Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP CcdKenaikan Pasal 138A UU KUP = = e. Jumlah sanksi administrasi 7.064.730 (7.064.730) 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 23.885.516 (23.885.516) Dengan demikian Perhitungan Pajak menurut Pemohon Bandingadalah sebesar: Jumlah Rupiah Menurut No.

demikian itu secara nyata menggangguhakhak para Penggugat Rekonvensi yang dikemudian hari harusmenyelesaikan masalah hukum yang berkepanjangan ;bahwa mengingat peralinan hak atas objek sengketaberdasarkan Akta Jual Beli Tanah No.171/SIt.12/1998 a quo, makaterjadi balik nama dari atas nama Tergugat Ill Konvensi (Sanggur)menjadi atas nama Tergugat Rekonvensi tersebut adalah secaramelawan hukum, oleh karenanya dengan ini balik nama atas namaTergugat Rekonvensi dan pendaftaran Sertifikat Hak Milik No.138a

Kenaikan Pasal 138A KUP 0 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0 0f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0 0g.

Kenaikan Pasal 138A KUP 0 0 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0 0 0f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0 0 0g.

Kenaikan Pasal 138A KUP :e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d) 7.521 .523.971,006 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e) 23.191.365.577,00 Halaman 5 dari 31 halaman.

Menetapkan beberapa harta yang dibeli olen Penggugat berupa:e Rumah di Tanah Abang dengan Akta Jual Beli Nomor 24 tahun 2002dan Sertifikat Hak Milik Nomor 317 seluas 159 meter persegi terletakdi Jalan Kebon Kacang VI Nomor 13;e Sebidang tanah seluas 85 meter persegi di Jalan Kebon Kacang VINomor 138A RT. 004 RW. 06 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusatdengan Akta Nomor 14 tanggal 17 Juni 2009;e Ruko dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 991 yang terletak di JalanKH.

Masingmasing berkas rangkap 6 (asli 1 & 5 Photocopy).Bahwa sehubungan dengan penerbitan Objek Sengketa,TERGUGAT telah melaksanakan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku~ sehingga keliru jikaPENGGUGAT menyatakan TERGUGAT tidak memenuhipersyaratan dan prosedur penerbitan Izin Lokasi.Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR Hal.45 dari 138A.9.

Risman Scham Palm Indonesia di Kelurahan SelensenKecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,bukan termasuk kedalam pengertian Keputusan TUN menurutUndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (bukanmenjadi ranah kKewenangan Pengadailan TUN untuk memeriksaobjek gugatan a quo), hal ini dikarenakan :Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR Hal.49 dari 138a. Bahwa penerbitan objek gugatan oleh TERGUGAT II adalahsebagai sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atauKegiatan.b.

Bahwa berdasarkan Point 9, Point 10, Point 11 dan point 12 halaman11 sd 12 perlu TERGUGAT Il jelaskan dan sampaikan sebagaiberikut:8.1.Perlu untuk PENGGUGAT pahami bahwa Izin Lingkungandisyaratkan dan diatur berdasarkan :Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR Hal.69 dari 138a.

kKepentingandalam mengajukan dalam sengketa in litis, sehingga eksepsi tentangPenggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo patutdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap ekspesi Tergugat I, Tergugat II, danTergugat Il Intervensi mengenai gugatan kabur, saling bertentangan satudengan yang lainnya (Obscuur Libel);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1)Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara;Gugatan harus memuat:Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR Hal.126 dari 138a

menyetor PPN 10% tersebut ke negara;Dan atas keadaan tersebut;Dimana oleh pihak KPP Pratama ParePare (Turut Tergugat in casu) telahmenetapkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (GKPKB) danDaftar Tagihan Pajak terkait atas transaksi penjualan/penyerahan kesebelasunit Ruko tersebut, dengan total tagihan sebesar Rp. 2.539.535.156, (duamilyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribuseratus lima puluh enam rupiah) (tagihan pokok + denda administrasikenaikan 200% Pasal 138A

dan 9 adalah tidak benar, yangbenar adalah Pihak Turut Tergugat telah melaksanakan pemeriksaanpemeriksaan sebelumnya sesuai mekanisme, prosedur hukum dan tatatertib sebagaimana mestinya, bahkan Para tergugat juga telah diperiksadan atau telah dimintai keteranganketerangan oleh Turut Tergugat yangpada akhirnya ditetapkanlah Para Penggugat (ic.Tauhid Yunus) adalahsebagai Wajib Pajak dalam perkara ini, dan sekaligus telah dijatuhkansanksi denda sebesar 200% terhadap Para Penggugat berdasarkanPasal 138A

dan TurutTergugat Il dimana mereka telah mengakui benar tanah yang menjadiobjek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat, hal ini dapatdibuktikan dengan adanya hubungan hukum sewa menyewa antaraPenggugat dengan Tergugat (Vide bukti P22 berupa Surat PerjanjianNomor SP O62/Expl.XI/72 tanggal 25 Agustus 1972 tentang sewamenyewa bangunan dan pekarangan; Bukti P23 berupa Perjanjian Nomor SP.062/D.III/80 tentang sewamenyewa bangunanbangunan beserta pekarangannya di Jalan BragaNomor 11, 13 dan 138A (

K/Pdt/2013 Bukti P24 berupa Suplemen Kesatu Nomor SP 062/D.III/80 tentangSewa Menyewa Bangunanbangunan beserta Pekarangannya di JalanBraga Nomor 11, 13 dan 13 A (Nomor Baru 15) Bandung; Bukti P25 berupa Suplemen Kedua Nomor SP.022/DJB/85 tentangSewa Menyewa Bangunanbangunan beserta Pekarangannya di JalanBraga Nomor 11, 13 dan 13A (Nomor Baru 15) Bandung; Bukti P26 berupa Suplemen Ketiga Nomor SP.286/DJB/86 tentang SewaMenyewa Bangunanbangunan beserta Pekarangannya di Jalan BragaNomor 11, 13 dan 138A

AGUS SUPRIYANTO, SH.Keduanya Advokat pada Kantor BEJ & ASSOCIATESS* beralamat JI.Sosrokartono, Kaliputu 3 No.138A Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 3 Juli 2016;LAWAN1. SUYANTO bin SUHARTONO (alm), Pekerjaan : Swasta, Alamat : DesaPanjang, Rt.02/Rw.003 Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus,selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I.2. TEGUH PRAKOSO, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa Mlati LorRt.02/Rw.03 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, selanjutnyadisebut sebagai TERLAWAN II.3.

Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 14.152.000,00Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00Kenaikan Pasal 138A KUP 0,00Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0,00Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0,00Jumlah yang masih harus dibayar 14.152.000,006. Jumlah PPN yang masih harus dibayar 28.304.000,00 2.

PUTUSANNOMOR: 05/G/2010/PTUNSMD"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,telah memutuskan sebagai berikut sengketa antara:PTJASUKA BANGUN PRATAMA, Berdasarkan Akta KIKI HERTANTO,S.H,Notaris di Jakarta ,Nomor : 4 tanggal 7 April 2008, berkedudukan dan berkantordi Bandung Jalan Cipedes Tengah Nomor : 138A, dalam hal ini diwakiliIR.M.SYAMSUDDIN NOOR

rupiah) ; Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No.230/PDT/2007/PT.MKS.tanggal 20 September 2007 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2007 kemudian terhadapnyaoleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus No.138a

Rifai No. 138A Rt.032 Rw.008 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur IIKota Palembang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT II REKONVENSI;VIVI, lahir di Palembang, 27 Desember 1976, Umur 44 Tahun, jenis kelaminPerempuan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Budha,Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN PkbKewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Mayor Ruslan Lr.H.

Rifai No. 138A Rt.032 Rw.008 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur IlKota Palembang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IlKONVENSI/ PENGGUGAT III REKONVENSI;YUSUF YOHAMSA, lahir di Palembang, 14 Januari 1976, Umur 44 Tahun,jenis kelamin lakilaki pekerjaan Karyawan Swasta, agama Budha,Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Dwikora IlNo.1238 Rt.008 Rw.002 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan llirBarat Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT III/PENGGUGAT IV REKONVENSI

., semuanyaAdvokat, berkantor di Kantor Advokat ERRY dan ASSOCIATES beralamat di JalanSosrokartono Kaliputu 3 Nomor :138A Kudus, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 14 November 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKudus tanggal 13 Januari 2014 No 6 SK/2014/PN Kds., Selanjutnya mohon disebutsebagai Penggugat;M elawan1 SUTRIMO, bertempat tinggal di Desa Kedungdowo Rt. 04/Rw. 01Kec. Kaliwungu Kab.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP CcdKenaikan Pasal 138A UU KUP = = e. Jumlah sanksi administrasi 5.934.868 (5.934.868) 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar = 21.552.943 (21.552.943) Dengan demikian Perhitungan Pajak menurut Pemohon Bandingadalah sebesar: Jumlah Rupiah Menurut No. Uraian . .

Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 586/Glugur Darat berikut Bangunan Ruko permanen tiga setengah lantai yang berdiridiatasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan jalan GunungKrakatau No.138A, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan MedanTimur, Kota Medan;b.

Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 586/GlugurDarat berikut bangunan ruko permanen tiga setengahlantai yang berdiri diatasnya yang terletak dan setempatdikenal dengan Jalan Gunung Krakatau No.138A,Kelurahan Glugur Darat , Kecamatan Medan Timur, KotaMedan;2.

Sebidang Tanah Milik berikut Bangunan Ruko permanen tigasetengah lantai yang beridiri diatasnya yang terletak dan setempatdikenal dengan Jalan Krakatau No. 138A, Desa/Keluaran GlugurDarat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Sertifikat Hak Miliknomor : 587/Glugur Darat c.

Sebidang Tanah Milik berikut Bangunan Ruko permanen tigasetengah lantai yang beridiri diatasnya yang terletak dan setempatdikenal dengan Jalan Krakatau No. 138A, Desa / Keluaran GlugurDarat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Sertifikat Hak Miliknomor : 587/Glugur Darat , terdaftar atas nama Terbanding II /Tergugat ;c.

Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 586/GlugurDarat berikut bangunan ruko permanen tiga setengah lantaiyang berdiri diatasnya yang terletak dan setempat dikenaldengan Jalan Gunung Krakatau No.138A, Kelurahan GlugurDarat , Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;Halaman 147 dari 169 halaman Perkara Nomor : 395/Pdt/2020/PT MDN2.

Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP Kenaikan Pasal 138A UU KUP JJumlah sanksi administrasi 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa Putusan Pajak NomorPut.71571/PP/M.XIA/13/2016, tanggal 13 Juni 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:amar PengadilanMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Direktur Pajak KEP1423/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal

kreditsebesar Rp. 234.000.000, (dua ratus tiga puluh empat jutarupiah) ; Akta Perjanjian Tambahan No. 24/40 tanggal 12 Maret 1983,tambahan limit kredit sebesar Rp. 56.000.000, (lima puluhenam juta rupiah) sehingga limit kredit menjadi sebesar Rp.290.000.000, (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) ;2) Pemberian Fasilitas Kredit dalam mata uang rupiah (IDR) denganlimit kredit sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) sesuaiAkta Perjanjian Kredit No. 23/74 tanggal 14 Juli 1982, AddendumNo. 25/138A

Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP Kenaikan Pasal 138A UU KUP Jumlah sanksi administrasi 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa amar Putusan Pajak NomorPut.71566/PP/M.XIA/13/2016, tanggal 13 Juni 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:PengadilanMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Direktur Pajak KEP1419/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP Kenaikan Pasal 138A UU KUP Jumlah sanksi administrasi 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71570/PP/M.XI1A/13/2016, tanggal 13 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon BandingDirektur Pajak KEP1422/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa