Ditemukan 31880 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : disersi diversi deksi
Penelusuran terkait : Surat keputusan direksi bri Perselisihan antar direksi (rups) Direksi bank Ketaatan bank Keputusan direksi pt. (persero) biro klasifikasi indonesia Surat direksi pt. kereta api (persero) perihal pembatalan perjanjian Pertanggungjawaban pidana Tindak pidana korupsi Korporasi Pt nke Pt dgi Kepailitan Harta kekayaan direksi Piercing corporate veil Menembus tabir perusahaan M. manshur shah. Dk vs direksi pt. bank rakyat indonesia (persero) Tbk; Mahyati direksi pt. bank mandiri tbk pusat di jakarta cq. bank mandiri tbk cabang bener meriah 33/pdt/2018/pt kpg Eka r. abdurachman Sp Direksi pt. bank muamalat indonesia Tbk Cq. direktur utama pt. bank muamalat indonesia Cq pimpinan pt. bank muamalat indonesia Tbk kantor cabang kupang 103/pdt.g/2017/pn kpg
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 08-05-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 122 / B / 2017 / PT.TUN.JKT;
Tanggal 17 Juli 2017 — DIREKSI PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG; PT. KABELINDO MURNI, Tbk;
59 — 31
  • DIREKSI PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG;PT. KABELINDO MURNI, Tbk;
    PUTUSANNomor : 122 /B / 2017 / PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : DIREKSI PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG,berkedudukan di Jalan Pulo Kambing No. 1, KawasanIndustri Pulo Gadung, Jakarta Timur ; *Dalam perkara ini memberikan fuse kepada : 1. M. Ikhsan Ingratubun ee, 2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1412 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — RIDWAN WIJAYA, DKK VS DIREKSI PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), DKK
27 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIDWAN WIJAYA, DKK VS DIREKSI PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-06-2008 — Upload : 08-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324K/PDT/2007
Tanggal 17 Juni 2008 — DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO),
55 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO),
Pengadilan PN PARE PARE Perdata
Register : 01-02-2013 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN PARE PARE Nomor 3/PDT.PLW/2013/PN. Parepare
Tanggal 27 Juni 2013 — BUDIMAN AR, Dkk Melawan DIREKSI PT. BANK MEGA SYARIAH, Dkk
35 — 3
  • BUDIMAN AR, DkkMelawanDIREKSI PT. BANK MEGA SYARIAH, Dkk
    DIREKSI PT. BANK MEGA SYARIAH, Berkedudukan di Jakarta Pusat,cqPimpinan PT Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu berkedudukandi Jalan Lasinrang No. 262 Kota Parepare , dalam hal ini diwakili olehkuasanya ILHAM IDRUS, Pegawai Mega Mitra Syariah Unit Sipin,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2013 yangdidaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri ParePare dengan registernomor : 17/SK/KU/III/2013/PN.P tertanggal 05 Maret 2013 Selanjutnyadisebut sebagai TERLAWAN ;2.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 29-02-2024 — Putus : 11-07-2024 — Upload : 17-07-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr
Tanggal 11 Juli 2024 — Penggugat:
JULIANA MUNTHE
Tergugat:
Direksi PT.TOR GANDA
8 — 0
  • Penggugat:
    JULIANA MUNTHE
    Tergugat:
    Direksi PT.TOR GANDA
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 30-11-2021 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 12-05-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 1181/Pdt.G/2021/PN Sby
Tanggal 26 April 2022 — ., MKN
2.DIREKSI BANK HSBC CABANG DARMO PARK
3.DIREKSI BANK DANAMON KK PGB SURABAYA PANGLIMA SUDIRMAN
4.DIREKSI BANK ICBC KANTOR CABANG BASUKI RAHMAT
5.DIREKSI BANK PERMATA KANTOR CABANG TUNJUNGAN
6.DIREKSI CIMB NIAGA CABANG SUNGKONO
84 — 26
  • ., MKN
    2.DIREKSI BANK HSBC CABANG DARMO PARK
    3.DIREKSI BANK DANAMON KK PGB SURABAYA PANGLIMA SUDIRMAN
    4.DIREKSI BANK ICBC KANTOR CABANG BASUKI RAHMAT
    5.DIREKSI BANK PERMATA KANTOR CABANG TUNJUNGAN
    6.DIREKSI CIMB NIAGA CABANG SUNGKONO
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 21-10-2014 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN MANADO Nomor 407/Pdt.G/2014/PN.Mnd
Tanggal 18 Mei 2015 — - FERNY ROBERT MANOPO MELAWAN Direksi PT. Bank Bukopin, DKK
93 — 40
  • - FERNY ROBERT MANOPO MELAWAN Direksi PT. Bank Bukopin, DKK
    Direksi PT. Bank Bukopin di Jakarta Cq Kepala Cabang BankBukopin berkedudukan di Manado Sulawesi Utara ;Selanjutnya disebut Sebagai ................ccceeeeeeceeeeeeeeseeeees TERGUGATI ;2. Bapak Kapolri di Jakarta Cq Kapolda Sulawesi Utara Cq DirekturTindak Pidana Khusus Polda Sulawesi Utaradi Manado ;Selanjutnya disebut sebagai ...............ccceceeeeeeeeeeeeeeenes TERGUGAT Il;3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Asuransi
Register : 17-06-2008 — Putus : 22-10-2008 — Upload : 22-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 22 Oktober 2008 — Ruddin Akbar Lubis, SH;Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
392 — 298
  • Ruddin Akbar Lubis, SH;Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
    Jakarta Nomor : 81/PEN/2008/PTUNJKT, tanggal 24Juni 2008 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yangMemeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor : 81 / PENHS / 2008 /PTUNJKT, tanggal 30 Juni 2008 tentang Penetapan HariSidang Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 81/G/2008/PTUNJKT, tanggal12 Agustus 2008 tentang Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan Direksi
    Hasil dari perundingan keluarga tersebutadalah Ayah Penggugat supaya mengajukan permohonanke Direksi PN/Perusahaan Negara Eka Sedjahtera untukdiberikan izin menempati salah satu tanah/rurnahperusahann dimana untuk biaya dan uang pesangon untukpara penghuninya akan dibantu atau dicarikan pinjamanoleh ayah mertua dan ayah Penggugat di sampingbantuan mori!
    HasanoeddinLubis diangkat sebagai anggota Direksi PN.(Perusahaan Negara) Asuransi Djiwasraya oleh PresidenRl dan kemudian pada tahun 1972 diangkat kembali olehPresiden Rl :Bahwa pada tahun 1973 tanpa alasan yang jelas dantanpa adanya SK pemberhentian dari Presiden RI, ayahPenggugat namanya hilang sebagai anggota Direksi saatPN, (Perusahaan Negara) Asuransi Jiwasrayadilikuidasi (dibubarkan ) dan dibentuknya BadanHukum baru yaitu) PT.
    maka Penggugat telah melakukan renovasiatas rumah tersebut dan dilaksanakan' sejak awalSeptember 2007 sampai dengan akhir Januari 2008 yangmenghabiskan biaya tidak kurang dan Rp. 380.000. 000,(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;Bahwa kemudian pada akhir tahun 2004 sampai denganawal tahun 2005 +~==Tergugat melalui Pengacaranyamengajukan permohonan pengosongan atas rumah yangPenggugat huni dimaksud ke Dinas Perumahan DKIJakarta dengan mendalilkan rumah tersebut adalah1020.rumah dinas/jabatan Direksi
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Putus : 19-02-2009 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 03/B/2009/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Februari 2009 — RUDDIN AKBAR LUBIS, SH; DIREKSI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
104 — 39
  • RUDDIN AKBAR LUBIS, SH; DIREKSI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 05-11-2012 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 21-02-2013
Putusan PT JAYAPURA Nomor 46/PDT/2012/PT.JPR
Tanggal 14 Januari 2013 — Ambersius Adriher Anderi vs Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Papua
27 — 17
  • Ambersius Adriher Anderi vs Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Papua
    Bank Pembangunan Daerah Papua,berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 101/Kepeg/2006 tanggal 06Desember 2006 (Bukti P.1);3.
    Surat Keputusan Direksi (SK Direksi) Nomor : 30/DIRBPD/VII/05tanggal 8 Juli 2005 tentang Peraturan Disiplin dan Penerapan SanksiPegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bukti T. 13).
    Surat Keputusan Direksi (SK Direksi) Nomor : 30/DIRBPD/VII/05tanggal 08 Juli 2005 tentang Peraturan Disiplin dan PenerapanSanksi Pegawai PT.
    Surat Keputusan Direksi (SK Direksi) Nomor : 70/DIRBPD/XII/04tanggal 27 Desember 2004 tentang Kode Etik Bank Papua (Bukti T.14) yaitu :i. Insan Bank Papua untuk melakukan pencatatan wajib berlakujujur, obyektif dan akurat. (Butir IV. 8).ii. Senantiasa memberikan pelayanan sesuai kwalitas yangdiharapkan. (Butir IV. 3). ili. Insan Bank P. h nduk dan hterh mperaturan dan kebijakan yang ditetapkan Bank Papua.
    Surat Keputusan Direksi (SK. Direksi) Nomor 30/DIRBPD/VII/05tanggal 8 Juli 2005 tentang Peraturan Disiplin dan Penerapan SanksiPegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua pada lampiran jenisjenis pelanggaran:e Nomor 1: Melakukan halhalyang dapat menurunkan citra , harkatdan martabat perusahaaan seperti : mabukmabukan, judi, hidupbersama (kumpul kebo) dan atau hamil di luar nikah dan atau segalaperbuatan yang dilarang kode etik Bank Papua (Bukti T.13)b. Surat Keputusan Direksi (SK.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-01-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1722 K/Pdt/2011
Tanggal 3 Januari 2012 — HASYIM YATIM VS DIREKSI PT. PULOMAS JAYA,DK
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HASYIM YATIM VS DIREKSI PT. PULOMAS JAYA,DK
    DIREKSI PT. PULOMAS JAYA, berkedudukan di KomplekPertokoan Pulo Mas, Jalan A. Yani, Pulo Mas, JakartaTimur;2.
    Adapunyang menjadi alasan dari permohonan putusan sela ini adalah adanyagugatan yang diajukan kepada TERGUGAT dalam hal ini DIREKSI PT.PULOMAS JAYA;Bahwa sesuai dengan Undangundang RI No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas BAB Tentang Ketentuan Umum, ada perbedaanyang sangat signifikan antara Perseroan Terbatas dengan Direksi.Adapun perbedaan tersebut disalin berikut ini:Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkanperjanjian
    , melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yangseluruhnya terbagi /dalam saham dan memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam Undangundang ini serta peraturan pelaksanaannya;Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan, baik di dalam maupun di luarPengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;Hal. 7 dari 14 hal.
    Orang tersebut adalahdia/mereka yang berkedudukan sebagai anggota Direksi yang terdiri atasnatural persons.
    Pulomas Jaya diwakili oleh Direksi PT Pulomas Jayatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-08-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1716 K/Pdt/2013
Tanggal 7 Agustus 2015 — AMBERSIUS ADRIHER ANDERI vs DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AMBERSIUS ADRIHER ANDERI vs DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
    Bank Pembangunan Daerah Papua, berdasarkanSurat Keputusan Direksi Nomor 101/Kepeg/2006 tanggal 06 Desember2006 (Bukti P.1);Hal. 1 dari 9 hal. Put.
    immateriilsebagaimana tersebut Nomor 7 di atas secara tunai kepada Penggugat;Tergugat wajib membayar uang paksa kepada Penggugat sebesarRp1.000.000,00 per hari keterlambatan sejak putusan berkekuatan hukumtetap;Tergugat harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Kelas A Jayapura agar memberikan putusansebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Keputusan Direksi
    Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan SuratTim Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi PapuaNomor 560/823 tanggal 12 April 2010 tentang anjuran khususnya butir 4(empat), maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa/jatuh tempo, karena telah melebihi 1 (satu) tahun sejak PemutusanHubungan Kerja, sesuai Surat Keputusan Direksi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 13-03-2007 — Upload : 18-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364K/PDT/2002
Tanggal 13 Maret 2007 —
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RASYID ILYAS ; DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 31-03-2004 — Putus : 04-08-2004 — Upload : 21-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 26/G.TUN/2004/PTUN.SBY
Tanggal 4 Agustus 2004 — DARMAWAN UTOMO melawan DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA KOTA SURABAYA
90 — 43
  • DARMAWAN UTOMO melawan DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA KOTA SURABAYA
    Simorejo VII/ 25 Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2004, selanjutnya disebut sebagai :: DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA KOTA: di Jl. Manyar Kertoarjo V/2, Surabaya ; Dalam hal ini meyerahkan kuasa kepada : 1 WIJONO SUBAGYO, S.H. 2 AGUNG A. WIDJAJA, S.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokad,berkantor di JI.
    Hak Pakai Stand di atas juga secara sepihak Keputusan Tergugat tersebuttelah menempatkan kedudukan Penggugat sebagai Pihak yang seolaholah tidakmemenuhi kewajibannya,kepentingansehingga Tergugat leluasa dapat mengesampingkanPenggugat 511 Bahwa, tindakan kesewenangwenangan Tergugat tersebut karena tidak didasarkan padaketentuanPeraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IISurabaya No. 2 Tahun 1999 tentang Pengurusan Pasar diKotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 9 Juli1999 dan,Surat Keputusan Direksi
    Perusahaan Daerah Pasar SuryaKota Surabaya No. 69 Tahun 2000 tentang Ketentuan ketentuan Pemakaian Tempat Usaha di Pasar Daerah danPasar Swasta Tradisional Kota Surabaya tanggal 20 Mei10Mengingat dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Direksi tersebut tidak mengatur tentangTata Cara atau Prosedur mengenai Pencabutan maupun Penolakan Perpanjangan Surat JjinTempat Berjualan dan Penolakan Pembayaran Retribusi Penggunaan Hak Pakai Stand,sehingga tindakan Tergugat tersebut selain sewenangwenang juga bertentangan
    memberikanpertimbangan terhadap Keputusan yang diambil atau dikeluarkan, baik terhadapKeputusan tidak memperbaharui atau memperpanjang Surat Ijin Tempat Berjualanmaupun Penolakan Pembayaran Restribusi Hak Pakai Stand yang ditujukan kepadaPenggugat sehingga keputusan tersebut telah merugikan kepentingan Penggugatyang seharusnya disertai dengan pertimbangan yang cukup ; 11e Azas Kepastian HukumBahwa, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II SurabayaNo. 2 Tahun 1999 dan Keputusan Direksi
    Bahwa surat Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan Keputusan TUNyang bersifat final, mengingat surat penolakan atau tidak bersedia menerima pembayaranyang dilayangkan Tergugat belum memiliki akibat hukum apapun terhadap Penggugat, danPenggugat masih belum dibatalkan hak pakainya atas standstand yang disebutkannyadalam gugatan ; 12 Bahwa apabila hak pakai stand tersebut dibatalkan, maka Tergugat akan mengeluarkanSurat Pencabutan Ijin Tempat Usaha ( berdasarkan Pasal 1c Keputusan Direksi
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Putus : 10-10-2012 — Upload : 06-11-2013
Putusan PT SAMARINDA Nomor 79/PDT/2012/PT.KT.SMDA
Tanggal 10 Oktober 2012 — Direksi PT. MEGA ALAM SEJAHTERA 2. Direksi PT. PASIFIC PRIMA COAL
22 — 13
  • Direksi PT. MEGA ALAM SEJAHTERA2. Direksi PT. PASIFIC PRIMA COAL
    Direksi PT. MEGA ALAM SEJAHTERA, berkedudukan di JI. DurianIll Komplek Berau Indah Tanjung Redeb, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding semula Tergugat ; 2. Direksi PT.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Putus : 09-10-2014 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 48/G/2014/PHI Mdn
Tanggal 9 Oktober 2014 — - DEDY SANTONI (PENGGUGAT) - Direksi PT. UNIVERSAL INDOFOOD PRODUCT (UNIBIS) (TERGUGAT)
71 — 10
  • - DEDY SANTONI (PENGGUGAT)- Direksi PT. UNIVERSAL INDOFOOD PRODUCT (UNIBIS) (TERGUGAT)
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 31-08-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 26-12-2022
Putusan PN TERNATE Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tte
Tanggal 17 Nopember 2022 — RUSLI TAMBIALI lawan Direksi Perusahaan PT. Indonesia Permai di Ambon
200 — 21
  • RUSLI TAMBIALIlawanDireksi Perusahaan PT. Indonesia Permai di Ambon
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 18-03-2014 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 53/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 22 April 2014 — DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA vs Drs. IRWANSYAH SIREGAR
87 — 25
  • M E N G A D I L IDalam Penundaan :- Menguatkan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini
    DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA vs Drs. IRWANSYAH SIREGAR
    P U T US ANNomor : 53/B/2014/PT.TUNMDNDEMTI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam sengketa antara :DIREKSI PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMATERA UTARA,Berkedudukan di Jalan Sisingamaraja No. 1Kelurahan Pasar baru, Kecamatan Medan Kota,Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:1.
    tanggal 15 April 2014tentang penentuan hari sidang dalam sengketa ini;TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambilalih keadaankeadaan dan duduk perkara inisebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor: 100/G/2013/PTUNMDN, tanggal 30 Januari 2014 yang amarputusannya sebagai berikut:MENGADILIDalam Penundaan :Menyatakan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara berupa : Surat Keputusan Direksi
    PDAM Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 TentangMutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas namaDrs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi BidangKeuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagidinyatakan tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara inimempunyai kekuatan hukum tetap ; Dalam Pokok Perkara :1.
    Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 TentangMutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas namaDrs. Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi BidangKeuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia CabangBrastagi; = ++ ===3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan DireksiPDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAMTirtanadi Provinsi Sumatera Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregardari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi PegawaiBagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ; 4.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 26-09-2012 — Putus : 21-11-2012 — Upload : 05-12-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 127/B/2012/PT.TUN.SBY
Tanggal 21 Nopember 2012 — TRIYANTI HERISUSANTI vs DIREKSI PD BPR BKK UNGARAN KABUPATEN SEMARANG
59 — 19
  • TRIYANTI HERISUSANTI vs DIREKSI PD BPR BKK UNGARAN KABUPATEN SEMARANG
    Menyatakan sah Keputusan Direksi BPR BKK Ungaran Nomor.45/BPR BKK Ung/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 ; 4, Menghukun ...4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 K/TUN/2010
Tanggal 28 Juli 2010 — AMIEN ABDURACHMAN, vs DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (Persero),
60 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AMIEN ABDURACHMAN, vs DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (Persero),
    Bahwa yang menjadi obyek sengketa ialah, Keputusan Direksi PT.Kereta Api (Persero) Nomor KEP.D4/KP605/IV/3775/KA2008, tanggal24 April 2008, Perihal Penyesuaian Pokok Penerimaan Pensiun PegawaiPT. Kereta Api (Persero) Eks PNS Departemen Perhubungan yangterakhir menjabat sebagai Direksi atas nama Ir.
    Kereta Api(Persero) Eks PNS Departemen Perhubungan yang terakhir menjabatsebagai Direksi atas nama Ir. Amien Abdurachman ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Direksi PT. KeretaApi (Persero) Nomor KEP.D4/KP605/IV/3775/KA2008, tanggal 24 April2008, Perihal Penyesuaian Pensiunan Pokok Penerima Pensiun PegawaiPT. Kereta Api (Persero) Eks PNS Departemen Perhubungan yang terakhirmenjabat sebagai Direksi atas nama Ir. Amien Abdurachman ;4.
    Kereta ApiIndonesia (Persero) Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubunganyang terakhir menjabat sebagai Direksi atas nama Ir. Amien Abdurachman ;Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 77 K/TUN/2010 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Direksi PT. KeretaApi Indonesia (Persero) Nomor KEP.D4/KP605/IV/3775/KA2008, tanggal24 April 2008, perihal Penyesuaian Pensiun Pokok Penerima PensiunPegawai PT.
    Kereta ApiIndonesia (Persero) Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubunganyang terakhir menjabat sebagai Direksi atas nama Ir.
    Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta yang telah memberikan pertimbangan bahwa penerbitan ObyekSengketa, Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) Nomor KEP.D4/KP605 /N3775/KA2008, tanggal 24 April 2008, perihal Penyesuaian PensiunPokok Penerima Pensiun PT. Kereta Api (Persero) Eks PNS DepartemenPerhubungan yang terakhir menjabat sebagai Direksi atas nama Ir.