Dengan tetapmelakukannya pelantikan tersebut sudah jelas Bupati Sumenep(Tergugat) dalam hal ini telah melakukan "penyalahgunaanwewenang" (detournement de pouvoir).

Adapun yang dimaksuddengan Asas Kepastian Hukum disini yakni Bupati Sumenep(Tergugat) masih melakukan proses pelantikan Kepala Desa Terpilihmeskipun proses pelaksanaan Pilkades telah menjadi sengketa diPengadilan Negeri Sumenep dengan adanya gugatan dariPenggugat, sehingga tindakan Bupati Sumenep tersebut telahmelanggar Asas Kepastian Hukum ;24.Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188 / 318 / KEP /435.013 / 2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala DesaTerpilin atas nama : RAHMAWI

Danmakna pada kalimat tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin padaobyek sengketa adalah merupakan tindakan yang faktual yang harusdilakukan, dan setelah selesai pelantikan maka Surat Keputusanobyek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan mengikat lagi dengankata lain obyek sengketa dianggap bersifat satu kali pakai.Halaman 13 dari 20 halaman.

Akantetapi pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi menyatakandan berpendapat putusan Majelis Hakim PTUN Surabaya telahdibatalkan selanjutnya berkesimpulan bahwa pelantikan yangdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kemabali adalah suatu faktualyang berlaku untuk satu kali saja.

Oleh karenaTermohon Peninjauan Kembali masih tetap menerbitkan Surat KeputusanObyek Sengketa dan melakukan pelantikan, maka tindakan TermohonPeninjauan Kembali tersebut telah melanggar ketentuan PERATURANBUPATI SUMENEP No. 01 Tahun 2013 Bab.

Nurdin Tapoin, S.Sosakan melaksanakan Pelantikan Perangkat Desa Oelet paling lambat 21September 2020 sesuai Rekomendasi dari Camat Amanuban Timur.7.

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dibatalkan Pelantikan CalonPerangkat Desa hasil Seleksi Perangkat Desa Oelet Tahun 2020 dansesuai informasi Kepala Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur,pelaksanaan Pelantikan Perangkat Desa Oelet akan dilaksanakantanggal 21 September 2020 bertempat di Kantor Kecamatan AmanubanTimur yang telah dihadiri oleh Para Tamu Undangan dan setelahmenunggu kehadiran Kepala Desa Oelet tapi Kepala Desa Oelet tidakjuga hadir dengan alasan yang tidak jelas, maka Kepala Dinas PMDKab.TTS

Bahwa selanjutnya oleh karena Rekomendasi Camat Amanuban Timurtidak sesuai dengan usulan Tergugat maka Tergugat tidak bersedia untukmelakukan pelantikan sesuai tahapan yang ada sekalipun telah didesakbaik oleh Camat Amanuban Timur maupun Dinas PMD Kab.TTS dansebaliknya Tergugat memilih meminta petunjuk dan solusi dari Bupati TTSuntuk menyelesaikan masalah dimaksud;d.

Bahwa mengenai Surat Teguran dari Sekda Kab.TTS sebagaimana dalilPosita Angka 9 oleh karena proses pelantikan Perangkat Desa Oelet telahTergugat laksanakan pada tanggal 01 Oktober 2020 dan hal itu telah sesuaidengan usul/saran dari segenap Komponen Masyarakat Oelet dan hal itutelah pula diketahui serta ikut disetujui oleh Bupati TTS, oleh karenanya dalilgugatan a quo haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;.

Fotokopi Undangan Pelantikan, tertanggal 30 September 2020, diberitanda bukti T3;4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan, tanggal 1Oktober 2020, diberi tanda bukti T4;5. Fotokopi Kata Pelantikan tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti T5;6. Fotokopi Notulen Pelantikan Perangkat Desa Baru tahun 2020, diberitanda bukti T6;7. Fotokopi Daftar Hadir Pelantikan, Pengambilan Sumpah Janji JabatanPerangkat Desa Oelet, tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti T7;8.

, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa ; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2017tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian

Dan PemberhentianPerangkat Desa ; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Sdr Herman Susilo tanggal 16 Januari 2018,selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

danPemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten PurworejoNomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPerangkat Desa, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2017tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat DesaHalaman 71 dari 93 halaman Putusan Nomor : 108/G/2018/PTUN.

Bahwa masa jabatan Penggugat selaku Kepala Desa ditetapkandalam diktum kedua Keputusan Bupati Sleman Nomor65/Kep.KDH/A/2008 adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;C.

Bahwa pada saat itu kKewenangan pelantikan kepala desa ada padaHalaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 1685 K/Pdt/2017Gubernur dan karena Penggugat menghadapi permasalahan pidana dansedang mengajukan gugatan melalui PTUN maka pelantikan Penggugatmenjadi tertunda;. Bahwa selain perkara pidana yang diperiksa di pengadilan umum karenadugaan pemalsuan ijazah Sdr.

Nomor 141/4347 tanggal 21 Oktober 2004 yang berlaku adalah PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang TatacaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten SlemanNomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa tidak terdapat ketentuan yangmengakomodir permasalahan Penggugat, demikian halnya

dalam PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa jugatidak diatur;Bahwa kemudian Tergugat dalam rangka mengakomodir kepentinganPenggugat melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan DaerahKabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten

Nomor 1685 K/Pdt/2017Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa sangat jelas memang khusus mengakomodirkepentingan Penggugat dan berdasarkan Peraturan Daerah tersebutkemudian Penggugat dilantik sebagai Kepala Desa Sariharjo;Tindakan Tergugat tidak segera

Meskipun demikian pemungutan suara tetap dilangsungkan ;15 Bahwa fakta tersebut pada posita butir 14 diatas menunjukkan bahwapelaksana Pemilihan Kepala Desa Lohia melanggar ketentuan Pasal 13Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa junctoketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 19 Tahun2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan ,Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala

: 6 Tahun 2006 tentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepalae Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa Lohia Terpilih melanggar ketentuanPasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 72 Tahun 2005tentang Desa juncto Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor :6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,dan Pelantikan Kepala Desa ; Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor :202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa

Kepala Desa Terpilih Desa Lohia harus dilantik ;Bahwa ternyata setelah terbit Keputusan Pelantikan molor sampai 20 (dua puluhhari) lebih baru diadakan pelantikan. Ini hanya menunggu perkembangan situasikeamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta pergantian Camat Lohiasebab ternyata Camat Lohia sebelumnya juga ikut memposisikan dirinya sebagaibagian yang berkompetisi dalam pemilihan Kepala Desa Lohia, sehinggaPemerintah Kab.

Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa jo. pasal 12 PeraturanBupati Muna Nomor 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ; Garis datar 4 Tergugat menanggapinya bahwa keluarnya keputusan pengangkatankepala desa terpilih Desa Lohia telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yangberlaku yaitu pasal 50 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo.

PERDAKabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ;16 Bahwa Keluarnya Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011 tentangPengangkatan Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku serta mencermati Asasasas Umum PemerintahanYang Baik, sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan a quo sertamelaksanakan pelantikan Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Munadinyatakan sah. ;

Bahwa untuk dapat menjadi bakal calon Kepala Desa tersebut, ditentukanadanya persyaratanpersyaratan sebagaimana yang diatur dalam PeraturanDaerah Kabupaten Blitar No. 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 2 ayat (1) joPeraturan Bupati Blitar No. 31 Tahun 2013 tentang Pedoman TeknisPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal11 ayat (1), yang menyebutkan:Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 101 PK/TUN/2015Yang

Bahwa ternyata atas persyaratanpersyaratan administrasi sebagaimanayang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 9 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Pasal 2 ayat (1) Jo Peraturan Bupati Blitar No.31 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 11 ayat (1) tersebut, Penggugattelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi awaldalam Pemilihan Kepala Desa

Asas Kepastian Hukum maksudnya adalah objek sengketa diterbitkantidak berdasarkan Perda Kabupaten Blitar No. 9 Tahun 2006 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa Pasal 2 ayat (1) huruf C Jo Peraturan Bupati Blitar No. 31 Tahun2013, tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Pasal 11 ayat (1) huruf C;c.

Hal ini sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) hurufC Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.9 Tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa jo Pasal 11 ayat (1) huruf C Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2013tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa yang berbunyi berpendidikan paling rendahtamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;2) Bahwa oleh karena dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas, makawajar

Persyaratan masuk dalamtahapantahapan Tata Cara Pelaksanaann Pemilihan Kepala Desasebagaimana dimaksud Peraturan Daerah:Berikut ini tahapantahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desasebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupatenn Blitar Nomor 9Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa:a.

Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 26 point 4 dan 5Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 11ayat 4 dan 5 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

menolak danmencabut tanda tangan berita acara perhitungan suara sebagai saksi,hal ini bertentangan dengan Pasal 33 poin 3 Peraturan Daerah No.9Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 19 ayat 4Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(pasal 1 angka 13 pada Peraturan DaerahKabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa);Para Penggugat sama sekali tidak menarik PanitiaPemilihan (sebagaimana dimaksud

pada Peraturan DaerahKabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa)sebagai Pihak dalam perkara.

;Gugatan obscuur libel karena yang Peraturan Daerah KabupatenKlaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sama sekali tidakmewajibkan PENGAMANAN termasuk teknis penyegelan danpenguncian

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD(6) Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Rp. 250.000.000.Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapatKelengkapan Dewan)Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Ap. 186.100.000. (seratusuntuk Belanjadelapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sesuai laporan keuangan yangdibuat oleh saksi Ventje N.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah yang menyebutkan bahwa : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah .Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPersiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp.250.000.000.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6) Belanja Persiapan Pelantikan dan PelantikanAnggota DPRD (Kegiatan RapatRapat Kelengkapan Rp. 250.000.000.Dewan)Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Ap. 186.100.000. (seratusuntuk Belanjadelapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sesuai laporan keuangan yangdibuat oleh saksi Ventje N.

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPersiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang sebelumnya dalamAPBD Induk belum dianggarkan dan dalam laporan pertanggung jawabankeuangan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.

Abubakar Masbait yang dibuat oleh saksi Ventje NLesnussa untuk belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRDsebanyak 13 (tiga belas) kwitansi sebesar Ap. 250.000.000. (dua ratus limapuluh juta rupiah), terdapat 4 (empat) kwitansi senilai Rp. 86.750.000.

Sejak 2 (dua) hari sebelum pelantikan, KepalaDesa Ngelowetan membuat pengumuman yang ditempelkan padaPapan Informasi Desa dan di tempat lain apabila pada tanggal 15Maret 2018 ada pelantikan Tergugat II Intervensi di Kantor BalaiDesa dan juga hampir seluruh warga Desa Ngelowetan sudahdiberikan undangan pelantikan/pengambilan sumpah PerangkatDesa yang memperoleh nilai tertinggi tahun 2018 dengan jabatan Sekretaris Desa Ngelowetan yaitu Tergugat IIIntervensi;3.

MUSYAFAAH HADINIYAH sebagaiSekretaris Desa (foto copy sesuai dengan aslinya);20. 20 : Daftar Undangan Pelantikan Perangkat Desa+INgelowetan tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngelowetan SUDIRMAN(foto copy sesuai dengan aslinya);21. T21 : Daftar Hadir Rapat Acara Pelantikan Perangkat DesaNgelowetan tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngelowetan SUDIRMAN(foto copy sesuai dengan aslinya); 22.

Bahwa ada undangan untuk menghadiri pelantikan yang ditujukankepada LKMD, RT/RW, Polsek, Koramil, tokoh agama dan tokohmasyarakat serta PKK; Bahwa Saksi tidak mengetahui kehadiran Penggugat beserta temantemannya dalam acara pelantikan; Bahwa peserta yang mendaftar dalam Pilprades ada 11 orang, tetapipada saat ada penundaan sementara berdasarkan surat Bupati padatahun 2017, maka ketika dilanjutkan prosesnya ada satu orang pesertayang mengundurkan diri sehingga diikuti oleh 10 orang peserta saja; Bahwa

Bahwa yang Saksi kerjakan setelah mengetahui Bu Musyafaahmemperoleh nilai tertinggi adalah membuat berita acara yangdiserahkan kepada Tergugat untuk dilanjutkan ke Kecamatan supayaditerbitkan rekomendasi Camat guna pelantikan Bu Musyafaah danmenyebar undangan yang isinya pelantikan tanggal 15 Maret 2018tetapi dalam waktu 7 hari Pak Camat tidak mengeluarkan rekomendasipelantikan sehingga Tergugat melaksanakan pelantikan berdasarkanPasal 21 ayat (2) dan (3) Perda Kabupaten Demak Nomor: 1 Tahun2018;

Musafaah Hadiniyah sebagai sekretaris desayang ditandatangani olen Kepala Desa pada tanggal 12 Maret 2018 danT20,T22 berupa surat undangan dan daftar nama undangan pelantikan yangdidalamnya tercantum nama Para Penggugat yang masuk sebagaiundangan pelantikan pada tanggal 15 maret 2018; Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Bukti T19 jo T20 dan T22 secara logika hukum pengumuman tersebut dimaksudkan agarmasyarakat mengetahui adanya pelantikan /pengambilan sumpah atasnama Musafaah Hadiniyah (Tergugat

No. 804 K/Pid.Sus/201022.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal6April 2001 An. Moh.Zuhdi ;23.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1897/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Moh.luhdi ;24.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1793/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;25.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs.Ach.Buchari ;26.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : .821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;27.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;25.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Drs.Ach.Buchari ;26.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : .821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;27.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An.

No. 804 K/Pid.Sus/201033.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/16811444.03112001, tanggal5 April 2001 An. Lies Megawati;34.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1890/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 An. Lies Megawati ;35.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1786/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An.

No. 804 K/Pid.Sus/201049.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;50.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;51.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

No. 31 K/TUN/2004dan c UndangUndang No. 5 Tahun 1986, karenanya patut untuk dinyatakanbatal atau tidak sah;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikanputusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 04/2002,tentang Pengangkatan dan Pelantikan Sdr.

penundaandari Pengurus dan Anggota BPD maka acara pelantikan tersebut diundurpada tanggal 11 Juni 2002, dimana dalam kesempatan tersebut Tergugatjuga telah menyebar undangan yang kedua kalinya kepada tokohmasyarakat, Pengurus dan Anggota BPD; Dengan demikian PenggugatHal. 4 dari 9 hal.

No. 31 K/TUN/2004dianggap mengetahui adanya Pelantikan Sekretaris Desa Plosolor padatanggal 27 Mei 2002, bukan pada tanggal 11 Juni 2002. Oleh karena itugugatan ini seharusnya diajukan sebelum tanggal 27 Agustus 2002sebagai batas terakhir pengajuan gugatan;3. Bahwa Surat Keputusan No. 4/2002 ditetapkan tanggal 27 Mei 2002,bukan tanggal 11 Juni 2002 sebagaimana dalil Penggugat dalamgugatannya di atas serta petitum angka 3.

Padahal sebelumnya tanggal 27Mei 2002 telah disebar undangan mengenai pelantikan danpengangkatan Sekretaris Desa yang diketahui umum (P9). Apalagitanggal Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa Plosolor adalahtanggal 27 Mei 2002 bukan tanggal 11 Juni 2002 (Bukti P4). SeharusnyaJudex Factie menyatakan gugatan Penggugat telah melampaui bataswaktu yang ditetapkan oleh Undangundang karena telah melebihi 90Hal. 6 dari 9 hal. Put.

, MahkamahAgung tidak sependapat karena tanggal 27 April 2002 adalah tanggalditerbitkannya Pengangkatan Sekretaris Desa Plosolor dan tanggal 11 Juni2002 adalah tanggal Pelantikan Sekretaris Desa, karenanya Pelantikan tidakmelebihi tenggang waktu yang ditentukan;Bahwa mengenai adanya kebocoran soalsoal ujian dimana Juhantomemperoleh kebocoran hal tersebut tidak dapat diterapbkan kepada R.

Denganadanya undangan pelantikan dan acara pelantikan danpengambilan sumpah di Balai Desa yang dihadiri olehpengurus RT/RW, Koramil, Polsek, Karangtaruna, Tokohdan Lembaga Masyarakat dan Masyarakat desalainnya(bukti T20, T21, T23), maka Majelis Hakim berpendapatbahwa pelantikan merupakan bagian dari rangkaianperistiwa hukum Pengangkatan Perangkat Desa yangdilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awalsampai akhir proses.

Denganadanya undangan pelantikan dan acara pelantikan danpengambilan sumpah di Balai Desa yang dihadiri olehpengurus RT/RW, Koramil, Polsek, Karangtaruna, Tokohdan Lembaga Masyarakat dan Masyarakat desa lainnya(bukti T20, T21, T23), makaMajelis Hakim berpendapatbahwa pelantikan merupakan bagian dari rangkaianpernstiwa hukum Pengangkatan Perangkat Desa yangdilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awalsampai akhir proses.

Sehingga sejak awal proses pendaftaran perangkat desa,PENGGUGAT sudah pasti telah mengetahui bahwa tahapanpenetapan dan pelantikan telah ditentukan waktunya yaitutanggal 01 s/d 06 September 2020.3.

Tahap Penetapan dan Pelantikan : tanggal 24 Agustus s/d 06September 2020.5.

Sehingga acara pelantikan dilakukan secara umum danmasyarakat luas mengetahui adanya pelantikan TERGUGAT iiINTERVENSI.8. Bahwa semua tahapan proses pengisian perangkat desa jabatan Kadus Desa Kendaldoyong telah sesuai dengan ketentuan yang diatur Perda No.1 tahun 2018, sehingga TERGUGAT II INTERVENSI keberatan denganadanya gugatan PENGGUGAT karena tidak ada perbuatan yang melawanhukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.9.

Il Pesisir Selatan, sesuai dengan Surat kenal lahirNomor : 900/SKLBPS/1981;Bahwa didalamAkta Kenal Lahir Pemohon tersebut hanya mencantumkantahu kelahiran pemohon saja yaitu tahun 1961 tidak mencantumkan tanggalkelahiran pemohon;Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, SuratKeputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor:0047/KV/13016/KEP/UP/Unand2008, serta surat pernyataan Pelantikan Nomor:587/IV/UP/Unand2010 tercantum tanggal kelahiran pemohon 05061961;Bahwa pada tahun 2013 pemohon mengajukan

Padang, dan pada tanggal 25 Januari 2013 telah keluarPenetapan No.56/Padt.P/2015.PN.Pdg Hal dari7 Hal.paspor dengan Nomor: A4588287 atas nama JONI HERMAN, Lahir diTalaok pada tanggal 13 Juni 1961;e Bahwa atas perbedaan data pemohon tersebut, pemohon bermaksud untukmemakai nama dan tanggal lahir JONI HERMAN, Lahir di Talaok padatanggal 13 Juni 1961 (Sesuai dengan Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga,(Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor:0047/KV/13016/KEP/UP/Unand2008, serta surat pernyataan Pelantikan

Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:587/IV/UP/Unand2010, telahdiberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi dengan tanda P.9;Menimbang, bahwa di samping mengajukan buktibukti surat pemohon jugamenghadapkan saksisaksi yang telah didengar keterangan mereka dibawahsumpah yaitu :Saksi 1WIDIA; Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohonsatu kantor dengansaksi;Bahwa, saksi tahu nama pemohon adalah JONI HERMAN, lahir di Talaoktanggal 05 Juni 1961;Bahwa saksi tahu pemohon tinggaldi

Lubuk Begalung Kota Padang;Bahwa, saksi tahu pekerjaan pemohon adalahPegawai Negeri Sipil diUnand;Bahw didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, SuratKeputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor:0047/KV/13016/KEP/UP/Unand2008, serta surat pernyataan Pelantikan Nomor:587/IV/UP/Unand2010 tercantum tanggal kelahiran pemohon 05061961;Bahwa Pemohon mempunyai Paspor dengan Nomor: A4588287 atas namaJONI HERMAN, Lahir di Talaok pada tanggal 13 Juni 1961;Bahwa saksi tahu Pemohon ingin memperpanjang

., alias PITdatang ke Gedung Bale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan KotaKefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, yang ketika itu sementaraberlangsung kegiatan gladi dalam rangka mempersiapkan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon Il, Ill dan IV diLingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ini pelantikan ilegal,tidak akan ada pelantikan disini. Gedung ini akan kami tutup, keluar,keluar. Setelah berada di dalam ruangan, LODOFIKUS MARSELUSAFOAN, S.Sos., alias SELUS dengan tangan kanannya mengangkat 1(satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli, yang sebelumnya olehpanitia penyelenggara kegiatan dimaksud telah disusun di sisi kanan dariGedung Bale Biinmafo deretan belakang, lalu membanting kursi dimaksudke permukaan lantai, sehingga kursi dimaksud patah.

Ini pelantikan illegal, tidak akan ada pelantikan disini.Gedung ini akan kami tutup, keluar, keluar", tidak pernah secara bersamasama melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada semuaHal. 20 dari 30 hal. Put.

Terbukti melaluiadanya hukuman pembebasan dari jabatan Eselon Il/b sebagai KepalaBappeda Kabupaten TTU setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati Terpilih,diikuti lagi dengan hukuman pemecatan Terdakwa dari PNS, karenakehadirannya setelah kejadian di Gedung Bale Biinmafo sekedar untukmenyaksikan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Garda TTU.

Bukti T.2 : Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan,Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PLPemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa;3. Bukti T.3 : Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;A.

, dan Pemberhentian KepalaDesa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenBuol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, serta PeraturanBupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan PemberhentianKepala Desa, ternyata tidak ditemukan ketentuan mengenai batas

desa terpilin di desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desasecara serentak di wilayah hukum Kabupaten Buol diatur dalam Pasal 27 Ayat(3) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 70, Pasal 72, dan Pasal 73 Ayat (1)Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak danPemberhentian

, dan Pemberhentian Kepala Desa, juncto Pasal 72 dan Pasal 73Ayat (1) Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang PedomanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa SecaraSerentak dan Pemberhentian Kepala Desa, maka prosedur/tahapansebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, junctoPasal 70 Peraturan Bupati Buol

,sebagaimana prosedur yang diatur pada Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa, juncto Pasal 70 Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentangPedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala DesaSecara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimanatelah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim

sampai dengan 247,250 sampai dengan 254 berikut bukti pertanggungjawabannya (catatan BKU nomor 221,248, 249 penerimaan dengan SP2D);52. 1 (satu) ordner BKU rumah tangga Wakil Kepala Daerah asli bulan Desember tahun 2014 buku II nomor 255 sampai dengan 301 berikut bukti pertanggungjawabannya (catatan BKU nomor 303 sampai dengan 305 masih di Bendahara Pengeluaran);53. 55 (lima puluh lima) buah ucapan terima kasih Bupati TTS;54. 67 (enam puluh tujuh) undangan pengambilan sumpah jabatan serta pelantikan

2014 tanggal 5 Maret 2014;137 Nota kios Kobar tanggal 12 Maret 2014 senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);138 Kwitansi dengan nomor BKU 72 tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);139 Nota pesanan Nomor : Setwan. 01.03.028/09/2014 tanggal 05 Maret 2014 senilai Rp. 17.500.000,- (dua puluh juta rupiah);140 Surat perintah kerja (SPK) Nomor : Setwan. 01.03.028/08/2014 tanggal 5 Maret 2014;141 1 (satu) jepit daftar undangan pelantikan

Sekretariat Dewan;Bahwa DPRD tidak pernah membahas dana pelantikan Bupati dan WakilBupati senilai Rp. 250.000.000.Halaman 48 dari 139 Putusan Nomor: 21/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.Bahwa DPRD pernah membahas dana makan minum untuk pelantikan Bupatidaan Wakil Bupati senilai dakam RKA tanggal 4 Nopember 2013 senilai Rp.57.500.000,Bahwa dana senilai Rp. 57.500.000, untuk jamuan prasmanan 1.000 (seribu)orang dengan perincian Rp. 50.000, per orang;Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai dana untuk pelantikan

tidak adauntuk acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;Bahwa mengenai dana senilai Rp. 250.000.000, untuk kegiatan makan minumdalam acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati tersebut Saksi tidak tahukarena tidak pernah dibicarakan dalam rapat panitia pelantikan;Bahwa Saksi tidak tahu pada Sekretariat Daerah TTS ada kode rekeningkhusus untuk acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;Bahwa Saksi tahu acara pelantikan di DPRD maupun acara di Kantor Bupatidilaksanakan secara paralel artinya di DPRD dan

tahu snack selain yang disiapbkan oleh Dewan tidak ada snacklain dari luar;Bahwa seletah acara di DPRD tidak ada acara lain;Bahwa dalam undangan tidak disebutkan bahwa setelah pelantikan akandilanjutkan dengan acara makanmakan di Sekretariat Pemda TTS;Bahwa setelah pelantikan ada makan siang;Bahwa Saksi menghadiri rapat panitia pelantikan Bupati dan Wakil Bupatihanya satu kali saja;Bahwa kalau rapat yang membicarakan mengenai makan minum saat ituSaksi tidak hadir;Bahwa Saksi tidak tahu Ketua Seksi

Bupati dan Wakil Bupati TTS tahun2014;Halaman 79 dari 139 Putusan Nomor: 21/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.Bahwa Saksi hadir dalam kapasitas sebagai rohaniawan;Bahwa acara tersebut berlangsung di gedung DPRD Kabupaten TTS;Bahwa Saksi tahu dalam acara tersebut ada makan minum;Bahwa makan minum berupa snack dan makan prasmanan dimana snacksebelum acara pelantikan di gedung DPRD sedangkan makan prasmanansetelah acara pelantikan di Kantor Bupati;Bahwa yang di undang untuk mengikuti acara pelantikan tersebut

SPJ Pelantikan 1 (satu) Map @ Rp.250.000.000.4. SPJ Pengresmian 1 (satu) Map @ Rp. 150.000.000,dari Misraim M.M.H.

dan Pemberhentian Kepala Desa,yang mempunyai hak untuk dipilin dan sudah sesuai dengan ketentuanpasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.

Bahwa Objek sengketa tersebut sangat jelasdan nyata melanggar ketentuan Pasal 35 ( Penetapan Calon Terpilih),Pasal 36 dan Pasal 37 (Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih), sertaPasal 39 ayat (1) (Pelantikan) Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan alasanalanan sebagaimanadiatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 undangUndang No. 9 Tahun 2004sehingga

Tergugatmelaksanakan pelantikan terhadap Sdr.

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Blendung juga tidakpernah membuat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaBlendung yang menjadi persyaratan menetapkan keputusanpengesahan pengangkatan kepala desa terpilin sesuai Pasal 36 ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaBahwa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/540/Tahun2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Blendung,Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang

AcaraPemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihnan, yang mana hal initidak dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Blendung, danHalaman 11 dari 50 Hal Perkara Nomor : 68/G/2013/PTUN.Smg1212.13.14.BPD Desa Blendung tidak pernah membuat Keputusan mengenaicalon terpilih hasil pemilinan kepala Desa Blendung.Bahwa Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa dan Surat Camat Ulujami Nomor : 141/659 tertanggal 9November

Asli,

Asli,

Asli,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/280.Foto copy,1 (satu) lembar surat Pernyataan Melaksanakan Tugass Nomor :820/281. Foto copy,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki JabatanNomor : 820/282. Foto copy,1 (satu) lembar Petikan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/234Tahun 2016. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/352. Asli,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :820/353.

Asli, 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/280. Foto copy,1 (Satu) lembar surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :820/281.Foto copy, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki JabatanNomor : 820/282. Foto copy, 1 (satu) lembar Petikan Bupati KolakaUtara Nomor : 821.2/234 Tahun 2016. Asli, 1 (satu) lembar SuratPernyataan Pelantikan Nomor : 820/352. Asli, 1 (satu) lembar SuratPernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 820/353.

Foto copy, 1(satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 478.2/2931/IST/VII/2005.Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/280.Foto copy, 1 (satu) lembar surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor :820/281. Foto copy, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TelahMenduduki Jabatan Nomor : 820/282. Foto copy, 1 (satu) lembarPetikan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/234 Tahun 2016. Asli, 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/352.

Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/280.Foto copy, 1 (satu) lembar surat Pernyataan Melaksanakan Tugass Nomor :820/281. Foto copy, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki JabatanNomor : 820/282. Foto copy, 1 (satu) lembar Petikan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/234Tahun 2016. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/352. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :820/353.

Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor820/280. Foto copy, 1 (satu) lembar surat Pernyataan Melaksanakan TugassNomor :820/281. Foto copy, 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki JabatanNomor : 820/282. Foto copy, 1 (satu) lembar Petikan Bupati Kolaka Utara Nomor :821.2/234 Tahun 2016. Asli,Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Lss 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor820/352.

Bahwa PEMOHON secara hukum seharusnya sudah memenuhi syaratuntuk dilakukan pengangkatan dan pelantikan sebagai KEPALA DUSUN(BEKEL) TLOGOJATI di DESA TLOGOPANDOGAN, KEC. GAJAH, KAB.Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor : 5/P/FP/2018/PTUNSmg.DEMAK. Akan tetapi, Kepala Desa Tlogopandogan (TERMOHON) tidakbersedia melakukan pengangkatan dan pelantikan kepada diri PEMOHONsebagai Kepala Dusun Tlogojati Desa Tlogopandogan ;c.

Bahwa pada tanggal 16 April 2018 PEMOHON telah mengajukanpermohonan kepada TERMOHON dengan Surat Nomor : 071/SKLIDP/V/2018 tertanggal 16 April 2018, Perihal: PermohonanPengangkatan Dan Pelantikan, dimana surat tersebut telah diterimasecara lengkap oleh TERMOHON pada tanggal 16 April 2018 dan akanjatuh pada tanggal 30 April 2018 (batas waktu 10 hari kerja).

Bahwa jika hingga lewat batas waktu yang ditentukan TERMOHON tidakmenerbitkan Keputusan berupa pengangkatan dan pelantikan, berdasarkanPasal 53 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Administrasi Pemerintahantersebut, maka tindakan TERMOHON yang tidak menerbitkan Keputusandan/atau tindakan berupa pengangkatan dan pelantikan telah memenuhikualifikasi sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisimengabulkan PERMOHONAN (KTUN FiktifPositif) ;5.

Dimana surat tersebut telah diterima secara lengkap oleh TERMOHONpada tanggal 16 April 201 8; 20+ 45.Bahwa PEMOHON secara hukum seharusnya sudah memenuhi syarat untukdilakukan Pengangkatan Dan Pelantikan sebagai KEPALA DUSUN (BEKEL)TLOGOUJATI di DESA TLOGOPANDOGAN, KEC. GAJAH, KAB.

Bahwa hingga batas waktu 14 hari sebagaimana disebutkan pada point 45 diatas, Kepala Desa Tlogopandogan (TERMOHON) tidak bersedia melakukanpengangkatan dan pelantikan kepada diri PEMOHON sebagai KEPALADUSUN (BEKEL) TLOGOJATI di DESA TLOGOPANDOGAN, KEC. GAJAH,47.Bahwa adapun alasan TERMOHON untuk tidak melantik PEMOHON sebagaiKEPALA DUSUN (BEKEL) TLOGOJATI di DESA TLOGOPANDOGAN, KEC.GAJAH, KAB.

Terdakwa ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAKA menyatakan bahwaketerangan saksi tidak benar karena tidak ada kompromi bersamamasyarakat;Saksi ABDUL RAHMAN OHOIWUY:Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Tul Bahwa Pada tanggal 7 Februari 2019 ada pelantikan Kepala OhoiNgurko, sekitar pukul 12 siang Wit saksi mendapat telepon saudaraIDRIS RAHAYAAN yang menagatakan bahwa Ohoi Ngurko sudahterbakar.

Setelah selesai pelantikan kami menuju ke rumah Kepala OhoiNgurko di Fidabot dan disana kami melihat siaran langsung di akunfacebook saudara NINING NUR AZIZA dan di dalam rekaman tersebutkami melihat; Bahwa Saksi sampaikan informasi Ohoi Ngurko telah terbakar kepadaKepala Ohoi Ngurko; Bahwa Saksi sampaikan informasi tersebut pada saat pelantikan KepalaOhoi; Bahwa Tanggal 8 Februari 2019, oleh Kepala Ohoi Ngruko, saksi dansaudara SAIFUDIN RAHAYAAN Alias IPO diberikan tugas pergi ke OhoiNgurko untuk

Bahwa saksi dan masyarakat bertemu dengan bapak Bupati padatanggal 6 Februari 2019 sebelum pelantikan dan kami jelaskan ke bapakBupati mengenai mekanisme sebelum pelantikan Kepala Ohoi dan bapakBupati meresponnya dengan menyuruh kami membuat surat sebagaidasar pembatalan pelantikan dan bapak Bupati berjanji tidak melakukanpelantikan, namun ternyata pelantikan tersebut dilaksanakan danmenyebabkan kekecewaan; Bahwa sebenarnya persoalan ini, bisa diselesaikan secara adat namuntidak ada tanggapan atau

ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAKA:Bahwa Pada tanggal 6 Februari 2019 jam 8 pagi Wit kami ketemu denganBupati Maluku Tenggara diruang kerjanya dan di dampingi Kabag HukumKabupaten Maluku Tenggara PETRUS PAULUS UPI, S.H dan kamimenanyakan apakah Ohoi Ngurko masuk dalam daftar pelantikan KepalaOhoi ? dan siapa yang akan dilantik sebagai Kepala Ohoi Ngurko ?

Namun sebelum jam 5 sore Wit surat sudah kamiserahkan ke Kabag Hukum dan Kabag Hukum mengarahkan kami ketemudengan Ibu yang membuat undangan pelantikan Kepala Ohoi dan KabagHukum menyampaikan kepada ibu tersebut bahwa kami dari Ohoi Ngurkosudah ketemu dengan Bupati.