Ditemukan 107 data
Nurlinde Siregar
Tergugat:
Bupati Tapanuli Tengah
115 — 43
Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atauPemerintah Daerah dapar dilakukan antarprovinsi,antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, maupunantarsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ;2. Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atauPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat nasionalmaupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ;3.
M KARYADIE
Terdakwa:
RAMDHAN ZAJULI Bin MUMUH MUHIDIN
57 — 35
Paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota;c. Paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasanperkotaan;d.
46 — 5
barangbukti, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut:e Pada hari Minggu Tanggal 26 Oktober 2014 sekira Pukul 13.00 Wibterdakwa berangkat menuju Kota Solok membawa 1 (satu) buah taspunggung yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar narkotika jenis ganja yangdibungkus dengan lakban warna kuning serta (satu) buah kotak karton merkCoconut biscuit yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar narkotika jenis ganjayang dibungkus dengan lakban warna kuning dengan menumpangi bus AntarKota
63 — 35
SRI HARTONO, MM: Menimbang, bahwa Undang Undang Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (bukti P15), Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa pengangkatandan penempatan guru dilakukan secara obyektif dantransparan dengan peraturan perundang undangan yangberlaku dan Pasal 28 ayat (1) menyebutkan Guru yangdiangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapatdipindah tugaskan antar Propinsi, antar Kabupaten/antarKota, antar Kecamatan maupun antar satuan pendidikankarena alasan kebutuhan
28 — 19
Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerahdapat dipindah tugaskan antar propinsi, antar kabupaten/antarkota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikankarenaalasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.2. Guru yang diangkat pemerintah oleh pemerintah daerah dapatmengajukan permohonan pindah tugas, baik antar propinsi, antarkabupater/antar kota, antar kecamatan maupun antar satuanpendidikan sesuai sesuai dengan peraturan perundangundangan.3.
THELMA OLOLAH SE
Tergugat:
PT NUSA SURYA CIPTADANA NSC FINANCE
94 — 21
Bahwa perlu disampaikan, Objek Gugatan oleh Penggugat dijadikan sebagaisalah satu mata pencaharian yakni transportasi angkutan penumpang antarKota dalam Provinsi, atau lebih jelasnya Objek Gugatan sebagai salah satuusaha penopang hidup bagi keluarga Penggugat dalam meyambung hidup danjuga untuk memenuhi angsuran terhadap pinjaman Tergugat kepada Tergugatuntuk setiap bulannya;8.
76 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru Pasal 28 yangberbunyi:(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerahdapat dipindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten/antarkota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karenaalasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi;(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerahdapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antar provinsi.antar kabupaten/antar kota antar kKecamatan maupun antar satuanpendidikan
78 — 39
diajukan oleh Penggugat Idan Penggugat II maupun Tergugat menurut Majelis Hakimtidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnyaMajelis Hakim akan menguji sendiri mengenai prosedur dansubstansi dari objek sengketa yang diterbitkan olehTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1)Undang undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen yang menyatakan Guru yang diangkat oleh Pemerintahatau Pemerintah Daerah dapat dipindahtugaskanantarpropinsi, antarkabupaten/antarkota
47 — 35
Lengkapnya dikutipsebagai berikut :12Pasal 28 Ayat (1): Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau4.1.pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antarprovinsi, antar kabupaten/ antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karenaalasan kebutuhansatuanpendidikan dan/ataupromosSi.
114 — 76
Peraturan pemerintah no. 74 tahun 2008 tentang Guru, yangberisi Pasal 41 (1) Guru berhak mendapatkan perlindunganhukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif,intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik,orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain;Pasal 62 (1) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintahatau Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antar kecamatan, maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan
1.RADEN TRISNA TIRTANA, SH., MM.
2.RADEN TRISNA TIRTANA
Tergugat:
Pimpinan HONDA Perkasa Klaten PT. Bintang Perkasa Mobilindo
235 — 59
Selasa, 10 Maret 2020 (hari ke sepuluh dari pekerjaanpemelinaraan dan/atau perbaikan yang dilakukan TERGUGAT),PENGGUGAT harus melakukan perjalanan dinas (perjalanan antarkota) dari wilayan Kabupaten Klaten ke wilayah Kota Semarang denganmenggunakan Honda CRV dimaksud posita angka 1, untuk datang danmenghadap Majelis Hakim sebagai Kuasa Hukum Bupati Klaten padapemeriksaan sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.Bahwa sebelumnya pada Sabtu, 29 Februari 2020, PENGGUGATmempercayakan Honda CRV
YULI FITRIYANTI,SH
Terdakwa:
ANTO Bin ARIPIN
28 — 7
serta memberi isyarat dengan penunjuk arah atauisyarat tangan dan pengemudi yang akan berpindah lajur ataubergerak kesamping wajidb mengamati situasi lalu lintas didepandisamping dan di belakang kendaraan serta memberi isyarat ;v Bahwa apabila ada persimpangan sebidang yangtidak di kendalikan dengan alat pemberi isyarat lalaulintaspengemudi wajid memberi hak utama kepada kendaraan yangdatang dari arah cabang persimpangan yang lurus padapersimpangan 3 (tiga ) tegak lurus untuk kecepatan maksimal antarkota
49 — 22
Kendaraan yang daribelakanglah yang mengatur jarak secukupnya dengan kendaraan yang didepannya untuk tidak menabrak dari belakang apabila kendaraan yang di depanmerubah haluan atau merem secara mendadak tibatiba, maka kendaraan yangdari belakang bila menginjak rem tidak akan mengena/menabrak kendaraanyang di depannya.Bahwa menurut pendapat Ahli, kecepatan kendaraan bermotor di Jalan AntarKota maksimal 80 Km/jam, dalam Kota 50 Km/jam dan di pemukiman 30Km/jam.
54 — 47
tenaga kependidikanpada satuan pendidikan formal dilingkungan pemerintah Provinsi DKIJakarta bukanlah perbuatan yang subjektif melainkan sesuai mekanismeketentuan yang berlaku yang akan diuraikan dibawah ini : Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala DinasPendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2010 tentangPemindahan dan Penempatan Tugas Pendidik dan Tenaga KependidikanPada Satuan Pendidikan Formal menyatakan : Ayat (1)Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan antarKota
67 — 24
Nomor 665/Padt.G/2016/PN Mdn13.14.15.gono gini sebagaimana tersebut diatas antara Tergugat dan Penggugatdengan porsi pembagian setengah/separohnya menjadi bagian hakTergugat dan setengah/separohnya lagi menjadi bagian hak Penggugat,Bahwa, harta gono gini berupa kenderaan bermotor/mobil sebanyak 28unit yang terdiri dari 1 unit Mobil Pick Up dan 27 unit Mobil/Truck Trontonsebagaimana tersebut pada Posita 9 butir 7 s/d butir 34 oleh Tergugatdigunakan/ dioperasikan untuk usaha jasa pengangkutan barang antarKota
73 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
lanjut, jasa angkutanTerlapor Il di Bandara Juanda Surabaya adalah pelayanan angkutanorang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek angkutanorang di kawasan tertentu sebagaimana diatur pasal 151 huruf d UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009, dengan argumen sebagai berikut :a.Menurut pasal 143 UndangUndang Nomor 22 tahun 2009 kriteriaangkutan dalam trayek adalah:1) Memiliki rute tetap dan teratur2) Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkanpenumpang di Terminal untuk angkutan antarkota
42 — 11
Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerahdapat dipindah tugaskan antar propinsi, antar kabupaten/antarkota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikankarenaalasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.2.
SIJU , SH, MH
Terdakwa:
BAMBANG HENDRIANTO Bin IBNU HARIS
137 — 44
2018 tentang PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga dengan demikian yang berwenangmenerbitkan Surat Pengawas / Izin Trayek adalah Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Provinsi Jawa Barat, bukan tugasdan wewenang terdakwa selaku Kepala Terminal Induk Bekasi;Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Terminal Induk Kota Bekasihanya mempunyai tugas untuk mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengancara menarik retribusi pemakaian sarana terminal oleh kendaraan bus antarkota
161 — 49
Jalan TolCipularangKm. 90 s/d100merupakanjalan tolarteri primerjalan duajalur dandua lajurdua arahberlawananterbagi (2/2D). dengankriteria dariDitjen BinaMargasebagaiKlasifikasijalan antarKota antarProvinsi TolPurbaleunyi,denganradius 600s/d 650meter tanpalengkungperalihan,dan Bataskecepatanmaksimal 80Km/jam danminimal 60Km/jam.67Bahwa faktorfaktor yang mempengaruhi' keaktualan hasilperhitungan yaitu jalan itu sendiri, dan factor kendaraan.Bahwa sebelum lokasi kejadian kecelakaan sudah ada peringatanrambu
1.ISMAIL
2.SONI SUHARTONO
3.AFIYAN PANGARIBOWO
4.MULYADI
5.YOGIK HERMAWAN
6.SURIYANTO
7.IMAM SYAMSURI
8.DEVY WIDYASUKMA
9.EC ROSUL SURITNO
Tergugat:
PO. SUMBER RAHAYU
142 — 42
SELAMAT SUGENG RAHAYU selaku Badan Hukum( Perseroan Terbatas ) yang bergerak dibidang usaha Angkutan Bus AntarKota Antar Propinsi yang telah memiliki in jin Sesuai peraturan yangberlaku ;Bahwa demikian pula dengan STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) BusSUGENG RAHAYU Nopol. W7220UZ tersebut juga tercatat atas namaPT.