Ditemukan 233 data
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudarna, M.MA., selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo; saksi Agus Proklamato, S.E., dari Kantor Pakualaman; saksi Susilo, M.SI., dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kab.
Sudarna, M.MA., selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo;saksi Agus Proklamato, S.E., dari Kantor Pakualaman;saksi Susilo, M.SI. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger FahrulFebrianto);serta
Sudarna, M.MA., selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulon Progo (disumpah) yangmenerangkan pada intinya: Bahwa benar tambak udang Termohon Kasasi tidak pernahmendapatkan ijin ataupun tidak ada terdaftar/tercatat padaDinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten KulonProgo sesuai dengan data/pembukuan yang ada pada Dinas; Bahwa perbuatan Termohon Kasasi tidak mendaftarkanpengelolaan budidaya udang yang diklaim ditambaknya tersebuttelah bertentangan dengan:1.
Sudarna, M.MA., didukung pula oleh keterangandari:Halaman 20 dari 42 Hal. Put. Nomor 3534 K/Pdt/2016 Saksi Susilo, M.Si., (disumpah) dari Kantor Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progoyang pada intinya menerangkan:Bahwa benar seluruh pelaku usaha pembudidayaan ikan airpayau/pembudidayaan udang di tambak yang ada di wilayahKabupaten Kulon Progo wajib mendaftarkan usahanya/memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progodengan kriteria:1.
BAMBANG WINANTO, SH
Terdakwa:
H. SUHERDI, S.Sos
47 — 45
Dahler, M.Ma.)
- Fotocopy yang telah dinazegelen Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2867/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang mengangkat Ir. Jhon Albertson sebagai Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
DAHLER, M.MA. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
- Kuitansi Pembayaran tanggal ..November 2016 sebesar Ro. 774.279.000,- yang ditandatangani oleh KPA Ir. JHON ALBERTSON, PPTK A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA, Bendahara Pengeluaran DODY SUGIONO, ST, Direktur PT. Pollung Karya Abadi H. SUHERDI, S.Sos yang diketahui/ disetujui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provsu Ir. DAHLER, M.MA.
DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 900/041/SPP-LS/BKP/2016 Tahun 2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh DODY SUGIONO, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA. selaku PPTK
- .SPM-LS Nomor : 900/041/SPM-LS/BKP/2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
DAHLER, M.MA. selaku PA.
- Kuitansi Pembayaran tanggal . 2016 sebesar Ro. 1.806.651.000,- yang ditandatangani oleh KPA Ir. JHON ALBERTSON, PPTK A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA, Bendahara Pengeluaran DODY SUGIONO, ST, Direktur PT. Pollung Karya Abadi H. SUHERDI, S.Sos yang diketahui/ disetujui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provsu Ir. DAHLER, M.MA.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani Ir.
DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 900/094/SPP-LS/BKP/2016 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh DODY SUGIONO, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA. selaku PPTK.
- SPM-LS Nomor : 900/094/SPM-LS/BKP/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
88 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.Ma., dan Mediator Hubungan Industrial Mudasdr. Karolis Simatupang, S.H., M.H., menerbitkan Surat Anjuran Nomor1326/1.835.1 bertanggal 9 Juni 2016 yang menganjurkan sebagai berikut:1. Kepala PT Prima Tigon Global beralamat pada kuasa hukumnya padaKantor Hukum Wisanggono, S.H., & Rekan berkedudukan di BintaroTrade Center Blok C2/3, Jalan Jend.
2.MARKUS WANDI, S.Pi
169 — 82
Menyatakan terdakwa I Ir.Ganefo L Amin,M.MA dan terdakwa II Markuswandi,S.Pi., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan
Ganefo L Amin,M.MA dan terdakwa II Markuswandi,S.Pi, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum pula terdakwa I Ir.
Ganefo L Amin,M.MA untuk mengembalikan uang sebanyak Rp.114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) dan terdakwa II Markuswandi sebanyak Rp. 140.300.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) agar dititipkan kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Distanakan) Kabupaten Murung Raya untuk selanjutnya diserahkan kepada yang berhak (para pemilik tanah/penerima ganti rugi) sesuai dengan nilai potongan masing-masingnya dengan ketentuan apabila masing-masing terdakwa,
AMIN, M.MA
2.MARKUS WANDI, S.Pi
IR WIWIN WIDANINGSIH
40 — 9
Haji AL MURSYID, M.MA.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 106.000,00 (serratus enam ribu rupiah);.
6 — 0
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Sumedang pada hari Jumat, tanggal 29 September2017 M.mA naw a anniis oro4 os! AHal. 9 dari 10 halaman Salinan Putusan Nomor 2784/Pdt.G/2017/PA.Smdg1, Biaya pendaftaran....... we Rp 30.000,2. BiAYA PFOSES......eeeeeeee ceeeettteeeeees Rp. 40.000,3. Biaya panggilan.......... 0 cecseeeeees Rp. 225.000,4.
12 — 2
HASNAYETTI,M.MA, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah ternyata Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasanbahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan sejak bulanAgustus 2009, sehingga akibat lebih jauh dari perselisihan itu Pemohon denganTermohon telah berpisah tempat kediaman bersama, sejak bulan Desember 2009dan tidak dapat dirukunkan lagi atau seperti terurai diduduk perkara
42 — 9
M.MA selaku Pejabat PembuatKomitmen (berkas perkara terpisah), SUROTO (Direktur CV. Rancangan IndahPalawa) Selaku Konsultan Pengawas, dan EKO PURWANTO, ST ( Ispector LapanganCV.
M.MA selakuPejabat Pembuat Komitmen (berkas perkara terpisah), SUROTO (direktur CV.Rancangan Indah Palawa) Selaku Konsultan Pengawas,dan EKO PURWANTO,ST( Ispector Lapangan CV.Rancangan Indah Palawa) (berkas Perkara terpisah) padatanggal 07 April 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 atau setidaknya padasuatu waktu dalam bulan April 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, bertempat diUnit V Tanggul Harapan Desa Pematang Limau Kecamatan seruyan hilir KabupatenSeruyan Prop.
RAJA LIOLA GURUSINGA
Terdakwa:
Ir. MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN, M,MA.
59 — 53
Muhammad Yusuf Siagian, M.MA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudarna, M.MA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo; Saksi Agus Proklamanto, SE., dari Kantor Pakualaman; Saksi Susilo, MSI. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger FahrulHalaman 13 dari
Sudarna, M.MA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo Saksi Agus Proklamanto, SE., dari Kantor Pakualaman; Saksi Susilo, MSI. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi AnggerFahrul Febrianto oleh
Sudarna, M.MA, selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo (disumpah)yang menerangkan pada intinya: Bahwa benar tambak udang Termohon Kasasi tidak pernahmendapatkan ijin ataupun tidak ada terdaftar/tercatat padaDinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan KabupatenKulon Progo sesuai dengan data/pembukuan yang adapada Dinas; Bahwa perbuatan Termohon Kasasi tidak mendaftarkanpengelolaan budidaya udang yang diklaim ditambaknyatersebut telah bertentangan dengan:1.
Sudarna, M.MA., di dukung pula oleh keterangandari:1. Saksi Susilo, MSI. (disumpah) dari Kantor Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progoyang pada intinya menerangkan:Bahwa benar seluruh pelaku usaha pembudidayaan ikan airpayau/pembudidayaan udang di tambak yang ada di wilayahKabupaten Kulon Progo wajib mendaftarkan usahanya/memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten KulonProgo dengan kriteria:1.
BAMBANG WINANTO, SH
Terdakwa:
ISBEN HUTAJULU
54 — 47
Dahler, M.Ma.)
- Fotocopy yang telah dinazegelen Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2867/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang mengangkat Ir. Jhon Albertson sebagai Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
DAHLER, M.MA. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
- Kuitansi Pembayaran tanggal ..November 2016 sebesar Ro. 774.279.000,- yang ditandatangani oleh KPA Ir. JHON ALBERTSON, PPTK A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA, Bendahara Pengeluaran DODY SUGIONO, ST, Direktur PT. Pollung Karya Abadi H. SUHERDI, S.Sos yang diketahui/ disetujui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provsu Ir. DAHLER, M.MA.
DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 900/041/SPP-LS/BKP/2016 Tahun 2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh DODY SUGIONO, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA. selaku PPTK
- .SPM-LS Nomor : 900/041/SPM-LS/BKP/2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
DAHLER, M.MA. selaku PA.
- Kuitansi Pembayaran tanggal . 2016 sebesar Ro. 1.806.651.000,- yang ditandatangani oleh KPA Ir. JHON ALBERTSON, PPTK A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA, Bendahara Pengeluaran DODY SUGIONO, ST, Direktur PT. Pollung Karya Abadi H. SUHERDI, S.Sos yang diketahui/ disetujui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provsu Ir. DAHLER, M.MA.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani Ir.
DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
- SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 900/094/SPP-LS/BKP/2016 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh DODY SUGIONO, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA. selaku PPTK.
- SPM-LS Nomor : 900/094/SPM-LS/BKP/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
34 — 3
Supriyadi, M.Ma dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin,sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Nomor: 01/BAPkPUK/HutbunTpn/2013 tertanggal 27 Nopember 2013, kayu yang diangkut olehTerdakwa adalah kayu ulin berbentuk balokan dengan jumlah 11 (sebelas) potongdengan volume 0,2700 M (nol koma dua puluh tujuh meter kubik), menurut ahliSumaryono, S.Hut Bin Noto Prayitno kayu ulin yang diangkut Terdakwa tersebutdalam setiap pengangkutannya berdasarkan Pasal 13 ayat (7) Peraturan
13 — 3
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarainisejumlah Rp 691.000, (enam ratus sembilan puluh satu = ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016, .Masehi,bertepatan dengan tanggal 21 Zulkoidah 1437 Hijriyah, oleh kamiDra..HASNAYETTI,M.MA. sebagai Ketua Majelis, Dra.RAUDANUR, MH.
92 — 19
TAJUDDIN ,M.MA, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu jugadiucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakimtersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh DAUD PURBA,SH,sebagai Panitera Pengganti, dihadapan ELISABETH PANJAITAN,SH.M.Hum,Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.2627Hakim Anggota,1. JUNUN, SH.M.Si 2. Ir. TAJUDDIN .M.MA. Hakim Ketua,HJ. LELIWATI,SH. MH.
12 — 8
., M.MA. binti H.M. Arief Tachir).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10 — 2
HASNAYETTI,M.MA, namun tidak berhasil;HIm. 6 dari 11 (0243/Pdt.G/2010/PaSIk.)Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasanbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berjalan aman dan harmonissampai bulan Mei 2009, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaranserta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkanantara lain:a.
RIRIN SUSILOWATI, SH.
Terdakwa:
HARTINI Binti SUKARNI
76 — 36
EKO WAHYU WIDODO, M.MA selaku Tim TeknisBLMPUAP Kabupaten Trenggalek dan MOHAMMAD NASRUL AMIN, SPselaku verifikator Penyelia Mitra Tani (PMT), Gapoktan LANGGENGdinyatakan memenuhi syarat untuk menerima Pencairan Dana BLMPUAPtahun 2011;Bahwa sesuai Formulir Rencana Usaha Bersama (RUB) yang ditandatanganiSarminto selaku Ketua Gapoktan LANGGENG dan Ir.
EKO WAHYUWIDODO, M.MA selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten Trenggalek , DanaBLMPUAP tahun 2011 dipergunakan untuk kegiatan : No Usaha Produktif Satuan volume Nilai(ha, ekor, dll) (Rp.000) I. Budidaya (onfarm) 1.1. Tanaman Pangan padi 7,5 ha 30 orang 15000 1.2. Hortikultura 1.3. Peternakan (kambing) 60 ekor / 60 orang 30000 1.4. Perkebunan I. Non Budidaya (offarm) 2.1.
EKO WAHYU WIDODO, M.MA. Bin PARLAN HADINOTO, dalampersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara dugaantindak pidana korupsi penyelewengan Bantuan Langsung MasyarakatPengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLMPUAP) TA. 2011yang diterima Gapoktan LANGGENG di Ds. Prigi Kec.
Amiruddin Alamsyah Harahap,SH
Terdakwa:
Adam Pohan
124 — 27
HERAWATI N, M.MA, tanggal 30 Desember 2019.
- Fotocopi Keputusan IUHHPK pada Hutan Tanaman Industri SK Menteri Kehutanan Nomor SK.669 / MENHUT-II / 2009, tanggal 15 Oktober 2009 dan keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hiidup, tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Anugerah Rimba Makmur Nomor : Sk. 209 / Menlhk / Setjen / PLA.2 / 3 / 2019, tanggal 06 Maret 2019 dengan luas 49.629,37 Ha.
HERAWATIN, M.MA, tanggal 30 Desember 2019.Keputusan IUHHPK pada Hutan Tanaman Industri SK Menteri KehutananNomor SK.669 / MENHUTII / 2009, tanggal 15 Oktober 2009 dankeputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan' Hiidup, tentangPenetapan Areal Kerja IUPHHKHTI PT. Anugerah Rimba Makmur Nomor: Sk. 209 / Menlhk / Setjen / PLA.2 / 3 / 2019, tanggal 06 Maret 2019dengan luas 49.629,37 Ha.
HERAWATIN, M.MA, tanggal 30 Desember 2019. Keputusan IUHHPK pada Hutan Tanaman Industri SK Menteri KehutananNomor SK.669 / MENHUTII / 2009, tanggal 15 Oktober 2009 dankeputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan' Hiidup, tentangPenetapan Areal Kerja IUPHHKHTI PT. Anugerah Rimba Makmur Nomor: Sk. 209 / Menlhk / Setjen / PLA.2 / 3 / 2019, tanggal 06 Maret 2019dengan luas 49.629,37 Ha.
HERAWATI N, M.MA, tanggal 30 Desember 2019. SuratKeputusan IDHHPK pada Hutan Tanaman Industri SK Menteri KehutananNomor SK.669 / MENHUTII / 2009, tanggal 15 Oktober 2009 dankeputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hiidup, tentangPenetapan Areal Kerja IUPHHKHTI PT. Anugerah Rimba Makmur Nomor: Sk. 209 / Menlhk / Setjen / PLA.2 / 3 / 2019, tanggal 06 Maret 2019dengan luas 49.629,37 Ha.
HERAWATIN, M.MA, tanggal 30 Desember 2019.Keputusan IUHHPK pada Hutan Tanaman Industri SK Menteri KehutananNomor SK.669 / MENHUTII / 2009, tanggal 15 Oktober 2009 dankeputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hiidup, tentangPenetapan Areal Kerja IUPHHKHTI PT. Anugerah Rimba Makmur Nomor: Sk. 209 / Menlhk / Setjen / PLA.2 / 3 / 2019, tanggal 06 Maret 2019dengan luas 49.629,37 Ha.
HERAWATI N, M.MA, tanggal 30Desember 2019. Fotocopi Keputusan IUHHPK pada Hutan Tanaman Industri SK MenteriKehutanan Nomor SK.669 / MENHUTII / 2009, tanggal 15 Oktober 2009dan keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hiidup, tentangPenetapan Areal Kerja IUPHHKHTI PT. Anugerah Rimba Makmur Nomor: Sk. 209 / Menlhk / Setjen / PLA.2 / 3 / 2019, tanggal 06 Maret 2019dengan luas 49.629,37 Ha.
ROCEBERRY C. DAMANIK, SH
Terdakwa:
TEK KUN Als APEK
118 — 33
Tajuddin,M.MA, HakimHakim Ad Hoc, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar, SH, Panitera PenggantiPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri olehRoceberry C. Damanik, SH, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Dr. Ir. Hamzah Lubis, SH. M.
Tajuddin, M.MA,Panitera Pengganti,Mhd. Syahfan Siregar, SH,Putusan Nomor 10/Pid.SusPrk/2019/PN.MdnHalaman 24
21 — 3
Hasnayetti, M.MA. yang ditunjuk olehKetua Pengadilan Agama Baturaja selaku Ketua Majelis, dan Raudanur., M. Hserta Drs. H.Romzul Faiyad., S.H, masing masing selaku Hakim Anggota,dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Maielis didampingi para HakimHal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0008/Pdt.G/2016/PA.Bta.Anagota tersebut, dibantuoleh Drs.Suratman Hardi, sebagai Panitera, dihadiripihak Kuasa Pemohon dan Wakil Termohon ;Ya .. KETYA MAJELIS Re 3: 7Dra.