YUDAS SUGARNO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA

Kepala Seksi Bimbingan TeknisKepegawaian II ; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya,tempat kedudukan di Jl. Letjen S.

ARIFIN DJOKO SUROSO, SP.NIP.080033764/19550914 1978031005 dkk, yang ditujukan kepada KepalaKantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya di Sidoarjo.

Dkk. yang ditujukan kepada KepalaKantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya II di Sidoarjo ;4.

merupakan wewenang dan tanggung jawabdari Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya sedangkan tanggungjawab dari Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya selaku kantorvertikal dari Badan Kepegawaian Negara adalah mempertangungjawabkan pelaksanaantugas yang harus dilaksanakan dalam wilayah kerjanya; Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun dalam obyek sengketa a quoterdapat irahirah An.

Kepala Badan Kepegawaian Negara tidaklah menunjukkanbahwa Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya bisa lepastanggungjawab atas produk keputusan yang telah diterbitkannya dan tanggungjawab79tersebut tetap menjadi tanggungjawab Kepala Kantor Regional II Badan KepegawaianNegara Surabaya oleh karena Kepala Kantor Regional II Badan KepegawaianNegara Surabaya maupunsebelas.....sebelas Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara lainnya telah menerima delegasidari Badan Kepegawaian Negara

NUHUNG DG LABANG ; PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) REGIONAL VII,DK

PUTUSANNomor 634 PK/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:NUHUNG DG LABANG, bertempat tinggal di Jalan TamangapaRaya RT/RW.002/003, Kelurahan Bangkala, Kota Makassar;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;MelawanPERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL (PERUMPERUMNAS) REGIONAL VII, berkedudukan di Jalan LetjendHertasning Nomor 1 Makassar, diwakili oleh Veky Wowor, S.E

,selaku General Manager Perum Perumnas Regional VII, dalam halini memberikan kuasa kepada Irvan Habie, S.H., Asisten ManagerHukum Perum Perumnas Regional VII, beralamat di jalan LetjendHertasning Nomor 1 Makassar, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi Direktur Utama Perum Perumnas tanggal 23 Mei 2013;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;DanBAMBANG, bertempat tinggal di Jalan AMD RT 5/RW 4Kelurahan Tamangapa Kota Makassar;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II;Mahkamah Agung tersebut

DKK VS KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG

Alamat Jalan Gersik Singkil No.131 Rt.21Rw.02 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan lIlir Timur Palembang. 222 2n nnn n nee ee eeSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 2;Kewarganegaraan Indonesia, Perkerjaan PengawasSekolah Dasar Dikpora Kota Palembang, AgamaIslam, Alamat Jalan Trisukses Rt.41, Rw.12Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang Alang LebarPalembang. 22 none n nn nnn nee ee eeSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 3;Penggugat Penggugat diatas selanjutnya disebutSeDagal ~~~ PARA PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KANTOR REGIONAL

Bank Mandiri Cabang Regional III ; Ny. Suriati Tahir

Bank Mandiri Cabang Regional III,berkedudukan di Jalan Lapangan Stasiun No. 2 Jakarta, diwakili olehRidzki Juniadi selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Teguh Krisnawan,S.H., Department Head pada Departemen Litigasi, Group Legal PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kantor Pusat, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2009;Pemohon Kasasi dahulu Terbantah I/Pembanding;melawan:Ny.

Bank Mandiri Cabang Regional III tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbantah I ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terbantah I dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009

Bank Mandiri Cabang Regional III tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Terbantah I untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padaMahkamah Agung, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013, oleh I Made Tara, S.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. YakupGinting, S.H., C.N., M.Kn. dan Prof. Dr. H.

VS DIREKSI PT PERTAMINA REGIONAL IISUMBANGSEL DK

EDY WALUYO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA

NIP : 19590414 1980011001 Jabatan : Kepala Bidang Bimbingan Teknis Kanreg IIBKNSurabaya.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Regional IT Badan Kepegawai Negara Surabaya, yangberkedudukan di Jalan Let. Jend. S.

IIJawa Timur Badan Kepegawaian Negara, dengan penerimapensiun...pensiun Pengawai Negeri Sipil atas nama Edy Waluyo, SP;3Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Regional II JawaTimur Badan Kepegawaian Negara) untuk mencabut KeputusanKepala Badan Kepegawaian Negara No. 00254 / KEP / CV /23502 / 2012 tertanggal 11 Oktober 2012, yang diterbitkan olehKepala Kantor Regional If Jawa Timur Badan Kepegawaian24Negara, dengan penerima pensiun Pengawai Negeri Sipil atasnama Edy Waluyo, SP;4 Memerintahkan

ini sebelum masuk dalam pokok perkara,dengan putusan sebagai berikut : a Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Kepala Kantor RegionalII Badan Kepegawaian Negara Surabaya) ;b Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (KepalaKantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya) adalah kabur/tidak jelas (Obscuur libel), maka gugatan Penggugat tidak dapatditerima;27c.Menyatakan...c Menyatakan bahwa oleh karena gugatan terhadap Tergugat (KepalaKantor Regional IIT Badan Kepegawaian Negara

Arifin Joko Suroso, SP dkk.yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional II BadanKepegawaian Negara Surabaya di Sidoarjo ;3 Diterima oleh Pegawai Kantor Regional II Badan KepegawaianNegara Surabaya (SUKARTI) pada tanggal 5 Oktober 2012.

Kepala Badan Kepegawaian Negara bukan berartibahwa Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya bisa lepastanggungjawab atas produk keputusan yang telah diterbitkannya dan tanggungjawabtersebut tetap melekat kepada Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian NegaraSurabaya oleh karena Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabayamendapatkan tugas dan wewenang dari Badan Kepegawaian Negara berdasarkanwilayah kerja masingmasing dalam menyelenggarakan administrasi dan manajemenkepegawaian

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL I YOGYAKARTA. vs T. SAKIM, S.Pd

Nip.19650527198503 1001 ,Jab atanFungsional Umum ; Kesemuanya Warganegara Indonesia,pekerjaan pegawai negeri sipipada Badan Kepegawaian NegaraKantor Regional 1 Yogyakarta,berkedudukan di Jalan Magelang KM.7.5 Yogyakarta, berdasarkan suratkuasa khusus, Nomor: 095 /10/REG.1/2011.tanggal 18 Juli2011, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT / PEMBANDINGMELAWANT. SAKIM, S.Pd.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Kantor Regional Yogyakarta Nomor: 102940/KEB/BV/23403/11tertanggal 14 Maret 2011 tentang MemberikanKenaikan Pangkat Pengabdian danPemberhentian Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama T. SAKIM,Ss. Pd., NIP.490014483/195103121973091001 ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Kepala BadanKepegawaian NegaraKantor Regional Yogyakarta Nomor :102940/KEB/BV/23403/11 tertanggal 14 Maret2011 +#42tentang Memberikan Kenaikan PangkatPengabdian dan Pemberhentian Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaT.SAKIM S.Pd, NIP.49001 4483/195103121973091001 ;4.

Memutuskan bahwa Terhitung Mulai TanggalSurat Keputusan Kepala Kantor Regional BKNYogyakarta Nomor : 102940/KEP/BV/ 23403/ 11tanggal 14 Maret 2011 tentang memberikanKenaikan Pangkat Pengabdian dan Memberhentikandengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atasnama : T. SAKIM, S.Pd, NIP.490014483/195103121973091001: T.SAKIM adalah benar Terhitung Mulai Tanggal 1April 2007. 5.

BISMARK PETRUS melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA

Bimbingan Teknis Kanreg Il BKN Surabaya ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional Il BadanKepegawai Negara Surabaya, yang berkedudukan diJalan Letijend. S. Parman Nomor 6 Waru Sidoarjo.Dan pada Kantor Badan Kepegawai Negara, yangberkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12 JakartaTimur.

Pegawai NegeriSipil Serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil, angka romawi IV (ketentuan lainlain) angka ke1 dinyatakanKeputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai NegeriSipil serta pensiun janda/dudanya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerahdan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah, sepanjang mengenaikewenangan Kepala Badan Kepegawaian Negara ditetapkan olehKepala Kantor Regional

BULOG SUB DIVISI REGIONAL SURABAYA SELATAN, dkk vs PT. PUSPA AGRO, dk

. - Regional Remedial & Recovery Surabaya, DK

Regional Remedial & Recovery Surabaya,Gedung Graha Pangeran Lt.9, Jl. A. YaniNo.286Surabaya Cq. PT. BNI Cabang Jalan Gatot SubrotoBarat No. 351 Denpasar, dalam hal ini diwakili olehPETRA BAKTI, SH, NI PUTU EKA PRIHATINI, SH,ARI MUKTI EFENDI, SH dan KETUT DWIADNYANA, SH, masingmasing Pegawai PT BankNegara Indonesia ( Persero ) Tok, berkedudukan pusatHalaman 1 dari 39 Putusan Nomor 429/Pdt.Plw2014/PN Dpsdi Jakarta, dalam hal ini Drs.

REGIONAL BANDUNG,

Regional Bandung tersebuttelah dilengkapi dengan dokumen persyaratannya sebagaimana yang diatur dalamketentuan Pasal 6 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara NomorPER03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yaitu :1). Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah "MEGAUKM" Nomor : 277/PKSME/WILBDG/11 tanggal 19 April 2011;2).

Regional Bandung kepada Sdr. Winny PameilaRamdhani Rusyana/Penggugat;5). Surat Pernyataan Nomor : 111/MCRWILBDG/IX/12 tanggal 12 September 2012dari PT. Bank Mega, Tbk. Regional Bandung;6). Surat Nomor : 194/MCRWILBDG/X/12 tanggal 09 Oktober 2012 halpemberitahuan pelaksanaan lelang dari PT. Bank Mega, Tbk.

Regional Bandungkepada PENGGUGAT.Bahwa karena dokumendokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan lelangtersebut telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka TERGUGATll sebagai instansi pelaksana lelang tidak boleh menolak permohonan dari Tergugat tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :93/PMK.06/2010 Pasal 12 menyatakan "Kepala KPKNLI Pejabat Lelang Kelas Il tidakboleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumenpersyaratan

KAKAN REGIONAL BAPEK 3. ZAID HABIBI, Amd.;

KEPALA KANTOR REGIONAL IT BADAN KEPEGAWAIANNEGARA, bekedudukan di Jalan Letjen S. Parman Nomor 6 Sidoarjo,dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :1. Drs. DJARBANI, MSi, Kepala Bidang Bimbingan TeknisKepegawaiaan ;2. LA ODE LAHADE, SH. MM, Kepala Seksi Bimbingan TeknisKepegawaian II ;Keduanya berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman No.6 Sidoarjo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 017/KR.IIF/VUI/2010 tanggal 19Agustus 2010 ;Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/20113.

Putusan Nomor 225 K/TUN/20113 Bahwa Tergugat I mengusulkan Keputusan Walikota Nomor :800/1789/419.62/2009 tentang penetapan peserta ujian CPNSDKota Kediri Tahun 2009 yang dinyatakan lulus seleksi denganusulan nomor 810/1840/419.62/2009 tanggal 31 Desember 2009tentang usul penetapan nomor identitas Pegawai (NIP) CPNSD2009 dari pelamar umum kepada Badan Kepegawaian NegaraCq Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya ( Tergugat II)34 Bahwa pada tanggal 12 14 April 2009 Penggugat telahmengikuti pembekalan

Putusan Nomor 225 K/TUN/20111414yang antara lain menyatakan : Keputusan Kepala Kantor Regional II BadanKepegawaian Negara Nomor : 27.P.NIP51/IlI/2010 tanggal 1 Maret 2010,tentang Lembar Penetapan NIP atas nama Zaid Habibi No. urut 430 bahwaternyata yang dimaksud adalah bukan dalam bentuk Keputusan sebagaimanaditulis Penggugat tersebut.

UndangUndang RI No. 9 Tahun 2004, maka gugatanPenggugat terhadap tergugat II yang demikian harus ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud Penggugat berupa suratpenetapan NIP Kepala Kantor Regional IT dan Badan Kepegawaian NegaraNomor : 27 P.NIP51/I/2010 tanggal 1 Maret 2010 tidak memenuhi syaratsebagai obyek gugatan Keputusan Tata Usaha Negara, sebab penetapan NIPtersebut masih harus ditindak lanjuti lagi dengan tahapan yang lain

Kepala Kantor Regional IT BKN diSurabaya. Bahwa kenyataannya surat tersebut bukanlah berbentuk KeputusanWalikota, akan tetapi surat tersebut adalah hanyalah surat walikota Kediri biasaperihal : Usul penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) CPNSD 2009 daripelamar umum yang ditujukan kepada kami/Tergugat II Kepala BadanKepegawaian Negara cq Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya.

BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang
Turut Tergugat:
OJK REGIONAL VII SUMBAGSEL Cq. KEPALA OJK REGIONAL VII SUMBAGSEL

Tergugat;OJK Regional VII Sumbagsel cq. Kepala Ojk Regional Vii Sumbagsel, tempatkedudukan JI. Residen Abdul Rozak No. 36, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur li,Palembang, Sebagal ................

Regional Retail Collection & Recovery Regional I
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

WENDY AUDA, dkk vs PT KERETA API DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA

REGIONAL SUMATERA UTARA,berkedudukan di Jalan Prof. M.

KERETA API DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA

KERETA API DIVISI REGIONAL ISUMATERA UTARA, berkantor diJalan Prof. M. Yamin Jalan 14, Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaDr. NOOR ROCHMAD, S.H.M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,berkantor di Jalan A.H.

AHMAD SYUHIRMAN, S.Pd, VS KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG

Bahwa menyangkut surat keputusan objek sengketa yaitu : Keputusan KepalaKantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 3 April 2014, tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian danPemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan HakPensiun Atas Nama Ahmad Syuhirman, S.Pd terhitung mulai tanggal(TMT) Agustus 2010.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Regional VIIBadan Kepegawaian Negara Nomor 00067/KEP/HV/13018/14 tentangPemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan HakPensiun Atas Nama Ahmad Syuhirman, S.Pd. terhitung mulai tanggal 1Agustus 2010 ;3.

Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan kepada Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII BKN PalembangNomor 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 3 April 2014 tentang KenaikanPangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil dengan hak pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd terhitung mulaitanggal 1 Agustus 2010.;d.

T1 Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan KepegawaianNegara No. 00067/ KEP/ HV/ 13018/14 tanggal 3 April 2014 tentangKenaikan Pangkat Pengabdian dan pemberhentian dengan hormatsebagai PNS dengan hak pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd(photo copy sesuai dengan aslinya) ;2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan KepegawaianNegara Nomor : 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 03 April 2014 Tentang40Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Dengan Hak Pensiun Atas Nama Ahmad Syuhirman, S.Pd Terhitungmulai Tanggal (TMT) 01 Agustus 2010; 3.

Regional Credit Recovery Makassar, dk.

Regional Credit Recovery Makassar,berkedudukan di Jl. HOS Cokroaminoto No. 3, Lt.2, Makassar90174, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dede Giantoro,Syahril Anwar Palembang, Johanis Damamain, para Advokat,berkedudukan di Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus,tanggal 28 Januari 2011;Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;danKPKNL Makassar, berkedudukan JI. Urip Sumoharjo, KM 4, GKN,Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhammad Hatta, S.H.

ISMUNTOHAR VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK RCC REGIONAL VII Semarang, dkk.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK RCC REGIONAL VIISemarang, berkedudukan di Jalan A.

KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA VS RINI PURWANINGSIH, DKK;

Rini Purwaningsih, dkk., yang dikeluarkan oleh Tergugat (KepalaKantor Regional Badan Kepegawaian Yogyakarta);Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimanadipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang 5 Tahun 1986 jo.UndangUndang 9 Tahun 2004 jo.

RiniPurwaningsih, dkk., beserta Lampirannya, yang dikeluarkan Tergugat(Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta),kepentingan/nak Para Penggugat merasa dirugikan karena ParaPenggugat meskipun dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS dan telahdinyatakan memenuhi persyaratan berkas administrasi sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, namun demikianoleh karena tidak mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri(NIP) dari Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan

Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat(Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara) adalah SuratKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara NomorHalaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/201726/K.Reg.I/TMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal PengembalianBerkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n.

Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat terhnadap Tergugat (KepalaKantor Regional Badan Kepegawaian Negara) adalah kurang pihak, makagugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;d.

Rini Purwaningsih dkk. yangdikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan KepegawaianNegara (BKN) Yogyakarta);3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. RinHalaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/2017Purwaningsih dkk. yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);4.