GrafikaTimor Idaman, Nomor : 01 / KEP / GTI / / 2006 tentang PengangkatanKaryawan, Penggugat diangkat menjadi karyawan tetap pada Tergugattertanggal 01 Januari 2006 ;Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dengan jabatan terakhirsebagai Manager Operasional berdasarkan hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), tanggal 12 Desember 2007 ;Hal. 1 dari 10 hal. Put.

Termohon Kasasi /Penggugat diangkat dan ditetapkan melalui RUPS sebagai Kepala Kantor /Penanggung Jawab Kegiatan Operasional sehingga yang berhakmemberhentikan Termohon Kasasi / Penggugat adalah Forum RUPS.Sejak diangkat pertama kali pada RUPS tertanggal 21 Desember 2007,Termohon Kasasi / Penggugat belum pernah melaksanakan RUPS untukmempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaanHal. 7 dari 10 hal. Put.

Ketika para pemegangsaham meminta laporan pertanggung jawaban Termohon Kasasi /Penggugat selaku Kepala Kantor / Penanggung Jawab OperasionalPerusahaan untuk melakukan RUPS, yang bersangkutan selakumenghindar dan tidak memenuhi permintaan tersebut sampai dengan saatini.

Jika kemudian ternyata RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, makapembagian tugas dan wewenang direksi ditetapbkan berdasarkan keputusanDireksi (Pasal 92 ayat 6 UUPT).Selain berwenang untuk pengurusan seharihari Perseroan, Direksi jugaberwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal98 ayat 1 UUPT).

RUPS yang tidak dibuatrisalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya halhalyang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh:1. Ketua Rapat2.

Paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh pesertarapat.Sedangkan risalah RUPS (atau RUPSLB) yang kemudian dituangkan dalambentuk akta notaris itu dapat pula dilakukan dengan cara notaris turutmenghadiri kegiatan RUPS tersebut.

RUPS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS2 Tanda tangan sebagaimana pada ayat (1) tidak disyaratkan apabilarisalah RUPS dibuat dengan akta notarisSecara di bawah tangan (underhand)Dalam prakteknya risalah RUPS yang dibuat secara di bawah tangan bisadisebut notulen atau risalah.

Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegangsaham perseroan apabila agenda RUPS tahunan hanya membahas danmemutuskan halhal yang dianggap hanya berlaku di dalam lingkunganperseroan sendiri, dan keputusankeputusan dari RUPS tersebut tidakmemerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepadaMenhumkam, sehingga menurut pertimbangan Direksi dan/atau para pemegangsaham Perseroan Notulen/Risalah;RUPS tersebut tidak harus berbentuk akta otentik.Penandatangan dengan Akta NotarisHalaman

No.605/PDT/2016/PT.DKIdihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, Sarjana Hukum, MagisterHukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok)"Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Berdikari (Persero) Tentang Pengesahan RencanaKerja Dan Anggaran Perusahaan Tahun 2005 Nomor : BA 04 D2.MBU2 2005 Tanggal 10 Januari 2005, telah pula dilakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Berdikari (Persero)yang keputusannya (antara lain): " ...menyetujui pengambil alihangedung PT.

Medan Merdeka Barat No. 1, Kelurahan Petojo Selatan,Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, seluas 3.265 m2., antara PELAWANdengan TURUT TERLAWAN adalah merupakan dalil yang mengadaada dandibuatbuat belaka,karena secara hukum keputusan RUPS TURUTTERLAWAN, tanggal 24 Desember 2004, dan Keputusan RUPS PELAWANNo.

(Persero) Tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan AnggaranPerusahaan Tahun 2005 Nomor: BA04 D2.MBU2 2005 Tanggal 10Januari 2005, telah pula dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.BERDIKARI (Persero) yang keputusannya (antara lain): "..... menyetujuihal 18 dari 30 hal put.

pada TU RUT TERLAWAN maupun RUPS padaPELAWAN sebagaimana dalilnya dalam perlawanan, RUPS tersebut tentuharus dilakukan dihadapan Notaris atau kemudian dibuatkan "PernyataanKeputusan Rapat" (PKR) oleh Notaris dan dibuatkan perubahan AktaPendirian atas Komposisi Saham dan/atau perubahan Modal dan/atauperubahan susunan Pengurus danlainlain, untuk didaftarkan diSisminobakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dimuatdalam Serita Negara.

Akan tetapi RUPS TURUT TERLAWAN dan RUPSPELAWAN tidak ;Bahwa Pengalihan Aset milik TURUT TERLAWAN kepada PELAWANapalagi benda tidak bergerak, tidak ditentukan keabsahaannya dan berlakumengikat bagi Pihak Ketiga lainnya berdasarkan RUPS, catatan Akuntandan lainnya yang tidak diatur dalam Pencatatan Suku Tanah, akan tetapiharus didaftarkan pada Kantor Sadan Pertanahan Nasional di wilayahHukum obyek tanah tersebut seperti Penetapan Sita oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat Perkara No: 096/2009.Eks tanggal

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT:Bahwa Penggugat adalah Direktur SDM & Umum PT.Perkebunan Nusantara IIdiangkat berdasarkan Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT.Perkebunan Nusantara II (Tergugat), yang sesuai dengan Petikan Keputusan MenteriBadan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: KEP224/MBU/2003; (BuktiP1);Hal. dari 34 hal. Put.

Perkebunan Nusantara II yang diangkat berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham/ RUPS yaitu berupa Petikan Keputusan Menteri BadanUsaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: KEP224/MBU/2003 yang ditetapkandi Jakarta tanggal 19 Juni 2003 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara LaksamanaSukardi (Bukti P3);Bahwa pada tanggal 29 Juli 2003 Penggugat selaku Direktur SDM & Umummendapat fasilitas menempati rumah dinas, dan dikarenakan Tergugat belummenyediakan rumah dinas, maka Penggugat ditunjuk untuk menempati

/Menteri Badan UsahaMilik Negara, yang menerangkan tanggungan dari perusahaan untuk jasa pengacaradalam mendampingi direksi dalam persoalan hukum; (Bukti P13);Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2006 bertempat di Medan Tergugat(RUPS) mengeluarkan berita acara No.

(BuktiP15);Bahwa alasan RUPS (Tergugat) untuk memberhentikan Penggugat dengan alasanuntuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Perusahaan, RUPS merasa Perlu melakukanPenyegaran/penggantian Direksi PT.PN II ( Bukti P 16)Bahwa setelah memberhentikan Penggugat dengan alasan yang tidak masukdiakal, Tergugat tidak membayarkan hakhak Penggugat sampai saat ini, selaku mantanDireksi PT.Perkebunan Nusantara II;Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dalam mengambil RUPS untukmemberhentikan Direksi SDM dan Umum

Nusantara IT;Bahwa hal ini membuat Penggugat sangat tertekan batin dan stres karena bebanberat yang dijalani Penggugat begitu bertubitubi dan pihak dimana tempat Penggugatmengabdikan diri tidak pernah memberikan semangat atau petunjuk, malah Tergugatmelakukan berita acara RUPS dan berita hasil RUPS tentang pemberhentian Penggugatdengan waktu yang sama, yaitu pada tanggal 3 Maret 2006;Bahwa penderitaan Penggugat lebih berat lagi ketika harus memikirkan biayakebutuhan keluarga, pendidikan anakanak

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalinan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapai kuorum harus dihadiri juga oleh parapemegang saham yang lain yaitu ROBBY ICHWAN TANUMULIA atau ILSERADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLY TANUMULIA (berkasterpisah), Ny. Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan janda EMYTANUMULJA (berkas terpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Adaagenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihan saham milik(Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLY TANUMULIA (berkas terpisah), drg.GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan EMMY TANUMULJA (berkasterpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS Luar Biasa yang tertuang dalamAkta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA adalah terdakwaFRANSISKUS MARTINUS SOESETIO selaku Direktur Utama.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSIuntuk sebahagian;

1. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM Berita Acara RUPS-LB No. 14, tanggal 26 Maret 2012, dan Akta No. 1 Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.

C2-9519- HT.01.01.Th.89, tanggal 14 Oktober 1989, dan telah diumumkan da lam Berita Negara No. 57, tanggal 17 Juli 1990 dan Tambahan BN No. 2514;

b).Akta Berita Acara RUPS No. 42, tanggal 23 Desember 1994, yang dibuat oleh Haryati Surachman, SH., Notaris di Jakarta; telah memperoleh perngesahan dari Menteri Hukum dan HAM-RI No.

C2-11847- HT.01.04.Th.95, tanggal 19 September 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 57, tanggal 17 Juli 1990 dan Tambahan BN No. 2514

1. Akta Berita Acara RUPS-LB No. 16, tanggal 16 Desember 1998, yang dibuat oleh Angelique Tedjajuwana, SH., Notaris di Semarang. Akta ini merupakan penyesuaian Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; telah memperoleh perngesahan dari Menteri Hukum dan HAM-RI No.

batal demi hukum, begitu pula AktaPernyataan Keputusan RUPS Luar biasa dengan No.: 11 tertanggal20 Desember 2011 batal demi hukum ;14.

Bahwa dengan demikian RUPS Luar Biasa yang dijadikandasar Perubahan Anggaran dasar oleh TERGUGAT II adalah RUPS LBtidak sah karena tidak memenuhi syarat quorum sebagaimana dimaksuddalam Undangundang tentang Perseroan Terbatas dan tidak sesuaidengan prosedur pelaksanaan RUPS atau RUPS Luar Biasa seperti yangdisyaratkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,dimana pelaksanaan RUPS atau RUPS Luar Biasa baik TERGUGAT maupun TERGUGAT II tidak dengan disertai pemanggilan terlebih dahulukepada

pemegang saham dan tidak mencantumkan agenda RUPS/RUPSLB;15.

Tergugat danTergugat II tidak disertai pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegangsaham dan tidak mencantumkan agenda RPS/RUPS LB.Pemegang saham yang mana ? RUPS/RUPS LB yang mana ? Kapan ?TIDAK JELAS !

Jadi sangat jelas RUPS LB a quo dituangkan dalam AktaNotaris Nomor 11 tertanggal 20 Desember 2011 yang di buat dihadapan Notaris Ny.

LB)yang diadakan oleh Tergugat II di restoran Padzzi, Jalan Cilandak RayaNomor 101, Jakarta Selatan tertanggal 18 April 2016 tidak sah dan bataldemi hukum;Menyatakan segala hasil keputusan yang telah diambil di dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 18 April2016 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan,pemegang saham, Direksi dan Komisaris perseroan serta pihak ketigalainnya;Menyatakan Akta Nomor 09 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TurutTergugat batal

Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat selama lima tahunsejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidakmenyelenggarakan RUPS Tahunan, membuat laporan keuanganperusahaan setiap tahunnya dengan standart akutansi keuangan denganaudit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporanmengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugidalam aktifias bisnis perusahaan, tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat menyegel kantor Tergugat dan mengelapkan

Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat selama lima tahunsejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidakmenyelenggarakan RUPS Tahunan, tidak membuat laporan keuanganperusahaan setiap tahunnya dengan standart akutansi keuangan denganaudit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporanmengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugidalam aktifias bisnis perusahaan, tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat menyegel kantor Tergugat dan mengelapkan

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yangdiadakan oleh Tergugat II di restoran Padzzi, Jalan Cilandak Raya Nomor101, Jakarta Selatan tertanggal 18 April 2016 tidak sah dan batal demihukum;4. Menyatakan segala hasil keputusan yang telah diambil di dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 18 April 2016tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan,Halaman 11 dari 15 hal. Put.

didirikanpada tanggal 1 Februari 2011 oleh Penggugat dengan Tergugat Il dihadapan Prisman Effendi, S.H., Notaris di Tangerang dengan susunandireksi Penggugat sebagai Direktur Utama, Tergugat Ill sebagai Direkturdan Tergugat II sebagai Komisaris dan pembagian Penggugat pemegangsaham 25 % dan Tergugat pemegang saham 75 %; Bahwa tidak ada satu buktipun yang menerangkan bahwa Tergugat IVmempunyai hubungan kepengurusan dengan PTI Mudolar Alkesindo,maupun yang berhubungan dengan kepemilikan saham dan RUPS

Trinanda Buana Lestari ;e Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak diJalan Sumbawa No.1, Kelurahan Gondangdia, Menteng, JakartaPusat ;bahwa dengan batalnya pelaksanaan Akta No.2 dan No.3maupun RUPS jual beli saham oleh karena ulah Tergugat Rekonvensimengakibatkan membengkaknya beban perseroan yang hingga saatini ditanggulangi sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, untuk itu mohonagar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta

tersebut, maka patutkiranya Pemohon Kasasi/Penggugat dalam tuntutan provisimengajukan permohonan kepada judex facti untukmenyelenggarakan RUPS dengan agenda utama mensahkanpengalinan saham dari Pemohon Kasasi/Penggugat kepadaTermohon Kasasi/Tergugat ;.

Bahwa secara nyata judex facti tidak konsisten denganpertimbangannya sendiri, karena meskipun dalam putusannyatelah mengakui bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukanwanprestasi, namun disisi lain menyatakan masihterdapatkewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/Penggugatterkait dengan pengalihnan saham melalui prosedur RUPS telahpula dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat melaluituntutan provisi dalam perkara a quo, yaitu agar Termohon Kasasi/Tergugat segera melakukan RUPS dengan

Keterangan Objek PPh Tarif Jumlah PPh(Rp) PPh (Rp)A Cfm Wajib PajakDeviden dan Tantiem (RUPS)1. Deviden Benny Karnagi 16.560.000,00 35,00% 5.796.000,002. Deviden PT. Central Mitrausaha Cerlang 535.440.000,00 3. Tantiem Direksi 146.568.000,00 35,00% 51.298.800,004. Tantiem Komisaris 153.432.000,00 15,00% 23.014.800,00Jumlah 852.000.000,00 80.109.600,005. Jasa Manajemen PT. Central Mitrausaha 275.000.000,00 6,00% 16.500.000,00Cerlang6. Manajemen Proyek CV.

Pametarinda Edukatama Anekasesuai dengan Keputusan RUPS tanggal 26 Mei 2005 dinyatakanbahwa pembagian deviden dan tantiem dalam tahun 2005 adalahsebesar Rp852.000.000,00 dengan rincian: Deviden (pemenang saham) Rp552.000.000,00 Tantem (Direksi & Komisaris) Rp300.000.000,00Jumlah Rp852.000.000,00Bahwa pembagian deviden dan tantem sebesar Rp852.000. 000,00tersebut merupakan realisasi pembayaran bagian deviden dantantiem dari saldo laba tahun 2004 yakni: Laba Bersih (EAT) tahun 2004 Rp945.864.150,00

Pembentukan cadangan umum tahun 2005 Rp(25.000.000,00) Pembayaran Deviden Rp(552.000.000,00) Pembayaran Tantiem Rp(300.000.000,00)Laba tidak dibagikan Rp68.864. 150,00Bahwa jika koreksi Pemeriksa dengan mereklasifikasikan jasamanajemen sebesar Rp275.000.000,00 menjadi pembayarandeviden, maka jumlah pembayaran deviden dan tantiem dari EarningAfter Tax (EAT) Tahun 2004 akan menjadi Rp1.122.000. 000,00 halini tidak sesuai dengan Keputusan RUPS dan jumlahnya melebihisaldo laba tahun lalu bahkan menyalahi

Penerbitan SKPKB;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00009/203/05/077/07 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta PusatTiga tanggal 15 Januari 2007 yang diterima Wajib Pajak tanggal 19Januari 2007;Perhitungan Utang Pajak menurut SKPKB dan BAHP adalah sebagai berikut:Keterangan Objek PPh Tarif Jumlah PPh(Rp) PPH (Rp)A Cfm Wajib PajakDeviden dan Tantiem (RUPS)1. Deviden Benny Karnagi 16.560.000,00 35,00% 5.796.000,002. Deviden PT.

Putusan Nomor 215 B/PK/PJK/2009jumlah pembayaran deviden dan tantiem dari Earning After Tax (EAT)tahun 2004 akan menjadi Rp1.122.000.000,00 hal ini tidak sesuaidengan Keputusan RUPS dan jumlahnya melebihi saldo laba tahunlalu bahkan menyalahi ketentuan Pasal 62 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1995:Linat Audited Report Kantor Akuntan Publik Drs.

persetujuandari Menteri sebelum halhal dimaksud diputuskan dalam RUPS.

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan bahwa :"Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, risalah RUPS dan risalah rapat Direksimemuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat."

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yangmerupakan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari100% (seratus) persen, maka penentuan kebijakan mengenai Bonus danInsentif kKeputusannya diambil Menteri bersamasama dengan pemegang sahamlainnya dalam RUPS.

Golden Hui yang diaktakandengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 Tanggal 8 Maret 2003yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ki Agus Daud di KabupatenSemarang setelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT. Golden Hui;Bahwa Penggugat bertindak sebagai Direktur Utama PT. Golden Huiberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Golden Hui lagikarena tidak terdapat di dalam Aktaakta yang dibuat berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Golden Hui. Dan setelah melaluiproses persidangan, maka perkara tersebut telah diputus pada tanggal 22Oktober 2007 dengan Amar Putusan :Mengadilil. DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat Illl DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.

Golden Hui berdasarkan aktaaktaterakhir yang dibuat, dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Golden Hui ;15. Bahwa salah satu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PengadilanNegeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara No.

Register 13 /Pdt.G / 2007 / PN.Smg adalah sebagai berikut ....dan selama aktaaktayang dimaksud belum dibatalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), maka Tergugat (LIU FU) / Penggugat dan Tergugat II (NURANDAYANI) yang berhak mewakili kKepentingan hukum PT. Golden Hui...16.

Golden Hui, yaitu apabila menginginkan perubahanharus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bahwa RUPS LB dengan agenda memberhentikan Terlawan sebagaiKomisaris dan sdr.

Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan III selaku Direktur Utamasecara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namun kesempatan itudimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakan RUPS yangkemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agenda memberhentikanTerlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku Wakil

PANTAIPERUPUK INDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS Terlawan tidak berada di Medan, namun Terlawan Ill tidak memperdulikannya dantetap menyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantorTerlawan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Rapat PT.

Bahwa pelaksanaan RUPS yang dilanjutkan dengan RUPS LB tersebutadalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 78 ayat (1) joPasal 75 ayat (3) dan (4) tentang penyelenggaraan RUPS lainnya harusdisetujui secara bulat oleh seluruh pemegang saham, oleh karenanya RUPSLB tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 5 Januari 2015 yang tertuangdalam Akta Nomor : 11 dan Akta Nomor : 3543/Leg/2015 yang dibuatTerlawan VI telah dilaksanakan bertentangan

PANTAI PERUPUK INDAH, selaku pelaksanaproyek yang seharusnya dibicarakan dalam RUPS; (vide Putusan Nomor656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, halaman 69);24.

Menyatakan sah dan berharga Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat-ll tertanggal 31 Maret 2004 dan Akte Pendirian PT Karya Lestari Makmur No.76 tertanggal 21 April 2004 serta Akta No.61 tertanggal 24 Agustus 2009 Tentang Risalah RUPS PT Karya Lestari Makmur;3.

Dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mempelajariAnggaran Dasar PT Karya Lestari Makmur, tidak ada larangan bagi para Tergugat dengan mekanisme RUPS luar biasa secarakorumuntuk menghentikan Penggugat selaku Direktur.

Selanjutnya disebutkan bahwa RUPSdapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkandalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UU.

Sedangkan dalil Penggugat yangkeberatan karena dirinya tidak diikut sertakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut adalah tidak beralasan umum untuk dijadikansebagai alasan bahwa keputusan RUPS luar biasa tersebut tidak sah dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat tidak lagi berposisi sebagai pemegang saham di PT Karya Lestari Makmur karena Penggugat telahmenjual sahamnya kepada Tergugatll sebelum RUPS Luar Biasa.

Dengan demikian, Penggugat tidak lagi memiliki haksuara dalam memutuskan kelangsungan PT Karya Lestari Makmur;Bahwa kehadiran Penggugat dalam RUPS Luar Biasa tidak diperlukan karena sebelum RUPS Luar Biasa dilaksanakanPenggugat telah diberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai Direktur PT Karya Lestari Makmur;Putusan No. 76/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, hal: 27Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat PT KaryaLestari Makmur tidak dapat dibubarkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 23 angka 2 Akte No.76 tertanggal 23 April 2004 telah diatur tentangpenggunaan dan pembagian laba Perseroan yaitu penggunaannya ditentukan oleh RUPS. Jika RUPS tahunan tidakmenentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UU dan AnggaranDasar Perseroan dibagi sebagai deviden.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalamayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b.Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;Bahwa, halhal tersebut di atas adalah yang menjadi dasar atas diadakannyaRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Selasa tanggal 13 Maret2012 di Arjuna Room, Hotel Regent, JI.

Hardlent MedikaHusada;Menyatakan RUPS LB PT. Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012adalah sah menurut hukum;Menyatakan Akta Pernyataan Berita Acara RUPS LB PT.

HardlentMedika Husada perihal permohonan untuk diadakan RUPS pada tanggal 5 Maret2012 dengan agenda: Pertanggungjawaban Direksi (bukti P14), kemudianTerbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah menjawab melalui suratdimana Terbanding semula Penggugat mau melaksanakan RUPS setelah ParaPembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dapat memberikan dokumensertifikat saham dan bukti penyetoran modal (bukti P 15, P 17, P 18, P 19)selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Arjuno Room Hotel

No. 679 K/Pdt/20143030Malang, para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II/kuasanya HendriSoetanto (anak Tergugat IT) dan kuasanya serta Notaris dan pihak Terbanding semulaPenggugat yang dihadiri Kepala Divisi Keuangan telah mengadakan RUPS LB sesuaidengan agenda, akan tetapi kuasa Terbanding semula Penggugat tidak setuju untukmengadakan RUPS LB, karena para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat IItidak dapat memperlihatkan bukti sebagai penyetor modal/saham PT.

HardlentMedika Husada, kemudian keluar dan tidak mengikuti RUPS LB tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan anggaran dasar PT.

Trust Multi Finance;e Bahwa yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan adalah terdakwaperusahaan;Bahwa audit yang dilakukan Akuntan Independent dari AKHYADIWADISONO adalah audit investigasi ;Bahwa benar sebelum terdakwa keluar/resign saksi minta semuakaryawan hadir dan kemudian dilakukan RUPS ;Bahwa benar setelah RUPS baru timbul masalah dan kemudianaccuntan pubiik independent dari AKHYADI WADISONO untukmalakukan audit ;Bahwa saksi pemah menghubungi terdakwa untuk meminta penjelasansehubungan

Trust MultiFinance terdakwa minta dilakukan RUPS;Bahwa benar saksi tidak tahu maksud terdakwa minta dibuatkan RUPS ;Bahwa benar terdakwa minta dibuatkan RUPS dalam waktu 2 hari;Bahwa benar awalnya saksi selaku bagian legal minta RUPS serkulersaat terdakwa akan mengundurkan diri namun terdakwa keberatan danminta RUPS karena kalau harus sirkuler waktunya lama;Bahwa benar saksi kemudian menelepon pak HARDY YUNARAGA danbilang terdakwa tidak mau diadakan RUPS sirkuler minta diadakan RUPSminggu ini juga

karena terdakwa akan keluar;Bahwa benar salah satu isi RUPS adalah perusahaan PT.

;Bahwa benar saat RUPS saksi tidak hadir;Bahwa benar saksi pernah menyusun laporan kronologis hasil temuanperusahaan selama masa kerja terdakwa di PT. Trust Multi Finance daritahun 2007 s/d 2008;Bahwa benar yang menyuruh saksi untuk membuat laporan kronologisadalah HARDI YUNARAGA selaku Direktur Utama PT. Trust MultiFinance;Bahwa benar laporan kronologis dibuat setelah RUPS;Bahwa benar susunan hasil kronologis yang saksi ketahui sebagai berikut1.

Trust Multi Finance terdakwa digajiRp.30 juta sebulan dan tidak ada keluhan dari pihak perusahaan.Bahwa benar bagian legal minta serkuler saat terdakwa akanmengundurkan diri namun terdakwa keberatan dan minta RUPS karenakalau harus sirkuler waktunya lama;Bahwa benar RUPS tanggal 11 Juni 2008 dipimpin HARDY YUNARAGAselaku direktur utama dan para pemegang saham serta Komisaris ;Bahwa benar kesimpulan RUPS adalah perusahaan PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.14. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS- LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.18. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal.22. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor : 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT.

Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.24. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT.

Bank Maluku hanya dikenal 2 (Dua) forum RUPSyaitu, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sedangkan mengenai RUPSTerbatas tidak diatur dalam Anggaran Dasar;Bahwa Sesuai ketentuan AD maka setiap RUPS harus dipimpin olehKomisaris Utama dan jika berhalangan maka RUPS dapat dipimpin olehsalah satu Komisaris dan harus dihadiri Notaris untuk dibuatkan BeritaAcaranya dan selanjutnya keputusanRUPS ditandantangani olehKomisaris Utama / Komisaris selaku Wakil Pemegang Saham;Bahan Terkait dengan pelaksanaan RUPS

Yang adahanyalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa;Bahwa saksi pernah melihat RUPS Terbatas sepintas sajadan yang saksi lihat menandatangani RUPS Terbatas adalahGubernur dan Walikota;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RUPS Terbatas;Bahwa yang harus hadir saat adanya RUPS Terbatas adalahpemegang;Bahwa saat diadakan RUPS harus ada Berita Acara danNotaris juga hadir saat itu;Bahwa dalam RUPS Terbatas ada Berita Acara dan Notarisyanghadir saat itu;Bahwa Gubernur menandatangani RUPS Terbatas di

Undangan biasanya diterima 14 (empat belashari) sebelum RUPS dilaksanakan. Hasil RUPS tersebut harusdibuat surat, notaris mencatat dan mensahkan dan ada daftarhadir RUPS.

dasar pasal 10;Bahwa Ada 2 (dua) jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPSLuarbiasa;Bahwa Tidak ada RUPS Terbatas;Bahwa Semua pemegang saham wajib diundang untuk hadir diRUPS;Bahwa Di dalam RUPS, Pemegang Saham Pengendali (PSP)tidak disebutkan wajib hadir;Bahwa RUPS wajib dipimpin oleh Komisaris.

persetujuan dari PSP, PT Bank Malukumembuat RUPS Terbatas;Bahwa yang membuat RUPS Terbatas adalah Divisi RenstraCorsec yang Ketua Divisinya adalah saudara Petro Tentua, SEserta bagian teknisnya adalah Terdakwa;Bahwa yang membawa RUPS Terbatas untuk ditanda tanganioleh PSP adalah saksi Izaac Thenu dan saat itu setahu saksiIZaac Thenu juga membawa SKSK yang lainnya bersamaandengan RUPS Terbatas tersebut;Bahwa PSP menandatangani RUPS Terbatas di Jakarta;Bahwa dalam pelaksanaannya, RUPS Terbatas tidak

Bahwa di samping Pihak PENGGUGAT mengalami kesulitan untukmenagih uang sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima jutarupiah) dari Pihak (T.D, juga dalam hal diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka RUPS tidak bisa mengambil suatukeputusan karena harus disetujui lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagiandan jumlah seluruh saham, karena jumlah saham yang dimiliki olehmasingmasing pihak sama banyaknya, yaitu : Pihak (T.I) dalamkedudukannya sebagai pemilik saham memiliki saham sebanyak 500(lima ratus

DUALIMAMISFALAH INDONESIA disahkan oleh pejabat yang berwenangsebagai badan hukum, namun realitasnya Pihak (T.I) tetap tidak maumemenuhi kewajibannya kepada Pihak PENGGUGAT yangberlangsung sampai dengan gugatan ini didaftarkan di PengadilanNegeri Jakarta Selatan dan ditambah alasan lain, yaitu bahwa karenasudah berjalan 1 (satu) tahun lewat Pihak (T.I) selaku DIREKTUR tidakmau memberikan pertanggungjawaban melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) kepada Pihak PENGGUGAT selakuKOMISARIS, padahal dalam

DUALIMA MISFALAHINDONESIA yang berkedudukan di Jakarta ini, pelaksanaannya sangattergantung/ditentukan oleh kehendak dari salah satu pihak saja, incasu; Pihak (T.l) selaku DIREKTUR tanpa bisa dimintaipertanggungjawaban, dan juga sangat menguntungkan (ditinjau darisegala hal) Pihak (T.I), terbukti dengan adanya kemilikan saham olehmasingmasing pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT SATU) secarasama jumlahnya, yaitu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembarsaham, maka setiap diadakan RUPS tidak bisa mengambil

Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 6, dan 7 adalah tidak benardan tidak beralasan serta mengadaada oleh karena itu TERGUGAT merasa perlu menyampaikan halhal sebagai berikut :4.14.2Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka6 dan 7 seakanakanPENGGUGAT telah melaksanakan anggaran dasar perseroanterbatas dengan sebenarbenarnya dengan menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bahkan lebih daripadaitu Seakanakan TERGUGAT tidak mau melakukan laporanpertanggungjawaban melalui Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) kepada

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak pernah menghiraukanpermintaan TERGUGAT untuk memberikan perhitungan danmelaksanakan kewajiban sebagaimana invoice dan hutangoperasional perusahaan membuat laporan pertanggungjawaban dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidakdapat dilaksanakan yang mengakibatkan adanya perselisihanantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;. Bahwa Oleh karena adanya perselisihan antara TERGUGAT sebagai Direktur dan PENGGUGAT sebagai KomisarisPT.

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, ZAKARIA YUSUF, TENGKUHASNUN, Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, JONNAIDI (Kabag Hukum)dan HAMDAN (Kabag Perekonomian), dengan hasil RUPS Tahunan2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan KomisarisHalaman 5 dari 43 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRterpilih dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal 29Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012,yang pada pokoknya menyatakan bahwa :1.

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, saksi ZAKARIA YUSUF, SaksiTENGKU HASNUN, saksi Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, sSaksiJONNAIDI (Kabag Hukum) dan Sdr. HAMDAN (Kabag Perekonomian),dengan hasil RUPS Tahunan 2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh Terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaristerpilin dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal 29Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012,yang pada pokoknya menyatakan bahwa :Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR1.

Bumi Laksamana Jaya.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 136, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS Tahunan 2011 PT. BUMILAKSAMANA JAYA1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 137, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS LB PT.

Bahwa berkaitan dengan gaji dan tunjangan sebagai direksi, sejaktahun 2006 sampai denagn tahun 2012, tidak pernah ada satupunRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan nilai gajidan tunjangan tersebut, para prmegang saham pun tidak pernahmendelegasikan kepada komisaris untuk menetapkan besaran gajimaupun tunjangan direksi. Penggugat pun tidak pernah memintadiadakan RUPS berkaitan dengan besaran gaji dan tunjangannya.4.

Permintaantersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tanpa alasan yang jelas.Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Tergugat Konvensi/ PenggugatRekonvensi memutuskan untuk =menonaktifkan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai direksi dan meminta komisarisperusahaan untuk mengadakan RUPS pada tanggal 8 Februari 2013dengan agenda untuk meminta pertanggungjawaban PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai direksi dan memintaPenggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi

Akan tetapi pada hari RUPS tersebut dilaksanakan,Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tdk hadir dan hanyamengirimkan kuasa hukumnya.Bahwa sampai saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensitidak pernah melakukan pertanggungjawaban maupunmengembalikan dokumendokumen perusahaan $serta sertifikatsertifikat tanah perusahaan tersebut.Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yangmenggelapkan bukti/kuitansi pembayaran tanah serta sertifikatsertifikat tanah tersebut tanpa jjin dari Tergugat

.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada DewanKomisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gajidan tunjangan sebagdimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

sebagaiDirektur, apakah Penggugat sudah melaksanakan tanggung jawab,kewajiban dan atau melakukan prestasiprestasi dalam menjdlankanperseroan sebagdimana maksud dan tujuan perseroan selamadiangkat sebagai Direktur sejak 30 Juni 2009;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Madajelisberpendapat bahwa surat permintaan Penggugat Konpensi untukmendapatkan gaji (Surat No. 79/MYP/XI/2012 Tertanggal 28Nopember 2012 / P 16 dan Surat No. 02/MYP/I/2013 Tertanggal 8Januari 2013/ P 19) sudah ditujukan kepada RUPS