Ditemukan 1086 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
260209 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan jika Tahanan Kota, maka akan menghambat danbahkan merintangi proses penyidikan dengan berbagai tindakan sepertimenghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksisaksi:;Bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa YUSRIZALANDAYANI juga tidak mengakui dan menyesali perbuatannya sehinggasangat berpotensi menghilangkan barang bukti atau barangbarang yang akanmenjadi barang bukti dalam perkara lain;b) Bahwa putusan judex facti tidak sesuai yaitu strafmaat (hukuman), kwalifisaciemisdaad
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
281198
  • Bahwa dapat Ahli jelaskan sekat / batas antara delik pertambangandan delik korupsi dapat saya contohkan dalam suatu modus, sebagaiberikut :Bahwa DELIK PERTAMBANGANO Pertambangan tanpa izin;O Laporan Palsu RKAB;O Izin eksplorasi, tapi melakukan operasi produksi;O Menampungan memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualana mineral dan batubara yangbukan pemegang IUP;O Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;O Pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai (dinapus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
258162
  • Bahwa dapat Ahli jelaskan sekat / batas antara delik pertambangandan delik korupsi dapat saya contohkan dalam suatu modus, sebagaiberikut :Bahwa DELIK PERTAMBANGANO Pertambangan tanpa izin;O Laporan Palsu RKAB;O Izin eksplorasi, tapi melakukan operasi produksi;O Menampungan memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualana mineral dan batubara yangbukan pemegang IUP;O Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;O Pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai (dinapus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
299207
  • Bahwa dapat Ahli jelaskan sekat / batas antara delik pertambangandan delik korupsi dapat saya contohkan dalam suatu modus, sebagaiberikut :Bahwa DELIK PERTAMBANGANO Pertambangan tanpa izin;O Laporan Palsu RKAB;O Izin eksplorasi, tapi melakukan operasi produksi;O Menampungan memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualana mineral dan batubara yangbukan pemegang IUP;O Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;O Pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai (dinapus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
11691591
  • Bahwa dapat Ahli jelaskan sekat / batas antara delik pertambangandan delik korupsi dapat saya contohkan dalam suatu modus, sebagaiberikut : Bahwa DELIK PERTAMBANGANO Pertambangan tanpa izin;O Laporan Palsu RKAB;O Izin eksplorasi, tapi melakukan operasi produksi;O Menampungn memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualana mineral dan batubara yangbukan pemegang IUP;O Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;O Pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai (dihapus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
30561571
  • Tentang : Cipta Kerja
  • sebagaimanadimaksud dalam Pasal 128.(2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajibanpenerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nolpersen).(3) Ketentuan...SK No 050722 A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 222 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 162Setiap orang yang merintangi