Ditemukan 107 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-07-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 16-12-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 102/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat:
Nurlinde Siregar
Tergugat:
Bupati Tapanuli Tengah
11543
  • Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atauPemerintah Daerah dapar dilakukan antarprovinsi,antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, maupunantarsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ;2. Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atauPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat nasionalmaupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ;3.
Register : 05-05-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Ksn
Tanggal 31 Mei 2021 — Penuntut Umum:
M KARYADIE
Terdakwa:
RAMDHAN ZAJULI Bin MUMUH MUHIDIN
5735
  • Paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota;c. Paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasanperkotaan;d.
Register : 30-12-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 111_PID_B_2014_PNBkt_Hukum_24022015_Narkotika
Tanggal 24 Februari 2015 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Nurbasyiah Usman
465
  • barangbukti, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut:e Pada hari Minggu Tanggal 26 Oktober 2014 sekira Pukul 13.00 Wibterdakwa berangkat menuju Kota Solok membawa 1 (satu) buah taspunggung yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar narkotika jenis ganja yangdibungkus dengan lakban warna kuning serta (satu) buah kotak karton merkCoconut biscuit yang berisikan 10 (sepuluh) paket besar narkotika jenis ganjayang dibungkus dengan lakban warna kuning dengan menumpangi bus AntarKota
Register : 05-05-2009 — Putus : 17-09-2009 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 26/G/2009/PTUN.SMG
Tanggal 17 September 2009 — Drs. SRI HARTONO, MM, WALIKOTA SEMARANG
6335
  • SRI HARTONO, MM: Menimbang, bahwa Undang Undang Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (bukti P15), Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa pengangkatandan penempatan guru dilakukan secara obyektif dantransparan dengan peraturan perundang undangan yangberlaku dan Pasal 28 ayat (1) menyebutkan Guru yangdiangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapatdipindah tugaskan antar Propinsi, antar Kabupaten/antarKota, antar Kecamatan maupun antar satuan pendidikankarena alasan kebutuhan
Register : 21-02-2017 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 154/PDT/2016/PT.BTN
Tanggal 7 Februari 2017 — LAILI ANITA, S.Pd. Melawan Drs.H.DADANG SOFYAN, MM. Dkk
2819
  • Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerahdapat dipindah tugaskan antar propinsi, antar kabupaten/antarkota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikankarenaalasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.2. Guru yang diangkat pemerintah oleh pemerintah daerah dapatmengajukan permohonan pindah tugas, baik antar propinsi, antarkabupater/antar kota, antar kecamatan maupun antar satuanpendidikan sesuai sesuai dengan peraturan perundangundangan.3.
Register : 30-06-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Ktg
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
THELMA OLOLAH SE
Tergugat:
PT NUSA SURYA CIPTADANA NSC FINANCE
9421
  • Bahwa perlu disampaikan, Objek Gugatan oleh Penggugat dijadikan sebagaisalah satu mata pencaharian yakni transportasi angkutan penumpang antarKota dalam Provinsi, atau lebih jelasnya Objek Gugatan sebagai salah satuusaha penopang hidup bagi keluarga Penggugat dalam meyambung hidup danjuga untuk memenuhi angsuran terhadap pinjaman Tergugat kepada Tergugatuntuk setiap bulannya;8.
Putus : 24-01-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3298 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — LAILI ANITA, S.Pd. VS 1. PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT/YPLP PGRI PUSAT, dkk.
7667 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru Pasal 28 yangberbunyi:(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerahdapat dipindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten/antarkota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karenaalasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi;(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerahdapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antar provinsi.antar kabupaten/antar kota antar kKecamatan maupun antar satuanpendidikan
Register : 17-11-2008 — Putus : 04-05-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALU Nomor 27/G/2008/PTUN.PL
Tanggal 4 Mei 2009 — DRS. IBRAHIM GURUGALA,dk. melawan BUPATI BUOL
7839
  • diajukan oleh Penggugat Idan Penggugat II maupun Tergugat menurut Majelis Hakimtidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnyaMajelis Hakim akan menguji sendiri mengenai prosedur dansubstansi dari objek sengketa yang diterbitkan olehTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1)Undang undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen yang menyatakan Guru yang diangkat oleh Pemerintahatau Pemerintah Daerah dapat dipindahtugaskanantarpropinsi, antarkabupaten/antarkota
Register : 07-01-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 01/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 14 April 2015 — IKA IRAWAN TAMBUNAN, S.Pd VS Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara
4735
  • Lengkapnya dikutipsebagai berikut :12Pasal 28 Ayat (1): Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau4.1.pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antarprovinsi, antar kabupaten/ antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karenaalasan kebutuhansatuanpendidikan dan/ataupromosSi.
Register : 20-09-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 09-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 67/G/2012/PTUN.SMG
Tanggal 19 Desember 2012 — MUHAMMAD ABDUL SYUKUR, S.Pd Melawan KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
11476
  • Peraturan pemerintah no. 74 tahun 2008 tentang Guru, yangberisi Pasal 41 (1) Guru berhak mendapatkan perlindunganhukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif,intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik,orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain;Pasal 62 (1) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintahatau Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antar kecamatan, maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan
Register : 01-04-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Kln
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat:
1.RADEN TRISNA TIRTANA, SH., MM.
2.RADEN TRISNA TIRTANA
Tergugat:
Pimpinan HONDA Perkasa Klaten PT. Bintang Perkasa Mobilindo
23559
  • Selasa, 10 Maret 2020 (hari ke sepuluh dari pekerjaanpemelinaraan dan/atau perbaikan yang dilakukan TERGUGAT),PENGGUGAT harus melakukan perjalanan dinas (perjalanan antarkota) dari wilayan Kabupaten Klaten ke wilayah Kota Semarang denganmenggunakan Honda CRV dimaksud posita angka 1, untuk datang danmenghadap Majelis Hakim sebagai Kuasa Hukum Bupati Klaten padapemeriksaan sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.Bahwa sebelumnya pada Sabtu, 29 Februari 2020, PENGGUGATmempercayakan Honda CRV
Register : 21-11-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Tdn
Tanggal 19 Desember 2018 — Penuntut Umum:
YULI FITRIYANTI,SH
Terdakwa:
ANTO Bin ARIPIN
287
  • serta memberi isyarat dengan penunjuk arah atauisyarat tangan dan pengemudi yang akan berpindah lajur ataubergerak kesamping wajidb mengamati situasi lalu lintas didepandisamping dan di belakang kendaraan serta memberi isyarat ;v Bahwa apabila ada persimpangan sebidang yangtidak di kendalikan dengan alat pemberi isyarat lalaulintaspengemudi wajid memberi hak utama kepada kendaraan yangdatang dari arah cabang persimpangan yang lurus padapersimpangan 3 (tiga ) tegak lurus untuk kecepatan maksimal antarkota
Register : 06-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 586/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 7 Agustus 2018 — FIA RAHMADANI
4922
  • Kendaraan yang daribelakanglah yang mengatur jarak secukupnya dengan kendaraan yang didepannya untuk tidak menabrak dari belakang apabila kendaraan yang di depanmerubah haluan atau merem secara mendadak tibatiba, maka kendaraan yangdari belakang bila menginjak rem tidak akan mengena/menabrak kendaraanyang di depannya.Bahwa menurut pendapat Ahli, kecepatan kendaraan bermotor di Jalan AntarKota maksimal 80 Km/jam, dalam Kota 50 Km/jam dan di pemukiman 30Km/jam.
Register : 11-10-2013 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 6 Februari 2014 — 1.Drs. ABDUL JALIL,2.SINGGIH IRIYANTO,S.Pd, dkk;KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
5447
  • tenaga kependidikanpada satuan pendidikan formal dilingkungan pemerintah Provinsi DKIJakarta bukanlah perbuatan yang subjektif melainkan sesuai mekanismeketentuan yang berlaku yang akan diuraikan dibawah ini : Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala DinasPendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2010 tentangPemindahan dan Penempatan Tugas Pendidik dan Tenaga KependidikanPada Satuan Pendidikan Formal menyatakan : Ayat (1)Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan antarKota
Register : 21-11-2016 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 665/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 7 September 2017 — - LODIANA (PENGGUGAT) - WILLY ONG (TERGUGAT I) - PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (TERGUGAT II) - PT. BANK MESTIKA DHARMA TBK MEDAN (TERGUGAT III)(TERGUGAT II) - WILIAM ONGARIA (TERGUGAT IV)
6724
  • Nomor 665/Padt.G/2016/PN Mdn13.14.15.gono gini sebagaimana tersebut diatas antara Tergugat dan Penggugatdengan porsi pembagian setengah/separohnya menjadi bagian hakTergugat dan setengah/separohnya lagi menjadi bagian hak Penggugat,Bahwa, harta gono gini berupa kenderaan bermotor/mobil sebanyak 28unit yang terdiri dari 1 unit Mobil Pick Up dan 27 unit Mobil/Truck Trontonsebagaimana tersebut pada Posita 9 butir 7 s/d butir 34 oleh Tergugatdigunakan/ dioperasikan untuk usaha jasa pengangkutan barang antarKota
Upload : 13-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/PDT.SUS/2011
PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT SURABAYA; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI
7385 Berkekuatan Hukum Tetap
  • lanjut, jasa angkutanTerlapor Il di Bandara Juanda Surabaya adalah pelayanan angkutanorang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek angkutanorang di kawasan tertentu sebagaimana diatur pasal 151 huruf d UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009, dengan argumen sebagai berikut :a.Menurut pasal 143 UndangUndang Nomor 22 tahun 2009 kriteriaangkutan dalam trayek adalah:1) Memiliki rute tetap dan teratur2) Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkanpenumpang di Terminal untuk angkutan antarkota
Register : 12-05-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 288/Pdt.G/2015/PN Tng
Tanggal 15 Maret 2016 — Penggugat LAILI ANITA, S.Pd Tergugat Drs. H. DADANG SOFYAN, MM
4211
  • Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerahdapat dipindah tugaskan antar propinsi, antar kabupaten/antarkota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikankarenaalasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.2.
Register : 16-09-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
SIJU , SH, MH
Terdakwa:
BAMBANG HENDRIANTO Bin IBNU HARIS
13744
  • 2018 tentang PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga dengan demikian yang berwenangmenerbitkan Surat Pengawas / Izin Trayek adalah Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Provinsi Jawa Barat, bukan tugasdan wewenang terdakwa selaku Kepala Terminal Induk Bekasi;Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Terminal Induk Kota Bekasihanya mempunyai tugas untuk mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengancara menarik retribusi pemakaian sarana terminal oleh kendaraan bus antarkota
Putus : 19-09-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 99/Pid.B/2012/PN.Pwk
Tanggal 19 September 2012 — SAIPUL JAMIL Bin KAWI
16149
  • Jalan TolCipularangKm. 90 s/d100merupakanjalan tolarteri primerjalan duajalur dandua lajurdua arahberlawananterbagi (2/2D). dengankriteria dariDitjen BinaMargasebagaiKlasifikasijalan antarKota antarProvinsi TolPurbaleunyi,denganradius 600s/d 650meter tanpalengkungperalihan,dan Bataskecepatanmaksimal 80Km/jam danminimal 60Km/jam.67Bahwa faktorfaktor yang mempengaruhi' keaktualan hasilperhitungan yaitu jalan itu sendiri, dan factor kendaraan.Bahwa sebelum lokasi kejadian kecelakaan sudah ada peringatanrambu
Register : 28-04-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 115/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
1.ISMAIL
2.SONI SUHARTONO
3.AFIYAN PANGARIBOWO
4.MULYADI
5.YOGIK HERMAWAN
6.SURIYANTO
7.IMAM SYAMSURI
8.DEVY WIDYASUKMA
9.EC ROSUL SURITNO
Tergugat:
PO. SUMBER RAHAYU
14242
  • SELAMAT SUGENG RAHAYU selaku Badan Hukum( Perseroan Terbatas ) yang bergerak dibidang usaha Angkutan Bus AntarKota Antar Propinsi yang telah memiliki in jin Sesuai peraturan yangberlaku ;Bahwa demikian pula dengan STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) BusSUGENG RAHAYU Nopol. W7220UZ tersebut juga tercatat atas namaPT.