fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil ;14.

722 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;Bahwa dengan adanya laporan Polisi dan juga gugatan perdata yang dilakukan olehTergugat tersebut, Penggugat menjadi kaget, kenapa tanah yang Penggugat milikisecara turun temurun, tanpa diketahui oleh Penggugat sudah berpindah tangan;Bahwa dengan adanya pengakuan oleh Tergugat, bahwa Tergugat telah mempunyaiSertipikat Hak Guna Bangunan No. 722 tersebut, Penggugat menjadi ragu dan curiga,pasti terdapat ketidakberesan terhadap sertipikat tersebut;Bahwa yang mendasari

2008yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak termuat materiataupun pertimbangan hukum yang menyatakan sah tidaknyaSertifikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat tersebut ;Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan pengadilan No. 174/Pdt.G/1999/ PN.Smg jo No. 242/Pdt/2000/PT.Smg jo No. 1987 K/Pdt/2001 joNo. 257 PK/ Pdt/ 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, ternyatabahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat ternyatatelah dipergunakan sebagai bukti yang mendasari

yang menjadi perkampunganatau diduduki rakyat akan di prioritaskan bagi rakyat yang mendudukinya setelahdipenuhi persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang Hak tanah,Menimbang, bahwa sebagai gugatan selanjutnya, Penggugat menuntutagar Majelis Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya itu, Penggugatmenunjuk pada dalil bahwa yang mendasari

Bahwa terkait dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2)huruf d UndangUndang KUP yang mendasari gugatanTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)adalah tidak tepat dengan alasan:1) Bahwa Surat Pemberitahuan Surat Keberatan TidakMemenuhi Persyaratan Formal bukan merupakanobjek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP, karenamerupakan surat pemberitahuan, bukan merupakansurat ketetapan pajak atau surat keputusan;2) Bahwa objek gugatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal

Bahwa dalam persidangan, Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) telah menyatakan bahwadasar hukum yang mendasari pengajuan gugatanadalah Pasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP;c. Bahwa dalam petitum surat gugatannya, TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) meminta agarSKPKB PPN Nomor 00010/207/10/521/13 tanggal 18April 2013 Masa Pajak Oktober 2010 sebesarRp307.380.704,00 dibatalkan karena penerbitannyatidak sesuai prosedur;d.

Bahwa pada dasarnya dalam persidanganTermohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sudah menyatakan dasar hukumyang mendasari gugatan yang diajukan adalahPasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndangKUP;Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakanbahwa dasar hukum yang digunakan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndangKUP tidak sesuai dengan fakta persidangan, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) telah menyatakan bahwa dasar hukumpengajuan

Bahwa terhadap harta bersama / gono gini tersebut diatas PenggugatRekonpensi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi sudah bersepakat dalam penyelesaian hukumnyauntuk mendasari kepada Akta Kesepakatan Bersama No. 07, tertanggal 23Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Lina KusmiWardayati, SH;5.

Benar bahwa terhadap harta bersama / gonogini tersebut diatasPENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI telahbersepakat dalam penyelesaian hukumnya untuk mendasari kepada AktaKesepakatan Bersama No. 07, tertanggal 23 Oktober 2012 yang Oibuatdihadapat Notaris / PPAT Lina Kusmi Wardayati, SH. Bahwa terhadap hartabersama / gonogini tersebut berlaku Akta Kesepakatan Bersama No. 07,tertanggal 23 Oktober 2012 apabila terjadi perceraian antara keduanya;6.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rakonpensi poin 3, akan PenggugatRekonpensi tanggapi aalah sebagai berikut :Bahwa benar Penggugat mengajukan Gugatan Rekonpensi (Counter Claim)berkaitan dengan harta bersama dan hakhak Penggugat selaku Istri yangbersamaan dengan Permohonan Cerai Talak adalah dengan mendasari Pasal132 huruf a dan b HIR atau Pasal 157 dan 158 RBG serta UU No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, hal mana alasan alasan kebolehanmengajukan Gugatan Rekonpensi didasarkan atas kenyataan k

207/11/058/13 tanggal 10 Januari 2013 MasaPajak Juli 2011 dengan perincian sebagai berikut: Ditambah/ sooUraian Semula (Dikurangi) Menjadl(Rp) (Rp) (Rp)PPN yang Kurang / (Lebih) Bayar 79.512.910 0 79.512.910Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 79.512.910 0 79.512.910Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 159.025.820 0 159.025.820 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada PengadilanPajak atas permohonan Keberatan yang ditolak seluruhnya dengan Keputusan diatas;Bahwa adapun alasan yang mendasari

Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titio olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas selurun penyerahannya termasukdalam Penyerahan yang Terutang Pajak;selurun Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesualketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan":Bahwa landasan filosofis yang mendasari

Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titio olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesual ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari

Pembelaan penasehatHukum terdakwa, dimana penasehat hukum terdakwa dalam pembelaannyamerujuk kepada yurisprudensi yaitu Putusan MA No 1071K/Pid.Sus/2012,Putusan MA No 1940K/Pid.Sus/2015, Putusan MA No 2447K/Pid.Sus/2011,Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PT MDNdimana kaidahkaidah dan fakta hukum yang terungkap dalam putusantersebut diatas tidak serta merta dapat disamakan dengan kaidah dan faktahukum dalam perkara SUHEMY YUSUF als EMI dan juga penasehat hukumterdakwa telah mendasari

halaman 11 paragraf 4yang pada intinya menerangkan bahwa terhadap pembelaan PansihatHukum Terdakwa dimana Penasihat WHukum Terdakwa dalampembelaannya merujuk kepada yurisprudensi yaitu putusan MA No.1071/K.Pid.Sus/2012, putusan MA No. 1940K/Pid.Sus/2015, putusan MANo. 2447K/Pid.Sus/2011, dimana kaidahkaidah dan fakta hukum yangterungkap dalam putusan tersebut diatas tidak serta merta dapatdisamakan dengan kaidah dan fakta hukum alam perkara Suhemy YusufAls Emi dan juga Penasihat Hukum Terdakwa telah mendasari

Tabungan masyarakat yang disalurkan melaluiperbankan dan bursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaanpembangunan, sehingga pengenaan pajak atas penghasilan yangberasal dari tabungan masyarakat tersebut perlu diberikan perlakukantersendiri dalam pengenaan pajaknya;Pertimbanganpertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuantersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalampemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaanpajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.Pertimbangan

tersebut juga mendasari perlunya pemberian perlakuantersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihanharta berupa tanah dan atau bangunan, serta jenis jenis penghasilantertentu lainnya.

Put. 1.Bahwa berkenaan dengan penyerahan jasa hukum ke LuarNegeri yang Pemohon Banding lakukan, Terbandingmelakukan koreksi negatifsebesar Rp.279.575.506,00 atas pos Ekspor (penyerahanke Luar Negeri) dan melakukan koreksi positif sebesarRp.279.575.506,00ataS pos penyerahan tidak terutang PPN sebagaimanadinyatakan di dalam Daftar Temuan, Pembahasan Akhirdan Ikhtisar HasilPembahasan Akhir tanpa menyebutkan secara spesifikketentuan ketentuan hukum yang mendasari koreksikoreksi yang Terbandingtelah lakukan

C2, C3 dan C4), Pembahasan akhir danIkhtisar Hasil Pembahasan Akhir (nomor 4) dengan catatanbahwa jumlah yang masih harus dibayar oleh Pemohon Bandingberdasarkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP130/WPJ.06/KP.0709/2004 tanggal 24 Agustus 2004 menjadisebesar Rp.23.535.892,00, lebih besar daripada jumlah uangmasih harus dibayar berdasarkan SKPKB PPN Nomor00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 sebesarRp.16.900.138,00 ;Bahwa sejauh ini Pemohon Banding belum diberitahu alasandan penghitungan yang mendasari

Reg.Perkara: PDM397/JKTSL/Euh.2/2016, tertanggal 29 Agustus 2016, adalah tidak cermatkarena mendasari amar tuntutannya pada bagian kesimpulan pemeriksaansubyek hukum yang berbeda (error in Persona) karena pada tuntutannyaada menyebutkan: berdasarkan uraianuraian seperti tersebut maka kamiberkesimpulan bahwa Terdakwa Muhammad Reza Novianto telah terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan untuk diri sendiri, sehingga surat Penuntut Umum dalam perkara in casu,dapat dikatakan

spesimen biologi yang dapat diuji di Laboratoriumdan spesimen biologi yang diduga mengandung Narkotika dapat dilakukanuntuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia), rehabilitasi, ilmu pengetahuandan teknologi serta pendidikan dan pelatihan laboratorium, untuk keperluanpembuktian perkara dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat HukumTerdakwa yang berpendapat Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak cermatsehingga kabur (obcur lebel) karena mendasari

Enforcement)yang tidak benar, oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kiranya KetuaMahkamah Agung Yang Mulia, berkenan membuka dan memeriksa kembalipersidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusanyang mencerminkan penegakan hukum dan keadilan.Sebelum Pemohon Kasasi mengutarakan halhal yang akan menjadi dasarkeberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan Nomor : 93K/PMTI/BDG/AD/X/2015 tanggal 10 Desember 2015, perlu Pemohon Kasasiuraikan halhal yang sangat mendasar dan mendasari

MajelisHal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 K/MIL/2016Hakim Tingkat Banding menggunakan logika terbalik yang hanyamempertimbangkan keterangan Terdakwa saja, sedangkan alat bukti yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu keterangan para Saksi yang di bawahsumpah, Ahli dan alat bukti berupa Surat yang nyatanyata keterangantersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya telah dikesampingkan olehMajelis Hakim Tingkat Banding tanpa adanya pertimbangan yang dapatdipertanggung jawabkan oleh hukum.Bahwa dengan mendasari

januari 2017 dan surat jawaban yang ke4dari Dan Yonif Raider 700/WYC Nomor : B/69/I/2017 tanggal 19Pebruari 2017, dan surat jawaban yang ke5 dari Dan Yonif Raider700/WYC Nomor : B/118/II/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang darisemua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Pratu MuhTaufik NRP 31110504760992 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer ll16 Makassar, dikarenakanyang bersangkutan telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dansampai dengan sekarang belum diketemukan.Bahwa dengan mendasari

telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebuttidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugaskhusus yang tidak bisa ditinggalkan sesuai dengan surat DanyonRaider 700/WYC Nomor : 118/II/2017 tanggal 24 Maret 2017 SaksiKopda Marjon Lam Ali sedang mengikuti Pendidikan Diktuba Tahapll di Dodiklatour Rindam Vi/Wrb Bancee, dan Oditur Militer tidakdapat menjamin para Saksi tersebut akan hadir dipersidangan,maka dengan mendasari

karena jelas sudah merupakan sengketaPerdata.3 Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohonkepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini denganmenyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.4 Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap pihak, hal ini disebabkan oleh karena tidakdilibatkannya pihak yang berkepentingan dengan tanah objektum litis dalam hal iniNatsir Tenrisau dan pihak Kodam yang menjadi Bezitter atas tanah objek tersebut,karena yang mendasari

Penggugat diajukan kepada LembagaPeradilan Umum (Kompetensi Pengadilan Negeri Makassar) hal tersebut sesuai dalilPenggugat yang mengakui sebagai pemilik atas tanah yang terletak di JalanCenderawasih Lorong 319 Nomor. 140 Kelurahan Sambung Persil 28a Kohir 262 CIseluas 3.427 yang diperoleh secara waris sehingga menyangkut masalah kepemilikanperdata.Bahwa kenyataannya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara dengan dalil permohonan sertifikatnya ditolak/ditangguhkan oleh Tergugatdengan mendasari

Surat Jawaban Panggilan ke3 NomorB/322/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.yang menyatakan Terdakwa atas nama Randy ThimotyLabaiga, Prada NRP 31200396430998, Jabatan Tayonif713/ST Kesatuan Yonif 713/ST tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer IIl17 Manado, sehinggadengan mendasari ketentuan Pasal 143 UndangUndangNomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 2 Ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman maupun SEMA Nomor 1 Tahun 2017, makaMajelis Hakim berpendapat perkara ini telah

unsurunsur tindak pidanasebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidanamenurut Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KOHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini Ssesuai dakwaanOditur Militer yakni Saksi atas nama Pratu Bano EduardiSila (Saksi1) dan Prada Renni Yansen Taroreh (Saksi2)dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal139 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997, namun parasaksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karenasedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan,maka dengan mendasari

Terdakwa.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UndangundangNo.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakanPerkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalamKitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam)bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturutturut secara sah, tetapi tidak hadir di sidangtanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputustanpa hadirnya Terdakwa.Bahwa dengan mendasari

Surat Nomor : B/65/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 .yang menyatakan bahwa Terdakwa Adang Sangaji, Serda NRP21090086860189, Ba Gersang Pokko Kima Yon Kav 2/TCsampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali kekesatuan karena yang bersangkutan melaksanakantindakpidana Desersi TMT 25 September 2017 sampai dengansekarang belum kembali ke Satuan.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksadan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia

., Hal 5 dari 10 Hal.perundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon danPemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalahPemohon pada tanggal 11 Februari 1990 telah melangsungkanperkawinan

datangnya itu disebabkansuatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan Tergugat dalamkeadaan tidak hadir (bukti P3), dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkantanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 11 April2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXKabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokok

tempat tinggal dan selamapisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkahlahir maupun batin kepada Penggugat tidak meninggalkanbarang sesuatu pun yang dapat digunakan sebagai penggantinafkahMenimbang, bahwa tentang perbedaan keterangan saksike sartu) dan saksi ke dua mengenai' lamanya Tergugatmeninggalkan Penggugat, hal tersebut dapat dikompromikanbahwa kedua saksi tersebut samasama menerangkan Tergugatsudah lebih dari 6 (enam) bulan meninggalkan Penggugat,hal mana dapat menjadi alasan yang mendasari