Oleh karena berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelakutindak pidana korupsi akan berimplikasi pada efek jera (deterrent efect) bagiorang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Oleh karena berat ringanya penjatuhan pidana terhadap pelakutindak pidana korupsi akan berimplikasi pada efek jera (deterrent efect) bagiorang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi..Salah satu cara untukmelahirkan dampak efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi adalahmenjatuhkan pidana yang lebih berat bagi pelaku, apalagi dikaitkan dengankerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan cukup signifikanBahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP dikaitkan dengan alasanbanding yang diajukan Penuntut

dilegalisir nomor: 746801004903532 atas nama BRI Unit Lambarese, periode transaksi :12/08/1912/08/19.Telah disita dari saksi Puguh Dian Saputro, maka dikembalikan kepadasaksi Dian Pugh Saputro;Halaman 68 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MIlMenimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

dari fakta dan kenyataan seharihari akibat dariperbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibatnegatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum.Tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasansesuai dengan teori retribution (revenge) atau untuk tujuanmemuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri maupunpihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkansebagai usaha untuk memberikan penjeraan (deterrent

Putusan Nomor 15K/PMTI/AD/V1/2021Menimbangusaha untuk memberikan penjeraan (deterrent), baik ditujukankepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yangmempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepadamasyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepadapenjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untukmenurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif,konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebutlagi.: Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan

harusdihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yangmengandung prinsipprinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilanhukum (legal justice), keadilan sosial (sosial justice), dan keadilan moral (moral justice);Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untukmelakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindakpidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruhpencegahan (deterrent

bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa putusan judex facti perlu diperbaiki mengenaipidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pidana penjara selama5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpaldengan perbuatannya baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif,maupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent

terhadap Terdakwa;Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatunkan terhadapTerdakwa seperti dalam putusan perkara a quo adalah wewenang Judex Facti,akan tetapi secara kasuistis prinsip umum tersebut dapat diterobos sepertidalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982,manakala pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai / tidaksetimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif,maupun represif, dan tidak memberikan efek jera (deterrent

yang mana hasil daripadaHalaman 48 dari 51 Putusan PidanaNomor 126/Pid.Sus/2019/PN Msbpertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akandijatunkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amarPutusan ini;Menimbang, bahwa sesuatu yang dijatunkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

Deterrent effect agar supaya dikemudianhari Terdakwa menghadapi segala persoalan baikdinas maupun di luar dinas agar lebih berhatiMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang68hati dalam bertindak atau menyikapi informasiyang didapat supaya terbebas dari Sanksi Pidana.Bahwa setelah meneliti , mengkaji danmempertimbangkan hal hal tersebut diatas, Majelisberpendapat pidana sebagaimana yang tercantumdalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengankesalahan Terdakwa.Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah

Terdakwamelakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sertatidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yangdapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutanhukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkanberfungsi untuk memberi efek penjeraan (deterrent effect) supaya terdakwa berfikirseriou kali apabila punya niat untuk melakukan kejahatan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;Ad. 5, Perbarengan beberapa perbuatanyang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi,bukti Surat, keteranganterdakwa, maka diperoleh faktafakta

Untuk mencegah sebagai tindakan preventif danperingatan dini (deterrent effect) pada para potensial penyelundup pajakagar tidak terjadi meluasnya pelaporan SPT yang tidak sesuai dengankeadaan sebenarnya sehingga merugikan penerimaan negara.

(Bendahara Pengeluaran Pembantu KhususDana Hibah dan Bansos Biro Umum) juga didakwa melakukanpenyalahgunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial tahun 2011 padaBiro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (saat iniperkara tersebut dalam tahap kasasi).Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalammemori kasasi bahwa putusan Judex Facti dalam perkara a quo terhadapTerdakwa yang ringan tidak menimbulkan efek jera/deterrent

pidana tambahansebesar Rp. 1.587.799.377, (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuhjuta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuhrupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak setimpal denganperbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 13.599.813.202, (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan jutadelapan ratus tiga belas ribu dua ratus dua rupiah) dilihat dari segiedukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak memberikan efekjera (Deterrent

Bahwa selain itu putusan peninjauan kembali ini kelak juga dapat dijadikanpenegakan hukum (law enforcement) yang bersifat tindakan represif(penindakan) sekaligus merupakan tindakan preventif (pencegahan) yangmengandung harapan menjadi faktor deterrent? untuk menuju masyarakatyang taat hukum (law abiding society), (vide tulisan Prof. Dr. H. BagirManan, S.H., MCL.

dan kenyataan seharihari akibat dari perobuatanyang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yangditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yangdilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebutbukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge)atau untuk tuju~an memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendirimaupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkansebagai usaha untuk memberikan penjeraan (deterrent

harusdihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yangmengandung prinsipprinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilanhukum (legal justice), keadilan sosial (sosial justice), dan keadilan moral (moral justice);Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untukmelakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindakpidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruhpencegahan (deterrent

perbuatan serupa dikemudian haridan juga menjadi prevensi bagi anggota masyarakat lainnya serta sebagaiupaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertibhukum di dalam masyarakat;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimanatersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkansebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas danmemenuhi rasa keadilan masyarakat serta sesuai dengan salah satu tujuanpemidanaan yaitu memberikan efek jera (deterrent

masa pidana penjara yang MajelisHakim tentukan dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi rasakeadilan karena selain telah mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan danperbuatan Para Terdakwa tersebut juga telah mempertimbangkan rasakeadilan, rasa kepastian hukum, dan kemanfaatan dari penjatuhan pidana itusendiri bagi Para Terdakwa, mengingat penjatuhan pidana tersebut haruslahmencapai tujuannya yaitu tidak hanya menimbulkan efek jera bagi ParaTerdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya (deterrent

masyakatterhadap penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara secara umum sertamenghambat tercapainya tujuan pembangunan, sehingga menurut Majelis HakimTingkat Banding, pidana penjara yang dijatuhkan terhadap TerdakwaKONSTANTINUS VICTOR, S.Hut. oleh Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertamabelum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan belum mampu memberikandampak penjeraan karena seharusnya pidana penjara yang dijatunkan dapatmemberikan efek jera sebagai salah satu tujuan pemberian pidana sejalan denganteori deterrent

Meringankan : e Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah atas keluarga;e Terdakwa belum pernah dihukum,oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal denganperbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telahsesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilanmasyarakat (social justice) baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas, dan dengan73pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera(deterrent