Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — PT. DUTA SUMBER NABATI, ; KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
79 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 K/TUN/2008
    No. 129 K/TUN/2008.Khusus Nomor.
    No. 129 K/TUN/2008.6.10.Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan peraturan perundangan yang berlaku.
    No. 129 K/TUN/2008.Cabang DKI Jakarta berupa Surat Perintah No. SPS.32/PUPNC.10.01/2006 tertanggal6 Maret 2006 ;4.
    No. 129 K/TUN/2008.14.15.Dan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Arifin P.
    No. 129 K/TUN/2008.Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 129 K/TUN/2008.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — YAYASAN DANA BANTUAN MALYA ALMOCHTADY WAL FAKIYERMEN ZOERIAT AL BADJENET vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
55 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 09 K/TUN/2010
    No. 09 K/TUN/2010Akta lama, dengan demikian keberadaan yayasan dimaksud bertentangandengan Pasal 71 UndangUndang No. 28 Tahun 2004 jo.
    No. 09 K/TUN/2010melalui Surat Kabar Harian Umum yang beredar di Wilayah Kota Bogor,yaitu Harian Radar Bogor tertanggal 1 Agustus 1999.
    No. 09 K/TUN/2010DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;2.
    No. 09 K/TUN/2010Tentang buktibukti;.
    No. 09 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 261 K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 —
50 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 261 K/TUN/2010
    Nomor 261 K/TUN/2010ARIFIN, S.H., 2. SUJAYEN, S.H., M.Hum dan 3.HARIYANTO, S.H., MM., M.Hum., ketiganya Advokat padaKantor Advokat & Konsultasi Hukum MOCH.
    Nomor 261 K/TUN/2010e Pihak Kedua In Casu Para Penggugat hanya sebatas sebagai pengelolasaja dengan sistem bagi hasil dengan pihak Pertama.
    Nomor 261 K/TUN/2010Para Penggugat yang demikian sangat patut untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;.
    Nomor 261 K/TUN/2010mengadili.
    Nomor 261 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2010
Tanggal 9 Desember 2010 — PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA vs SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA,
104 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 369 K/TUN/2010
    No.369 K/TUN/20104.dilampirkan tersebut sehingga dinyatakan tidak Jlulus evaluasiadministrasi, maka berdasarkan dokumen kualifikasi pada bagian Ilmengenai rencana kerja dan syaratsyarat pada angka 2.7 tahap evaluasidokumen pelelangan huruf d, maka PT.
    No.369 K/TUN/2010Bahwa ketentuan menunjukkan Deposito tersebut tidak diatur dalampersyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku namun hanya tambahan dalamaanwizing.
    No.369 K/TUN/2010Penggugat tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No.51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dariUndangUndang No.5 Tahun 1986 ;Bantahan :1.
    No.369 K/TUN/2010nyata melanggar dari UndangUndang dan menyimpang dari AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik.
    No.369 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm) vs GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
52 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 182 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 182 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm), kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Anggota DPRD Banjar, bertempat tinggal JI. MISMiftahul Ulum Rt. 001 Ds. Batu Tanam, Kec.
    Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah, S.Sos pada jam: 10.30 Wita di Ruangan Komisi IV DPRDKabupaten Banjar.Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN
    , pada pasal: 2 huruf (H) diberhentikan sebagaianggota Partai Politik Sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndangUndangan.Dalam penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun2009 Pasal 383 ayat (2) huruf (H): dalam hal Anggota partai politikdiberhentikan dari partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukankeberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN
    UNDANGUNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/2014DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERAWKILAN RAKYATDAERAH.2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH,TENTAN TATA TERTIB DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH.3.
    Pasal103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada intinya berbunyi Gubernurmeresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota paling lama 14(empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRDkabupaten/kota dari bupati/walikota.Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/20143.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — Drs. SIMON OKTAVIANUS LIEM, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROTE NDAO,
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 K/TUN/2008
    Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id danbukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.P UTUS A NNomor.20 K/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut :Drs.
    No. 20 K/TUN/2008Peradilan Umum (Hakim Perdata), maka secara Yuridis sengketatersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui LembagaPeradilan Umum (Pengadilan Negeri).
    Hal ini Sesuai denganYurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyatakan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya Surat KeputusanPejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkutpembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atassengketa tersebut harus diajukan terlebin dahulu ke PengadilanUmum karena merupakan sengketa Perdata.
    No. 20 K/TUN/20081.31.416Hak Milik No. 116 dan Sertifikat Hak Milik No. 117 atasnamanya, tidak mempunyai nilai apaapa. Hal ini dibuktikandengan walaupun belum ada putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap ia telah menjual tanah tersebutkepada pihak lain. Sehingga sangatlah nampak niat burukdari Marthen F.
    No. 20 K/TUN/200824ttd.Benar Sihombing, SH.MHBiayabiaya :Meterai ..............05 Rp. 6.000,RedaksSi ..............05 Rp. 1.000, Administrasi Kasasi ...... Rp. 493.000, Jumlah ........ccceeeeeeeeees Rp. 500.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.1a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220.000.754 24
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 K/TUN/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — EMME SURANTA KERINA BANGUN vs. PAYO BANGUN, DK
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 419 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 419 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:EMME SURANTA KERINA BANGUN, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Dusun VI, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, KabupatenSerdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan PNS;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;melawan:PAYO BANGUN, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
    tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangTurut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat IIIntervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:A Objek Gugatan:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu:Halaman dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN
    Sebab Makei Bangun dan Istrinya Rohani Ginting tidak mempunyaianak kandung;6 Bahwa dengan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9Pebruari 1995 yang menyatakan Emme Suranta Kerina Bangun adalah anak lakilaki dari Makei Bangun dan Rohani Ginting dikhawatirkan Emme SurantaKerina Bangun menguasai harta peninggalan Almarhum Makei Bangun yaitu :Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/2014a Sebidang tanah seluas lebih kurang 332 M2 dan bangunan rumah diatasnyayang setempat dikenal
    Sebab proses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tersebutberdasarkan keterangan yang tidak benar dan tidak sah;Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/201411 Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, AsasTertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas dan juga telahmelanggar Pasal 28 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), (2), dan ayat (3) serta Pasal 72UndangUndang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telahsesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf
    ,Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/2014Panitera Pengganti :Biaya biaya : ttd1.Meterat..............0. Rp. 6.000,00 Sumartanto, SH.MH.,2,.RedaksSi.............. Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi......Rp489.000.00Jumlah .......... Rp500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 11-01-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04 K/TUN/2006
Tanggal 11 Januari 2010 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), PT. TEXMACO JAYA Tbk., diwakili oleh VASUDEVAN RAVI SHANKAR, ;SISCA BASALAMA
70 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 04 K/TUN/2006
    No.04 K/TUN/2006SISCA BASALAMA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanKaryawan PT. Texmaco Jaya, beralamat di Jl.
    No.04 K/TUN/2006menguatkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Peroburuhan DaerahDKI Jakarta No.243/P.144/09/IX/PHK/V2002, tanggal 23 Mei 2002 ;4.
    No.04 K/TUN/2006Penggugat justru karena kesadaran dan jabatan Penggugat sebagaiSekretaris telah memerintahkan :1. Sdr. Doni Ritonga (Satpoam) untuk berbohong kepada pejabat diperusahaan yang dibuktikan oleh surat pernyataan (T.I2) ;2. Sdr.
    No.04 K/TUN/2006dan keliru karena putusan a quo Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No.06/G/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 26 Mei 2004 sangatbertentangan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja RI.
    No.04 K/TUN/2006Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.04 K/TUN/2006
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/2007
Tanggal 31 Agustus 2010 — PT. JAYA NUR SUKSES VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 PK/TUN/2007
    No.11 PK/TUN/20077.
    No.11 PK/TUN/2007Penggugat dan PT.
    No.11 PK/TUN/2007putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumtetap ;6.
    No.484 K/TUN/2003 tanggal 28 April 2004 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut Menolak permohonan kasasi dari Pemohon KasasiPT. JAYA NUR SUKSES tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biayaperkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yangditetapkan sebesar Rp.500.000, (lima ratus riburupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusanHal. 16 dari 19 hal. Put. No.11 PK/TUN/2007Mahkamah Agung R.!.
    No.11 PK/TUN/20071. Me t Ff AQ bf vinte tee eee eens Rp. 6.000, ttd./2. Redak S$ lo waseeeceeeeeeeues Rp. 1.000. HasiamahDistiyawaty, SH.MH.3. Administrasi peninjauan kembali Rp.2.493.000,JumlahRp.2.500.000,Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara ( ASHADI, SH )Nip : 220000754Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.11 PK/TUN/2007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-12-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/TUN/2011
Tanggal 7 Desember 2011 — SUPRIYANTO vs KEPALA DESA WOLO, KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
64 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 PK/TUN/2011
    No. 129 PK/TUN/2011Berita Acara Koreksi dari Petugas, mengumumkan hasil wujiankemudian menempelkan foto copy lembar jawaban pada papanpengumuman.
    No. 129 PK/TUN/2011a.UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009;12.
    No. 129 PK/TUN/2011maupun peraturanperaturan lainnya yang berhubungan denganPengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya ;19.
    No. 129 PK/TUN/20112.
    No. 129 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — PT. KEBUNARIA vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
111 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 391 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 391 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 391 K/TUN/2014Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59/PTTHGU/BPN RI/2013 tanggal 11 April 2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yangberasal dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Pontianak atas nama PT.
    Putusan Nomor 391 K/TUN/20144.2. Bahwa surat Keputusan yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan olehTergugat a quo merupakan suatu Putusan Tata Usaha Negara yangmemenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1 angka b UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yakni:4.2.1.
    Putusan Nomor 391 K/TUN/201410.Bahwa Penggugat telah menanam kelapa sawit seluas 4848 Ha di beberapatempat yang termasuk didalamnya HGU a quo serta telah membagikan kebunplasma kepada petani berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor595.1/109/Hk.2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Nama Nama Petani PesertaPlasma Kebun Kelapa Sawit PT.
    Putusan Nomor 391 K/TUN/2014PERTAMA:KEDUA:KETIGA:Menetapkan Hak Guna Usaha Nomor 1/Pontianak seluas1.049,616 Ha (seribu empat puluh Sembilan koma enamsatus satu senam hektar ? atas nama PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — NAILIS SA’ADAH BINTI (ALM) SUPARJO, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA
72 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 373 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 373 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.NAILIS SAADAH BINT (ALM) SUPARJO,kewarganegaraan' Indonesia, tempat tinggal diKelurahan Bojong Menteng RT/RW 004/005, KecamatanRawalumbu, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;ULFIANA BINTI (ALM) SUPARJO, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Desa Kuanyar RT/RW002/001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara,pekerjaan
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2019002/001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara,pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;8. UMI LATIFAH BINTI (ALM) SUPARJO,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DesaKuanyar RT/RW 002/001, Kecamatan Mayong,Kabupaten Jepara, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jati Prihantono, S.H.,M.E.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2019a. Pendaftaran Peralihan Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 72/DesaTigajuru, tanggal 08 Maret 2013, Surat Ukur tanggal 08 Oktober2012 Nomor 09/Tigajuru/2012, luas tanah 992 m2, semula atasnama Suparjo dan Mufahriyah menjadi atas nama Mufahriyah danMuhlis Efendi;Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan atas nama PemegangHak PT.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2019Suparjo dan Mufahriyah menjadi atas nama Mufahriyah dan MuhlisEfendi:2. Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan atas nama PemegangHak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan diJakarta Hak Tanggungan Sebesar Rp195.000.000,00 Sertipikat HakTanggungan Nomor 841/2013, tanggal 142013; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:1.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2019Panitera Pengganti,ttd.Michael Renaldy Zein, SH.,MH.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 16-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/TUN/2010
Tanggal 16 Juni 2010 — Nyonya LILIS LIMSA, ; Ny. NYI CARITEM, ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA
44 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — GLADYS GUNAWAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, DK
85 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 175 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 175 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:GLADYS GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanDokter, beralamat di Jalan Rantauan Darat No. 8, RT.15 KelurahanPekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1Syamsu Saladin, SH, ; dan2 Wahyu Utami, SH.
    Putusan Nomor 175 K/TUN/20132 THIO JOE KING alias YOEDARTO THIO, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan K.S TubunNomor A/2 RT. 015, RW.004, Kelurahan Pekauman, KecamatanBanjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi KalimantanSelatan ;Selanjutnya memberi kuasa kepada :Bernardus Benjamin Tanjoto, SH., kewarganegaraan Indonesia,Advokat pada kantor Advokat B.
    Putusan Nomor 175 K/TUN/2013G/2011/PN.BJM memutus perkara tersebut menyatakan gugatan Thio Joe King tidakdapat diterima dengan alasan dan pertimbangan hukum yaitu :Halaman 22 alinea terakhir s/d halaman 23 bagian pertama ....
    Putusan Nomor 175 K/TUN/2013PKMN/1999 tanggal 27 September 1999 seluas 695 m2 dengan ukuran danBatasbatas sebagaimana disebutkan dalam gugatan (lihat Posita No.2).
    Putusan Nomor 175 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-01-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Januari 2014 — BUT BP WIRIAGAR LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
110 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 PK/TUN/2016
Tanggal 9 Nopember 2016 — H. JOTO vs. H. GENDA KADIR, DK
115 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 131 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016Pembanding/Tergugat Il Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembaliterhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/TUN/2015, Tanggal 07September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu) TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahuluTurut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/20164. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan SertipikatHak Milik atas nama H. Genda Kadir (Penggugat) berdasarkan perundangundangan yang berlaku;5.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/20162.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016permohonan Kasasi dari pemohon kasasi / H.Joto tersebut,menyatakan pula bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu 90 harisudah daluwarsa ;3.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — I GST BAGUS ANRESANGSYA, BSC. vs. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
287 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 385 K/TUN/2020
    Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 385 K/TUN/20206. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 8214/KptsII/2002 Tanggal 9 September 2002Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20(Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus)Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NusaTenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;7.
    Putusan Nomor 385 K/TUN/2020nama .G.B.
    Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., HakimHakim Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/. ttd/.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr.
    Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 385 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287 K/TUN/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — MOH ZEIN MUSTAFA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
74 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 287 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 287 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :MOH ZEIN MUSTAFA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta TempatTinggal Jl.
    Taman Puspa RayaBlok D No. 10 (Komp Perumahan Citra Raya), berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 184/SKK/35.78.14/V1I/2013 tanggal 03 Juni 2013Halaman dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/20142.1. H. MAS MUCHAMMAD ALI DJAFAR,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta Tempat Tinggal Jl.Tambak Langon I/18 RT.001, RW.002, Kel. Tambak Langon, Kec.Asemrowo, Kota Surabaya ;2. H. MAS SULAIMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan SwastaTempat Tinggal Jl.
    UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dan pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/20145).
    Foto Copy bermaterai cukup, yakni : Diberi tanda Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2003/ P18 Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/2014 PTUN.Sby tanggal 03 Januari 2013; 19. Foto Copy bermaterai cukup, yakni : Diberi tandaSalinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/P19B/2013/PTTUN.Sby tanggal 21 Mei 2013 jo. Putusan Nomor 60/G/2003/PTUN.Sby tanggal tanggal 03 Januari 2013;20.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 K/TUN/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — M.U. KRISTINA Br. SEMBIRING vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 480 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-03-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/TUN/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — BAHRIYOEN SOETJIPTO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
110 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 165 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 165 PK/TUN/20154.
    Putusan Nomor 165 PK/TUN/2015Kembali telah melanggar Asas Kecermatan dalam mengeluarkansebuah Keputusan TUN yang mana permasalahan tersebut bukanlahpermasalahan keperdataan.
    Putusan Nomor 165 PK/TUN/201554.55.56.57.tersebut tidak pernah diterima oleh Sudiyanto dan Ny.
    Putusan Nomor 165 PK/TUN/2015Vi.f.
    Putusan Nomor 165 PK/TUN/2015