sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa didalam perdagangan internasional terkait ekspor impor diatur dalamperaturan WCO (World

Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yangsistematis, mempermudah pengumpulan data dan analisis statistikperdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmiuntuk pemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuanperdagangan maka dibuatlah Harmonized Commodity Description andCoding System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusunoleh sebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council (sekarangdikenal dengan nama World Custom Organitation),

Gunakan referensireferensi World Customs Organization/WCO (jika diperlukan);Contoh: Explanatory Notes To The HarmonizedSystems, CD ROM HS Comodity Database,Alphabetlcal Index, Compendium ofClassificationn Opinions.1.2.7. Tentukan Pos Tarif yang tepat.4.

., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di World Trade Center 6(d/h Wisma Metropolitan Il), Lantai 14, Jalan JenderalSudirman Kavling 31, Jakarta 12920, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 0087/SPOA/I/2018, tanggal 31Januari 2018;Halaman 1 dari 10 halaman.

., advokat danPenasehat Hukum pada Kantor Hukum Guardiola Lawyers berlamat di GedungBank DBS lantai 28, Ciputra World one, Jalan Prof Dr.

., dan kawankawan, kKewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar,beralamat di World Trade Center 6 (dahulu bernama WismaMetropolitan II), Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling31, Jakarta 12920, dan Sutedjo, S.E., M.M., BKP., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Para KonsultanHukum Pajak pada Kantor KPMG Advisory Indonesia,beralamat di Wisma GKBI, Lantai 33, Jalan JenderalSudirman Nomor 28, Jakarta, 10210, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor PRES/SAL27/VIII

Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa di dalam perdagangan internasional terkait ekspor impor diatur dalamperaturan WCO (World

Custom Organitation (WCO ).B.Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yangsistematis, mempermudah pengumpulan data dan analisis statistikperdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmi untukpemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuanperdagangan maka dibuatlah Harmonized Commodity Description andCoding System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusun olehsebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council ( sekarang dikenaldengan nama World

Gunakan referensireferensi World Customs Organization/WCO (jika diperlukan);Contoh: Explanatory Notes To The Harmonized Systems, CDROM HS Comodity Database, Alphabetical Index,Compendium of Classificationn Opinions.1.2.7. Tentukan Pos Tarif yang tepat;4.

ternyata dalam Halaman 41 paragraf 4 PutusanPengadilan Pajak yang kami kutip sebagai berikut:bahve Terbanding menetapkan Lactogen1 With DHA pada Pos Tarif1901.10.29.00 dengan tarif BM 5% dengan alasan karena Lactogen WithDHA tersebut ternyata tidak hanya mengandung bahanbahan tambahanHalaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 172/B/PK/PJK/2010.yang diperkenankan berdasarkan halaman 34 dan halaman 158 bukuExplanatory Notes to the Harmonized System, 3" edition, volume 1 tahun2002 yang diterbitkan oleh World

Gunakan referensireferensi World Customs Organization (jikadiperlukan) ;Contoh : Explanatory Notes to the Harmonized System, HSCommodity Database, Alphabetical Index, Compendiumof Classifications Opinions;1.2.7. Tentukan pos yang tepat".Butir 1.3 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang:Penetapan klasifikasi barang dilaksanakan dengan selalumemperhatikan Ketentuan Umum untuk MenginterpretasikanHarmonized System (KUMHS)..

gram ;Alasan tersebut jelas' ternyata dalam Halaman 23paragraf 6 Putusan Pengadilan Pajak yang kami kutipsebagai berikutbahwa Terbanding menetapkan "*Lactogen 17 with DHAdan *Lactogen 2 with DHA pada pos tarif HS1901.10.29.00 dengan tarif BM 5% dengan alasankarena Lactogen with DHA tersebut ternyata tidakhanya mengandung *bahan bahan tambahan yangdiperkenankan berdasarkan halaman 34 dan halaman158 buku Explanatory Notes to The HarmonizedSystem, 3 edition, volume 7 tahun 2002 yangditerbitkan oleh World

ProsesPenetapan Klasifikasi Barang itu) disebutkan bahwa :butir 1.2 Pedoman Proses Penetapan KlasifikasiBarang"Proses penetapan klasifikasi barang dilakukandengan tahapan sebagai berikut1.2.1 Perhatikan hasil identifikasi barang ;1.2.2 Lihat daftar ist Buku Tarif Bea MasukIndonesia (BIMI), tentukan Babbab terkait ;1.2.3 Teliti masing masing Bab terkait tersebut ;1.2.4 Perhatikan catatan Bagian/Sub Bab, Sub Pos danuraian Barang ;1.2.5 Inventarisir pospos yang relevan setara ;1.2.6 Gunakan referensi referensi World

Selanjutnya sekitar pada bulan Desember 2013 bertempatdi Mall Living World Alam Sutera Serpong Utara terdakwa bertemukembalidengan saksi korban RIDWAN Bin (alm) BUCHARI kemudian denganrangkaian kebohongan terdakwa menjelaskan kepada saksi koroban RIDWANHal. 3dari21hal.Put.No. 1542/Pid.B/2016/PN.

Selanjutnya sekitar pada bulan Desember 2013 bertempatdi Mall Living World Alam Sutera Serpong Utara terdakwa bertemu kembalidengan saksi koroban RIDWAN Bin (alm) BUCHARI kemudian denganrangkaian kebohongan terdakwa menjelaskan kepada saksi koroban RIDWANBin (alm) BUCHARI bahwa terdakwa sedang butuh uang untuk modal dalamusaha jual beli biji plastik dan pada saat itu terdakwa menjajikan akanmemberikan keuntungan sebesar 15 % apabila saksi koroan RIDWAN Bin(alm) BUCHARI menanam modal di perusahaan

Rogers dalam buku Psychotherapy and PersonalityChange; CoOrdinated Research Studies In The ClientCentered Approach,Halaman 430, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam Penetapan ini,sebagai berikut:A negatively described aspect of the individual's private world adepreciative selfsort, a high discrepancy between self and ideal, or aperception of one's behavior as immature.

Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa didalam perdagangan internasional terkait ekspor impor diatur dalamHalaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1015 /B/PK/PJK/2015peraturan WCO (World

Custom Organitation ( WCO ).Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yangsistematis, mempermudah pengumpulan data dan analisis statistikperdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmi untukpemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuanperdagangan maka dibuatlah Harmonized Commodity Description andCoding System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusunoleh sebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council (sekarangdikenal dengan nama World

Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengantahapantahapan sebagai berikut:1.2.1.Perhatikan hasil identifikasi barang1.2.2.Lihat daftara isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia(BTBMI), tentukan babbab terkait;1.2.3.Teliti masingmasng Bab terkait tersebut;1.2.4.Perhatikan catatan Bagian/Bab/Sub Bab/ Sub Pos/dan Uraian Barang;1.2.5.Inventarisir pospos yang relevan dan setara;1.2.6.Gunakan referensireferensi World CustomsOrganization/WCO (jika diperlukan);Contoh : Explanatory Notes To The Harmonized

Nomor 321/B/PK/PJK/2016diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa di dalam perdagangan internasional terkait ekspor impor diatur dalamperaturan WCO (World

Custom Organitation (WCO);B.Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yangsistematis, mempermudah pengumpulan data dan anailisis statistikperdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmi untukpemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuanperdagangan maka dibuatlah Harmonized Commodity Description andCoding System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusun olehsebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council ( sekarang dikenaldengan nama World

Gunakan referensireferensi World CustomsOrganization/WCO (jika diperlukan);Contoh : Explanatory Notes To The Harmonized Systems, CDROM HS Comodity Database, Alphabetical Index,Compendium of Classificationn Opinions;1.2.7. Tentukan Pos Tarif yang tepat;4.

strong> ;

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR JAWA TENGAH (TERGUGAT 1) ; NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT 2) ; WORLD BANK (TERGUGAT 3)

WORLD BANK, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEuJ)Tower , Lt.9, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5253,Jakarta 12190, Indonesia, dalam hal ini memberikuasa kepada : CHANDRA M. HAMZAH ,SH dkk.

Pasal VII, Bagian 5 dari Pasal Pasal Persetujuan Bank:The archives of the World Bank shall be inviolable.Terjemahan bebas:Arsip Bank Dunia tidak dapat diganggu gugat.c.

Pasal VII Bagian 8 (i) dari Pasal Pasal Persetujuan Bank:All governors, executive directors, alternates, officers andemployees of the World Bank) Shall be immune from legal process with respectto acts performed by them in their official capacityexcept when the World Bank waives thisimmunity.Terjemahan bebas:Seluruh gubernur, direktur eksekutif, pejabat pelaksana tugas,pejabat dan pegawai Bank Dunia:Kebal dari proses hukum sehubungan dengan tindakan yangdilakukan mereka dalam kapasitas tugasnya kecuali

Fotokopi surat dari WORLD BANK, tertanggal 18 November 2014 yangditujukan kepada Mr. Budhi Sarwono President Director PT Bumi rejo Re:your Correspondance Relating to sanction case No. 193 yang selanjutnyadiberi tanda P14;15.Fotokopi surat dari WORLD BANK, letter No. CD583/WB/X/2013tertanggal 17 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Mr. Budhi SarwonoPresident Director PT.

./214adalah International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), yanglebih sering dikenal sebagai World Bank atau Bank Dunia, yang menjadipihak dalam Perkara Perdata Nomor 194/PDT.G/2014/PN.SMG.

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa didalam perdagangan internasional terkait ekspor impor diatur dalamperaturan WCO (World

Putusan Nomor 1747/B/PK/PJK/2016Coding System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusunoleh sebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council (sekarangdikenal dengan nama World Custom Organitation), dan Indonesiameratifikasi dan mengesahkannya melalui Keppres No. 35 Tahun 1993.C. Bahwa sebagai salah satu anggota WCO, Indonesia harus tunduk padaperaturan yang dibuat WCO.D.

Gunakan referensireferensi World Customs Organization!WCO (jika diperlukan);Contoh : Explanatory Notes To The Harmonized Systems,CD ROM HS Comodity Database, Alphabetical Index,Compendium of Classification Opinions.1.2.7. Tentukan Pos Tarif yang tepat.4.

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa didalam perdagangan internasional terkait ekspor impor diatur dalamperaturan WCO (World

Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yangsistematis, mempermudah pengumpulan data dan analisis statistikperdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmiuntuk pemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuanperdagangan maka dibuatlah Harmonized Commodity Description andCoding System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusunoleh sebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council (sekarangdikenal dengan nama World Custom Organitation),

Gunakan referensireferensi World CustomsOrganization/WCO (jika diperlukan);Contoh : Explanatory Notes To The Harmonized Systems,CD ROM HS Comodity Database, Alphabetical Index,Compendium of Classificationn Opinions.1.2.7. Tentukan Pos Tarif yang tepat.4.

9/2017 tanggal 19September 2017 perihal penjualan produk pangan merek blendy coffee danblendy, diberi tanda bukti P48;Jenisjenis barang pada kelas 30 sebagaimana yang diakses dariSistem Klasifikasi Merek Kelas 30, Direktorat Jenderal Kekayaan IntelektualRepublik Indonesia, http://skm.dgip.go .id/index.php/skm/detailkelas/30,diakses pada tanggal 12 November 2018, pukul 14:42 WIB, diberi tandabukti P49;Klasifikasi merek untuk jenis barang berupa biskuit berdasarkan MadridGoods & Services Manager, World

Intellectual Property Organization (WIPO)yang dilindungi dalam kelas 30, diakses dari situs web World IntellectualProperty Organization (WIPO), httos://webaccess.wipo.int/ mgs/ padatanggal 12 November 2018, pukul 14:47 WIB, diberi tanda bukti P50a;Hal 33 Putusan No.14/Pdt.SusMerek/2018/PN.NiagaJkt.Pst.63.64.65.66.67.68.69.70.Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas klasifikasi merek untukjenis barang berupa biskuit berdasarkan Madrid Goods & Services Manager,World Intellectual Property Organization

blendy coffee dan blendy;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P49, berupa Jenisjenisbarang pada kelas 30 sebagaimana yang diakses dari Sistem Klasifikasi MerekKelas 30, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia,http://skm.dgip.go .id/index.php/skm/detailkelas/30, diakses pada tanggal 12November 2018, pukul 14:42 WIB;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P50a, berupa Klasifikasimerek untuk jenis barang berupa biskuit berdasarkan Madrid Goods & ServicesManager, World

Intellectual Property Organization (WIPO) yang dilindungi dalamkelas 30, diakses dari situs web World Intellectual Property Organization (WIPO),https://webaccess.wipo.int/ mgs/ pada tanggal 12 November 2018, pukul 14:47WIB;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P50b, berupaterjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas klasifikasi merek untuk jenis barangberupa biskuit berdasarkan Madrid Goods & Services Manager, World IntellectualProperty Organization (WIPO) yang dilindungi dalam kelas 30 (

Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa di dalam perdagangan internasional terkait ekspor impor diatur dalamperaturan WCO (World

Custom Organitation (WCO )..Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yangsistematis, mempermudah pengumpulan data dan anailisis statistikperdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmi untukpemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuanperdagangan maka dibuatlah Harmonized Commodity Description andCoding System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusun olehsebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council ( sekarang dikenaldengan nama World

penetapan klasifikasi pos tarif disebutkan dalambutir 1.2. sebagai berikut :1.2.Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapantahapan sebagai berikut :1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.2.6.1.2.7.Perhatikan hasil identifikasi barangLihat daftara isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBM)),tentukan babbab terkait;Teliti masingmasing Bab terkait tersebut;Perhatikan catatan Bagian/Bab/Sub Bab/ Sub Pos/ danUraian Barang;Inventarisir poSpos yang relevan dan setara;Gunakan referensireferensi World

., kKewarganegaraan Indonesia, dankawankawan, para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di World Trade Center 6, Lantai14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta, 12920,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/Ext/TMMIN/POA/IX/2016, tanggal 6 September 2016;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan

Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa didalam perdagangan internasional terkait ekspor impor diaturdalam peraturan WCO (World

Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yangsistematis, mempermudah pengumpulan data dan analisis statistikperdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmi untukpemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuanperdagangan maka dibuatlah Harmonized Commodity Description andCoding System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusunoleh sebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council ( sekarangdikenal dengan nama World Custom Organitation)

Gunakan referensireferensi World CustomsOrganization/WCO (jika diperlukan);Contoh : Explanatory Notes To The Harmonized Systems,CD ROM HS Comodity Database, Alphabetical Index,Compendium of Classificationn Opinions.1.2.7. Tentukan Pos Tarif yang tepat.4.

Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa didalam perdagangan internasional terkait ekspor impor diatur dalamperaturan WCO (World

Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yangsistematis, mempermudah pengumpulan data dan analisis statistikperdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmi untukpemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuanperdagangan maka dibuatlah Harmonized Commodity Description andCoding System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusunoleh sebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council ( sekarangdikenal dengan nama World Custom Organitation)

Gunakan referensireferensi World CustomsOrganization/WCO (jika diperlukan);Contoh : Explanatory Notes To The Harmonized Systems,CD ROM HS Comodity Database, Alphabetical Index,Compendium of Classificationn Opinions.1.2.7. Tentukan Pos Tarif yang tepat.4.