Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat),dan Berita Acara RUPS tersebut dicatat dalamAkta Notaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;5.1.3.4.

Kemudian, karena secara hukum telah dibuatkesepakatan dalam MoA pada tanggal 6 Agustus2012 di Coffee Bean Tebet Indah Square, dantelah diadakannya RUPS tentang peralihan sahamHalaman 10 dari 54 Putusan Nomor 139/Pat.Plw/2017/PN Bks5.2.Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat) sertatelah dibuatkan Akta RUPS No. 7 yang sesuaikesepakatan bahwa PT Makira Nature telah dititipisaham Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat)oleh Pelawan (Semula Tergugat) dan Terlawan(Semula Penggugat), sedangkan kewajibanmenyetor

Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat), danBerita Acara RUPS tersebut dicatat dalam AktaNotaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;Kemudian, karena secara hukum telah dibuatkesepakatan dalam MoA pada tanggal 6 Agustus2012 di Coffe Bean Tebet Indah Square, dantelah diadakannya RUPS tentang peralihansaham Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat)serta telah dibuatkan Akta RUPS No. 7 yangsesuai kesepakatan bahwa PT Makira Naturetelah dititipi saham Turut Terlawan (Semula TurutTergugat) oleh Pelawan (Semula

Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat),dan Berita Acara RUPS tersebut dicatat dalamAkta Notaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;5.1.2.4.

tersebut Terlawan(Semula Penggugat) didudukan sebagai Direktur Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat), danBerita Acara RUPS tersebut dicatat dalam AktaNotaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;5.5.3.3.

Diskriminasi Tentang Status PenggugatBahwa sesuai dengan RUPS pada tahun 2011 telah ditetapkanPenggugat selaku Direksi (ic.

Umum Pemegang Saham(RUPS) tersebut, namun oleh karena bet (tanda pengenal) Penggugatsebagai pekerja di perusahaan Tergugat telah ditarik, maka Penggugat tidakdapat lagi masuk ke komplek perusahaan Tergugat untuk bekerja.5.

Tidak benarPenggugat diajak secara tibatiba menghadiri RUPS, Tidak benarPenggugat menolak RUPS.Bahwa dalil Penggugat pada angka 5, 6, 7 dan 8 gugatan a quo tidakrelevan dengan Tergugat dan karenanya Tidak Benar.

Terbandingmenolak dalil ini sejak dalam persidangan dan kesimpulan perkara.Pembanding selaku anggotaDireksi ditentukan gajinya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Dan pembanding sangat dipastikan menerima keputusan RUPS terkaitgaji Pembanding dan karenanya Pembanding menjabat sebagai salahsatu anggota Direksi.

Oleh karena, sebagai salah satu daridewan Direksi dipastikan dapat menghadiri RUPS khususnya padakesempatan waktu RUPS pengangkatan Pembanding selaku salah satuanggota Direksi.Bahwa bukti Pembanding terkait besaran gaji Direksi berupa lembarankertas berisikan tulisan namun tidak memuat identitas apapun terkaitsiapa pemilik atau penerbit surat a quo.

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan,Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpamengadakan RUPS secara fisik dengan ketentuan semua PemegangSaham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Sahammemberikan persetujuan mengenal usul yang diajukan secara tertulisserta menandatangani persetujuan tersebut.

tatacara pencalonan anggota Direksi.Pasal 96 ayat (1) UU No. 40/2007 menyatakan bahwa:Ketentuan tentang besarangaji dan tunjangananggota Direksiditetapkanberdasarkan RUPS.Pasal 105 ayat (1) dan (5) UU No. 40/2007 menyatakan bahwa:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan Ssewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebut alasannya;(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:a. ditutupnva RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);C. tanggal

Indonakano, Majelis Hakim Agungmenyatakan:Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi)mendalilkan bahwa Penggugat adalah seorang Direktur Keuangandiangkat berdasarkan RUPS Perseroan Tergugat, karenanya sesuaiPasal 1 angka 9 UU No. 2 Tahun 2004 Penggugat tidak masuk pengertianPekerja sehingga sesuai Pasal 56 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tidakmenjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa danmengadili perkara aquo .b.

Penggugat adalah direktur yang diangkat oleh RUPS;b. saat diberhentikan oleh RUPS Penggugat menjabat sebagai DirekturKeuangan;Halaman 22 Putusan No : 335/Pdt.SusPHI/2017/PN.JKT.PSTc. pemberhentian Penggugat dilakukan oleh RUPS Tergugat berdasarkan UUNo. 40/2007.Berdasarkan faktafakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya tersebutterbukti antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada perselisihan hubunganindustrial mengenai PHK sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13/2003 dan UUNo. 2/2004.Karena tidak

Dilain pihak Tergugat mendalilkan tidak melakukanPHK terhadap Penggugat, karena jabatan Penggugat sebagai Direktur yangdiangkat oleh RUPS dan diberhentikan oleh RUPS, Penggugat menjabat sebagaiDirektur Keuangan, dan pemberhentian Penggugat dilakukan oleh RUPS Tergugatberdasarkan UU No. 40/2007.Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak memberikan keterangandan pendapat yang bertolak belakang maka untuk itu Majelis Hakim akanmempertimbangkan kedua aspek ini lebih lanjut dengan memperhatikan buktibukt

Husny Lee Mining serta melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB);Bahwa selanjutnya, menetapkan Penggugat sebagai pemegang sahamterbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secara hukummenguasai, mengurus (memanagemen) serta mengoperasikanperusahaan in casu PT.

Husny Lee Mining termasuk namun tidak terbatasuntuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) (Vide UU Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Dalam Pokok Perkara :1.Bahwa, PT.

Husny Lee Mining sertamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).Memutuskan, menetapkan Penggugat tetap sebagai pemegang sahamterbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secara hokummenguasai, mengurus (memanagemen) serta mengoperasikanperusahaan in casu PT.

Husny Lee Mining termasuk namun tidak terbatasuntuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) (Vide UU Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).Dalam Pokok Perkara :1.2.3.Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Tergugat bukanlah pihak/Pembeli yang beritikad baik.Menyatakan batal serta tidak mempunyai nilai serta kKekuatan hukum AktaNomor 64 tertanggal 27 Juli 2011 tentang Jual Beli Saham sepanjangterkait penjualan saham

sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukanpermohonan Sita Revindikatoer namun ditolak oleh Majelis Hakimbertentangan dengan pasal 1977 KUHPerdata serta Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonanagar Tergugat tidak melakukan tindakan atau perbuatan hukum dalambentuk apapun termasuk pengalihan saham milik Penggugat/Pembandingsekarang Pemohon Kasasi sebesar 70% (persen) pada PT Husny LeeMining juga Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi agarTergugat tidak melakukan RUPS

Prima InreksaIndustries tanpa melalui prosedur RUPS dan tidak diberikan kesempatanuntuk melakukan pembelaan diri, maka pemberhentian Tergugat danTergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima Inreksa Industriestidak sah karena terdapat 2 (dua) kesalahan yang sangat fatal, yaitu :a. Pemberhentian Tergugat dan Tergugat II tidak dilakukan melaluiproses RUPS sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91ayat (1) UU No. 1/1995 ;Hal. 7 dari 94 hal. Put.

Prima InreksaIndustries tanpa melalui prosedur RUPS dan tidak diberikan kesempatanuntuk melakukan pembelaan diri, maka pemberhentian Tergugat danTergugat Il selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima InreksaIndustries tidak sah karena terdapat 2 (dua) kesalahan yang sangat fatal,yaitu :a. Pemberhentian Tergugat dan Tergugat II tidak dilakukan melaluiproses RUPS sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 91ayat (1) UU No. 1/1995 ;b.

Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur Rapat UmumPemegang Saham ("RUPS") dan tidak diberikan kesempatan untukmelakukan pembelaan diri ;Bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat Il telah diberhentikan darikedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima InreksaIndustries tanpa melalui prosedur RUPS dan tidak diberikan kesempatanuntuk melakukan pembelaan diri, maka pemberhentian Tergugat danTergugat Il selaku Direktur Utama dan Direktur PT.

Prima Inreksa Industries tanpa melalui prosedur Rapat UmumPemegang Saham ("RUPS") dan tidak diberikan kesempatan untukmelakukan pembelaan diri ;Bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II telah diberhentikan darikedudukannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Prima InreksaIndustries tanpa melalui prosedur RUPS dan tidak diberikan kesempatanuntuk melakukan pembelaan diri, maka pemberhentian Tergugat danTergugat Il selaku Direktur Utama dan Direktur PT.

Notaris diJakarta, tanpa persetujuan Pengugat selaku Pemegang saham yang sah sebesar 30% adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagiPenggugat, adalah sangat berdasar dan beralasan hukum apabila segala hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa dari Tergugat I mengenai Persetujuan menjaminkan assetasset Tergugat I kepada Tergugat V sebagaimana Hasil Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Tergugat I yang berita acaranya dituangkan

51 dari 84 hal Putusan No.305/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undangundang No.40 Tahun 2007,tentang Perseroan Terbatas yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Ayat 1 Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kePengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS,Direksi, dan / atau Dewan Komisaris .

/ RUPSLB yangdiajukan adalah tidak sah, karena tidak memenuhi kuorumsebab tidak mengikutsertakan Penggugat selakupemegangsaham sebesar 30%, namun Penggugat sama sekalitidak menjelaskan mengenai berapa jumlah kekayaanperseroan yang dijaminkan kepada tergugat V dan juga tidakmenjelaskan mengenai keabsahan ketentuan kuorum RUPS/RUPSLB.Bahwa sebagaimana ketentuan perundang undangan, penjaminankekayaan perseroan disyaratkan dengan persetujuan RUPS apabila asetyang dijaminkan melebihi 50% dari seluruh

harta kekayaan perseroan,begitupun kuorum RUPS juga telah ditentukan oleh undangundang.Bahwa karena Penggugat tidak mampu menjelaskan dalam gugatannyamengenai jumlah kekayaan perseroan dan tidak juga menjelaskan berapajumlah kuorum RUPS/ RUPSLB yang telah dilakukan, maka gugatanyang demikian mengandung cacat obscuur libel atau tidak jelas dan tidakterang isinya .Il.

/RUPSLB yang dilakukan adalah tidaksah karena tidak memenuhi kuorum sebab tidak mengikut sertakan Penggugatselaku Pemegang Saham 30% namun Penggugat sama sekali tidak menjelaskanmengenai berapa jumlah kekayaan perseroan yang dijaminkan kepada TergugatV dan juga tidak menjelaskan mengenai keabsahan ketentuan kuorum RUPS/RUPSLB ;e Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya mengenai jumlahkekayaan perseroan dan juga tidak menjelaskan berapa jumlah kuorum RUPS/RUPSLB yang telah dilakukan

; Pasal 85 ayat (1): pemegang saham baik sendiri maupun diwakiliberdasarkan Surat Kuasa, berhak menghadiri RUPSdan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlahsaham yang dimilikinya,Pasal 86 ayat (1) : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dariYe (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undangundang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;23.Bahwa oleh karena Para PENGGUGAT sebagai pemegang sahamPerseroan tidak

pernah mengadakan RUPS/RUPSLB, atau tidak pernahdiundang untuk menghadiri RUPS/RUPSLB, tidak pernah menghadiriRUPS/RUPSLB atau mengirim kuasa untuk mewakili guna menghadiriRUPS/RUPSLB, maka jika RUPS/RUPSLB yang mengatasnamakanRUPS/RUPSLB PT.

JOHN ERNEST RISINGER untukmengatasnamakan RUPS/RUPSLB atau pemegang saham, maka RUPS/RUPSLB tersebut adalah RUPS/RUPSLB yang tidak sah, sehinggakeputusannya yang diaktakan dihadapan Notaris ETTY ROSWITHA MULIA,SH dan dimohonkan pengesahannya, seharusnya sesuai dengan ketentuanPasal 27 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, TERGUGAT wajib menolak untuk mengesahkannya karenaperubahan Anggaran Dasar tersebut bertentangan dengan ketentuanmengenai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana

Bahwa lahirnya pemindahan hak terjadi pada saat RUPS ditutup/berakhirdan dicatatkan dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.

Dalena Pratama Indah yaitu Tergugat IV,Tergugat V, dan Penggugat I, Penggugat ikut bertanda tangan di dalam Aktatersebut tanoa memperhatikan isi dan maksud dari Perjanjian tersebut.Selanjutnya Tergugat Il sebagai Notaris tidak pula mengingatkan Penggugatbahwa Perjanjian tersebut tidak boleh dijadikan sebelum adanya RUPS, dan biladiperjanjikan juga mengandung cacat hukum;Bahwa di dalam perjanjian yang dibuat oleh Tergugat yang dituangkandalam Akta Nomor: 22 tertanggal 05 Juli 2002 disebutkan Tergugat

Dalam hal standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya harusdiberikan penjelasan serta alasannya;Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan perhitungan danmenetapkan keuntungan sendiri tanpa perhitungan melalui RUPS danperhitungan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang kemudiandituangkan dalam Akta Nomor: 22 tertanggal 05 Juli 2002, jelas telah perbuatanyang dilarang dan bertentang dengan Pasal 56 dan Pasal 58 UndangUndangNomor

Dahad Umar, SH., Notaris diPekanbaru;Bahwa melalui RUPS Luar Biasa tersebut, telah diputuskan danditetapkan memberhentikan Tergugat IV sebagai Direktur Utama PT. DalenaPratama Indah dan mengangkat Rudi Achmad, SH., sebagai Direktur PT.Dalena Pratama Indah. Selanjutnya melalui RPUS Luar Biasa PT. DalenaPratama Indah tersebut untuk tahun buku 2000 sampai 2003 telah diputuskanHal. 7 dari 30 hal. Put.

bertentangan dengan undangundangkarena telah melalui datadata yang akurat dan diaudit secara keseluruhan sertaditetapkan dalam RUPS yang dituangkan dalam Akta No. 27 tertanggal 17 Mei2004;Bahwa dengan telah ditentukannya pembagian keuntungan untukperseroan melalui RUPS Luar Biasa tertanggal 19 April 2004, maka sisakekurangan pembayaran pembagian keuntungan Perseroan untuk Tergugat dapat menyelesaikan melalui Tergugat Ill (PT.

Dalena Pratama Indah) yangkepentingan untuk itu;Bahwa dari saat RUPS Luar Biasa tertanggal 19 April 2004 menetapkanpembagian keuntungan untuk Persero, Tergugat tidak pernah mengambil sisakekurangan pembayaran pembagian keuntungan sebesar Rp. 94.123.922,(sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluhdua rupiah) untuk Tergugat tersebut.

Bahwa kebijakan dalam menentukan satu jabatan Direksi BUMNsepenuhnya merupakan kewenangan RUPS, dimana Tergugat /Menteri BUMN merupakan salah satu pemegang saham pada PT.SK disamping pemegang saham lainnya, yaitu Tergugat II/DirekturUtama PT. Bank Mandiri dan Tergugat IlIl/Direktur Utama PT.Flobamor.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUNomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka kedudukan Menteri10BUMN selaku Rapat Umum Pemegang saham/RUPS dalam halseluruh saham Persero dan Perseroan terbatas dalam hal tidakseluruh sahamnya dimiliki oleh negara;6.

Pasal 23 Undangundang Nomor 19 tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara menyatakan bahwa Dalam waktu 5 (lima) bulansetelah tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikanlaporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.Dalam pejelasannya, laporan tahunan tersebut antara lain termasukgaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium sertatunjangan lain bagi anggota Komisaris;b.

Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Semen Kupangyang dibuat dihadapan Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto dengan AktaNomor 5 tanggal 2 Nopember 2010, ditandai bukti T.I.7;8. Fotocopy Buku Hukum Perseroan Terbatas oleh M. Yahya Harahap,Penerbit Sinas Grafika Halaman 359, ditandai bukti T.I.8;9. Fotocopy Buku Prof. Dr.

SK tanggal 27 Juni 2002, ditandai bukti T.I.10;11.Fotocopy dari fotocopy Keputusan RUPS Luar Biasa PT SK Nomor RIS31/D4.MBU/2003, tanggal 26 September 2003, ditandai bukti T.1.11;12.Fotocopy dari fotocopy Keputusan Pemegang Saham PT. Semen Kupang(Persero) Nomor KEP 199/MBU/2008 tanggal 27 September 2008,ditandai bukti T.1.12;13.Fotocopy dari fotocopy Keputusan Para Pemegang Saham PT. SK.

Metro Garmin dengan modal saham masingmasing 50% dan telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT, dimanapada saat pembentukan tersebut tersusun Kepengurusan bahwa : Sugiantosebagai Direksi dan Eko Gunawan sebagai Komisaris, sedangkan Terdakwa(Goerge Gunawan) adalah keponakan dari Eko Gunawan ;Bahwa di dalam perjalanan usaha tersebut mengalami ketidak lancaransehingga diadakaniah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) padatanggal 17 Juni 2008, dimana di dalam RUPS tersebut telah diputuskanuntuk diadakan susunan

Haltersebut dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Bandung No.266/Pdt.G/2008/PN.Bdg yang telah mengesahkan RUPS tersebut danmenetapkan bahwa Eka Gunawan sebagai Komisaris dan George Gunawan(Terdakwa) sebagai Direktur PT. Metro Garmin dan RUPS tersebut telahdidaftarkan di DEPKUMHAM pada tanggal 19 Juni 2008.

Dan sesuai denganUndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS,RUPS adalah merupakan Keputusan Tertinggi, dimana AD/ART maupunSusunan Kepengurusannya mulai berlaku pada saat diadakan Rapatdimaksud.Dalam RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2008, Terdakwadinyatakan sebagai DIREKTUR, sehingga jabatan yang sebelumnyadipegang oleh Sugianto telah beralin kepada Terdakwa.

Namun dalampelaksanaan kegiatan selanjutnya bahwa Sugianto telah sengaja tidakmenyerahkan jabatan tersebut dan tidak mengakui hasil RUPS, karenanyabaik Terdakwa sebagai DIREKSI baru, maupun Eko Gunawan sebagaiKomisaris tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya di Kantor PT. MetroGarmin ;Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 911 K/PID/20103. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2008 + jam 11.00 Terdakwabersamasama dengan Eko Gunawan mendatangi Kantor PT.

BIMA JAYA MAKMUR, berdasarkan AktaPendirian Nomor : 02 Tanggal 09 Februari 2011 dan Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan TerbatasPT. BIMA JAYA MAKMUR, No. 08 Tanggal 21 September 2016, yang manakedua Akta Tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan NotarisPPATFLORA AGUSTINE ARITONANG,S.H. ;Bahwa Pemohon saat ini hendak menggantikan kedudukan AlmarhumSuami Pemohon dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama di PT.

BIMA JAYA MAKMUR, kepadaPemohon melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohondidepan sidang telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut :1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3515182602690004, atas namaErwanto Rachmansyah, diberi tanda P1;2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3515186801760003, atas nama SriSyamsiah, diberi tanda P2;3.

BIMA JAYA MAKMUR, kepada Pemohon melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P9 serta 2(dua) orang saksi, yaitu 1. Saksi Jance Ratu Openg dan 2. Elly Normawati;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dan buktisurat serta keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon, ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut := Bahwa Pemohon dan anaknya saat ini tinggal di Perum.

BIMA JAYAMAKMUR, kepada Pemohon melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, karena dalam hal iniPengadilan tidak berwenang untuk memberikan ijin atau tidak memberikan ijinuntuk menetapkan/menggantikan kedudukan/jabatan seseorang dalam suatuperusahaan, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon pada poin 3haruslah ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkansebagian dimana penetapan ini merupakan Yurisdiksi Volunter untukHalaman 9 dari

TAN KAMELLO, S.H., M.S yang jugaberpendapat bahwa dianggap tidak pernah ada RUPS sehinggakonsekwensinya saksi NYOMAN YUDI SAPUTRA masihberstatussebagai Direktur PT. Yong Kharisma Utama Jaya; Oleh karena hasil RUPS PT. Yong Kharisma Utama Jaya tanggal 29Januari 2014 belum sah secara hukum sehingga secara hukum perseroanterbatas maka belum terjadi perubahan susunan Dewan Direksi PT. YongKharisma Utama Jaya sehingga status saksi NYOMAN YUDI SAPUTRAmasih berstatus sebagai Direktur PT.

NYOMAN YUDI SAPUTRApertanggal 01 Maret 2014 tidak lagi menjabat sebagai Direktur (DirekturMarketing) berarti bahwa proposisi (makna) pertama yang dinyatakandalam surat tersebut adalah informasi yang tidak benar dan keliru danbohong sebab hasil RUPS yang merupakan dasar pencabutan jabatanSdr.

Bahwa proses pemberitahuan perubahan data Perseroantersebut telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimanayang diharuskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (7) juncto Pasal 21UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmengakibatkan hasil RUPS tanggal 29 Januari 2014 menjadi tidak sah danbatal demi hukum hal tersebut juga sesuai dengan keterangan AbhliPerseroan Terbatas Prof. Dr.

TAN KAMELLO, SH.MS yang jugaberpendapat bahwa dianggap tidak pernah ada RUPS sehinggakonsekwensinya saksi NYOMAN YUDI SAPUTRA masihberstatussebagai Direktur PT. Yong Kharisma Utama Jaya; Oleh karena hasil RUPS PT. Yong Kharisma Utama Jaya tanggal 29Januari 2014 belum sah secara hukum sehingga secara hukum perseroanterbatas maka belum terjadi perubahan susunan Dewan Direksi PT. YongKharisma Utama Jaya sehingga status saksi NYOMAN YUDI SAPUTRAmasih berstatus sebagai Direktur PT.

Bahwakonsekuensi batal demi hukum atas RUPS tersebut adalah bahwa PT.Yong Kharisma Utama Jaya dianggap tidak pernah melaksanakanRUPS serta Sdr. NYOMAN YUDI SAPUTRA tetap menjabat sebagaiDirektur PT. Yong Kharisma Utama Jaya, karena ternyata KementerianHukum dan HAM RI menerima perubahan data Perseroan PT.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Ketiga Pemohon (PT. Nusa Dharma Synergi);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya permohonan ini sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

MANUNGGAL ADIPURA dan SUSENO WINOTOmemiliki 8.000 lembar saham) untuk mengadakan RUPS LuarBiasa PT. MANUNGGAL ADIPURA dengan meningkatkanmodal/saham perseroan TANPA PERNAH MENAWARKANTERLEBIH DAHULU LEMBAR SAHAM BARU KEPADA PARAPEMEGANG SAHAM TERMASUK KEPADA PENGGUGAT danTANPA MEMANGGIL PARA PEMEGANG SAHAM YANGLAINNYA yang bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) dan ayat(2) Jo. Pasal 81 ayat (1) Jo.

: Pasal82:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggalRUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Halaman 16 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PT SMG(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia di kantor Perseroan

sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan ;(4) Perseroan wajib memberikan salinan bahansebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepadapemegang saham secara cumacuma ika diminta ;(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jikasemua pemegang saham dengan hak suara hadiratau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebutdisetujui dengan suara

bulat31.Bahwa karena TIDAK PERNAH DITAWARKAN TERLEBIHDAHULU PENERBITAN SAHAM BARU KEPADA PARAPEMEGANG SAHAM (Termasuk kepada PENGGUGAT)makaKeputusan RUPS Luar Biasa bertentangan dengan Pasal 43 ayat(1) dan ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas ;32.Bahwa karena TIDAK PERNAH ADA PANGGILAN RUPS LuarBiasa dengan agenda peningkatan modal /saham perseroan PT.MANUNGGAL ADIPURA dan secara a contrario ketentuan Pasal82 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengisyaratkan

Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, pelanggaran atas Pasal 81ayat (1) dan Pasal 82 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas berakibat Keputusan RUPS Luar Biasa menjadi TIDAKSAH, sehingga Keputusan RUPS Luar Biasa meningkatanmodal/saham perseroan PT. MANUNGGAL ADIPURA,sebagaimana Akta No. 9 Tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuatdihadapan ASIH SARI DEWANTI, SH.

TANKAMELLO, S.H., MS., yang juga berpendapat bahwa dianggap tidak pernahada RUPS sehingga konsekuensinya saksi Nyoman Yudi Saputra masihberstatus sebagai Direktur PT Yong Kharisma Utama Jaya.Oleh karena hasil RUPS PT Yong Kharisma Utama Jaya tanggal 29 Januari2014 tidak sah sehingga secara hukum perseroan belum terjadi perubahansusunan Dewan Direksi PT Yong Kharisma Utama Jaya sehingga statussaksi Nyoman Yudi Saputra masih berstatus sebagai Direktur PT YongKharisma Utama Jaya, sehingga perbuatan

Nyoman Yudi Saputra per tanggal 01 Maret 2014tidak lagi menjabat sebagai Direktur 1 (Direktur Marketing) berarti bahwaproposisi (makna) pertama yang dinyatakan dalam surat tersebut adalahinformasi yang tidak benar dan keliru dan bohong sebab hasil RUPS yangmerupakan dasar pencabutan jabatan Sdr.

TanKamello, S.H., MS., yang juga berpendapat bahwa dianggap tidak pernahada RUPS sehingga konsekuensinya saksi Nyoman Yudi Saputra masihberstatus sebagai Direktur PT Yong Kharisma Utama Jaya.Oleh karena hasil RUPS PT Yong Kharisma Utama Jaya tanggal 29 Januari2014 tidak sah sehingga secara hukum perseroan belum terjadi perubahansusunan Dewan Direksi PT Yong Kharisma Utama Jaya sehingga statussaksi Nyoman Yudi Saputra masih berstatus sebagai Direktur PT YongKharisma Utama Jaya, sehingga perbuatan

Sebab, hasil RUPS yangmerupakan dasar pencabutan jabatan Sdr.

Bahwakonsekuensi batal demi hukum atas RUPS tersebut adalah bahwaPT Yong Kharisma Utama Jaya dianggap tidak pernahmelaksanakan RUPS serta Sdr. Nyoman Yudi Saputra tetapmenjabat sebagai Direktur PT Yong Kharisma Utama Jaya, karenaternyata Kementerian Hukum dan HAM RI menerima perubahandata Perseroan PT Yong Kharisma Utama Jaya tersebut tanggal 28Mei 2014, yang berarti melebihi waktu) yang ditentukansebagaimana diatur dalam Pasal 21 Jo.

Ajidarma Duta Medika (Tergugat I) danPenggugat II masuk menggantikan kedudukan Tergugat III tersebut baiksebagai Komisaris perseroaan maupun pemegang saham, namunpelaksanaan RUPS sebagaimana yang telah ditandatangani Tergugat IIItersebut tidak jadi terlaksana karena Tergugat II selaku Direktur perseroankeberatan dan tidak mau datang ke kantor Notaris ADE ARDIANSYAH, SH.,MKn untuk mendatangani Akte RUPS tersebut meskipun berdasarkan pasal13 ayat 1 sub (b) Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Ajidarma DutaMedika Nomor: 24 tanggal 12 05 2014, hal tersebut diatur dengan jelasbahwa Direksi wajib melaksanakan RUPS apabila ada permintaan dariKomisaris atau pemegang saham minimal 10% di dalam perseroan;Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017, dengan mengabaikan Akte RUPS yangtelah ditandatangani Tergugat II dengan Penggugat II dihadapat Notaris H.ADE ARDIANSYAH, SH., MKn pada tanggal 10 Maret 2017 tersebut, antaraTergugat II dan Tergugat III telan melaksanakan RUPS dihadapan NotarisCut Riany, SH.,

Namun berdasarkan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 99 tanggal24 Juni 2015 ternyata Damas Budi Susilo/Penggugat!II mengalihkanselurunh sahamnya kepada TergugatIl sebanyak 10% (sepuluhpsersen) saham, dan kepada TergugatIll/Mulyana sebanyak 40%(empat puluh persen) saham.

Ajidarma Duta Medika melakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait Jual Beli Saham TergugatRekonpensiII/Damas Budi Susilo kepada Penggugat Rekonpensi II/Aryanto Suwito dan Penggugat Rekonpensi III/Mulyana sesuai AktaPernyataan Keputusan Rapat No.99 tanggal 24 Juni 2015, dibuat olehdan dihadapan H. Ade Ardiansyah, SH.MKn.

Ajidarma Duta Medikadilakukan melalui tata cara dan prosedur hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku. oleh karenanya mohon dinyatakanSah dan berkekuatan hukum sesuai Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 23 Maret 2017 dan Akta Pembubaran No. 130 tanggal24 Maret 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Cut Riany, SH.

Yasmin Interbuana Hotel,dimana RUPS tersebut walaupun saksi sudah berkirim surat undangan untukRUPS kepada terdakwa sebanyak 2 kali namun terdakwa tidak hadir denganalasan terdakwa berada di luar negeri ; Bahwa, benar RUPS tersebut dilakukan di rumah terdakwa yang juga berfungsisebagai Kantor PT.

,M.H. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa ada suatu perkara salah satu pemegang saham mengajukan RUPS di dalamperusahaan/PT tanpa melalui prosedur pemegang saham langsung membuat suratundangan; Bahwa, menurut undangundang harus ada RUPS 1 (satu) tahun sekali dan tidakdapat dilaksanakan RUPS tanpa memenuhi syaratsyarat RUPS sebagaimanaaturan undangundang; Bahwa, kalau tidak diperoleh persetujuan/kuasa dari direksi maka dapat diajukanpermohonan ke Pengadilan Negeri untuk

; Bahwa kalau ada yang tidak setuju di dalam RUPS maka harus voting, 50 + 1suara; Bahwa harus ada rapat dan yang mempunyai kewenangan adalah direksi, dalamhal ini yang mewakili direksi untuk menjual; Bahwa apabila ada benturanbenturan atau persoalanpersoalan harus adakesepakatan, dan aset diatur dalam AD/ART;Bahwa apabila asetnya dijaminkan lebih dari 50% + 1 %, maka harus ada RUPS,tetapi kalau di bawah aset perusahaan, maka cukup diwakili direksi;Bahwa kalau ada sesuatu yang segera maka RUPS harus

Abdul Kadir Halim memberikan persetujuankepada terdakwa untuk menjual aset PT Yasmin Interbuana Hotel.Bahwa, benar pada tanggal 1811 2013 telah dilaksanakan RUPS, dimana saksiH.Abdul Halim Kadir bermaksud untuk melakukan perubahan AD/RT PT.Yasmin Interbuana Hotel, dimana RUPS tersebut tanpa dihadiri Terdakwasebagai Direktur dan pemilik saham sebesar 20 % dan tanpa dihadiri Komisarissebagai pemegang saham sebesar 30 %.Bahwa, adapun hasil RUPS tersebut adalah memberhentikan terdakwa selakudirektur

Dian Semincoberkedudukan di Semarang berdasarkan hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana akta perubahan No. 59tertanggal 14 Maret 1990 yang dibuat dihadapan Notaris EllyNinaningsih, SH. Notaris di Semarang adalah sebagai berikut :a. Direktur Utama : Sutrisnob. Direktur : Soeyitnoc. Komisaris Utama : Henky Soetedjod. Komisaris : Suyatno.Hal 5 Puts. No. 391/PDT/2017/PT SMG10.11.12.13.14.Bahwa tahun 2000 Alm.

Bapak Henky Soetedjo secara sepihakmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpamengundang serta tanpa dihadiri oleh Penggugat Il pada saat ituselaku Direktur Utama dan Penggugat sebagai pemegang saham,akan tetapi diketahui dalam Notulensi Rapat RUPS tersebut adapemalsuan tanda tangan Penggugat dan Penggugat Il dikarenakanPenggugat dan Penggugat Il tidak hadir akan tetapi ada tanda tangandalam Notulensi rapat tersebut dan dibuatkan akta No. 35 tertanggal24 Mei 2000 yang di buat oleh Notaris Roekiyanto

MariatiBahwa RUPS tersebut ilegal dan ada dugaan pemalsuan tandatangan dalam notulensi rapat tersebut sehingga rapat tersebut cacathukum dan hasil apapun dalam rapat tersebut tidak memiliki kekuatanhukum karena bertentangan dengan anggaran dasar perseroan danperaturan perundangundangan.Bahwa sejak tahun 2000 perseroan PT.

Dian Semincotidak pernah ada laporan keuangan perusahaan dan tidak pernahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga ParaPenggugat sebagai pemegang saham beritikad baik mengundangkepada Para Ahli waris Bapak Henky Soetedjo selaku pemegangsaham PT. Dian Seminco sebanyak 23 lembar Saham Perseroan yaitupada tanggal 21 Nopember 2015 untuk membicarakan PT.

DianSeminco akan tetapi Para Tergugat tidak pernah hadir dan hanyadiwakili kuasanya dan dalam pertemuan tersebut tidak ada hasil apaapa.Bahwa karena semenjak bapak Henky Soetedjo meninggal dunia PT.Dian Seminco menjadi status quo, sehingga Para Penggugat memilikiitikad baik untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB), pelaksanaan RUPS LB tersebut denganmekanisme sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, yaitudilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2015, pukul 10.00 Wib hinggaselesai

Tentang RUPS Pasal 104 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas1.

Bahwa ketentuan Pasal 104 UU No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan Penjelasan pasalnya, tidak mengatur dan menentukansuatu kewajiban yang harus dipenuhi bahwa RUPS dilakukan dihadapanNotaris, demikian juga tidak diatur akibat hukum jika RUPS tidakdilakukan dihadapan Notaris akan tetapi hanya mengatur bahwa untukmelakukan Permohonan Pailit, maka Direksi harus mendapatpersetujuan dari para Pemegang Saham berdasarkan RUPS dan dalamhal ini Pemohon Pailit PT.

Bahwa oleh karena itu RUPS hanya merupakan syarat bagi Direksi jikaingin melakukan gugatan dan atau permohonan pailit ke PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk membuktikan bahwa Direksitidak lalai atau tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakankewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 37 tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidakdiatur syarat formilnya RUPS harus dihadapan Notaris..

Bahwa dengan demikian tidak berdasarkan atas hukum Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk meragukankeabsahan bukti P15 dan tidak menjadi kewenangan dan atau telahmelampaui kewenangan dari Majelis Hakim untuk sampai menilaikeabsahan Bukti P15, sebab yang disyaratkan bagi Debitur atauPemohon Pailit sebuah Perseroan yang ingin mengajukan PermohonanPailit untuk dirinya sendiri harus adanya RUPS, bukan RUPS wajibdilakukan dihadapan Notaris..

Bahwa RUPS adalah salah satu syarat formil bagi Debitur PerseroanTerbatas untuk menyatakan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Medan dan Permohonan dimaksud telahdiajukan advocat yang mewakili hak dan kepentingan Pemohon Pailit,sehingga telah terpenuhi kapasitas sebagai Pemohon Pailit untukmengajukan permohonan Pailit (vide Pasal 3 ayat 3 dan 5, Pasal 6,Pasal 7 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang Jo.

,M.Kn.) tentang Pemberhentian Sementara Penggugat dariJabatan Presiden Direktur PT Darmo Green Land yang ditandatanganioleh Dewan Komisaris PT Darmo Green Land yaitu Tergugat , Ill danTergugat IV Batal Demi Hukum dan menyatakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Darmo Green Land tanggal 24 Mei 2012dihadapan Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;Menghukum Tergugat II dan Penggugat untuk melaksanakan RUPS LuarBiasa PT Darmo Green Land dan memulihkan hak dan keadaanPenggugat sebagai

Presiden Direktur PT Darmo Green Land dalamwaktu selambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelan putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat Il tidakmelaksanakan, maka Majelis memerintahkan agar Tergugat VImelakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa PT Darmo Green Landselambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelah Tergugat Il tidakmelaksanakan RUPS Luar Biasa;Menghukum Tergugat , Il, Ill untuk membayar gaji Penggugat selakuPresiden Direktur PT Darmo Green Land sebesar Rp10.000.000, 00

Direktur PT Darmo Green Landdengan mengangkat Ong Helen Wijaya selaku Direktur Baru PT DarmoGreen Land, sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakudan diperintahkan untuk mengadakan RUPS baru yang hingga sekarangbelum dilaksanakan, sehingga terhitung sejak Putusan Banding Nomor 122/PDT/2014/PT SBY., tanggal 30 April 2014, Ong Helen Wijaya/TerbandingHalaman 19 dari 32 Hal.

,tanggal 30 April 2014 pihak Ong Helen Wijaya/Terbanding/TermohonKasasi, dalam amarnya:Menyatakan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Darmo Green LandNomor 001SK/DK/V/2012 (Berita Acara RUPS PT Darmo Green Land AktaNomor 74 tanggal 24 Mei 2012 yang dibuat oleh Anita Lucia Kendarto S.H.

,M.Kn.) tentang pemberhentian sementara Penggugat dari Jabatan PresidenDirektur PT Darmo Green Land yang ditandatangani oleh Dewan KomisarisPT Darmo Green Land yaitu Tergugat , IIl dan Tergugat IV batal demihukum dan menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT Darmo Green Land tanggal 24 Mei 2012 di hadapan Tergugat V tidakmempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;Menghukum Tergugat II dan Penggugat untuk melaksanakan RUPS LuarBiasa PT Darmo Green Land dan memulihkan hak dan keadaan Penggugatsebagai