Romli Atmasasmita, SH, LLM dalamketerangan tertulisnya point 6);Namun disisi lain, Pemohon Kasasi tetap melakukan koordinasi kepadaJohanis Tanak selaku TIM JPN tentang penyelesaian perkara damaitersebut, dan Johanis Tanak juga telah melaporkan hal tersebut kepadaJamdatun. (vide keterangan saksi Murtiningsih, SH);.

ROMLI ATMASASMITA, SH, L.L.M selaku Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Umum ditetapkan di Jakartatanggal 18 Februari 2002. (BB.164) ;165 3 (tiga) lembar foto berukuran 10 R berupa gambar mobil dengan NopolH 28 D (BB.165) ;166 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank BNI Cabang Semarang denganNomor Rekening : 013.001418507.001 an. PT.

ROMLI ATMASASMITA, SH, L.L.M selaku Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Umum ditetapkan di Jakartatanggal 18 Februari 2002. (BB.164) ;1643 (tiga) lembar foto berukuran 10 R berupa gambar mobil dengan NopolH 28 D (BB.165) ;165 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank BNI Cabang Semarang denganNomor Rekening : 013.001418507.001 an. PT.

ROMLI ATMASASMITA, SH, L.L.M selaku Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Umum ditetapkan di Jakartatanggal 18 Februari 2002. (BB.164) ;1583 (tiga) lembar foto berukuran 10 R berupa gambar mobil dengan NopolH 28 D (BB.165) ;159 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank BNI Cabang Semarang denganNomor Rekening : 013.001418507.001 an. PT.

Romli Atmasasmita, SHberpendapat bahwa rumusan Pasal 3 UndangUndang No. 31 tahun 1999jo. UndangUndang No. 20 tahun 2001 lebih tepat diterapkan terhadapterdakwa yang berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelengaraHal. 39 dari 50 hal. Put. No. 57PK/PID.SUS/2017negara, ketimbang dengan menggunakan rumusan Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang No. 31 tahun 1999 jo.

klasik dan atautujuan pemidanaan tidak lagididasarkan ataspembalasandendam (retibutive), melainkan tujuan pemidanaan bersifatedukatif, korektif dan preventif, yang merupakan aliran hukum pemulihan(Restorative justice System) dengan alasan bahwa penjatuhan pidanapenjara sematamata tidak otomatis membuat pelaku jera dan korbanmendapat keadilan karena apabila dijatunkan pidana yang berat kepadapelaku harus melihat bagaimana system pembinaan di LembagaPemasyarakatan, dan dalam hal ini menurut Romli Atmasasmita

Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM) Hukum PidanaInternasional Universitas Padjajaran:a.

Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM) HukumPidana Internasional Universitas Padjajaran :a.

Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM) HukumPidana Internasional Universitas Padjajaran :a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakanpendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut :Putusan MA barubaru ini dalam kasus PT Asian Agrimerupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaanpenuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukumyang dituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalianuang Rp. 2,7 triliun kepada PT

Hal ini dapat dilihat dari adanya unsur yang ada dalam kekuasaanpelakunya bukan karena kejahatan yang hanya dimungkinkan dilakukan atasdasar alasan yang sah menurut hukum, antara lain berdasarkan suatu perjanjiansebagaimana diatur dalam hukum keperdataan;Bahwa MULADI dalam buku karangan ROMLI ATMASASMITA,berjudulPENGANTAR HUKUM KEJAHATAN BISNIS (Penerbit Kencana, Jakarta :2003, hlm. vii) menyatakan bahwa hukum pidana hadir untuk melindungi dansekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara

Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul Peradilan Anak diIndonesia, peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanyatuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiridan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun satau siapapundengancara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuanmencegah (eigenrichting).Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untukmenciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dankewajibannya

Romli Atmasasmita, sertaAndi Hamzah, maka terdakwa yang menjabat Pegawai Negeri( Kepala Sekolah SDN 7 Kendari ), dalam pasal 2 ayat (1)pada unsur setiap orang tidak dapat diterapkan kepadanya,karena objek perbuatan masih dalam kewenangan / kekuasaannyadan kepadanya harus dibebaskan dari dakwaan Primair yaitumelanggar pasal 2 ayat (1) tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaituunsur setiap orang pada dakwaan PRIMAIR tidak dapatditerapkan kepada terdakwa, maka kepada terdakwa tersebutharuslah

Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM) HukumPidana Internasional Universitas Padjajaran :a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di HarianKompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnyayang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut :Putusan MA barubaru ini dalam kasus PT Asian Agrimerupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaan penuntuttidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukum yangdituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalian uang Rp.2,7 triliun kepada PT

Romli Atmasasmita bahwa perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3, bahwa rumusanpada Pasal 2 yang mencantumkan kalimat memperkaya lazimnya merupakan usahadari pihak perseorangan swasta, dan selalu berharap akan lebih kaya lagi, sedangkanpada Pasal 3 mencantumkan kalimat menguntungkan yang berarti bahwa seorangpejabat publik/PNS yang terjadi adalah menggunakan kewenangan atau kesempatandengan tujuan menguntungkan atau undue avantage (Konvensi PBB Anti Korupsi2003), hal ini sejalan dengan pendapatnya Andi Hamzah

Romli Atmasasmita, S.H., LLM. mengatakanmodel sistem peradilan pidana Indonesia mengacu kepada daaddader strafrecht yang disebut sebagai model keseimbangan, yangdianut pula oleh sistem KUHAP kita. Disebutnya model inimemperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi olehhukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum,kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dankepentingan korban kejahatan (vide : buku yang ditulis Prof.

DR.Romli Atmasasmita, S.H., LLM. dalam buku Sistem PeradilanPidana Kontemporer, penerbit Kencana Prenada Media Group,Cetakan kel, April 2010, halaman 13, paragraf ketiga);Dari itu, kami tidak sependapat dengan Judex Facti yangcenderung partial ke arah Penuntut Umum;Oleh karena itu, kami memohon perkenan Majelis HakimAgung yang memeriksa perkara ini, tidak saja mempertimbangkandalildalil yang dikemukakan Penuntut Umum, tetapi demikesimbangan penilaian, mohon mempertimbangkan pledoi, memoribanding

Jadi yang dimaksud dengansetiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakansubyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelakudaripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawabanatas segala tindakannya ;Menimbang,bahwa pengertian setiap orang menurut pendapat paraahli,antara lain, menurut Prof.Romli Atmasasmita dan juga Prof.Andi Hamzah,Pengertian setiap orang dalam Pasal 2 UU No. 31/1999 Jo.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa unsur setiap orangdalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001 ditujukan untukmereka yang tergolong Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 2, sedangkan setiap orang dalam Pasal 2 UU No. 31/1999 Jo. UU No.20/2001, diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan Pegawai Negerisebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2, sedangkan setiap orang dalamHal. 174 dari 214 hal. Put. Nomor: 19/Pid.SusTPK/2016/PN.Smr.Pasal 2 UU No. 31/1999 Jo.

Jadi yang dimaksud dengansetiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakansubyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelakudaripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawabanatas segala tindakannya ;Menimbang,bahwa pengertian setiap orang menurut pendapat paraahli,antara lain, menurut Prof.Romli Atmasasmita dan juga Prof.Andi Hamzah,pengertian setiap orang dalam Pasal 2 UU No. 31/1999 Jo.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa unsur setiap orangdalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001 ditujukan untukmereka yang tergolong Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 2, sedangkan setiap orang dalam Pasal 2 UU No. 31/1999 Jo. UU No.20/2001, diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan Pegawai Negerisebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Sedangkan setiap orang dalamPasal 2 UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001. Prof.

SH.MHdkk, beralamat pada kantor Advokat Radhie Misbach Atmasasmita, Gedung PermataKuningan Lantai 3 Jin.

Romli Atmasasmita,Info Hukum). ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaituterdakwa sebagai pegawai Bank PT.

Denganmengambil pendapat Profesor Romli Atmasasmita, ProfesorEmeritus Universitas Padjadjaran (Unpad),...karena keputusan Direktur Jenderal Pajak, HP, yang dipersoalkanKPK adalah masih dalam ranah hukum pajak yang merupakan hukum(pidana) administratif; bukan ranah UU Tipikor 1999/2001. Pengalihanperkara hukum pidana administratif ke hukum pidana khusus cq.

Romli Atmasasmita, sebagai berikut:Majelis hakim seharusnya mengartikan unsur dapatmerugikan keuangan negara dalam konteks delik formil. Olehkarena itu, kerugian negara secara nyata tidak diperlukanselama didukung oleh buktibukti yang mengarah adanyapotensi kerugian Negara.

ROMLI ATMASASMITA,SH. Pendapatnya didengar dibawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut :1. Ahli Dr.

Dr.ROMLI ATMASASMITA,SH.).berpendapat bahwa Penetapan Tersangka adalah setelah prosespenyidikan karena pengertian penyidikan tersebut adalah serangkaiantindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang untuk mencari serta mengumpulkan Bukti yang dengan bukti itumembuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukanTersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP);Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan pendapat antara ahliyang diajukan Pemohon dengan ahli yang diajukan

Romli Atmasasmita dan Prof. Dr.

Romli Atmasasmita, SH,subyek atau pelaku tindak pidana dalam Pasal 3 ditujukan untuk mereka yangtergolong Pegawai Negeri, sedangkan subyek/pelaku dalam Pasal 2 ayat (1)diperuntukkan bagi mereka yang bukan Pegawai Negeri sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 1 angkat 3, sedangkan Prof.

Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM) HukumPidana Internasional Universitas Padjajaran :a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di Harian Kompastertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnya yangPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) kutipsebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PT AsianAgri merupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaanpenuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukum yangdituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalian

., yaitu seluruhnya para Advocat dan calonAdvokat dalam magang pada Kantor Advokat Radhie Misbach Atmasasmita,yang berlamat di Gedung Permata Kuningan lantai 3 JI.

Romli Atmasasmita, S.H.berpendapat bahwa rumusan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 lebih tepat diterapkanterhadap Terdakwa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri atauPenyelengara Negara, ketimbang dengan menggunakan rumusan Pasal 2ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndangNomor 20 Tahun 2001.