;Bahwa isi penetapanpenetapan tersebut jelas tidak benar,meyesatkan dan keliru karena disebut 2 (dua) surat kuasakhusus yang berbedadalam penetapan sita eksekusi denganpenetapan aanmaning, pada tanggal yang sama dan isipenetapan bertentangan dan tidak sesuai dengan suratpermohonan, sebab :1. Tentang 2 (dua) surat kuasa khusus yang berbeda dalampenetapan eksekusi dengan Penetapan aanmaning.a.

eksekusi ;Dari fakta tersebut, telah terbukti secara nyatapenetapan sita eksekusi Nomor 10/89/Pen.Pdt.G/2002/Eks/2009/PN.PLG tanggal 29 Juli 2009cacat hukum, karena surat kuasa khusus nomor : 40tanggal 30 Januari 2009 yang disebut dalampenetapan sita eksekusi tersebut tidak ada dan tidakditemukan dalam berkas, sementara penetapan sitaeksekusi adalah tindak lanjut dari sSuatu proseseksekusi setelah aanmaning, sedangkan didalampenetapan aanmaning disebut surat kuasa khususnomor 14 tanggal 30 Januari

2009, artinyadalam perkara permohonan eksekusi a quo, penetapansita eksekusi tanpa dan tidak didahului denganpenetapan aanmaning dan sita eksekusi sebagaimanatertuang dalam berita acara sita eksekusi nomor10/89/BA.

Penetapan Nomor : 10 / 89 /Pen.Pdt.G / 2002 /Eks/2009/PN.PLG tanggal 29 Juli 2009 tentangPenetapan Sita Eksekusi Nomor :10/89/Pen.Pdt.G/2002/Eks/2009/PN.PLG tanggal 26 Juni 2009 tentang Penetapan Aanmaning cacathukum, tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatanhukum, Sita Eksekusi harus diangkat.1.

Penetapan Nomor : 10/89/Pen.Pdt.G/2002/Eks/2009/PN.PLG tanggal 26 Juni 2009 tentangPenetapan Aanmaning ;Cacat hukum, tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyaikekuatan hukum ;Dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Klas .A Palembanguntuk mengangkat Sita Eksekusi atas tanah milik Pelawantersebut ;2.

Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm, tanggal 23 Mei 2011;Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukanpemanggilan aanmaning No. 404/ Pdt.G/2010/PA.Sgm, tanggal 26Nopember 2013, dan oleh tergugat IIl dan sekaligus kuasa insidentil daritergugat 1 s/d VI dan Turut tergugat 1 s/d IV, tidak bertemu langsungdengan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, dandinyatakan pelaksanaan aanmaning pada Hari Senin tanggal 02 Desember2013 pukul 09.00 Wita.,

Bahwa para pelawan eksekusi dan turut pelawan eksekusi sangatkeberatan atas terlambatnya diterima surat panggilan aanmaning,khususnya pelawan Ill, karena ternyata jadwal aanmaning tanggal 02Desember 2013 yakni hari Senin, dan surat panggilan aanmaningdiketahui adanya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013, sehinggapelaksanaan aanmaning tersebut para pelawan eksekusi dan turutpelawan eksekusi tidak hadir pada hari dan tanggal pelaksanaanaanmaning tersebut;.

Pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, jam 10.00.wib3) Bahwa dengan dilakukan 2 (dua) kali peneguran (aanmaning) tersebut,Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tidak melakukan tindakan hukumyang berkaitan dengan permohonan eksekusi nomor01/Pdt.Eks/2019/PN.PbgMaka berdasarkan uraian tersebut, Perlawanan yang diajukan olehPelawan guna melakukan perlawanan terhadap permohonan eksekusinomor : 01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg. tidak terpenuhi secara formil & berakibatterhadap perlawanan Pelawan batal demi hukum

Pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, jam 10.00.wibBahwa dengan dilakukan 2 (dua) kali peneguran (aanmaning) tersebut,Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tidak melakukan tindakan hukumyang berkaitan dengan permohonan eksekusi nomor01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg.Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan guna melakukanperlawanan terhadap permohonan eksekusi nomor01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg. tidak terpenuhi secara formil, sebabpermohonan eksekusi nomor : 01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg. telahdilaksanakan oleh Ketua

Nomor : 2079K/Pdt/2017 tanggal 18 Februari2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T4 ;Fotokopi Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor01/Pen.Pdt.Eks/2019/PN Pbg jo. Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Pbg jo. Nomor :527/Pdt/2016/PT Smg jo.

) dan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tidakmelakukan tidakan hukum ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari eksepsi / keberatanTerlawan mengenai perlawanan batal demi hukum dengan alasan telahdilakukan 2 (dua) kali peneguran (aanmaning) dan Ketua Pengadilan NegeriPurbalingga tidak melakukan tidakan hukum, Majelis berpendapat bahwaalasan yang demikian sudah memasuki pokok perkara ;Menimbang, bahwa oleh karena keberatan / eksepsi yang diajukanoleh Terlawan ternyata bukanlah mengenai halhal

Putusan Mahkamah Agung Nomor2079K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap ; Bahwa Pelawan adalah Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriPurbalingga Nomor 141/Pid.B/2014/PN Pbg, dan pihak Tergugat dalamperkara Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pbg, Pemohon banding dalam perkaraNomor 527/Pdt/2016/PT Smg dan Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor2079K/Pdt/2017 ; Bahwa terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan, telahdilakukan peneguran (aanmaning) sebanyak dua kali, namun TermohonEksekusi/

tetap (in krach van gewisjde) telah memasuki tahappelaksanaan putusan menurut ketentuan Pasal 129 Ayat (2) HIR yangnyatanya Terlawan telah mengajukan permohonan aanmaning melaluiKetua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah dikabulkan denganPenetapan Aanmaning Nomor 07/Eks/2013/PN Jkt.Ut. juncto Nomor09/Pdt/G/2010/PN Jkt.Ut. tanggal 18 April 2009 ("Penetapan Aanmaning")(bukti T7).

Penetapan aanmaning pada pokoknya menetapkan tanggal6 Mei 2013 bagi Pelawan (Tunggono selaku Direktur dan PemegangSaham PT Ancol Pusaka) untuk hadir guna diberi teguran (aanmaning)di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditindak lanjuti denganRelaas Panggilan tegoran/aanmaning yang didelegasikan melaluiPengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pemegang Saham PT Ancol Pusaka) sama sekali tidakmemenuhi relass panggilan tersebut (bukti T8 dan bukti T9); dan(il) Surat relass panggilan teguran/aanmaning kedua untukmemanggil Pelawan (Tunggono selaku Direktur dan PemegangSaham PT Ancol Pusaka) untuk hadir guna diberi teguran(aanmaning) sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri JakartaUtara pada tanggal 22 Mei 2013 yang faktanya telah diterima denganbaik oleh Inem selaku pembantu rumah Pelawan (Tunggono selakuDirektur dan Pemegang Saham PT Ancol

pertamadan kedua adalah dalildalil yang terbukti bertolak belakang denganbukti surat relass panggilan teguran/aanmaning yang disampaikan olehJuru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat (vide bukti T8 dan vide buktiT9) yang secara nyata membuktikan surat relass panggilan teguran/aanmaning pertama dan kedua diterima oleh Inem selaku pembanturumah Pelawan (Tunggono);Dalildalil bantahan Terlawan di atas, dikuatkan dengan kaidah hukumdalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4069 K/PDT/1986 tanggal 21November

atas dan dalam perkara a quo terbukti gugatan Perlawanan yangdiajukan Pelawan telah lewat batas waktu (daluarsa) sejak Juru SitaPengadilan Negeri Jakarta Barat telah menyampaikan teguran (aanmaning)kepada Pelawan,;Zo.

Bahwa, pada tanggal 03 Januari 2017 Pelawan mendapatkan surat panggilanrelas (aanmaning) untuk pertama kalinya, dengan dilampiri surat penetapanKetua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor01/EKS.SHT/2016/PA.Kab.Mn tanggal 27 Desember 2017 yang amarnyaberobunyi sebagai berikut :MENETAPKAN Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas; Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1766/2014 tanggal 12September 2014 berserta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :43/2014 tanggal 12 September 2014 dan

Bahwa, dalam relas yang disampaikan kepada Pelawan adalah berupapanggilan aanmaning, hal ini sangat bertentangan dengan surat penetapantersebut tidak ada hubungannya dan jauh bertolak belakang;3. Bahwa, untuk menghindari kekeliruan yang lebih fatal dan juga sebagai upayakehatihatian sehingga tidak merugikan semua pihak dan hal itu sangatmendesak untuk dilakukan, maka Pelawan mohon agar Pengadilan AgamaHim. 2 dari 13 hlm. Pntp.

Bahwa surat panggilan relas (aanmaning) tertanggal 3 Januari 2017 yangdilampiri surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten MadiunNomor : 01/EKS.SHT/2016/PA. Kab.Mn. tanggal 27 Desember 2017, telahnyata bertentangan dengan surat penetapan tersebut, oleh karena itupanggilan aanmaning tanggal 13 Januari 2017 tidak sepatutnya untukdilanjutkan, karena telah cacat formal dan tidak berdasarkan hukum, atausetidaktidaknya panggilan aanmaning tanggal 13 Januari 2017 dinyatakantidak ada;3.

Kab.Mn. tanggal 27 Desember 2016, perihal perintahaanmaning yang dijadikan sebagai lampiran surat pangilan (relaas) aanmaning,yang ditulis keliru oleh Kuasa Pelawan dengan tanggal 27 Desember 2017sementara itu Pelawan memohon agar Ketua Pengadilan Agama KabupatenMadiun atau Pejabat yang berwenang untuk itu agar menghentikan sementaraproses eksekusi sebagaimana dimaksud dalam penetapan dimaksud;Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Majelisberpendapat bahwa perintah pemanggilan untuk

No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaperlawanan Pelawan dari segi prosedur pengajuannya telah mengandung cacatformil yakni salah sasaran dan tidak berdasar hukum;Menimbang, bahwa selain daripada itu perlawanan yang diajukan olehPelawan adalah dengan titel perkara Perlawanan Penetapan Eksekusi,sebagaimana pula dalam 7y4uraian dalil Pelawan pada posita angka 2 (dua)Pelawan menyatakan Bahwa surat panggilan relas (aanmaning) tertanggal 3Januan

Nomor:189/Pdt/2016/PT.Mks.Negeri Makassar telah memanggil Para Termohon Eksekusi guna ditegurberdasarkan Surat Panggilan/Aanmaning Nomor : 4/EKS/2015/PN.Mks.tanggal 24042015 guna menghadap Ketua Pengadilan Negeri Makassarpada hari Rabu tanggal 06052015 pagi jam 9.00 WITA:Bahwa terhadap panggilan aanmaning tersebut Para Termohon Eksekusimengajukan KEBERATAN, berdasar suratnya tanggal 2 Mei 2015:;Bahwa berdasar panggilan aanmaning tersebut Para Termohon Eksekusitelah memenuhi panggilan tersebut dan

menghadap pada KetuaPengadilan Negeri Makassar tanggal 06052015 hari Rabu;Bahwa aneh bin ajaib oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, kembalimemanggil perihal surat panggilan aanmaning berdasar suratnya Nomor :04/EKS/2015/PN.MKS., tanggal 19 Juni 2015 guna menghadap KetuaPengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 pagi jam 09.00 WITA;Bahwa terhadap dua panggilan aanmaning tersebut Ketua PengadilanNegeri Makassar telah melakukan pelanggaran tentang Hukum Acara/TataCara tentang

teguran/aanmaning agar dalam tempo 8 (delapan) hariterhitung teguran pertama tanggal 06 Mei 2015 atau terhitung teguran kedua tanggal 01 Juli 2015 (Bukti P/2, P/2.A, P/2.B, P/2.C dan P/2.D);4.

,tidak dikenal adanya prosedur keberatan atas aanmaning. Bahwa terhadap pertimbangan Hukum tersebut ,Pelawan sebagaiTermohon Eksekusi ,kemana lagi meminta perlindungan terhadap perlakuan:1. Putusan yang akan dilaksanakan Eksekusinya ,Gugatan Petitumdan diktum putusannya TIDAK SEMPURNA.2. Panggilan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar gunamenghadap Ketua Pengadilan untuk ditegur /aanmaning(vide BUKTI P/2A P/2B P/2C dan P/2D);3.

Bahwa keberatan tersebut tidak ditanggapi baik lisan dan jugatertulis,dimana sebulan kemudian datang lagi panggilan agarmenghadap Ketua Pengadilan Negeri Makassar ,untuk ditegur/ aanmaning pada tanggal 01072015.

Bahwa Terbantah Il menyadari dan mengakui telah melakukan apa yangdisebutkan dalam penegoran/ aanmaning tersebut, dan telah mengagunkantanah dan bangunan milik Terbantah I sebagai berikut :1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Enggano No. 70RT. 004 RW.016 Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara, seluas 323 M2(tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) sesuai Sertifikat Hak GunaBangunan No. 59 atas nama SUTIKNO SLAMET;2.

/Tegoran tertanggal 19 Maret 2015 No. 04/EKS/2015/PN.Jkt.Ut ....Bahwa ada kerancuan yang terjadi dalam dalil yang disebutkan olehPembantah mengenai Penetapan Aanmaning tertanggal 19 Maret 2015No. 04/EKS/2015/PN.Jkt.Ut sebagaimana dikutip pada butir 1 Bantahandi atas, adalah tidak sinkron dan tidak jelas, karena PenetapanAanmaning yang kami terima dari Pengadilan Negeri Jakarta Utaraadalah Penetapan Aanmaning No. 04/Eks/SHT/2015/PN.Jkt.Ut tertanggal 12 Maret 2015, sehingga tidak sesuai dengan dalil

Bahwa kemudian Pembantah tidak menyebutkan dasar hukum yang jelasdalam mengajukan Bantahan ini;Bahwa Pembantah bukanlah pihak dalam proses permohonanaanmaning yang diajukan oleh Terbantah , karena Terbantah mengajukan permohonan aanmaning terhadap Terbantah Il;Bahwa dalam praktek hukum perdata upaya hukum yang dapat diajukanoleh pihak lain terhadap penetapan aanmaning adalah Perlawanan PihakKetiga (Derden Verzet), sehingga Bantahan yang diajukan olehPembantah tidak memiliki dasar yang jelas.Bahwa

Hal.7 Putusan No. 343/PDT/2016/PT.DKI.Dimana hal ini tidak sesuai dan tidak sejalan dengan dalil Pembantahyang mendasari Bantahan ini dengan dasar Penetapan Aanmaning, olehkarena Petitum Bantahan Pembantah ini tidak jelas dan tidak rinci makasudah sepatutnya Bantahan Pembantah ini dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvantkelijk verklaard).EKSEPSI PEMBANTAH TIDAK MEMILIK LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN BANTAHAN/PERLAWANAN PIHAK KETIGA Bahwa pihakpihak yang dapat mengajukan perlawanan adalah pihak

Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan putusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta serta Penetapan Aanmaning dan Bantahan inidiajukan, Terbantah II dalam perkara No. 442/Pdt/2012/PT. DKI., tanggal 19Februari 2013 Jo.

surat perdamaiantersebut dan surat tersebut ditulis tangan saja tetapi surat tersebut telahdilegalisir oleh Pengadilan;Bahwa ada 2 (dua) orang dari pihak pengadilan saatperetemuan aanmaning namun saksi tidak ingat lagi tetapi dalam suratpanggilan tersebut tertulis kepada siapa harus menghadap saat itu;Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN KIbBahwa saksi tidak tahu ada berita acara Aanmaning atautidak;Bahwa saat pertemuan Aanmaning tidak ada rekaman;Bahwa yang hadir saat Aanmaning adalah

eksekusi;Bahwa seingat saksi saat itu Penggugat/ Yusup Kamengkaridiminta untuk jangan khawatir, karena tanah ini milik bapak, sertifikat ini atasnama bapak, juga ada di tangan bapak jadi Penggugat/ Yusup Kamengkaribisa menggarap atau menjual tanah tersebut;Bahwa katakata tersebut disampaikan sebagai pembukaanrapat Aanmaning;Bahwa Penggugat/Yusup Kamengkari masuk bersamaandengan saksi ke ruangan pertemuan Aanmaning di Pengadilan;Bahwa saksi tidak menerima kuasa dari Penggugat/ YusupKamengkari untuk

mengikuti pertemuan Aanmaning tersebut;Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN KIb Bahwa pertemuan Aanmaning yang saksi ikuti tanggal 12 Juni2015; Bahwa sertifikat tanan atas nama Penggugat/ YusupKamengkari dan saksi pernah melihat sertifikat tersebut; Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan SHMtersebut (P1) kepada saksi; Bahwa pada tahun 2015 sertifikat tersebut masih atas namaLukas Kamengkari/Ayah Penggugat yang dipegang oleh Penggugat/YusupKamengkari; Bahwa saat pertemuan Aanmaning

yang saksi ikuti bertempatdi Kantor Pengadilan; Bahwa saksi diijinkan masuk saat itu. untuk mengikutipertemuan Aanmaning; Bahwa surat P10 saksi serahkan kepada Penggugat/ YusupKamengkari saat masih di Kantor Pengadilan ketika akan pulang setelahpertemuan Aanmaning; Bahwa surat tersebut saksi buat di Kantor Pengadilan NegeriKalabahi; Bahwa saat itu pihak Pengadilan Negeri tidak menunjukansurat perdamaian kepada Penggugat/ Yusup Kamengkari saat Aanmaning; Bahwa benar saksi hadir saat pertemuan Aanmaning

; Bahwa yang saksi terangkan ini benar utuh dari awalpertemuan Aanmaning dan saat itu pertemuan Aanmaning juga tidak lama; Bahwa saat itu pihak Pengadilan menyampaikan bahwaPenggugat/ Yusup Kamengkari saat itu hanya dipanggil jadi jangan takut,karena tanah ini milik bapak, sertifikat ini atas nama bapak, juga ada ditangan bapak, jadi Penggugat/ Yusup Kamengkari bisa menggarap ataumenjual tanah tersebut terserah Penggugat/ Yusup Kamengkari, selanjutnyasaksi bertanya, apakah bisa dibuat sebuah surat

., dan baru pelawan mengetahui setelahterbitnya Aanmaning (teguran) dari Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto yangditujukan kepada termohon eksekusi, agar memenuhi amar putusan perkaraNo. 26/PDT.G/2009/PN.JO;.

Oleh karena, sesuai bukti PLW. 26 dan 27 yang diajukan olehPelawan/Pemohon Banding di persidangan berupa bukti Risalah PemanggilanAanmaning tertanggal 15 Nopember 2016 kepada termohon eksekusi dalamperkara No. 26/Pdt.G/2009/PNJO yang ditujukan pada Paka Daengnnaliman danRisalah Pemanggilan Aanmaning yang ditujukan kepada lelaki Baraka dimanayang bertindak sebagai pemohon eksekusi adalah masih Terlawan/Saing DaengNgero bukan ahli warisnya.

Dengan pertimbanganKuasa Hukum Pelawan, bagaimana mungkin Terlawan Saing Daeng Ngero bisameninggal dunia sejak tahun 2012 sementara Risalah Pemanggilan Aanmaning(peneguran) yang terbit tanggal 15 Nopember 2016 adalah atas dasarpermohonan eksekusi dari Terlawan Saing Daeng Ngero (vide ; bukti PLW. 26dan PLW. 27).

Karena belum merupakan PenetapanEksekusi, padahal Penetapan Aanmaning pada hakekatnya adalah merupakanpenetapan yang berisi perintah agar kepada Termohon Eksekusi/PihakPihakyang berada diatas obyek sengketa segera memenuhi isi putusan secara sukareladaiam tenggang waktu tertentu sesuai Perintah Aanmaning tersebut. Hal ituberarti bahwa hakhak Tergugat/Pelawan sejak adanyaPenetapan/Perintah Aanmaning yang dimaksud, maka sejak saat itu pulahak hak Tergugat/Pelawan mulai terserang atau terganggu.

Padahal Aanmaning (peringatan) adalah merupakan satukesatuan rangkaian yang tak terpisahkan dengan eksekusi itu sendiri, halmanaAanmaning merupakan tahap proses awal eksekusi yang bersifat prasyarat formalpada segala bentuk eksekusi, baik pada bentuk eksekusi riil maupun eksekusipembayaran sejumlah uang. Dan dimana hakhak orang (TermohonEksekusi/Tergugat) sudah terganggu dan terancam akan dieksekusi denganadanya penetapan Aanmaning tersebut.

Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan sebagaimanadimaksud dalam Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) nomor : 44/2018.Eks.,jo.No. 90/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt., tertanggal 28 Pebruari 2019;5. Menyatakan bahwa sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam RelaasPanggilan Teguran (Aanmaning) nomor : 44/2018.Eks., jo.No.90/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt., tertanggal 28 Pebruari adalah tidak sah dan tidak berharga;6.

No.90/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.tertanggal 12 Pebruari 2019, dan 18 April 2019 yang mana Relaas PanggilanTeguran (Aanmaning) tersebut diketahui olen Pelawan dari sdr.

Sebagaimana yangtelah diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdata;Pada halaman 2 angka 3, semula :3.Bahwa dalam Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) nomor : 44/2018.Eks.

TAMBORA, JAKARTABARAT tanggal 21 September 2015 (diberi tanda Bukti PLW.2);RELAAS PANGGILAN TEGURAN /Aanmaning Nomor : 44/2018 Eks. Jo.No.90/Pdt.G/2015/PN. JKT.BRT. hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 (diberi tandaBukti PLW.3A);RELAAS PANGGILAN TEGURAN/PERINGATAN (AANMANING) PERKARAPERDATA NO. 44/2018 EKS.

Brt.Maret 2019, pada saat Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengeluarkan RelaasPanggilan Teguran (Aanmaning) No.: 44/2018.Eks jo.No.90/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. tertanggal 12 Pebruari 2019, dan 18 April 2019yang mana Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) tersebut diketahui olehPelawan dari sdr. Hendro Rahardjo sebagai Turut Terlawan II;5.

./2014/PN.Kadl. telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :1.Bahwa, tidak ada kepastian hukum Subyek dan Obyek Eksekusipada Relaas Panggilan Tegoran/Aanmaning Pengadilan NegeriKendal Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014;tanggal 4 September 2014; tanggal 17 September 2014; dantanggal 25 September 2014, sebagaiberikut :1.

Obyek Eksekusi Relaas Panggilan Tegoran/AanmaningNomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 17 September2014; tanggal 25 September 2014 bersediamengosongkan dan menyerahkan Obyektersebutberupa tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berada diatasnya yang telah dibeli lelang oleh Pemohon Eksekusi secara sukarela;Bahwa, secara sendirisendiri Termohon Eksekusi I/Pelawan danTermohon Eksekusi II/Pelawan Il berdasarkan Relaas PanggilanTegoran/Aanmaning Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 25Agustus

Dalam hal ini Para Termohon Eksekusi/ParaPelawan menolak permintaan eksekusi karena tidak kenal dan tidakmempunyai pinjaman apapun kepada Pemohon Eksekusi/Terlawan ;Bahwa, secara sendirisendiri Termohon Eksekusi I/Pelawan dantermohon Eksekusi II/Pelawan Il berdasarkan Relaas PanggilanTegoran/Aanmaning Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 14September 2014 dan tanggal 25 September 2014 diminta bersediamengosongkan dan menyerahkan Obyek tersebut berupa tanahdan bangunan serta segala sesuatu yang berada

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa RelaasPanggilan Tegoran/Aanmaning Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN Kdltanggal 25 Agustus 2014; tanggal 4 September 2014; tanggal 17September 2014; tanggal 25 September 2014 terdapat cacadhukum karena Subyek dan Obyek Eksekusi tidak memenuhikepastian hukum, maka Eksekusi mana tidak dapat dilaksanakandan batal demi hukum atau setidaktidaknya dinyatakan batal ;5.

Nomor :02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014; tanggal 4September 2014 cacad hukum karena Para Termohon Eksekusi/Para Pelawan tidak mempunyai pinjaman apapun kepada PemohonEkseksui/Terlawan adalah batal demi hukumMenyatakan bahwa Relaas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor :02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 17 September 2014; tanggal 25September 2014 cacad hukum karena Obyek Eksekusi tidakmempunyai kepastian hokum adalah batal demi hokum ;Menyatakan bahwa Relaas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 30/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 22 Mei 2012, sepanjang mengenai uang paksa (dwangsoom) sehingga berbunyi sebagai berikut ; - Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak dilakukan tegoran guna pelaksanaan isi putusan (aanmaning) hingga putusan ini dilaksanakan;- Menguatkan

eksekusi riil dikabulkan olehMajelis Hakim ;Menimbang, bahwa namun demikian harus ditentukan sejak kapan uang paksatersebut mulai dikenakan dan sampai kapan dikenakan;Menimbang, bahwa amar putusan tentang uang paksa dalam putusan MajelisHakim tingkat pertama tidak menentukan batas waktu mulai dikenakan uang paksa,maka Majelis Hakim Tinggi harus memperbaiki dengan menyatakan pengenaan uangpaksa sejak pihak Pembanding dahulu Tergugat I dilakukan penegoran isi putusanoleh Pengadilan Negeri Muara Teweh (aanmaning

sertaPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 30/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 22 Mei 2012, sepanjang mengenai uang paksa (dwangsoom)sehingga berbunyi sebagai berikut ; Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar uang paksa(dwangsoom) sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejakdilakukan tegoran guna pelaksanaan isi putusan (aanmaning

adalah Produk Pengadilanyang bersifat Imperatif yang mesti dan mutlak dilakukansebelum Perintah pelaksanaan Eksekusi dilakukan.Bahwa Pembuat Undang undang sudah sedemikianbermaksud baik dan benar dengan dilakukannya SuratPeringatan/ Teguran/Aanmaning, diharapkan kuat ;a.

dimuka persidangan, jangan hanya memberikan dan keterangan yangmemanipulasi fakta hukum yang ada;Bahwa Fakta Hukum telah beberapa kali dikeluarkan surat aanmaning /surat panggilan teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok diantaranya:7.1.Surat aanmaning tanggal 8 Juni 2006 jo.

Berita Acara Teguran(aanmaning) tanggal 14 Juni 2000 jo.Penetapan Eksekusi No.01/Pen.PdtlEks. Peng2006/PN.Dpk (bukti TT5);7.2.Relas panggilan teguran (aanmaning) tanggal 22 Januari 2013 jo.Berita Acara Teguran (aanmaning) tanggal 28 Januari 2O!,3 jo.Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 17Januari 2013 (bukti TT6);7.3.Penetapan eksekusi tanggal 1 November 2016 oleh KetuaPengadilan Negeri Depok jo.

membuktikan bahwaPengadilan Negeri Depok telah melayangkan surat panggilan/teguran(aanmaning) kepada Penggugat sebagimana PenetapanAanmaning Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt.Aanm.Eks.Peng/2006/PN.

Dpk tanggal 17 Mei 2006,Surat Panggilan Terguran/Aanmaning Nomor : 01 / Pen. Pdt. Aanm.Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor: 292/PDT/2018/PT.BDG.Eks. Peng/2006/PN. Dpk tanggal 17 Mei 2006 dan Berita AcaraPanggilan Terguran/Aanmaning Nomor : 01 / Pen. Pdt. Aanm. Eks.Peng /2006/PN. Dpk tanggal 14 Juni 2006, (Vide bukti T.I4) danPenetapan Aanmaning Panggilan Teguran (Aanmaning) KetuaPengadilan Negeri Depok Nomor : 01 / Pen. Pdt. Aanm. Eks. Peng/ 2006/PN.

strong>DALAM EKSEPSI :

• Menolak Jawaban Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

• Menolak tuntutan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
• Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
• Menyatakan Pelawan adalah kreditur yang beritikad baik;
• Menyatakan Permohonan Aanmaning

/ Fiat Eksekusi dalam Perkara Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak berkekuatan hukum;

Menyatakan secara hukum permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusidalam Perkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg atau setidaknya tidakmemiliki kKekuatan hukum;b.

Menyatakan secara hukum permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusi dalamPerkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg. atau setidaknya tidak memilikikekuatan hukum;2. Menyatakan secara hukum permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusi dalamPerkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg. tidak dapat dilaksanakan atausetidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawanan iniberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);Dalam Konvensi:3. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;4.

Putusan Perdata No.27/Padt.Plw/2017/PN.Rgt10.11.12.13.14.15.16.17.18.Menyatakan secara hukum Permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusi dalamPerkara Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak memiliki Kekuatanhukum;Menyatakan secara hukum permohonan aanmaning/ fiat eksekusi atasputusan arbitrase BPSK Kabupaten Batubara No.: 1486/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tertanggal 2 November 2016 tidak dapat dilaksanakan atausetidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawanan iniberkekuatan hukum tetap

Putusan Perdata No.27/Padt.Plw/2017/PN.RgtMenimbang, bahwa diketahui Terlawan telan melakukan upayaupayauntuk menghindari kewajibannya kepada Pelawan, dengan mengajukanpermohonan arbitrase di BPSK Batu Bara dan permohonan aanmaning/fiateksekusi di Pengadilan Negeri Rengat atas pelaksanaan Putusan BPSK BatuBara.Menimbang, bahwa kemudian Pelawan mendalikan bahwa PengadilanNegeri Rengat telah melaksanakan Aanmaning / Fiat Ekseksusi dalam perkaraEksekusi No.: 2/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg, yang didasarkan

Putusan Perdata No.27/Padt.Plw/2017/PN.RgtMenyatakan Permohonan Aanmaning / Fiat Eksekusi dalam Perkara EksekusiNo. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak berkekuatan hukum;Menyatakan permohonan aanmaning / fiat eksekusi atas putusan arbitraseBPSK Kabupaten Batubara No.: 1486/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tertanggal 2November 2016 tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hinggaputusan dalam perkara gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde);Menyatakan Putusan Arbitrase BPSK

Bahwa terhadap hal ini Pelawan telah menyampaikan kepada Terlawan 2agar memberitahukan kepada Pengadilan agar eksekusi terhadap tanahdan bangunan milik Pelawan sebagaimana Risalah Panggilan untukDitegur (aanmaning) Nomor 27/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 2Juni 2010 secara hukum harus dibatalkan;.

Bahwa hingga Perlawanan ini Pelawan ajukan, tidak ada pemberitahuanresmi dari Pengadilan Negeri Medan terhadap pembatalan eksekusi, olehkarena untuk mempertahankan dan melindungi hak secara hukum,Pelawan mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Medan agareksekusi sebagaimana Risalah Panggilan untuk Ditegur (aanmaning)Nomor 27/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 2 Juni 2010 agardibatalkan secara hukum;.

Bahwa Pelawan mengetahui adanya permasalahan hukum antaraTerlawan 1 dan Terlawan 2 dari Risalah Panggilan untuk Ditegur(aanmaning) Nomor 27/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 2 Juni2010 yang dikirimkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan;8.

Pengadilan NegeriMedan tanggal 22 Maret 2007, Nomor 246/Pdt.G/2006/PN Mdn., yangtelah berkekuatan hukum;Bahwa Pelawan baru mengetahui adanya permasalahan hukum antaraTerlawan1 dan Terlawan2 dari Risalah Panggilan Untuk Ditegur(aanmaning) Nomor. 27/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 2 Juni2010 yang dikirimkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan ke rumahPelawan;Bahwa selain dari pada itu, objek perkara yang akan dieksekusisebagaimana isi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 2008,Nomor

Pemohon Kasasi);Bahwa pengakuan tertulis Termohon Kasasi 2 tersebut sama sekali tidakdibantah oleh Termohon Kasasi 1 secara tegas dengan buktibukti dandasardasar hukum, dan pada sisi lain berdasarkan hukum PemohonKasasi telah membuktikan dalil perlawanannya sebagaimana bukti Plw 3 s/d bukti Plw 6 yang dikuatkan dengan pengakuan Termohon Kasasi 2bahwa objek sita jaminan sebagaimana Surat Risalah Panggilan UntukDitegur (aanmaning) Nomor 27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN Madn.

(dua milyar rupiah) kemudian berbeda dengan tagihan di dalam SuratPemberitahuan tertanggal 22 September 2014 Nomor:296/TAS/EXT/14 perihal : PEMBERITAHUAN PERMOHONAN LELANG yangmenyebutkan bahwa jumlah hutang PENGGUGAT/PELAWAN adalahsebesar Rp 2.201.111.676, (dua milyar dua ratus satu juta seratussebelas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) kemudian berbedapula dengan tagihan di dalam Risalah Panggilan Untuk Ditegur(Aanmaning) No.01/Pdt.Eks/2015/PN.Cms per tanggal 27 Februari2015 yang menyebutkan

Menyatakan bahwa batal dan tidak mengikat menurut hukum terhadapSurat Penetapan tertanggal 26 Februari 2015 No.01/Pdt.Eks/2015/PN.Cms dan Berita Acara Teguran (Aanmaning) tertanggal 04 Maret2015 No.1/Pdt.Eks/2015/PN.Cms tersebut;.

) No. 01/Pdt.Eks/2015/PN.Cms, tangga 27 Februari 2015, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P8;Foto copy Berita Acara Teguran (Aanmaning) No. 01/Pdt.Eks/2015/PN.Cms, tangga 4 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P9;10.Foto copy Buku tabungan Bank Panin Nomor Rekening : 2802107872a/n.

)(sesuai bukti T10) dan permohonan Sita Eksekusi (sesuai bukti T13) dariTerlawan;Menimbang, bahwa majelis akan memaparkan tahapantahapan yangdilakukan dalam permohonan Teguran (Aanmaning) dan permohonan SitaEkesekusi dari Terlawan, yakni :1.

Bahwa berdasarkan bukti T11 yang merupakan Penetapan Nomor : 1/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Cms terhadap permohonan dari Terlawan untukmelakukan Teguran (Aanmaning) kepada Pelawan dan selanjutnyaberdasarkan bukti P8 yang merupakan risalah panggilan untuk ditegurkepada Pelawan, kemudian berdasarkan bukti P9 dan T12 yang samasama merupakan Berita Acara Teguran (Aanmaning) sehingga prosesTeguran (Aanmaning) telah dilakukan;2.

beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat/Pelawan dengan surat gugatanperlawanan tanggal 18 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 1 Agustus2018 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Tjk, telah mengajukangugatan perlawanan sebagai berikut:Bahwa Penggugat/Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan initerhadap Tergugat/Terlawan atas Risalah Teguran Aanmaning

PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA BandarLampung No 21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk tanggal 11 Febuari 2016 (buktiP2) jo Putusan Kasasi No. 435 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 18 Agustus2016 (alat bukti P3).Bahwa Penggugat/Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan initerhadap Tergugat/Terlawan atas Penetapan Nomor 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17 Januari 2018, dengan alasanalasan sebagaiberikut :Bahwa Penggugat/Pelawan mengajukan keberatankeberatan atas relasPanggilan Aanmaning

IA TanjungKarang Bandar Lampung dapat menerima, memeriksa, mengadili danmemutus untuk perkara gugatan perlawanan atas Aanmaning RisalahTeguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning ke Kedua PenetapanNo.2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17 Januari 2018 (alatbukti P1) ini.Bahwa tegasnya pelaksanaan penetapan sita eksekusi dan berita acarasita eksekusi sangatlah mengandung unsur kesewenangwenangganyang tidak berdasar dan harus dibatalkan atau setidaksetidaknya ditunda sampai ada putusan hukum berkekuatan

Menyatakan Risalah / Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaningke Kedua Penetapan No. 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjktertanggal 17 Januari 2018 (alat bukti P1), berdasarkan PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas ABandar Lampung No 21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk tanggal 11 Febuari2016 (bukti P2) jo Putusan Kasasi No. 4385 K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 18 Agustus 2016 (alat bukti P3) mengandung kekeliruan,karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;6.

Menyatakan risalah / Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning keKedua Penetapan No 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal17 Januari 2018 (alat bukti P1) tersebut cacat hukum, karena ituPenetapan tersebut batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan;7. Menghukum Tergugat/Terlawan untuk mentaati putusan ini;8. Menghukum Tergugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara ini.SUBSIDER:Apabila Pengadilan Negeri kelas A Tanjung Karang Bandar LampungCq.

Penetapan No.1025/Pdt.G/2012/PA.BTMmenyampaikan teguran (Aanmaning) kepada Penggugat untuk membayarkekurangan biaya perkara ;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Batam telahmenyampaikan Surat Teguran (Aanmaning) kepada Penggugat denganSurat nomor : W4A13/77/HK.05/1/2013, tertanggal 17 Januari 2013,perihal Teguran Untuk Membayar Kekurangan Biaya Perkara sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan diperintahkan agar dalam jangkawaktu maksimal 1 bulan harus membayar kekurangan panjar biaya

perkaratersebut ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam waktu yang telah ditentukantersebut, tidak memenuhi maksud surat teguran (Aanmaning) tersebut,maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan SuratKeterangan Nomor: 1025/Pdt.G/2012/PA.Btm tertanggal 18 Februari 2013yang menerangkan bahwa tentang kekurangan biaya perkara tersebut belumdibayar olehPenggugat ; Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, ditunjuk Berita AcaraPersidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan

Ketua Majelis memerintahkankepada Panitera Kepala Pengadilan Agama Batam untuk memberikanteguran kepada Penggugat tentang habisnya biaya perkara danmemerintahkan agar Penggugat untuk membayarnya sebesar Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Teguran(Aanmaning) dari Panitera Kepala Pengadilan Agama Batam nomor : W4A13/77/HK.05/1/2013, tertanggal 17 Januari 2013, yang pada pokoknyatelah menegur Penggugat agar dalam waktu 1 bulan sejak tanggal SuratTeguran

Penetapan No.1025/Pdt.G/2012/PA.BTMdengan demikian, batas waktu yang diberikan oleh Pengadilan kepadaPenggugat untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara telah lewat,dan telah ternyata secara hukum bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isiSurat Teguran (Aanmaning) tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untukmenyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demipenyelesaian perkara ini maka sikap

Propinsi Sumatera Utara ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terlawan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terlawan telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pelawan dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan yang pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Pelawan baru mengetahui dan menerima Relaas Panggilanuntuk Ditegur (Aanmaning

) Nomer : 24/Eks/2010/91/G/2008/PHI.Mdn tanggal28 Juli 2010 dari Karyawan Pelawan pada tanggal 23 Juli 2010 sewaktuPelawan masuk kerja di perusahaan Pelawan ;Bahwa Pelawan merasa sangat terkejut atas adanya panggilan untukditegur (Aanmaning) karena semenjak Perkara ini diajukan baik dalam tahapMediasi maupun diperiksa di Pengadilan Negeri Medan cq.

No.307 K/PDT.SUS/2011membayar dwangsom sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) setiaphari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampaiTergugat melaksanakan putusan dimaksud ;Bahwa akan tetapi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukumtetap tersebut dan setelah di aanmaning oleh Pengadilan untuk melaksanakanputusan, Terlawan dalam rekonvensi malah mendaftarkan gugatanperlawanan (verzet) yang tidak beralasan hukum sama sekali ;Bahwa hal tersebut mengakibatkan Pelawan dalam

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;Bahwa seharusnya Pengadilan Hubungan Industrial Medan tidak sampaimengambil putusan mengabulkan Eksepsi dalil Terlawan oleh karenaPemohon Kasasi/Pelawan mengetahui dan menerima Relaas Panggilanuntuk ditegur (Aanmaning) Nomor : 24/Eks/2010/91/G/2008/PHI.Mdnadalah pada tanggal 28 Juli 2010 dari Karyawan Pemohon Kasasi/Pelawansewaktu Pemohon Kasasi masuk kerja ;Bahwa dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial Medan dalammemeriksa dan mengadili

) tidak dihitung ; Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Pelawan mengetahui danmenerima Relaas Panggilan untu ditegur (Aanmaning) Nomor : 24/Eks/2010/91/G/2008/PHIL.Mdn adalah pada tangga 28 Juli 2010 dariKaryawan Pemohon Kasasi/Pelawan sewaktu Pemohon Kasasi masukkerja dan tanggal 1 Agustus jatun pada hari Minggu maka tenggangwakiu. delapan hari setelah ditegur (Aanmaning) sesuai denganketentuan UndangUndnag Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial adalah pada tanggal Agustus

Menyatakan pelaksanaan Eksekusi barangbarang suku cadang kendaraanbermotor, berdasarkan Penetapan Eksekusi Aanmaning Pengadilan NegeriJakarta Selatan No.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016jo Relaas Panggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016, adalah tidakberharga, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.5.

Selanjutnya, Terbantahmengajukan permohonan panggilan tegoran/peringatan(Aanmaning) kedua kepada Pembantah melalui mediacetak/surat kabar.

SelTerbantah kepada Pembantah dengan relaas PanggilanTegoran/Aanmaning perkara No. 02/Pdt.Aht.PN.Dpstertanggal 2 September 2016 (poin 7 Bantahan);Bahwa total kewajiban tertunggak Pembantah berdasarkanperhitungan sebagaimana disebutkan pada Relaas PanggilanTegoran/Aanmaning perkara No. 02/Pdt.AHT.PN.Dps tanggal2 September 2016 adalah penghitungan besaran kewajibantertunggak Pembantah adalah berdasarkan akumulasipenghitungan sampai dengan bulan April 2016 sebagaimanadinyatakan dalam Surat Pernyataan

, yang ditindaklanjuti olehtegoran resmi (aanmaning) pertama, pada tanggal 21 November2016 dan tegoran resmi (aanmaning) kedua pada tanggal 25Januari 2017;Bahwa walaupun telah ditegor oleh Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan (aanmaning) dan Pembantah tetap tidakmelaksanakan kewajibannya kepada Terbantah.

P5 : Copy Surat Nomor : W10.U3/219/Hk/02/XI/2016, tanggal 15November 2016, perihal : Mohon bantuan panggilan Teguran(Aanmaning) Perkara Nomor 58/Eks.PD/2016/PN.Jkt.Sel6.