Ditemukan 1461 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
substantif
sustantin
subiantie
subtanail
subtantini
sutantio
susbtantif
sustantio
subiantin
Register : 20-05-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 48/G/2014/PTUN.Mks Tanggal 21 Oktober 2014 — Jonathan Sampetoding (Penggugat)
Melawan
1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat)
2. Drs. A. S. Syarifuddin Juga Bernama H. A. S. Sjarifuddin (Tergugat II Intervensi)
65 — 35
65 — 35
mengajukan gugatan), oleh karenanya Majelis terlebih dahulu menguji apakah Penggugatmempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa aMenimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 joUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karenaitu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi ; Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Putus : 19-02-2013 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 K/PDT.SUS/2012 Tanggal 19 Februari 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK cq. KOMISI BANDING MEREK vs JIMMY SANTOSO HERLAMBANG
271 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
271 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010, Penggugat menerima suratpemberitahuan informasi status pendaftaran merek dengan nomor suratHKI4HI.06.01.78 dari Direktorat Merek dengan nomor agendaDO002009010277 dengan klasifikasi jenis barang kelas 30 yang masihdalam proses pemeriksaan subtantif (bukti P3);.
Register : 05-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
APRIZAL
Tergugat:
PT GRAHA CIPTA BANGKO JAYA
155 — 38
APRIZAL
Tergugat:
PT GRAHA CIPTA BANGKO JAYA
155 — 38
Bahwa sikap Tergugat yang menyatakan tidak pernah berurusandengan PD.F.SPPP.SPSI Provinsi Jambi serta menolak memberikanjawaban subtantif merupakan sikap yang tidak kooperatif, bahwa PekerjaPT.
Putus : 21-11-2017 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Tlg Tanggal 21 Nopember 2017 — DARMAN melawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), dkk
83 — 13
83 — 13
Cacat subtantif dapatdibatalkan atau bahkan batal demi hukum; dan (3) Cacat prosedur, yaitusecara subtansi tidak melanggar UndangUndang dan kemudiankebijakannya juga tidak melanggar UndangUndang, tetapi ada proseduryang tidak dilalui. Cacat prosedur dapat dimintakan batal demi hukum;Bahwa dokumen dianggap sah apabila tidak ada cacat hukum;Bahwa jika ada dokumen atau suatu kebijakan atau tindakan hukum,secara formil itu sah, tetapi ada dugaan secara subtantif cacat, makamenjadi cacat subtantif.
Putus : 26-05-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN STABAT Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Stb Tanggal 26 Mei 2015 — Furqan Januar
43 — 21
43 — 21
(Narkotika)dalam amar putusan sudah sesuai rasa keadilan formal (menurut UndangUndang) dan keadlilan yang berlaku di masyarakat (keadilan subtantif);Menimbang, bahwa oleh karena pidana MATI dijatuhkan kepadaTerdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lalgi menjatuhkan pidana dendakepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Register : 17-07-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Gin Tanggal 3 Desember 2018 — Penggugat:
Anak Agung Gde Agung
Tergugat:
1.Anthony Carlisi
2.Heather LynnDuplex
3.I Made Dwita SH
406 — 242
Anak Agung Gde Agung
Tergugat:
1.Anthony Carlisi
2.Heather LynnDuplex
3.I Made Dwita SH
406 — 242
suatu perjanjian dengan sebab atau isiyang palsu adalah tidak mengikat secara hukum sehingga pembebanansuatu objek sengketa dengan membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT) nomor 1/2011, tertanggal 3 Januari 2011 yang dasarkan atashutang piutang yg fiktif adalah cacat hukum.11.Bahwa dengan demikian dapat dikatakan perjanjian Nominee adalah dibuatatas dasar itikad tidak baik, yang dikualifikasikan perjanjian simulasi(simulasi absolute) dan merupakan sebagai bentuk penyelundupan hukumdimana secara subtantif
Register : 04-05-2012 — Putus : 28-08-2012 — Upload : 07-11-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 34/G.TUN/2012/P.TUN.Mks Tanggal 28 Agustus 2012 — PAMMASE ASANG, dkk Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA
37 — 21
37 — 21
UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 tidakmenjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu ari kepentngan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;Menimbang, bahwa secara subtantif ari kepentingan adalah merujuk kepadanilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada tidaknya hubunganhukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yangmenjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara, Buku Il, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
Register : 20-01-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PA NGANJUK Nomor 251/Pdt.G/2014/PA.Ngj Tanggal 26 Juni 2014 — PEMOHON TERMOHON
9 — 0
9 — 0
yuridiksi PengadilanAgama Nganjuk, sehingga perkara ini menjadi kewenangan PengadilanAgama Nganjuk (kompetensi relatif), maka dengan demikian berdasar pasal66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganHalaman 20 dari39 Putusan No: 0251/Pdt.G/2014/PA.Ngj.Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan AgamaNganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa meskipun Termohon secara subtantif
Register : 10-12-2014 — Putus : 29-01-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 29 Januari 2015 — PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK >< ARIFIN
1271 — 646
1271 — 646
Dalamkedudukan perikatan yang demikian baik secara teknis dan subtantif,penjamin bukan berubah menjadi debitur. Kedudukannya secara yuridistelah dilembagakan secara murni dalam bentukBORGTOCHT. 3==22 22 nnennn4 Bahwa dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan No.922 K/Pdt/1995 tertanggal 31 Oktober 1997, yang menolak permohonanPernyataan Pailit pada perkara antara CITI BANK NA, Cabang SingapureCs.
Register : 10-11-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN Andoolo Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Adl Tanggal 30 Nopember 2021 — Pemohon:
HARDIKNAS TOMBILI, S.H Alias DIKI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
160 — 154
HARDIKNAS TOMBILI, S.H Alias DIKI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
160 — 154
Sidik /O6/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021, terlebihdahulu Termohon harus melakukan proses gelar perkara untuk menentukanapakah perkara a quo bisa di naikan dari tahap penyelidikan menuju tahappenyidikan yang secara subtantif untuk menentukan perbuatan tersebut apakahmerupakan suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana dan oleh karenaPemohon telah diperiksa yang dituangkan dalam Berita Acara PemeriksaanWawancara pada pukul 14.30 WITA tertanggal 11 Agustus 2021 dan prosesgelar perkara
Register : 10-06-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Mtr Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.BAIATUS SHOLIHAH, S.H.
2.MILA MEILINDA
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
Amirudin Als Amir
119 — 97
1.BAIATUS SHOLIHAH, S.H.
2.MILA MEILINDA
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
Amirudin Als Amir
119 — 97
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahHalaman 22 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Mtrdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 19 Juli 2021 yang disampaikanoleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif
Register : 05-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
ARI NURAHMAN
Tergugat:
PT GRAHA CIPTA BANGKO JAYA
131 — 130
ARI NURAHMAN
Tergugat:
PT GRAHA CIPTA BANGKO JAYA
131 — 130
Bahwa sikap Tergugat yang menyatakan tidak pernah berurusandengan PD.F.SPPP.SPSI Provinsi Jambi serta menolak memberikanjawaban subtantif merupakan sikap yang tidak kooperatif, bahwa PekerjaPT.
Putus : 22-01-2014 — Upload : 02-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 Tanggal 22 Januari 2014 — Dewan Pimpinan Daerah PARTAI GOLONGAN KARYA Kabupaten Musi Rawas VS 1. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Selatan, DK
34 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ketentuan yang termaktub dalam UndangUndang tersebutdi atas bersifat limitatif dan subtantif/prinsif, karena disebut dalamUndangUndang dengan kalimat yang tegas (ipsis verbis) danberdasarkan atas ketentuan hukum (ipso yure) atau vanrechtswege;e.
Putus : 04-04-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 21/Pid.B/2016/PN Tlg Tanggal 4 April 2016 — I. Anton Endrayana; II. Sebastian Hadinata; III. Christiani Irwanto Alias Laila Christiani Irwanto;
131 — 12
131 — 12
Lebih dari itu,keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalahkeadilan yang bersifat subtantif (subtantif justice)yang tidak hanya berorientasi pada perbuatanpelaku saja, tetapi juga memperhatikan latarbelakang terjadinya tindak pidana dan jugakerugian yang dialami korban;Bahwa apabila dicermati, motif para Terdakwamelakukan perbuatannya adalah untukmengalihkan sebagian tanah dalam SertifikatBekas Hak Guna Bangunan Nomor 80 tanggal 20Desember 1978 luas 4.634 M2 atas nama LIEMKEE THO cs (kakek Terdakwa
Register : 26-01-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 26-05-2016
Putusan PN SAMPANG Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN Spg Tanggal 12 April 2016 — SUDARYANTO AL.YAYAN
29 — 7
29 — 7
Menurut Majelis Hakim, menerapkan hukumtidaklah sekedar menerapkan keadilanmenurut UndangUndang (normatif justice).Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakimterapbkan adalah keadilan yang bersifatsubtantif (subtantif justice) yang tidak hanyaberorientasi pada perbuatan pelaku saja,tetapi juga pada korban secara kasuistis;2. Bahwa dihubungkan dengan tujuanpemidanaan, Indonesia menganut TeoriPenggabungan (Integratif Theory).
Register : 16-02-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PA SAROLANGUN Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Srl Tanggal 14 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 5
16 — 5
Nomor 9 Tahun 1975, akantetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon padapokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalilterjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak terima atasperilaku Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain sehingga sejakbulan Maret 2021, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif
Putus : 06-03-2012 — Upload : 27-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2012 Tanggal 6 Maret 2012 — KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK VS PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KOTA DEPOK
53 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
KPU Kota Depok wajib melaksanakan Peraturan KPUNomor 68 Tahun 2009, karena sejak tanggal 21 Juni 2010 sudah memulai prosestahapan pencalonan;Sebelum menyampaikan alasan keberatan atas putusan banding PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat perlumenyampaikan alasan mengapa Pemohon Kasasi melakukan banding atas putusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, selain alasanalasan yang disebutkan di atasdariangka 1 sampai dengan angka 10, atau alasan lebih subtantif
Register : 05-05-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 45/G/2014/PTUN.Mks Tanggal 27 Oktober 2014 — SAHABUDDIN (Penggugat)
Melawan
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR (Tergugat)
81 — 46
81 — 46
sebaliknya ada kepentingan baru adaaksi (mengajukan gugatan), oleh karenanya Majelis terlebih dahulu menguji apakahPenggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objeksengketa a quo ; Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami daridoktrin maupun yurisprudensi ;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Register : 29-06-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 25-02-2019
Putusan PA MAROS Nomor 300/Pdt.G/2018/PA.Mrs Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 8
14 — 8
No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokokpermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif dapat disimpulkanbahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar padaalasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Putus : 25-04-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 25 April 2017 — EDIH KUSNADI alias SEBLU
78 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
memberikanpertimbangan hukum yang jelas dan tidak relevan sebagaimana faktafaktahukum yang telah dikemukakan dalam Memori Kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi yang seharusnya dijabarkan lebih lanjut dan mendalamsetelah Judex Jurist memeriksa perkara a quo berdasarkan datadata yangtelah dikirimkan oleh Pengadilan tinggi Jakarta;Bahwa dalam putusannya Judex Jurist hanya melihat putusan dari JudexFacti Pengadilan Tinggi Jakarta yang hanya menyamakan putusan tanpamemberikan pertimbangan hukum yang subtantif