Makassar yang mulia yang memeriksa dan mengadili sengketa iniberkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor 78/G.TUN/2010/PTUN.MKS tanggal 28 April2011 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN: e Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan RektorUIN Alauddin Makassar Nomor 253, tanggal 21 September 2010,tentang Pemecatan/pemberhentian

tidak hormat sebagai Mahasiswa UINAlauddin Makassar atas nama Musyawir Nim A.0600104023 FakultasSaint dan Teknologi Prodi Teknik Arsitektur semester XIII (tiga belas) ;DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri AlauddinMakassar Nomor : 253 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentangPemecatan/Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Mahasiswa UniversitasIslam Negeri Alauddin

Bank Sumut No.050/Dir/DSDMTK/SK/2014,tertanggal 24 Maret 2014, tentang Pemberhentian tidak hormat atas namaHerry Togi Manalu, dengan alasan telah melakukan perbuatan yangmengakibatkan PT. Bank Sumut mengalami kerugian sebesarRp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Bahwa pemberhentian Penggugat tersebut didasari atas adanya temuanoleh pihak PT.

Bank Sumut sehuinggaPenggugat layak dikenakan sanksi berat dengan kategori pemberhentiandengan tidak hormat, sebagaimana telah diusulkan oleh Divisi Pengawasantetang Pemberhentian tidak hormat atas diri Penggugat, sehingga DivisiSDMPT. Bank Sumut mengeluarkan Memorandum No.158/DSDMTK/Mm/2014, tanggal 10 Maret 2014;Bahwa dengan adanya persetujuan dan disposisi Direksi atas Memorandumtertanggal 10 maret 2014 tersebut, sehingga Divisi SDM PT.

Datar(Termohon Kasasi) berwenang mengeluarkan Surat keputusanpemberhentian tidak hormat terhadap Pemohon Untuk Kasasi sebagai PNSkarena berpangkat Penata Tingkat golongan ruang IlVd kebawahlingkungannya.Dalam memori Banding Pemohon Kasasi telah dilampirkan tambahan buktiuntuk membuktikan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Padang dapat mempertimbangkan bahwa pemberhentian PemohonKasasi secara jelas Bupati Tanah Datar (Termohon Kasasi) tidak berwenangmengeluarkan surat keputusan pemberhentian

tidak hormat karenaPemohon Kasasi bukanlah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh BupatiTanah Datar, sedangkan Pemohon Kasasi instansi induknya adalah KanwilPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat dan Pemohon Kasasihanya diperbantukan ke Kabupaten Tanah Datar berdasarkan surat tugasdari instansi induk, namun Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medantidak mempertimbangkan bukti baru Pemohon Kasasi yang dilampirkan padaakhir memori banding, dan bahkan didalam putusannya halaman 7 paragrafketiga

Sehingga surat keputusan tersebut tidak sah ataubatal karena salah dalam menafsirkan perundangundangan dan peraturan yangberlaku di Pemerintahan Kabupaten Kediri, yaitu pasal 24 ayat (1) sub c Peraturan16.Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ;Bahwa dengan begitu proses pemberhentian tidak hormat Penggugat sebagai KepalaDusun Kemiri, Desa Kemiri

DASAR GUGATAWN; n2ceneecenncccnneecensecceneccnneccnnnecenneccennenennencnnennes1.Bahwa Penggugat diduga melakukan pelanggaran kode etik dandilakukan pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri atas dugaanperselingkuhan berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik ProfesiPolri Nomor: PUT/KKEP/27/II/2019/KKEP, tanggal 14 Februari 2019dengan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH)sebagai Anggota Polri.; Bahwa penggugat tidak pernah diperiksa pada peradilan umum atasdugaan terhadap penggual.; nnn

Bahwa dalam Posita nomor 15 (lima belas) yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Objeksengketa in casu pada tanggal 14 Mei 2014 dengan alasan apapun tidakdapat di benarkan sebab berdasarkan berita acara serah terima tanggal 10Januari 2012 Pukul 10.01 WITA telah diserahkan Surat Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 88433/A4.2/KP/2011 tentang suratkeputusan pemberhentian tidak hormat sebagai PNS atas nama SaudaraJantje B Nusa, S.Pd., M.Si., in casu hingga

Perubahan yang terjadiyaitu dari pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) menjadi pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai PNS pada Rumah Sakit DaerahMadani Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu sehingga SK yangdimaksud dapat dikualifikasikan bersifat Konkret;v Bahwa keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah nyatanyatahanya ditujukan kepada sdr.

Berdasarkan Surat Keputusan Manager No. 116 K/481/KSKT, tanggal14 Nopember 2003, tentang pemberhentian tidak hormat terhadappemohon kasasi/Terdakwa jadi status pemohon kasasi, berdasarkansurat keputusan tersebut adalah bukan karyawan PT. PLN (Persero)Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah lagi.2. Bahwa obyek perbuatan berupa selisih fisik penerimaan uang denganfisik penyetoran di Bank sebesar Rp768.826.233, tersebut adalah uangHal. 17 dari 22 hal. Put.

.; Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 8/G/2019/PTUN.BDGBahwa ahli menyatakan pada saat dibuatnya keputusan Tata UsahaNegara khususnya dalam pemberhentian tidak hormat ada mekanismeyang ditempuh dalam kasus ini yang dipertanyakan yang pertama apakahada koordinasi terlebin dahulu antara Pemda Cianjur antara BKDmekanismenya adalah dari Badan Kepegawaian Daerah ada Nota Dinasada koordinasi terlebin dahulu ada surat secara tertulis kepada bagianHukum terkait tentang pemberhentian tidak hormat seorang

Januari 2013, sesuai dengan asili,selanjutnya diberi tandan P5.Foto copy Bukti daftar berita acara pelaksanaan try out ujian Nasional tahun2015, tgl.11 Maret 2015, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda P6.Foto copy Surat tugas pemerintah Kota Jambi Dinas Pendidikan No.800/775/DISDIKDIKMEN/2015, tanggal Maret 2015.tambahan tentangtanggal masuk kerja Penggugat, merupakan copy dari copy selanjutnyadiberi tandan P7.Foto Copy Surat memo / Perintah dari Ketuan Yayasan Itikat Baik BerlimaJambi tetang Pemberhentian

tidak hormat tanggal 10 April, , sesuai denganasli selanjutnya diberitanda P8.Buktibukti surat berupa foto copy tersebut setelah dicocokkan denganaslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya.Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut Penggugat jugamengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang, masingmasing telah memberikanketerangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.

Hal mana TERGUGAT tidak terlebih dahulumembentuk atau melaksanakan Rapat Tim Disiplin dan Tim Baperjakatsebagai mekanisme pemberhentian tidak hormat PNS/ASN. Sehinggatidak ada ruang PENGGUGAT untuk melakukan pembelaan diri, atasditerbitkannya objek gugatan. Bahwa tindakan hukum TERGUGATtersebut , jelas jelas melanggar hak asasi PENGGUGAT karena hakuntuk melakukan pembelaan diri atas terbitnya objek gugatan tidakdapat dilakukan.

pernahdisidangkan di Pengadilan Militer IIl16 Makassar dan dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDesersi dalam waktu damai sehingga dijatuhi pidana pokok penjaraselama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana tambahandipecat dari dinas Militer, sesuai putusan Pengadilan Militer IIIl16Makassar Nomor : 24K/PM IIl16/AD/II/2018 tanggal 23 Juli 2018 danputusan tersebut telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap serta telahditindak lanjuti melalui administrasi pemberhentian

tidak hormat dariHal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor : 72K/PM III16/AD/VII/2018dinas keprajuritan TNI AD sesuai dengan Keputusan Kepala StafAngkatan Darat Nomor : Kep/34516/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritanTNI AD a.n.

Penggugat dalam hal inimenggugat Surat Keputusan Tergugat Nomor : SK.8883W.42 Tahun 2008 tanggal11 Maret 2008 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama Saudara M.

Bahwa atas pemberhentian tidak hormat tersebut akhirnya Penggugatmengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaruyang teregister dalam perkara :(1) Pada PTUN Pekanbaru gugatan Penggugat (Ristata Irzal) dinyatakanditolak, dengan keputusan No. 01/G.TUN/2004/TUNPbr tanggal 17Februari 2004, kemudian Penggugat mengajukan banding.(2) Pada tingkat banding di PT.TUN Medan Penggugat dinyatakan pihakyang menang dengan mengabulkan Gugatan Penggugat danmenyatakan pemberhentian Penggugat tidak

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, terbit Surat KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1398/99, prihalSurat penyampaian data PNS yang dihukum penjara ataukurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan danHalaman 22 Putusan Nomor : 43/G/2019/PTUN.SMDContoh Keputusan Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.Dalam surat tersebut menyampaikan Data PNS yang dihukumpenjara, termasuk didalamnya Data PNS atas namaHANSEN,SH.

,M.Si ( Penggugat ), sekaligus memberikancontoh Keputusan Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS ;5.4. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, terbit Surat KepalaBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor :800/V.16055/BKD, perihal penyampaian data PNS yang terkenaTipikor. Dalam surat tersebut menyampaikan Daftar PNS YangTerlibat Tipikor Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat,diantaranya termasuk PNS atas nama HANSEN,SH, M.Si(Penggugat) ;5.5.

Bahwa dalil Penggugat point 20 yang menyatakan Objek sengketabertentangan dengan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang manajemen Pegawai negeri Sipil, adalah keliru, padahalketentuan tersebut telah menyebutkan secara jelas unsur melakukantindak pidana dengan berencana, merupakan su atu tindak pidana umumyang tidak menyangkut jabatan selaku PNS. dan Tergugat tidakmenjadikan dasar hukum tersebut Pasal 251 PP Nomor 11 Tahun 2017sebagai dasar hukum daripada pemberhentian tidak hormat

Sedangkan dasar hukum Tergugat dalammengeluarkan Objek sengketa dilakukannya pemberhentian tidak hormatkepada Penggugat berlaku sejak 28 Februari 2009, dimana putusanpidana Nomor 412 /PID.B/2008 /PN.Tpi tanggal 18 Februari 2009 telahmempunyai kekuatan hukum, dan Penggugat belum diberhentikansedangkan pelaksanaan Pemberhentian tidak hormat telah diatur Pasal 9huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor. 32 Tahun 1979 TentangPemberhentian Pegawai negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah RI Nomor11 Tahun 2017

Sedangkan Objeksengketa merujuk kepada peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 joPasal 252 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yangmengharuskan penetapan pemberhentian tidak hormat sejak putusanpidana penjara berkaitan dengan jabatan memiliki kekuatan hukummengikat, in casu putusan pidana 412/PID.B/2008 penggugat tanggal 18Februari 2009, secara administrasi haruslah disebutkan dalam objeksengketa aquo, sesuai Pasal 57 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan

Tribratanews.gorontalo.polri.go.id Polda Gorontalo, KetegasanKapolda Gorontalo terhadapanggotanya yang terbuktimelakukan pelanggaran kodeetik kembali ditunjukkan denganHalaman 19 dari 70 Halaman Putusan Perkara No. 44/G/2019/PTUN.GTOdan sebelum diumumkan, bahwa TERGUGAT pada tanggal 2 September2019 telah memberitahukan S urat Keputusan Pemberhentian Dengan TidakHormat dari Dinas Polri sekaligus menanyakan keberadaan PENGGUGAT,sehingga pada tanggal 02 September 2019 tersebut PENGGUGAT sudahmengetahui Pemberhentian

Tidak Hormat dari Dinas Polri terhadap dirinyamelalui Chatting Whatsapp PENGGUGAT dengan BRIPTU MAYA sertabukti Ekspedisi penyerahan S urat Keputusan tersebut: eee et co aEkspIs!

.:1171/BKD/2007, tertanggal13 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang aslinya belumPenggugat terima tersebut nyatanyata dibuat olehTergugat, tidak abstrak tapi berwujud, tertentu, yaitutentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil ; Individual ...... eeeIndividual Karena Surat Keputusan a quo hanya khusus ditujukankepada Penggugat, dan tidak bersifat umum ; Final: Karena Surat Keputusan a quo sudah definitif dankarenanya dapat menimbulkan

tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang RIHal 71 Putusan Nomor Perkara 219/G/2019/PTUNMDNNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa aquo yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepadaPenggugat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, telahsesuai dengan substansi pemberhentian

tidak hormat, karena dinyatakantelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannyadengan jabatan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa a quosecara substansial telah sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku, sehingga tindakan Tergugat harus dinyatakan telah sesuaidengan memperhatikan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik;Menimbang

, bahwa selanjutya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, yang mendalilkan bahwaTergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangandengan Asas non Retroaktif, karena dalam menetapkan objek sengketatelah menggunakan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara yang baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil yang baru belaku pada tanggal 7 April 2017 sebagaidasar pemberhentian

tidak hormat bagi Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ObjekSengketa, diketahui bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidanasebelum berlakunya UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2014 tentangHal 72 Putusan Nomor Perkara 219/G/2019/PTUNMDNAparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, hal mana juga disebutkandalam

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat yang bersikaprasislah yang membuat Pemohon Kasasi/Tergugat akhirnyamemberikan surat pemberhentian tidak hormat kepada TermohonKasasi/Penggugat dengan memberikan juga uang kompensasi 3bulan gaji;Judex Facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSerang) telah memberikan putusan yang melanggar normanormahukum yang berlaku pada satu sisi membenarkan atas tindakan rasisyang dilakukan oleh Termohon kasasi, namun tindakan tersebut tidakdijadikan