bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa putusan judex facti perlu diperbaiki mengenaipidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pidana penjara selama5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpaldengan perbuatannya baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif,maupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent

terhadap Terdakwa;Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatunkan terhadapTerdakwa seperti dalam putusan perkara a quo adalah wewenang Judex Facti,akan tetapi secara kasuistis prinsip umum tersebut dapat diterobos sepertidalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982,manakala pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai / tidaksetimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif,maupun represif, dan tidak memberikan efek jera (deterrent

dari fakta dan kenyataan seharihari akibat dariperbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibatnegatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum.Tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasansesuai dengan teori retribution (revenge) atau untuk tujuanmemuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri maupunpihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkansebagai usaha untuk memberikan penjeraan (deterrent

ayat (1), Pasal 45 ayat (4)KUHAP dan Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yangdipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama prosespersidangan dan terhadap barang bukti itu adalah patut dan adil dikembalikankepada pemiliknya;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

Oleh karena berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelakutindak pidana korupsi akan berimplikasi pada efek jera (deterrent efect) bagiorang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Oleh karena berat ringanya penjatuhan pidana terhadap pelakutindak pidana korupsi akan berimplikasi pada efek jera (deterrent efect) bagiorang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi..Salah satu cara untukmelahirkan dampak efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi adalahmenjatuhkan pidana yang lebih berat bagi pelaku, apalagi dikaitkan dengankerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan cukup signifikanBahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP dikaitkan dengan alasanbanding yang diajukan Penuntut

Untuk mencegah sebagai tindakan preventif danperingatan dini (deterrent effect) pada para potensial penyelundup pajakagar tidak terjadi meluasnya pelaporan SPT yang tidak sesuai dengankeadaan sebenarnya sehingga merugikan penerimaan negara.

dilegalisir nomor: 746801004903532 atas nama BRI Unit Lambarese, periode transaksi :12/08/1912/08/19.Telah disita dari saksi Puguh Dian Saputro, maka dikembalikan kepadasaksi Dian Pugh Saputro;Halaman 68 dari 73 Halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN MIlMenimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

yang mana hasil daripadaHalaman 48 dari 51 Putusan PidanaNomor 126/Pid.Sus/2019/PN Msbpertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akandijatunkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amarPutusan ini;Menimbang, bahwa sesuatu yang dijatunkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

Putusan Nomor 15K/PMTI/AD/V1/2021Menimbangusaha untuk memberikan penjeraan (deterrent), baik ditujukankepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yangmempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepadamasyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepadapenjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untukmenurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif,konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebutlagi.: Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan

Terdakwamelakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sertatidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yangdapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutanhukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkanberfungsi untuk memberi efek penjeraan (deterrent effect) supaya terdakwa berfikirseriou kali apabila punya niat untuk melakukan kejahatan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;Ad. 5, Perbarengan beberapa perbuatanyang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi,bukti Surat, keteranganterdakwa, maka diperoleh faktafakta

kesalahan yang telah dilakukannya: Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan hidup seharihari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwabanyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkan bagipembinaan personel di Kesatuan dan kehidupan rumahtangga, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindakpidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukumdengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakanpembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge),melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeraan(deterrent

Deterrent effect agar supaya dikemudianhari Terdakwa menghadapi segala persoalan baikdinas maupun di luar dinas agar lebih berhatiMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang68hati dalam bertindak atau menyikapi informasiyang didapat supaya terbebas dari Sanksi Pidana.Bahwa setelah meneliti , mengkaji danmempertimbangkan hal hal tersebut diatas, Majelisberpendapat pidana sebagaimana yang tercantumdalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengankesalahan Terdakwa.Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah

harusdihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yangmengandung prinsipprinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilanhukum (legal justice), keadilan sosial (sosial justice), dan keadilan moral (moral justice);Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untukmelakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindakpidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruhpencegahan (deterrent

Putusan Nomor 132K/PM.III12/AD/X / 2020Menimbangyang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirianbahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslahdipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlahmerupakan pembalasan sesuai dengan teori retribution(revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yangdendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yangdirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkansebagai usaha untuk memberikan penjeraan (deterrent),baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri

dan kenyataan seharihari akibat dari perobuatanyang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yangditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yangdilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebutbukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge)atau untuk tuju~an memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendirimaupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkansebagai usaha untuk memberikan penjeraan (deterrent

Bahwa selain itu putusan peninjauan kembali ini kelak juga dapat dijadikanpenegakan hukum (law enforcement) yang bersifat tindakan represif(penindakan) sekaligus merupakan tindakan preventif (pencegahan) yangmengandung harapan menjadi faktor deterrent? untuk menuju masyarakatyang taat hukum (law abiding society), (vide tulisan Prof. Dr. H. BagirManan, S.H., MCL.

perjanjiandengan seseorang bernama Yadi (DPO) diperuntukkan untuk mencari ikandilaut, angkut sayur dan angkut penumpang, sehingga menurut penilaianMajelis Hakim telah tepat apabila ditetapbkan dikembalikankepadayangpaling berhak atas nama saksi Azman Nata;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatunkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yangtelah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentuyang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

Ali Arifin) disampingmerusak citra TNI, maka adalah wajar jika kepada Terdakwa diberikansanksi hukuman pidana penjara sesuai dengan fungsi daripada HukumPidana yaitu membuat efek jera atau Deterrent effect agar dikemudianhari Terdakwa menghadapi segala permasalahan lebih berhatihatidalam bertindak supaya terbebas dari sanksi pidana.Bahwa dilihat dari sifat hakekat dan motivasi dan dihubungkandengan hal meringankan dan memberatkan pidana serta akibatnya,maka dalam persidangan tidak ditemukan alasan

Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;Keadaan yang meringankan : Terdakwa berterus terang atas perbuatannya ; Terdakwa menyesali perbutannya ;Halaman 56 dari 61Putusan Tipikor No. 20/Pid.SusTPK/2015/PN.MdnMenimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan memberatkandan meringankan diatas, juga perlu memperhatikan tujuan pemidanaan dalamperkara tindak pidana korupsi, yakni selain sarana penjeraan (deterrent