Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b,ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang Undang RI Nomor: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan' Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang RINomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999 jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tsb diatas dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umumbaik dakwaanswPrrimair maupun dakwaan Subsidair tidakterbukti, berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwaharus dibebaskan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka hakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnyaharus dipulihkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan maka biayaperkara dibebankan kepada Negara ;69Mengingat Pasal 2 ayat (

1) jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufa, b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang Undang RINomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b,ayat (2), ayat (3) jo.

Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PT SBYpuluh empat ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit dari InspektoratKota Malang yaitu dari adanya selisin nilai karcis yang digunakandengan jumlah uang yang disetorkan ke Kas Daerah atau setidak tidak nya sekitar itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN selakuKepala Bidang Manajemen Perparkiran Dinas Perhubungan KotaMalang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor821.2 / 292 / 35.73.403 / 2016 tanggal 29 Desember 2016, yangsebelumnya terdakwa Drs.

MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor.31Halamaan 32 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PT SBYTahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PT SBYMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara ini dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai manatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidiair: Bahwa terdakwa Drs. H.

Soemarsosno, MMdidakwaoleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikutPrimair melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 UU. RI. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. RI.No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. RI. No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Subsidiair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. RI.

No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang bahwa, melihat susunan dakwaan tersebut,majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primeir, yaitumelanggar pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 UU. RI. No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU. RI. No. 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU. RI.

dana di Bank, yang. saatitu. ia sedang sakit bukanlah perbuatan melawan hukum.Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa yangmenerima penitipan dan menyimpan dana tersebut pada rekeningpribadinya serta perbuatan terdakwa yang mencairkan danatersebut dengan menandatangani surat surat pencairan danatersebut pada Bank bukan merupakan perbuatan hukum, maka unsuryang secara melawan hukum ini tidak terbukti secara sah danmeyakinkan.Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur yangterkandung dalam pasal

2 Ayat (1) Jo. pasal 18 UU.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi, yaitu: Turut Serta Dengan Melawan Hukum MelakukanPerbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Yang DapatMerugikan Keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat(1) Jo. pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang

sehingga keseluruhanpembayaran yang menggunakan dana tersebut haruslah dirampasuntuk dikembalikan ke kasOleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya PengadilanTinggi Palu menerima permohonan banding dan menyatakan TerdakwaILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu: turut serta denganmelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain yang dapat merugikan keuangan Negara, sebagaimana diaturdalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan primair serta menjatuhkanpidana kepada terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si dengan pidanapenjara 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungandengan

menumbuhkan rasa memiliki atas output yang dihasilkan.Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana kesimpulan hasil auditperhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh Inspektorat PemerintahKabupaten Brebes, dengan surat nomor 700/0061/Rhs/2015 tanggal 07 December2015, negara dirugikan sebesar Rp. 130.250.000, (Seratus tiga puluh juta duaratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa SAID Bin AKYAS (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang R.I.

Gapoktan Mitra Tani mengalami kerugianNegara sebesar Rp. 130.250.000, ( seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluhribu rupiah ) atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan di atass kemudian akandipertimbangkan apakah peruatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa diajukan kepersidangan dan kepadanya telah di dakwa :PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Tindak Pidana KorupsiSUBSIDIAIR : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa sesuai dengan bentuk surat dakwaan Meajelis akanmempertimbangkan dakwaan primair terlebin dahulu, dan apabila dakwaan primairtidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair :26Menimbang, bahwa adapun dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal

2 Ayat(1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsurunsur sebagai berikutUnsur Setiap Orang.2.

., sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;+= Bahwa ia Terdakwa Drs.

HAMZAH RUDJI, MM., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama, denganmelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufb Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalamDakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut; Menyatakan Terdakwa Drs.

Penanaman Batang 300 111.100 = 84.300 26.800 8.040.000PenanamanJUMLAH 347.615.0TERMAS 00UK PPNPPN 10% 31.601.363,64JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH 316.013.636,36 Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)huruf (b) ayat (2),ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)

ayat (1) yaitu setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleholeh pihak yang ditagih ;Kepres No.80 tahun 2003 : Pasal 36 tentang serah terima pekerjaan.Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dimukapersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :PrimairSubsidairPerbuatan terdakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP;Perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak

Cabang Syariah Semarang dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar tahun2011 sebesar Rp25.298.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus sembilan puluhdelapan juta Rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuhpuluh lima juta Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP PerwakilanProvinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Pembiayaan Dengan Jaminan SPP/SPMKFiktif Pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tertanggal 5 Desember 2011;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa MUHAMMAD WAHYU WIBOWO ss selaku Staf AnalisPembiayaan pada Seksi Usaha pada PT.

No.2313 K/Pid.Sus/2012UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSemarang tanggal 07 Juni 2012 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WAHYU WIBOWO bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi Secara BersamaSama sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor :

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Bahwa judex juris sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya berkenanmengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasanbahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah melakukan halhal sebagaimanadimaksud

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasat 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebutMahkamah Agung berpendapat :mengenai alasanalasan ke1 dan ke2 : Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telahkeliru dan

2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo.UU No. 20 Tahum 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo.

2 ayat ( 1 ) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP berdasarkanalasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebutdiambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan TingkatBanding sendiri dalam mengadili

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP danUndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan ketentuan peraturan perundangundangan dan hukum yang berkenaan dengan

ACHMAD FAUZI sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor 31Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 333 K/PID.SUS/2012Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Drs. ACHMAD FAUZI pada saat menjabat sebagai BupatiKab.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

Menyatakan terdakwa FITRIANI UMATJINA terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam dakwaan PRIMAIR pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU NO. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas UU NO. 31 Tahun 1999Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP..

Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwamelalui Penasihat hukumnya telah melakukan pembelaan (pledoi) hari Rabu tertanggal11 Maret 2020 yang pada intinya memohon agar Majelis hakim memutuskan :1.Menyatakan bahwa Terdakwa FITRIANI UMATJINA tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada Dakwaan Primair;.

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbanganpertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatunkandibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telahsetimpal dengan kesalahan Terdakwa;Halaman 150 dari 157 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN TteMemperhatikan pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluhdelapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilanpuluh dua sen) atau setidaktidaknya sejumlah itu, sebagaimana laporan hasilAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangandalam pemberian/pencairan Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) pada PT BPD JatimKantor Cabang Jombang periode Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012,Nomor 1782/PW13/5/2014, tanggal 30 Desember 2014;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)Jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;2.

., M.M dari Dakwaan Primairsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 27/PID.SUSTPK/2016/PT SBYTentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;3.

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Primair;.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate didalam putusannya Nomor: 13/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, tanggal 1 Mei 2013 menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersamasama, dalam dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dandiperbaharui

tersebut tidak perludipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan,maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkatperadilan;AR Halaman 34dari 36halamanPutusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.MalutMengingat: Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dandiperbaharui dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal193 dan pasal 241 KUHAP Jo pasalpasal lain dari UndangUndang yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Binti WARDJAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PT SMGtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) Ke 1KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.

,M.Si., Binti Wardjan Tidak Terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidanaberdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) Ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,Subsidair Pasal 3 ayat (1) jo.

Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari PenasihatHukum Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang Nomor 78/Pid.SusTPK/2017/PN Smg, tanggal5 Desember 2017 maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara a quo, khususnyayang berkaitan dengan tidak terpenuhinya dakwaan primair Pasal

2 ayat (1)jo. pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

No. 1688 K/Pid.Sus/20152) Jumlah pembayaran yang seharusnya dilakukan atas pelaksanaanpekerjaan pengadaan Dump Truck sebesar Rp2.508.683.175,00(tidak termasuk PPN);3) Jumlah pembayaran yang seharusnya tidak dilakukan, yangmerupakan kerugian keuangan negara sebesarRp571.316.825,00;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs. H. SUHRAWARDY, MM. bin H.

Terdakwa mengakui perbuatannya;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor

padaketerangan Saksisaksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainyang diajukan oleh Penuntut Umum yang bersesuaian satu Samalain, sedangkan terhadap Pasal 55 ayat 1 KUHP telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama pada unsur melakukan atau turut sertamelakukan ;Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang diperolehHakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan caramengkonstatir faktafakta tersebut dan telahdipertimbangkan pada unsurunsur yang tercantum dalamdakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan...Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiGorontalo sependapat dengan pertimbangan Hakim TingkatPertama tersebut yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan

bahwa dengan mengambil alihpertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut maka PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dapatmenguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 14/Pid.Sus.Tipikor/2012/PN.Gtlo tanggal 15 Mei 2013 yang dimintakanDVS ING) jf an nnn nnn nn nnn nnn enn nnn nnn nine nnmnnnnnMenimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidanamaka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan ;Mengingat, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor : 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Undangundang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atauKitab Undangundang HWukum Acara Pidana (KUHAP) danketentuan lain dalam peraturan perUndangundangan yangberkaitan ; MENGADILI

sebagai berikut : e Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansosuntuk kepentingan bantuan dana operasionalanggota DPRD Kabupaten Kukar, KerugianNegara adalah sebesar Rp.18.500.000.000,e Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansosyang digunakan untuk membiayaipengurusan mutasi senjata api anggotaDPRD Kabupaten Kukar, kerugian negaraadalah sebesar Rp. 650.000.000,9Perbuatan terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDINBARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN, sebagaimanadiaturdiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansosyang digunakan untuk membiayaipengurusan mutasi senjata api anggotaDPRD Kabupaten Kukar, kerugian negaraadalah sebesar Rp. 650.000.000,Perbuatan terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDINBARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

sebesar lebih kurang Rp. 2.587.511.000, (duamilyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah)sedangkan besaran keuangan negara yang dinikmati terdakwa sebesarlebih kurang Rp 61.740.000, (enam puluh satu juta tujuh ratus empatpuluh ribu rupiah) berdasarkan perhitungan Saksi Ahli dari BPKP PropinsiJawa Tengah sesuai dengan Surat Penunjukan Kepala Perwakilan BPKPJawa Tengah Nomor : S3765/PW1 1/5/2010 tanggal 9 Juli 2010.seen Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

;+Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa PenuntutUmum dalam surat tuntutannya tertanggal 6 Desember 2012 Nomor Reg.Perk : PDS03/0.3.45/Ft.1/04/2010., yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut : Hal 17 dari 30 Halaman Put.No. 45/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Menyatakan terdakwa H.COKRO WAHYUDI, SIP Bin WAHYUDItelah terbukt secara sah dan meyakinkan melakukan findak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanPrimair yaitu Pasal 2 ayat 1 jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undangundang HukumPidana.Menyatakan terdakwa H.COKRO WAHYUDI, SIP Bin WAHYUDITidak terbukt bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo.

Ed Fuadi, S.Pb (alm),yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Daerah sebesarRp199.910.760,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratussepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlahlain sekitar jumlah tersebut, berdasarkan hasil perhitungan oleh BPKPerwakilan Provinsi Aceh Nomor 25/LHP/XVIII.BAC/12/2011 tanggal 14Desember 2011;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diaturpada Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASANselaku Direktur CV. Meurata Utama Cabang Bireuen turut serta dengan dr.Edfuadi, S. Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSU dr.

Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBireuen tanggal 11 Juni 2013 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASANtidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

merugikan perekonomian negarakhususnya untuk Nagari Saning Bakar, dimana tujuan KegiatanPengembangan Bibit Ternak Sapi oleh masyarakat miskin ini adalah dalamrangka penanggulangan kemiskinan, hal ini sebagaimana terdapat dalamPedoman Teknis Pelaksanaan Paket Kegiatan Program PenanggulanganKemiskinan Perkotaan (P2KP) Edisi Januari 2006 yang diterbitkan olehDirektorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum;Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat(2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa Sumiati Akio selaku Bendahara Panitia Kemitraan(PAKEM) Danau Tuo pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan(P2KP) dalam bentuk Bantuan Pengembangan Bibit Ternak Sapi, pada

, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka Permohonan Kasasi tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi ditolak danTerdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam tingkat peradilan;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP, UndangUndang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun