Dian Semincoberkedudukan di Semarang berdasarkan hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana akta perubahan No. 59tertanggal 14 Maret 1990 yang dibuat dihadapan Notaris EllyNinaningsih, SH. Notaris di Semarang adalah sebagai berikut :a. Direktur Utama : Sutrisnob. Direktur : Soeyitnoc. Komisaris Utama : Henky Soetedjod. Komisaris : Suyatno.Hal 5 Puts. No. 391/PDT/2017/PT SMG10.11.12.13.14.Bahwa tahun 2000 Alm.

Bapak Henky Soetedjo secara sepihakmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpamengundang serta tanpa dihadiri oleh Penggugat Il pada saat ituselaku Direktur Utama dan Penggugat sebagai pemegang saham,akan tetapi diketahui dalam Notulensi Rapat RUPS tersebut adapemalsuan tanda tangan Penggugat dan Penggugat Il dikarenakanPenggugat dan Penggugat Il tidak hadir akan tetapi ada tanda tangandalam Notulensi rapat tersebut dan dibuatkan akta No. 35 tertanggal24 Mei 2000 yang di buat oleh Notaris Roekiyanto

MariatiBahwa RUPS tersebut ilegal dan ada dugaan pemalsuan tandatangan dalam notulensi rapat tersebut sehingga rapat tersebut cacathukum dan hasil apapun dalam rapat tersebut tidak memiliki kekuatanhukum karena bertentangan dengan anggaran dasar perseroan danperaturan perundangundangan.Bahwa sejak tahun 2000 perseroan PT.

Dian Semincotidak pernah ada laporan keuangan perusahaan dan tidak pernahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga ParaPenggugat sebagai pemegang saham beritikad baik mengundangkepada Para Ahli waris Bapak Henky Soetedjo selaku pemegangsaham PT. Dian Seminco sebanyak 23 lembar Saham Perseroan yaitupada tanggal 21 Nopember 2015 untuk membicarakan PT.

DianSeminco akan tetapi Para Tergugat tidak pernah hadir dan hanyadiwakili kuasanya dan dalam pertemuan tersebut tidak ada hasil apaapa.Bahwa karena semenjak bapak Henky Soetedjo meninggal dunia PT.Dian Seminco menjadi status quo, sehingga Para Penggugat memilikiitikad baik untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB), pelaksanaan RUPS LB tersebut denganmekanisme sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, yaitudilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2015, pukul 10.00 Wib hinggaselesai

Dalam setiap RUPS pun PT RBSJ tidak pernahmelibatkan unsur pemerintah (kecuali Bupati), Pemerintah hanyadiberi tembusan RUPS nya ;Bahwa kalau ada proposal kerjasama antara PT RBSJ dan PTSAB yang ditujukan kepada Bupati, seharusnya saksi tahu karenasemua surat kepada Bupati melalui Sekda ;Bahwa semua kegiatan perusahaan yang sifatnya mengalihkanaset harus persetujuaan RUPS.

Tutup Buku tahun 2007,RUPS tanggal 30Juni 2008, Deviden yang harus setordeviden Rp 1.697.739.868,00,disetor lunaspada tahun 2008;2. Tutup Buku tahun 2008,RUPS tanggal 25Juni 2009, deviden yang harus disetorkanRp 1.643.284.000,00 disetor lunas padatahun 2009;3.

Tutup Buku tahun 2007, RUPS tanggal 30 Juni 2008,Deviden yang harus disetor Rp 1.697.739.868,00, sudahdisetor lunas tahun 2008 ;b. Tutup Buku tahun 2008, RUPS tanggal 25 Juni 2009,Deviden yang harus disetor Rp 1.643.284.000,00, sudahdisetor lunas tahun 2009 ;c.

RUPS PT RBSJ Nomor 35Tanggal 18 Februari 2008, yang dibuat Notaris H.

Rembang, PT RBSJpernah melakukan RUPS Tahunan, yaitu :Tutup Buku tahun 2008, RUPS tanggal 25 Juni 2009,kemudian dibuat Akta Notariil Nomor 67 tanggal 13 Agustus2009, yang dibuat dihadapan Notaris H. MUCHAMAD ALHILAL, SH, MKn, di Rembang, pada RUPS tersebut saya ikut,tetapi tidak punya hak suara;Tutup Buku tahun 2009, RUPS tanggal 30 Juni 2010,kemudian dibuat Akta Notariil Nomor 78 tanggal 23 Agustus2010, yang dibuat dihadapan Notaris H.

MANUNGGAL ADIPURA dan SUSENO WINOTOmemiliki 8.000 lembar saham) untuk mengadakan RUPS LuarBiasa PT. MANUNGGAL ADIPURA dengan meningkatkanmodal/saham perseroan TANPA PERNAH MENAWARKANTERLEBIH DAHULU LEMBAR SAHAM BARU KEPADA PARAPEMEGANG SAHAM TERMASUK KEPADA PENGGUGAT danTANPA MEMANGGIL PARA PEMEGANG SAHAM YANGLAINNYA yang bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) dan ayat(2) Jo. Pasal 81 ayat (1) Jo.

: Pasal82:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggalRUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Halaman 16 Putusan Nomor 239/Pdt/2019/PT SMG(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia di kantor Perseroan

sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan ;(4) Perseroan wajib memberikan salinan bahansebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepadapemegang saham secara cumacuma ika diminta ;(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jikasemua pemegang saham dengan hak suara hadiratau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebutdisetujui dengan suara

bulat31.Bahwa karena TIDAK PERNAH DITAWARKAN TERLEBIHDAHULU PENERBITAN SAHAM BARU KEPADA PARAPEMEGANG SAHAM (Termasuk kepada PENGGUGAT)makaKeputusan RUPS Luar Biasa bertentangan dengan Pasal 43 ayat(1) dan ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas ;32.Bahwa karena TIDAK PERNAH ADA PANGGILAN RUPS LuarBiasa dengan agenda peningkatan modal /saham perseroan PT.MANUNGGAL ADIPURA dan secara a contrario ketentuan Pasal82 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengisyaratkan

Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, pelanggaran atas Pasal 81ayat (1) dan Pasal 82 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas berakibat Keputusan RUPS Luar Biasa menjadi TIDAKSAH, sehingga Keputusan RUPS Luar Biasa meningkatanmodal/saham perseroan PT. MANUNGGAL ADIPURA,sebagaimana Akta No. 9 Tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuatdihadapan ASIH SARI DEWANTI, SH.

Menetapkan Mata Acara RUPS LB PT. PUTERA PANDAWA ASLI adalah sebagai berikut :

1. Pembuktian Asli Setoran Modal ;
2. Perubahan Susunan Pengurus.

; Pasal 67 ayat :"Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 1 ditandatangani oleh semuaanggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yangbersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapatdiperiksa oleh pemegang saham" ;Bahwa, ternyata TERGUGAT telah menunjuk Akuntan Publik Independen untukmelakukan audit Laporan Keuangan PT.

Komisaris, yang dilakukan tanpa melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) serta tidak transparannya penggunaan uang peminjaman tersebut, makatindakan dan perbuatan TERGUGAT tersebut dapat dikualifisir merupakan suatuPERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan oleh karenanya.

PELAYARAN SURYAdalam beberapa tahun terakhir secara sepihak menaikkan dan menurunkan gaji atau upah Direksimaupun Komisaris tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasukmenghentikan gaji atau upah PENGGUGAT selaku Komisaris, sehingga terhitung sejak bulanDesember 2010 hingga saat ini, PENGGUGAT selaku Komisaris PT.

PELAYARANSURYA tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk tahun buku 2007, 2008dan 2009 tanpa adanya persetujuan dari PENGGUGAT selaku Komisaris maupun STEVENDEKSY WEHANTOUW selaku Direktur dan / atau persetujuan RUPS adalah merupakanperbuatan melawan hukum ;Tidak melaporkan hasil audit Akuntan Publik Independen untuk tahun buku 2007, 2008dan 2009 setiap tahunnya kepada Komisari dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)adalah perbuatan melawan hukum ;1415Melakukan peminjaman uang kepada pihak

Pelayaran Surya tahun 2010 dan PenerapanProsedur Yang Disepakati atas Laporan Keuangan tahun buku 2007, 2008, dan 2009, buktiT.113 ;Fotocopy Risalah Rapat RUPS PT. Pelayaran Surya tanggal 21 Juli 2011, buktiT.114 ; BUKTI TERGUGAT II:Fotocopy Pedoman Manajemen Keselamatan (Safety Management Mnaual) tanggal 01Maret 2001, bukti T.II1 ; BUKTI TERGUGAT III:Fotocopy Daftar Gaji Karyawan PT. Pelayaran Surya bulan Pebruari 1996 tanggal28 Pebruari 1996, bukti T.III1 ;Fotocopy Daftar Gaji PT.

,M.Kn.) tentang Pemberhentian Sementara Penggugat dariJabatan Presiden Direktur PT Darmo Green Land yang ditandatanganioleh Dewan Komisaris PT Darmo Green Land yaitu Tergugat , Ill danTergugat IV Batal Demi Hukum dan menyatakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Darmo Green Land tanggal 24 Mei 2012dihadapan Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;Menghukum Tergugat II dan Penggugat untuk melaksanakan RUPS LuarBiasa PT Darmo Green Land dan memulihkan hak dan keadaanPenggugat sebagai

Presiden Direktur PT Darmo Green Land dalamwaktu selambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelan putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat Il tidakmelaksanakan, maka Majelis memerintahkan agar Tergugat VImelakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa PT Darmo Green Landselambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelah Tergugat Il tidakmelaksanakan RUPS Luar Biasa;Menghukum Tergugat , Il, Ill untuk membayar gaji Penggugat selakuPresiden Direktur PT Darmo Green Land sebesar Rp10.000.000, 00

Direktur PT Darmo Green Landdengan mengangkat Ong Helen Wijaya selaku Direktur Baru PT DarmoGreen Land, sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakudan diperintahkan untuk mengadakan RUPS baru yang hingga sekarangbelum dilaksanakan, sehingga terhitung sejak Putusan Banding Nomor 122/PDT/2014/PT SBY., tanggal 30 April 2014, Ong Helen Wijaya/TerbandingHalaman 19 dari 32 Hal.

,tanggal 30 April 2014 pihak Ong Helen Wijaya/Terbanding/TermohonKasasi, dalam amarnya:Menyatakan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Darmo Green LandNomor 001SK/DK/V/2012 (Berita Acara RUPS PT Darmo Green Land AktaNomor 74 tanggal 24 Mei 2012 yang dibuat oleh Anita Lucia Kendarto S.H.

,M.Kn.) tentang pemberhentian sementara Penggugat dari Jabatan PresidenDirektur PT Darmo Green Land yang ditandatangani oleh Dewan KomisarisPT Darmo Green Land yaitu Tergugat , IIl dan Tergugat IV batal demihukum dan menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT Darmo Green Land tanggal 24 Mei 2012 di hadapan Tergugat V tidakmempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;Menghukum Tergugat II dan Penggugat untuk melaksanakan RUPS LuarBiasa PT Darmo Green Land dan memulihkan hak dan keadaan Penggugatsebagai

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal10 ayat 1 huruf (d) menyatakan RUPS Kedua sebagaimanadimaksud huruf (b) sah dan berhak mengambil keputusan jikadalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.6.

BAB VITRANSAKSI HIBAH YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TIDAKMEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS DAN TELAH DILAKSANAKAN SESUAIDENGAN SYARATSYARAT FORMIL YANG BERLAKU 25.26.27.Penggugat juga mendalilkan bahwa transaksi hibah sebagaimana terteradalam Akta Hibah 04 bersifat melawan hukum karena dilakukan tanpapersetujuan RUPS Penggugat.

Houston Steel Internationaltertanggal 17 Maret 2020;Tanda Terima TERGUGAT tertanggal 17 Maret 2020 atasUndangan RUPS LB PT. Houston Steel International;Tanda Terima TERGUGAT tertanggal 17 Maret 2020 atasUndangan RUPS LB PT. Houston Steel International;Tanda Terima Kuasa Kenneth Vaughn Krebs tertanggal 17Maret 2020 atas Undangan RUPS LB PT. Houston SteelInternational;Daftar Hadir RUPS LB PT. Houston Steel Internationaltanggal 1 April 2020;Berita Acara RUPS LB PT.

Houston Steel Internationaltanggal 1 April 2020;Undangan RUPS LB Kedua PT. Houston SteelInternational tertanggal 1 April 2020;Tanda Terima TERGUGAT atas Undangan RUPS LBKedua PT. Houston Steel International tertanggal 3 AprilHal. 62 dari 79 Hal. Putusan Nomor 416/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.27. Bukti P16.228. Bukti P16.329. Bukti P16.430. Bukti P1731. Bukti P1832. Bukti P18.133. Bukti P1934. Bukti P19.135. Bukti P202020 yang diterima melalui Security Kantor PT.

HoustonSteel International:Tanda Terima Kuasa Kenneth Vaughn Krebs tertanggal 1April 2020 atas Undangan RUPS LB Kedua PT. HoustonSteel International;Daftar Hadir RUPS LB Kedua PT. Houston SteelInternational tanggal 13 April 2020;Berita Acara RUPS LB Kedua PT.

Tanjung Selaki tidak pernahmengundurkan diri atau diberhentikan oleh RUPS. Dengandemikian, kedudukan Farid Sukiandjojo adalah masih tetapsebagai Komisaris PT. Tanjung Selaki;Bahwa pelaksanaan RUPS Luar biasa yang dilakukan olehPenggugat dan Il sebagaimana yang dituangkan dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Selaki tanggal 17 Mei2004 Nomor 2 yang dibuat oleh Notaris Chairul Anom, S.H.

Tanjung Selaki, yang isinya adalah: Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah mengambilkeputusan dengan suara bulat sebagai berikut: Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan seluruhanggota Dewan Komisaris, serta mengangkat kembali seluruhanggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris padakedudukan/jabatan yang sama untuk jangka waktu 5 (lima) tahunmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai Pasal94dan Pasal 111, ayat 1 dan ayat 3 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan

Tanjung Selaki, yang isinya adalah: Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah mengambilkeputusan dengan suara bulat sebagai berikut: Menyetujui dan mengesahkan Pemindahan Hak Atas SahamPT.

ini selesai ditutup; Memberhentikan Nyonya Siti Kusnaeni dari jabatannya sebagaiKomisaris dan mengangkatnya kembali menjadi Komisaris Utamamulai tanggal empat belas Agustus tahun dua ribu tujuh belas(14082017) setelah RUPS ini selesai ditutup; Mengangkat Tuan Swarto yang dalam hal ini hadir atas UndanganDireksi menjadi Komisaris Perseroan terhitung mulai tanggalempat belas Agustus tahun dua ribu tujuh belas (14082017)setelah RUPS ini selesai ditutup; Susunan pemegang saham: BasaisSutami : 2.850

Terbatas Nomor 40Tahun 2007 Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) yangmenerangkan bahwa RUPS terdiri dari atas RUPS Tahunan dan RUPSlainnya dan dipenjelasan yang di maksud RUPS lainnya adalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan RUPS lainnya dapatdilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganperseroan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menerangkan bahwaDireksi memiliki fungsi dan wewenang untuk

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Ketiga Pemohon (PT. Nusa Dharma Synergi);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya permohonan ini sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

dapat dilangsungkan jika dalamRUPS lebih dari 12 (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili kKecuali undangundang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Pasal 88 ayat (1) berbunyi : RUPS untuk mengubah anggarandasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah Sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (duaper

RUPSPasal 82 ayat (1) berbunyi : Pemanggilan RUPS dilakukan dalamjangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggalRUPS.Pasal 85 ayat (1) berbunyi : Pemegang Saham,baik sendirimaupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS danHalaman 21 dari 73 halaman.

hak suara hadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah Sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (duaper tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan pengambilan keputusanRUPS yang lebih besar.Pasal 94 ayat (1) berbunyi : Anggota direksi diangkat oleh RUPS*.Pasal 105 ayat (1) berbunyi : Anggota direksi dapat diberhentikansewaktuwaktu. berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkanalasannya*.Pasal 105 ayat (2) berbunyi : Keputusan

), tidak pernah memberikan kuasa, tidak pernahmenandatangani RUPS dan/atau dokumen dalam bentuk apapun;Halaman 31 dari 73 halaman.

Karena harus dapat dibuktikan terlebihdahulu dari segi aspek keperdataan, untuk menentukan sah atau tidaknyasuatu penyelenggaraan RUPS, benar atau tidaknya suatu pengalihansaham, dan sengketasengketa kerperdataan lainnya.

., 30% (tiga puluh persen) saham, selakuKomisaris PT Alfa Arian Tour;Bahwa oleh karena sejak berdirinya di tahun 1989 sampai dengan tahun2002 (13 tahun) PT Alfa Arian Tour tidak pernah melakukan RUPS,sehingga A. A.

Ngurah Pujawan tidak pernah mendapatkan pembagiandeviden, maka pada tanggal 20 Juni 2002, dia menjual 30% (tiga puluhpersen) sahamnya kepada: Soedjianto = 20% (dua puluh persen); Sigit Priyono = 5% (lima persen); Budi Purnomo = 5% (lima persen);Sesuai akta Nomor 45, tanggal 20 Juni 2002, tentang RUPS luar biasa;Bahwa setelah 30% (tiga puluh persen) saham A. A. Ngurah Pujawan, S.E.

,padahal RUPS tersebut sesuai Pasal 18 Akta Notaris Made Puryanma, S.H.

dan menjual 10% (sepuluh persen)saham Pemohon kepada Termohon, tetapi dijawab oleh saudara Termohonbahwa tidak boleh dilakukan pemeriksaan RUPS dan hanya maumemberikan kompensasi kepada Budi Purnomo Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan kepada Sigit Priyono Rp60.000.000,00 (enam puluh jutaHalaman 4 dari 17 hal.

Kejaksaan untuk kepentingan umum; Ayat (4): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf adiajukan setelah Pemohon terlebin dahulu meminta data atauketerangan kepada perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidakmemberikan data atau keterangan tersebut; Ayat (5): Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangantentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untukmendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atasalasan yang wajar dan iktikad baik;Halaman 5 dari 17 hal. Put.

Yani No. 35 Kelurahan/ KecamatanPurwodadi, Kabupaten Grobogan)Bahwa kedua orang mantan Direksi tersebut point 1, melalui RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus2012, masingmasing yaitu: Sdr. Anang Arief Sudiro, SE/ Penggugat diberhentikan dari Jabatan Direktur Utama ( dengan masa kerja 6tahun 6 bulan) sedangkan Sdri.

Bahwa setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dibentukPemegang saham, maka pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012diselenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan telahdiputuskan untuk memberhentikan Direksi. Dalam RUPS tersebutdisebutkan, bahwa kepada kedua orang (mantan) Direksi akandiberikan THR dan Pesangon setelah Fasilitas Pembiayaan bagikaryawan yang diterima dilunasi terlebin dahulu;9.

Sri Mulyani, SIP/Penggugat Il melalui RUPS yang diselenggarakan pada hariRabu tanggal 1 Agustus 2012 adalah merupakan PerbuatanMelawab Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata dan sangat merugikan Penggugat dan Penggugat Il,setidaknya berupa Jabatan/ Lapangan Pekerjaan danPenghasilan yang diterimanya setiap bulan untuk nafkahkeluarganya, selama 6 bulan (bulan Agustus 2012 s/d Januari2013) dengan perincian sebagai berikut:14.1. Untuk Sdr.

RapatUmum Pemegang Saham sebagaimana pasal 63 ayat (1) UU No. 1 tahun1995 menyebutkan bahwa RUPS mempunyai segala wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas UU ini atau AnggaranDasar.Tanpa adanya RUPS pun Terdakwa telah terbukti melakukankewenangan di luar kewenangannya sebagai komisaris karena Terdakwamelaksanakan operasional perusahaan yang merupakan tugas Direktur.Sehingga tidak adanya RUPS, bukan berarti Terdakwa tidak melakukantindak pidana.Bahwa Terdakwa oleh Judex

Putusan Pengadilan Negeri Telah Menyatakan Tidak Ada Kerugian KarenaBelum Adanya RUPS Sehingga Dinyatakan Lepas Dari Segala Tuntutandan Tidak Mempertimbangkan Keterangan SaksiSaksi serta MenggunakanKeterangan Terdakwa Tanpa Didukung Alat Bukti Lainnya;Hal. 26 dari 42 hal. Put.

dan kemudian dalam RUPS itulah dimintaHal. 30 dari 42 hal.

Saksi Dede sebagai bendahara perusahaan dalamketerangannya tidak pernah menyebutkan bahwa saksi Dede mengeluarkanslip gaji bagi Komisaris Utama (Terdakwa).e Bahwa penggunaan danadana perusahaan tersebut belum pernahdibicarakan dalam RUPS;Keterangan saksi Lie Wie Phien dan saksi Peng Yu Lin juga saksiDede menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Komisaris Utama tidak pernahmau ada RUPS dan menghindar dengan alasan sibuk.

Merekahanya mendapat deviden berdasarkan jumlah saham masingmasing,sedangkan uang yang dikirim Terdakwa adalah uang perusahaan;Terdakwa tidak pernah mau RUPS dan menghindarinya dengan alasansibuk;Terdakwa telah mencairkan dana perusahaan untuk keperluan pribadi :a. Pembelian properti berupa apartement Taman Anggrek Tower 7 Lt. 37 DJalan S. Parman Jakarta Barat;b. Pembelian 1 (satu) unit kKendaraan Toyota Kijang Krista ;c. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry B2406GR ;d.

/RUPS LB.e Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uangdan pencairan uang BUMD untuk kepentingan pribadidalam perjanjian kerjasama PT.

Siak ada menerima laporan melalui RUPS sejaktahun 2007 s/d tahun 2009 tapi waktu itu saksi katakan saksi bisa menerimaRUPS tapi apakah RUPS itu bagian dari kredit macet dan mereka mengatakankalau RUPS itu tidak berhubungan dengan kredit macet dan kredit macet itu adacatatannya ;Bahwa pengelolaan modal saksi serahkan pada internal PT.

Indrapuri Wahana Asia dibuat sebelum RUPS atau setelah RUPS ;Bahwa saksi tidak tahu sebelum RUPS ada Garansi SKBDN, yang saksi tahuada SKBDN yang nilainya + Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yangkegunaannya untuk pembiayaan pupuk, saksi lihat karena ada lampirannya ;Bahwa usaha penyaluaran pupuk itu setahu saksi diberikan pada perorangan ;Bahwa PT.

atausebelum RUPS ; Bahwa kredit macet PT.

Jadi kalau ada keputusan keputusandari RUPS ataupun dewan Komisariskomisaris dan lainnya yang jelas iasebagai RUPS terhadap BUMD yang bersangkutan.

Memberikan izin kepada para Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa dengan agenda rapat:Inventarisir mesinmesin dan alatalat pendukung produksi.Perubahan Pengurus dan susunan Direksi.Penetapan dan penunjukan Akuntan Publik.Menunjuk sendiri Notaris yang bertugas mencatat dan membuat berita acara hasil RUPS LB.

Guna Kadota Manunggal No.73 tanggal 26 April 1996;1 (Satu) berkas foto copy Akta Pembentulan No. 2 tanggal 2 Januari 1997;1 (Satu) berkas foto copy Pernyataan Keputusan rapat No. 33 tanggal 29 Agustus 2008;1 (satu) berkas foto copy akta berita acara RUPS PT. Guna Kadota Manunggal No. 264tanggal 28 Juni 2010;1 (satu) berkas foto copy Akta Berita Acara RUPS PT. Guna Kadota Manunggal No. 74tanggal 8 Desember 2010;1 (satu) berkas foto copy Akta Berita Acara RUPS PT.

GUNA KADOTA MANUNGGAL sampai dengan tahun 2013;Bahwa sesuai RUPS tanggal 21 Agustus 2013 yang kemudian dituangkan dalam Akta No.26 tanggal 04 Februari 2014 Pernyataan Keputusan Rapat, terhadap PEMOHONdiberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur karena tidak bagus dan jahat di PT. GUNAKADOTA MANUNGGAL;Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Sdri.

Bahwa PEMOHON pada saat dirinya menjadi Direktur di PT.GUNA KADOTA MANUNGGAL dari tahun 2010 sampaidengan tahun 2013 selalu mendapat gaji dan fasilitaslainnya, adapun dengan dirinya saat ini menderita kerugiankarena sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 tidakmenerima gaji hal tersebut berdasarkan RUPS, PEMOHONtelah diberhentikan menjadi salah satu Direktur di PT. GUNAKADOTA MANUNGGAL sehingga kewajiban tentangpenggajian dari PT. GUNA KADOTA MANUNGGAL kepadaPEMOHON menjadi tidak ada;3.

RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.74 tanggal 8 Desember 2010(copy dari copy);Akta Berita Acara RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.167 tanggal 21 Februari 2011(copy dari copy);Akta Berita Acara RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.64 tanggal 12 Juli 2011 (copy daricopy);: Akta Jual Beli Saham No.65 tanggal 12 Juli 2011 (copy daricopy);Akta Jual Beli Saham No. 168 tanggal 21 Februari 2011 (copydari copy);Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Kadota Textile Industries No.26 tanggal 4 Februari2014 (copy dari copy

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), Saksi Drs. H. MUKHLIS, M.M., ZAKARIA YUSUF, TENGKUHASNUN, Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, JONNAIDI (Kabag Hukum) danHAMDAN (Kabag Perekonomian), dengan hasil RUPS Tahunan 2012 yangpada pokoknya:1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukan pembahasanoleh Terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaris terpilih danDewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatan PT. BLJ Tahun2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris RUPSLuar Biasa Tahun 2012 Nomor 137 tanggal 29 Maret 2012 dan Berita AcaraRUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa:1.

BLU melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), Saksi Drs. H. MUKHLIS, M.M., Saksi ZAKARIA YUSUF, SaksiTENGKU HASNUN, Saksi Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, Saksi JONNAIDI(Kabag Hukum) dan Saudara HAMDAN (Kabag Perekonomian), denganhasil RUPS Tahunan 2012 yang pada pokoknya:1.

BLuJ.Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukan pembahasan olehTerdakwa selaku Pemegang Saham, Dewan Komisaris terpilin dan DewanDireksi tentang dengan program kerja dan kegiatan PT. BLJ Tahun 2012dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris RUPS LuarBiasa Tahun 2012 Nomor 137 tanggal 29 Maret 2012 dan Berita AcaraRUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa:1.

BumiLaksamana Jaya.6. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor 136, tanggal 29 Maret2012, Judul: Berita Acara RUPS Tahunan 2011 PT. BUMILAKSAMANA JAYA.7. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor 137, tanggal 29 Maret2012, Judul : Berita Acara RUPS LB PT. BUMI LAKSAMANA JAYA.Hal.28 dari 57 hal. Put.

Nomor249 tanggal 24 Desember 1997 perihal Berita Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.Gajah Tunggal Mulia, diketahui :1. bahwa rapat dihadiri dan diwakili para pemegang saham perseroan, yang mewakiliseluruh saham yang hingga kini telah dikeluarkan oleh perseroan yakni sejumlah4.000.000 (empat juta) saham, @ Rp 1.000.0002. bahwa para pemegang saham setuju untuk mengeluarkan saham dalam portepelsejumlah 2.000.000 saham senilai Rp 2.000.000.000.000 yang diambil bagian olehPT.Daya Patria Corporation, sehingga

Erly Soehandjojo SH Nomor 249tanggal 24 Desember 1997 hanya berisi persetujuan dari RUPS kepada Direksi untukmenerbitkan saham baru dan belum merupakan realisasi penambahan saham baru;bahwa Terbanding menggunakan dalil Pasal 4 ayat (1) huruf g UndangUndang PPh: Yangmenjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan penghasilan....dengan dan dalambentuk apapun termasuk: (g) dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun.....dan dalammemori penjelasan huruf (g) angka 5 yang berbunyi:pencatatan tambahan

Ketetapan Pajak untuk tahun pajak 2007 dengan nilai koreksi DasarPengenaan Pajak sebesar Rp 2.000.000.000.000 tersebut;bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008, dijelaskan bahwa atas deviden, harus dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari brutooleh pihak yang membayarkan;bahwa Pasal 56 dan Pasal 58 ayat (1) UU PT mengatur bahwa Direksi menyusun laporanTahunan untuk diajukan kepada RUPS

Jakarta, yangmenyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Januari 1997, bertempatdi Jalan Pulo Mas Raya, Nomor 9, Jakarta Timur, telah diadakan RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) PT. Laksana Budaya.Bahwa Kwok Untung Sinarta selaku Direktur PT. Laksana Budayamemimpin RUPS dan menghasilkan keputusan rapat sebagaimanadituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. LaksanaBudaya Nomor 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gonawan,S.H., Jakarta tersebut, sebagai berikut:1.1.

Laksana Budaya Nomor 2tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, S.H., adalah merupakanPernyataan dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) PT.Laksana Budaya yang dibuat di bawah tangan tanggal 6 Januari 1997;Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995dinyatakan dengan tegas Organ Perseroan adalah: RUPS; Direksi; Komisaris;Halaman 15 dari 23 halaman.

Putusan Nomor 01 K/TUN/2015Dari ketentuan tersebut yang berhak memberikan Kuasa untuk menyatakansuatu keputusan rapat umum pemegang saham dalam suatu akta Notarisadalah RUPS itu sendiri bukan para pemegang saham oleh karena parapemegang saham hanya dapat memberikan Kuasa kepada Pihak Ketigauntuk mewakili para pemegang saham dalam RUPS;Bahwa oleh karenanya Kuasa yang diberikan para pemegang sahamkepada Penggugat (Boenarto Tedjoisworo) untuk menyatakan keputusanrapat PT.

Laksana Budayaberdasarkan RUPS PT.

serta demi sahnya Akta Pengikatan JualBeli danKuasa Nomor 8 tertanggal 6 Februari 2014 tersebut, kemudian Tergugat Ilbertindak mewakili Tergugat I, telah membuat pernyataan bahwa apabiladalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 6 Februari 2014, Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban tersebut pada poin (7) di atas, makaTergugat berjanji dan mengikatkan diri untuk bersedia menandatanganiAkta Pengikatan Jual Beli dengan Penggugat serta menyerahkan hasilRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

Durachman,S.H., Notaris di Cibitung BUKTI P6;12.Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat belum menyerahkanhasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) kepadaPenggugat, sehingga telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagiPenggugat untuk mendapatkan haknya atas pelunasan hutang dari Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikarenakanPenggugat tidak dapat melaksanakan pembuatan Akita Jual Beli atasSebidang tanah HGB Nomor 1/Air Amo, terdaftar atas nama PT.

2002dengan Nomor Wdentifikasi Bidang Tanah (NIB) 03.11.11.02.00001, terletakdi Desa Air Amo, Kecamatan Kemang Baru, KabupatenSawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat berikut turutanturutannyatermasuk diantaranya semua mesinmesin pabrik, kelapa sawit sertaperalatan lainnya yang ada dan bangunan pendukung lainnya yang melekatdi atas tanah tersebut yang menurut undangundang dapat dianggapsebagai barangbarang tetap tersebut.13.Bahwa dengan tidak diserahkannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS

Selain itu, Tergugat Il bertanggung jawabpenuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalammencapai maksud dan tujuannya, sebagaimana diatur dalam AnggaranDasarnya No. 4 tertanggal 5 Januari 2005.15.Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum bagi Penggugat, serta demikepastian hukum bagi Penggugat, maka adalah beralasan hukum apabilaMajelis Hakim perkara a quo menetapkan memberi ijin kepada Penggugatuntuk membuat Akta Jual Beli tanoa perlu menunggu RUPS LB dari ParaTergugat atas jual

LB),yang seharusnya somasi ditujukan untuk melakukan RUPS LB dan bukansomasi untuk melakukan pembayaran hutang (kredit).Bahwa apabila Penggugat menginginkan Para Tergugat harus melakukanRUPS LB, maka Para Tergugat belum pernah menerima somasi untukmelakukan RUPS LB tersebut, sehingga adanya gugatan Penggugatsangatlah membuat Para Tergugat terkejut apalagi tuntutannya bukanmengenai pembayaran hutang (kredit) melainkan untuk melakukan satuperbuatan hukum yaitu RUPS LB.Bahwa dengan ini Para Tergugat

cermat, dimana gugatan berkas kelalaian ParaTerbanding / Para Tergugat dan tidak mematuhi himbauan diperpajakan sampai batas yang telah ditentukan, akibatnya PT.HorasInsani Abadi mengalami denda atas pokok pajak sebesar 200 %tahun 2007 dan 2008; sehingga tanggungjawab tersebutdibebankan kepada Para Terbanding / Para Tergugat sebagaipengurus saat itu. berdasarkan pasal 85 (3) UU No.1 tahun 1995tentang .............tentang Perseroan Terbatas Hakim Pengadilan Negeri PematangSiantar tidak menyebutkan RUPS

dibuat olehpengurus adalah batal demi hukum ( P12 s/d P14), sehinggapertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yangmenyatakan Pembanding / Penggugat tidak memenuhipermintaan Terbanding / Tergugat terkesan dipaksakan ;Menimbang ............Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding /Para Penggugat, Para Terbanding / Para Tergugat telah mengajukanKontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :e pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah tepatkarena berdasarkan RUPS

tanggal 24 Juni 2014, semuapembayaran pajak dan denda untuk tahun 2007 dan tahun2008 sebesar Rp.5.292.015.733. ( lima milyar dua ratussembilan puluh dua jua lima belas ribu tujuh ratus tiga puluhtiga rupiah ) telah disetujui RUPS dalam PT.HIA sesuaidengan UU No.40 tahun 2007 sedangkan UU no. 1 tahun1995 dinyatakan tidak berlaku ;e bahwa RUPS tanggal 24 Juni 2011 tersebut diadakan diPT.HIA dan dihadiri 2/3 pemegang saham, sehingga tidakada masalah tanpa hadir Para Pembanding / ParaPenggugat karena