Ditemukan 1737 data
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT MULTIMAS NABATI ASAHAN
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MULTIMAS NABATI ASAHAN
13 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT WILMAR NABATI INDONESIA
., kKewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala SubDirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum pada DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU97/BC/2013,tanggal 25 Maret 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WILMAR NABATI INDONESIA, beralamat di Gedung B& G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan 20111,diwakili oleh Erik, jabatan Wakil Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa
Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Maret 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut41335/PP/M.XVII/19/2012, tanggal 12 November 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP1959/WBC.05/2011, tanggal 23 November 2011 tentang PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor atas nama PTWilmar Nabati
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
WILMAR NABATI INDONESIA tersebut ;
WILMAR NABATI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
WILMAR NABATI INDONESIA, yang diwakili oleh ERIK JabatanDirektur, berkedudukan di JI. Putri Hijau No. 10 Gedung B&G TowerLantai 9 Kel. Kesawan, Medan Barat. Dalam hal ini memberikan kuasakepada : HARDUANTO, S.IP.,MM, beralamat di JI. Kebon Bawang XI No.52 RT. 002/001, Tanjung Priok, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No.086/EXIM/WINA/IV/2012 tanggal 16 April 2012.Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di JI.
, sampai dengan terbit surat penetapan iniwalaupun sudah melampaui tanggal perkiraan ekspor;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor35961/PP/M.XVIV19/2011, tanggal 23 Desember 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas Surat KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP220/WBC.14/2011 tanggal11 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atasBarang yang Dieskpor atas nama PT Wilmar Nabati
Tahun 2002 PasalDemi Pasal, Pasal 1 Cukup Jelas, artinya bahwa uraian dalam pasal 1 tersebuttelah cukup jelas tidak perlu penafsiran lebih lanjut;Bahwa dalam persidangan Terbanding mengemukakan bahwatanggalpengiriman Surat Keputusan Nomor : KEP220/WBC.14/2011 tanggal11 Agustus 2011 adalah tanggal 11 Agustus 2011 yang dibuktikan dengan buktitanda kirim barang dari Tiki dengan perincian :Dari : Departemen Keuangan Republik Indonesia JalanJenderal Sudirman No. 546 Balikpapan 76114Kepada : PT Wilmar Nabati
Pengiriman.Oleh karena itu tanda bukti yang syah adalah tanda terima pengiman yaitu ;Tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secaralangsung;Yaitu sebagaimana bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembalidalam Persidangan Bahvue Terbanding dalam persidangan menyampaikanSurat Pengantar Nomor : SP955/WBC. 14/2011;Bahva surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Kabid Kepabeanan danCukai atas nama Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur ditujukankepada pimpinan PT Wilmar Nabati
WILMAR NABATI INDONESIA tersebut ;Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 723/C/PK/PJK/2012Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta limaratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari: Selasa, tanggal 12 Februari 2013 oleh WidayatnoSastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.MH dan Dr.
29 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT WILMAR NABATI INDONESIA
., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala SubDirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum, pada DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabean dan Cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU188/BC/2013, tanggal 15Juli 2013:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WILMAR NABATI INDONESIA, beralamat di Jalan YosSudarso, Desa Pelintung, Kec.
tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Oktober 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut43560/PP/M.XVII/19/2012, tanggal 2/7 Februari 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP82/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tentangPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Dieksporatas nama PT Wilmar Nabati
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT WILMAR NABATI INDONESIA
., Pelaksana Pemeriksa pada DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU187/BC/2013, tanggal 15 Juli2013,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT WILMAR NABATI INDONESIA, diwakili oleh Erik, selakuWakil Presiden Direktur, beralamat di Gedung B & G TowerLantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan 20111, dalam halini memberi kuasa kepada Hardijanto, S.IP, M.M., beralamat diJalan Kebon Bawang XI Nomor
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
WILMAR NABATI INDONESIA
WILMAR NABATI INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung B& G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau, Nomor 10, Medan 20111, dalamhal ini diwakili oleh ERIK, Wakil Presiden Direktur PT. Wilmar NabatiIndonesia, berkantor di Gedung B dan G Tower Lantai 9, Jalan PutriHijau, Nomor 10, Medan 20111, selanjutnya memberikan kuasa kepada:Halaman dari 5 halaman.
Wilmar Nabati Indonesia, NPWP01.269.805.6092.000 beralamat Gedung B & G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau,Nomor 10, Medan 20111 dengan membatalkan keputusan Terbanding, dan tagihankurang bayar atas PEB Nomor 004433 tanggal 31 Oktober 2010 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43555/PP/M.XVI/19/2013 tanggal 27Februari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15Halaman 3 dari 5 halaman
347 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT WILMAR NABATI INDONESIA
Yani, Jakarta 13230:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Tutung Budi Karya,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala SubdirektoratBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU430/BC.06/2019, tanggal 13 November2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WILMAR NABATI INDONESIA, beralamat di GedungB&G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan, yangdiwakili oleh Erik, jabatan Wakil Presiden DirekturTermohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan
Putusan Nomor 2650/B/PK/Pjk/2020tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan atas keberatan terhadap SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000001,tanggal 24 Januari 2018, atas nama PT Wilmar Nabati Indonesia;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005308.40/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
13 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT WILMAR NABATI INDONESIA
13 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT WILMAR NABATI INDONESIA
115 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT WILMAR NABATI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
PUTUSANNomor 315/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT WILMAR NABATI INDONESIA, beralamat di GedungB&G Lantai 9, Jalan Putri Hijau, Nomor 10, Kesawan MedanBarat, Medan, Sumatera Utara 20111, yang diwakili olehErry Tjuatja, jabatan Direktur PT Wilmar Nabati Indonesia;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, beralamat diJalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230:
yangtelah dibayar oleh Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Februari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.118645.40/2017/PP/M.XIXB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP02/WBC.03/2017 tanggal 9 Oktober2017 tentang Penetapan atas Keberatan PT Wilmar Nabati
Indonesia, atasnama PT Wilmar Nabati Indonesia, NPWP 01.269.805.6092.000, yangberalamat di Gedung B&G Lantai 9, Jalan Putri Hijau, Nomor 10, KesawanMedan Barat, Medan, Sumatera Utara 20111 tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Oktober 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 28 Desember 2018
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT WILMAR NABATI INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H.M.
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
WILMAR NABATI INDONESIA
37 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
WILMAR NABATI INDONESIA
WILMAR NABATI INDONESIA, berkedudukan di JI. DatukLaksamana Areal Pelabuhan Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Erik,selaku Wakil Presiden Direktur;Halaman 1 dari 25 halaman.
Wilmar Nabati Indonesiasebagaimana diatur dalam UU 17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007,dan PMK 214/2008, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam perkara a quo layak dan/atau patut untuk dibatalkan.2.
Wilmar Nabati Indonesiasebagaimana diatur dalam UU 17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007,dan PMK 214/2008, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam perkara a quo layak dan/atau patut untuk dibatalkan.4.
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT WILMAR NABATI INDONESIA
., Pelaksana Pemeriksa, padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU154/BC/2013 tanggal 10 Juni 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT WILMAR NABATI INDONESIA, tempat kedudukan diGedung B & G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10Medan 20111, dalam hal ini diwakili HENDRI SAKSTI, PresidenDirektur PT Wilmar Nabati Indonesia, selanjutnya memberikankuasa
XVII/19/2013 tanggal 27 Februari 2013 adalah putusan akhiryang telah berkekuatan hukum tetap sehingga telah memenuhi syaratuntuk diajukan permohonan peninjauan kembali kepada MahkamahAgung melalui Pengadilan Pajak;Bahwa segala hal yang telah diuraikan dan disampaikan oleh PemohonPeninjauan Kembali dalam persidangan, Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor KEP60/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tentangPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang DieksporOleh PT Wilmar Nabati Indonesia
Sehingga halhal yang telah diuraikan di dalamnya dianggaptelah termuat kembali di dalam Memori Peninjauan Kembali ini;Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalahKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP60/WBC.03/2012tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea KeluarAtas Barang Yang Diekspor Oleh PT Wilmar Nabati Indonesia, yangmenetapkan atas Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) oleh TermohonPeninjauan Kembali Nomor 004411 tanggal 31 Oktober 2010 dengan
kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 untuk menagih BeaKeluar yang seharusnya atau kurang dibayar oleh eksportir (incasu Termohon Peninjauan Kembali);Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah, keliru, dantidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundangundangandi bidang Kepabeanan khususnya terkait Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh PTWilmar Nabati
Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara a quoPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor,atas nama PTI Wilmar Nabati Indonesia, yang menetapkan atasPemberitahuan Ekspor Barang (PEB) oleh Termohon peninjauan KembaliNomor 004411 tanggal 31 Oktober 2010 dengan jenis barang Crude PalmKernel Oil sebanyak 6.500,049 MT Tarif 6% harga Ekspor = USD1,148.00/MT (Kurs 1 USD = Rp 8.933,80) menjadi Tarif 8,5% Harga Ekspor= USD 1,310.00/MT (Kurs 1 USD = Rp 8.915,00), maka
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
WILMAR NABATI INDONESIA;
WILMAR NABATI INDONESIA, beralamat di Gedung B dan GTower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan 20111, diwakili ERIK,selaku Wakil Presiden Direktur, beralamat di Gedung B dan G TowerLantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan, dalam hal ini memberikankuasa kepada : HARDIJANTO, S.IP, M.M, selaku Kuasa Hukum,Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 973/B/PK/PJK/2015beralamat di JI. Kebon Bawang XI, No. 52, RT 002/001, Kel. KebonBawang, Kec.
Wilmar Nabati Indonesiasebagaimana diatur dalam UU 17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007, danPMK 214/2008, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam perkara a quo layak dan/atau patut untuk dibatalkan.KEBERATAN KEDUABahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbanganhukum Judex Facti perkara a quo yang menyatakan:e Bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008merupakan pendelegasian dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor:55 Tahun 2008 ......... tidak mendelegasikan
Wilmar Nabati Indonesiasebagaimana diatur dalam UU 17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007, danPMK 214/2008, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam perkara a quo layak dan/atau patut untuk dibatalkan.4.
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
WILMAR NABATI INDONESIA
32 — 10
MULTIMAN NABATI ASAHAN
MULTIMAS NABATI ASAHAN yang berkedudukan di B & G Tower Lt.7,8 &9 Jl. Putri Hijau No. 10 Kesawan, Medan Barat Cq PT.Multimas Nabati Asahan yang berkedudukan di JI.
Multimas Nabati Asahan (TergugatI) oleh PT. Kuala Cemerlang (TergugatKronologis Hubungan Kerja Penqgugat dengan Para Tergugat : Bahwa, Penggugat mulai bekerja sejak tahun 2011 di Departemen CPKOFractination PT. Multimas Nabati Asahan (Tergugat II) melalui PT. Kuala Cemerlang(Tergugat ); 220222 2 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ene n nnn n enn nne nsa.
Multimas Nabati Asahan(Tergugat II) dengan alasan tidak diperbolehkan masuk oleh PT. KualaCemerlang (Tergugat !)
Multimas Nabati Asahan (Tergugat II) adalah perusahaan yangbergerak dalam bidang industri pengelolahan minyak kelapa sawit, merupakanperusahaan pemberi pekerjaan kepada PT.
Multimas Nabati Asahan dapat menerima40 (empat puluh) pekerja/buruh (daftar nama terlampir) yang selama inibekerja dibawah naungan Perusahaan vendor PT.
118 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT WILMAR NABATI INDONESIA
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MULTIMAS NABATI ASAHAN
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
WILMAR NABATI INDONESIA;
WILMAR NABATI INDONESIA, tempat kedudukan diGedung B & G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau, Nomor 10Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 1157/B/PK/PJK/2014Medan 20111, dalam hal ini diwakili oleh HENDRI SAKSTI,Presiden Direktur PT. Wilmar Nabati Indonesia, tempatkedudukan di Gedung B & G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau,Nomor 10 Medan 20111;Selanjutnya memberikan kuasa kepada: HARDIJANTO, S.IP.
Wilmar Nabati Indonesiasebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 17/2006, PeraturanPemerintah Nomor 55/2008, PMK Nomor 145/2007, dan PMK Nomor214/2008, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalamperkara a quo layak dan/atau patut untuk dibatalkan;2.
Wilmar Nabati Indonesia sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 17/2006, Peraturan Pemerintah Nomor 55/2008, PMKNomor 145/2007, dan PMK Nomor 214/2008, sehingga Putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo layak dan/atau patut untukdibatalkan;4.