Membebankan kepada Pemohon untuk memayar biaya yang timbul dalampermohonan ini;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohontelah datang menghadap sendiri dan pada pemeriksaan Pemohon menyatakantetap pada isi permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannyadipersidangan, Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti sebagai berikut:1.Fotokopi Duplikat Surat Kelahiran nomor 141.1/25/XV2016 atas nama Darnoyang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Glintang tertanggal

dipersidanganselengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuksingkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi,selanjutnya mohon Penetapan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapanadalah agar ditetapbkan nama Pemohon Darno sebagaimana tertulis dalamDuplikat Surat Kelahiran nomor 141.1

Darno, orangnya adalah sama atau satu orang;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P8 dan duaorang saksi, keterangan saksisaksi mana yang diberikan dipersidangan dengandibawah sumpah;Menimbang, bahwa dari faktafakta dipersidangan diperoleh faktahukum nama Pemohon Darno sebagaimana tertulis dalam Duplikat SuratKelahiran nomor 141.1/25/X1/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/LurahGlintang, Kartu keluarga nomor

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bogor Nomor :141.1/344/Kpts/PerUU/2014 tanggal 25 April 2014, Tentang PengesahanPengangkatan Sdr. Dede Malvina Sebagai Kepala Desa BojonggedeKecamatan Bojong Gede Masa Bhakti Tahun 20142020;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati BogorNomor: 141.1/344/Kpts/PerUU/2014 tanggal 25 April 2014, TentangPengesahan Pengangkatan Sdr.

Menyatakan eksepsi Tergugat telah tepat danberalasan:;DALAM POKOK PERKARA1.Menolak gugatan Penggugat terhadap tTergugat atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapatCCITT LT Vj nnn nnnMenyatakan menolak permohonan pembatalan terhadap SuratKeputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/344/Kpts/PerUU/2014 tanggal25 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr.

Dede Malvinasebagai Kepala Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede Masa BhaktiTahun 20142020;Menyatakan sah berlaku menurut hukum Surat Keputusan BupatiBogor Nomor : 141.1/344/Kpts/PerUU/2014 tanggal 25 April 2014tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr.

DwiSunarto, ST. yang dalam keadaan berhalanganhadir dan menyatakan dirinya tidak mempunyai kewenangan pada saatitu sebagai Ketua BPD Bojoniggedelj = 141.1/344/Kpts/PerUU/2014tanggal 25 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr.

Bukti P1 : Keputusan Bupati Bogor No.141.1/344/Kpts/PerUU/2014,Tertanggal 25 April 2014 (foto copy darifoto copy) ; 2.

Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; --------------------------------------------

1. DALAM POKOK SENGKETA; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------------------------------------------------
   2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1

Jabatan Tahun 2018 - 2024 dan Lampiran II Keputusan Kabupaten Karawang tentang daftar Pengesahan dan Pengangkatan 67 (enam puluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2018 - 2024, Khusus Nomor Urut 8 Atas Nama Usman Sonjaya Kepala Desa Curug, Kecamatan Klari;--------

OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARAObjek gugatan sengkata Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan BupatiKarawang Nomor : 141.1/Kep.709Huk/2018, tanggal 14 Desember 2018tentang Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh) Kepala DesaDan Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 67 (enampuluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun2018 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 2018 2024 dan Lampiran Il Keputusan Bupati Karawang tentang DaftarPengesahan

, diangkat dengan keputusanBadan permusyawaratan Desa tanggal Nomor : 141.1/Kep.03BPD/2018, tanggal 18 Juli 2018 (foto copy sesuai foto copy) ;Berita Acara Rapat Pembahasan Laporan Hasil PemilihanKepala Desa Dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, tertanggal14 November 2018 (foto copy sesuai foto copy);Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.709 Huk/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat 67 EnamPuluh Tujuh ) Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa SertaPengesahan dan Pengangkatan 67 (Enam Puluh Tujuh

T1 Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.709 Huk/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat 67 (EnamPuluh Tujuh) Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa SertaPengesahan Dan Pengangkatan 67 (Enam Puluh Tujuh)Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara SerentakTahun 2018 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode MasaJabatan Tahun 2018 2024 ( copy sesuai asli) ;2. T2 Tata tertio Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Curug,Kecamatan Klari , Kabupaten Karawang (copy dari copy) ;3.

T6 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Curug KecamatanKlari, Kabupaten karawang Nomor : 141.1/kep.04PAN/2018,tanggal 12 November 2018 tentang Penghitungan Ulang SuratSuara yang dianggap (yang tidak sah) dalam Pemilihan KepalaDesa Curug Kecamatan klari Kabupaten Karawang (Foto copyS@SUAI ASIl) jn nnn nnn nnn nn nn nnn n renee nen en eee ene n ne en nes7.

/Kep.05PAN/2018 , tanggal 12 November 2018 Calon Kepala Desaterpilin atas nama Usma Sonjaya (Sesuai dengan asli ) ;Surat ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Curug, KecamatanKlari, Kabupaten Karawang Nomor : 141.1/40/2018, tanggal 12November 2018, Perihal laporan Hasil Pemilihnan Kepala DesaTahun 2018, Kepala Desa terpilih atas nama Usman Sonjaya(Foto copy sesuai asll) ;Surat Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141.1/10/BPD,tanggal 14 November 2018, perihal Laporan Kepala DesaTerpilin hasil Pemilihan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati CirebonNo.141.1/Kep.734DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 Tentang:Pengesahan Dan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilinan KuwuSerentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 beserta Lampiran KhususNo.172 nama Hasan Bisri tanggal lahir Cirebon, 08091968 yang disahkansebagai Kepala Desa atau Kuwu Desa Weru Lor Kecamatan WeruKabupeten Cirebon;3.

Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di KabupatenHalaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.BDGCirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 172 atas nama Hasan Bisri,tanggal lahir Cirebon O08 September 1968, yang ditetapkan sebagai KuwuWeru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;3.

Surat Bupati Cirebon No. 141.1/Kep.734DPMD/2019,tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu TerpilihHasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon desaWeru lor, Kecamatan weru, tanggal 20 Februari 2020 (buktisesual dengan asll) ;Foto copy Surat Perihal : Banding Administrasi SK.

SuratBupati Cirebon No. 141.1/Kep.734DPMD/2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilin HasilPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon desaWeru lor, Kecamatan weru, (bukti Sesuai dengan aslli) ;Foto copy Daftar Tamu Kunjungan ke MTS As Safiyah ,tanggal 21 Agustus 2019, Surat Bupati Cirebon No.141.1/Kep.734DPMD/2019, tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan KuwuSerentak di Kabupaten Cirebon desa Weru lor, Kecamatanweru, tanggal 20 Februari 2020 (bukti sesuai dengan

(bukti Sesuai dengan asili) ;Foto copy Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentangHalaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.BDG10.11.12.13.14.T7T8T9T10T11T12T13T14Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilin HasilPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun2019.

Moenir sebagai Kepala Desa oleh sebab ituPenggugat mohon objek sengketa I ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaansengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (vide Pasal 67 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986) ; Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat I mengajukanJawaban tertanggal 09 Nopember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI:1 Bahwa dalam perkara a quo mengenai obyek sengketa Nomor : 141.1

harus ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima : 153 Bahwa gugatan yang dilakukan oleh penggugat terhadap Tergugat I adalah errorin subyekto karena penggugat sama sekali bukan sebagai subyek dari padaterbitnya surat keputusan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo,oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap Tergugat I harusditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima DALAM POKOK PERKARA : 1 Bahwa benar Tergugat I pernah menerbitkan surat keputusan Nomor : 141.1

424.013/2011tanggal 10 Pebruari 2011 dimana dalam surat keputusan tersebut salah satunyamengamanahkan agar penjabat Kepala Desa Tanggulangin mempersiapkanpenyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan ;4 Bahwa pemilihan Kepala Desa tanggal 24 Juli 2011 yang dilaksanakan olehPanitia Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin (Tergugat III) yang dibentuk olehPenjabat Kepala Desa Tanggulangin yang melaksanakan salah satuamanah ...amanah dari keputusan Bupati Nomor : 141.1

/18/HK/424.013/2011 tanggal 10Pebruari 2011 adalah sah menurut hukum, dimana salah satu yang mendaftarsebagai calon Kepala Dea Tanggulangin adalah penggugat, dengan demikian berartipenggugat telah mengakui keabsahan dari surat keputusan Bupati Pasuruan Nomor :141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20 Desember 2010 Tentang PemberhentianPenggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin sebagaimana yang menjadi obyekgugatan perkara Nomor : 22/G/2011/PTUN.SBY.dan ternyata selama prosespelaksanaan pemilihan Kepala

SBY memutuskansebagai berikut : 1 Menyatakan penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatanterhadap Tergugat I karena Penggugat bukan merupakan pihak yangbersangkutan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan menjadi salah satu obyek gugatan perkara aquo ; 2 Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;3 Menyatakan menerima seluruh jawaban gugatan ini ; 4 Menyatakan obyek sengketa yang berupa surat keputusan Bupati Nomor :141.1/546/HK/424.013/2011 tanggal 23 Agustus

Bahwa Penggugat I berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 141.1/Kep.1580Otdes/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kuwu diKabupaten Indramayu, diangkat sebagai kuwu untuk masa jabatan 10 (sepuluh) tahun yangberakhir masa jabatan sampai tanggal 26 Oktober 201 ;3.

Kuwu Desa Sukamelang Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayuterhitung sejak tanggal 7 Pebruari 2012 sesuai dengan SK Bupati Indramayu Nomor :141.1/Kep.107Otdes/2012 ;7.

/Kep.1580Otdes/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kuwudi Kabupaten Indramayu ;Bukti P9 : Keputusan Bupati Indramayu Nomor 141.1/Kep.406Otdes/2011 tanggal27 Oktober 2011 tentang Persetujuan Pengangkatan Sdr H.A.A.

/Kep.1580Otdes/2004 tertanggal 11 Agustus2004 Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kuwu di Kabupaten Indramayu (Vide Bukti P8) danPengangkatan Penggugat I sebagai Pejabat Kuwu Desa Sukamelang sejak 27 Oktober 2011sampai dengan dilantiknya Kuwu Desa Sukamelang definitive berdasarkan Surat KeputusanBupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.406Otdes/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 (Vide BuktiP9), dimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 141.1/Kep.1580Otdes/2004 Tanggal 11 Agustus 2004, kuwu diangkat

/Kep.1580Otdes/2004tertanggal 11 Agustus 2004 Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Kuwu di KabupatenIndramayu (Vide Bukti P8) dan Pengangkatan Penggugat I sebagai Pejabat Kuwu DesaSukamelang sejak 27 Oktober 2011 sampai dengan dilantiknya Kuwu Desa Sukamelangdefinitive berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.406Otdes/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 (Vide BuktiP9), dimana berdasarkan SuratKeputusan Bupati Indramayu Nomor 141.1/Kep.1580Otdes/2004 Tanggal 11 Agustus2004, kuwu diangkat

Objek GugatanObjek gugatan Penggugat dalam gugatan ini adalah Keputusan Tergugat, yakniSurat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 383Huk/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Talagasari TerpilihSebagai Kepala Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang,tertanggal 22 JUll 2013; n nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnnnncnnnnncsIl.

Peradilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan TataUsaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifatkongkrit, individual, dan final, yang membawa akibat Hukum bagi seseorangatau badan Hukum perdata; n0 nn nn nnn nnn nena2.1.Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 diatas, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 141.1

Bahwa Keputusan Tergugat yang berdasarkan laporan dari surat keputusanBadan Permusyawaratan Desa Talagasari Nomor 016.BPDDs.Tgl/2013Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Mendapatkan Suara TerbanyakSebagai Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 3 Juli 2013 yang bersumberdari Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa TalagasariKecamatan Cikupa tertanggal 30 Juni 2013 sehingga menjadi SuratKeputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 383Huk/2013tentang Pengesahan Pengangkatan

Bahwa sampai kepada ditetapkannya Surat Keputusan Bupati KabupatenTangerang Nomor: 141.1/Kep. 383Huk/2013 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Talagasari Terpilin Sebagai Kepala DesaTalagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, tertanggal 22 Juli2013. Tergugat tidak mempertimbangkan, mendengar dan bahkanmenerima pengaduan dan penyelesaian masalah; .

Sampai kepada didaftarkannya gugatan ini tertanggal, 26 Juli 2013 kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Serang, sebagaimana terlihat dalamkonsiderans Keputusan Tergugat sama sekali bukan menjadi dasar bagiTergugat untuk melakukan sebuah keputusan menyangkut urusan TataUsaha Negara yaitu pengangkatan seorang Kepala Desa; 10.Bahwa Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Kabupaten1.Tangerang Nomor: 141.1/Kep. 383Huk/2013 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Talagasari Terpilin Sebagai Kepala

Bahwa Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/784/Kpts/PerUU/2019tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. JEJEN sebagai KepalaDesa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Masa Bakti Tahun 20192025. Adalah Keputusan Tata Usaha Negara bersifat individual karenaditujukan atas penetapan dan pengangkatan sdr. Jejen sebagai KepalaDesa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja masa bakti Tahun 2019c. Bahwa Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/784/KPTS/PerUU/2019tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sdr.

Bahwa Penggugat mengirimkan Surat Kepada Bupati Bogor padatanggal 17 Maret 2020 Perihal : Permohonan Pencabutan atauPembatalan atas Surat Keputusan Nomor 141.1/784/KPTS/PerUU/2019Tanggal 16 Desember 2019 Tentang Pengesahan dan PengangkatanSdr. Jejen sebagai Kepala Desa Cadasngampar Kecamatan Sukarajamasa bakti tahun 201920255.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor :141.1/784/KPTS/PerUU/2019 Tanggal 16 Desember 2019 TentangPengesahan dan Pengangkatan Sdra. JEJEN sebagai kepala DesaCadasngampar Kecamatan Sukaraja Masa Bakti Tahun 20192025 ;. MewajibkanTergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor :141.1/784/KPTS/PerUU/2019 Tanggal 16 Desember 2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Sdra. JEJEN sebagai kepala DesaCadasngampar Kecamatan Sukaraja Masa Bakti Tahun 20192025 ;.

Lilis Saodah Calon KepalaDesa Cadasngampar Nomor Urut: O2 Nomor: 141.1/65DPMP/2019 pada tanggal 3 Desember 2019 (Sesuai dengan foto: Foto copy Surat Nomor : 141.1/248DPMD/2019, tanggal 10Desember 2019, Perihal : Pemberitahuan Hasil PenyelesaianPermasalahnan/Perselisihan Pilkades Cadasngampar Tahun 2019,yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor ;(sesuai dengan aslinya);0: Foto copy Surat Nomor : 141.1/571/Kec, Tanggal 11 Desember2019, Perihal : Pemberitahuan Hasil Penyelesaian Permasalahan

JEJEN sebagai Kepala Desa CadasngamparKecamatan Sukaraja Masa Bakti Tahun 20192025 Tanggal 18Desember 2019 ; (Sesuai dengan aslinya);: Foto copy Surat Nomor : 36/KH/JPSVH/III/2020 Tanggal 16Maret 2020, ditujukan Kepada Ibu Bupati Kabupaten BogorPerihal : Pencabutan atau Pembatalan atas Keputusan BupatiBogor Nomor : 141.1/784/KPTS/PerUU/2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Sdra.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati KarawangProvinsi Jawa Barat Nomor : 141.1/Kep.245Huk/2021 TentangPemberhentian Dengan Hormat 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) PenjabatKepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 177 ( Seratus TujuhPuluh Tujuh ) Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2021 Di WilayahKabupaten Karawang Priode Masa Jabatan Tahun 20212027, Tanggal 21April 2021 Khusus Pada Lampiran 2 Angka 72 Atas Nama Sdr. DedeGusnul Yakin3.

P2 : Foto copy Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.245Huk/2021, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 177(Seratus Tujun Puluh Tujuh) Penjabat Kepala Desa SertaPengesahan Dan Pengangkatan 177 (Seratus Tujunh PuluhTujuh) Kepala Desa hasil Pemilihan Tahun 2021 Di WilayahKabupaten Karawang Periode Masa Jabatan Tahun 20212027,tanggal 21 April 2021 (bukti sesuai dengan foto copy);3.

Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2021 Panitia Pemilihan Kepala DesaMekarsari telah menerbitkan Keputusan Nomor: 141.1/Kep.30PAN/2021tentang Calon Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari KabupatenKarawang dan dilaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desasecara terbuka (vide Bukti T6, T7, T23);9.

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 Panitia Pemilinan Kepala DesaMekarsari telah menerbitkan Keputusan Nomor: 141.1/Kep.12 PJ/N/2021tentang Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa MekarsariKecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Tahun 2021 (vide Bukti T9);12.

Bahwa pada tanggal 27 April 2021 Penggugat mengajukan SuratKeberatan atas penerbitan Keputusan Bupati Karawang Provinsi Jawa BaratNomor : 141.1/Kep.245Huk/2021 tertanggal 21 April 2021 (vide Bukti P6);18.

/10./03140/BA/Panpilkades/2017 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Baampah Kecamatan Mentaya Hulu; Bahwa Pada Tanggal 01 Agustus 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desa Baampahmenetapkan Calon Kepala Desa Baampah yang ditetapbkan dengan SKPanpilkades Nomor: 141.1/10/03140/KPTS/Panpilkades/2017;Bahwa Pada Tanggal 01 Agustus 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desa BaampahMengeluarkan SK PANPILKADES Nomor: 141.1 /10 /03140/KPTS/Panpilkades/2017 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon

gugatan Point No. 8 Yang menyatakanudangan Panpilkades Nomor: 141.1/21/03140/Panpilkades/2017 tentangPelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS danPenetapan Calon Kepala Desa terpilih pada pemilihan kepala desa baampahKec Mentaya Hulu kab.

Bahwa Pada Tanggal 01 Agustus 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desamelaksanakan Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon KepalaDesa yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 141.1/10./03Halaman 49 dari 97 hal Put. Pkr.

No. 40/G/2017/PTUN.PLK10.140/BA/Panpilkades/2017 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa MenjadiCalon Kepala Desa Baampah Kecamatan Mentaya Hulu; Bahwa Pada Tanggal 01 Agustus 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desa Baampahmenetapkan Calon Kepala Desa Baampah yang ditetapkan dengan SKPanpilkades Nomor : 141.1/10/03140/KPTS/Panpilkades/201 7; Bahwa Pada Tanggal 01 Agustus 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desa BaampahMengeluarkan SK PANPILKADES Nomor: 141.1 /10 /03140/KPTS/Panpilkades/2017 Tentang Penetapan

Bukti T 20Timur Nomor: 141.1/10/PANPILKAB/2017 tanggal 31 Oktober 2017perihal Undangan dan ditujukan kepada Daftar Terlampir, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);: Daftar Undangan Rapat tanggal 2 Nopember 2017 tentangPenyelesaian Permasalahan Penentuan Calon Kepala Desa Terpilihdi Desa Baampah Kecamatan Mentaya Hulu, (fotocopy sesuai dengan asli);: Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Baampah KecamatanMentaya Hulu Nomor: 141.1/21/03140/Panpilkades/2017 tanggal03 Nopember 2017 perihal Undangan,

Bahwa Objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan BupatiTangerang Nomor : 141.1/Kep.386Huk/2013 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilin sebagai Kepala Desa DukuhKec.Cikupa Kabupaten Tangerang tertanggal 22 Juli 2013 ;2. Bahwa Penggugat dan H.

Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengingatkan kepada PanitiaPemilihan Kepala Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD),kepada Camat Cikupa sebagai fasilitator Pemilinan Kepala Desa, termasukkepada Bupati Tangerang sebagai Pejabat yang mengeluarkan KeputusanBupati Nomor : 141.1/Kep.386Huk/2013 tentang PengesahanHalaman 4 dari 60 halaman.

Bahwa ketidakpastian hukum mengenai waktu) maupun administrasipenomoran surat yang diterbitkan oleh BPD di atas, adalah merupakandasar pertimbangan Bupati Tangerang dalam menerbitkan Keputusan TUNNo. 141.1/Kep.386Huk/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Dukuh Terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan CikupaKabupaten Tangerang;13.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiTangerang Nomor : 141.1/Kep.386Huk/2013 Tanggal 22 Juli 2013Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh TerpilihSebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa, KabupatenTangerang;4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 315.000, (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).Halaman 13 dari 60 halaman.

Putusan Nomor 60/K/TUN/2014adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan keputusan BupatiTangerang No. 141.1/Kep.386HUK/2013 tertanggal 22 JuJi 2013, olehkarenanya tidak dapat dibatalkan;3.

Kasasi , II/ Pembanding,Turut Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan PeninjauanKembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 300 K/TUN/2014, Tanggal09 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:OBJEK GUGATAN/SENGKETA:Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan/sengketa adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1

Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa Situdam, dan jumlahCalon Kepala Desa Situdam periode 2012 s.d. 2018 sesuai SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Situdam,Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang Nomor 141.1/027/BPD/2012tanggal 30 Oktober 2012 menetapkan 2 (dua) orang sebagai bakalCalon Kepala Desa yaitu: (1) lwan Kurniawan dan (2) Jejen (Penggugat),penerimaan dan penetapan Calon Kepala Desa tersebut dilakukansesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor 141.1/3305/ BPMPD/ 2012tanggal

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2012, Panitiadengan dibantu oleh petugas pembantu Panitia dan BPD serta TimMonitoring dan Pengendali dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Karawang, melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala DesaSitudam sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor 141.1/3305/BPMPD/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Jadwal PelaksanaanPemilihan Kepala Desa dan sesuai Peraturan Bupati KarawangNomor 94 Tahun 2012 pada BAB VIII mengenai Pemungutan danPenghitungan Suara;b.

2012 tentang PengesahanPemberhentian Dengan Hormat 67 Pejabat dan Penjabat Kepala Desaserta Pengangkatan 67 Pejabat Kepala Desa hasil pemilinan Tahun 2012di wilayah Kabupaten Karawang periode Tahun 20122018, sepanjangmengenai pengangkatan Sdr. lwan Kurniawan sebagai Pejabat KepalaDesa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang sebagaimanatertulis pada Nomor Urut 34 dalam lampiran II Surat Keputusan Tergugattersebut ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTergugat Nomor 141.1

2012 tentang PengesahanPemberhentian Dengan Hormat 67 Pejabat dan Penjabat Kepala Desa sertaPengangkatan 67 Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 diWilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 20122018, sepanjangmengenai pengangkatan Sadr. lwan Kurniawan sebagai Pejabat Kepala DesaSitudam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang sebagaimana tertulispada Nomor Urut 34 dalam lampiran II Surat Keputusan Tergugat tersebut;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTergugat Nomor 141.1

berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor141.1/784/Kpts/PerUU/2019, tanggal 16 Desember 2019, tentangPengesahan dan Pengangkatan Saudara Jejen sebagai Kepala DesaCadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Masa Bakti Tahun 20192025;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BogorNomor 141.1

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BogorNomor 141.1/784/Kpts/PerUU/2019, tanggal 16 Desember 2019,Halaman 3 dari 6 halaman.

Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 April 2021,yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati BogorNomor 141.1

Diangkat menjadi perangkat desa, berdasarkan:KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON KECAMATAN GEBANGKABUPATEN CIREBON NOMOR: 141.1/015Kpts/Des/GK/I/2013,Tanggal 18 Januari 20183 TENTANG PENGANGKATAN Sdr. AZATZURIJAT SEBAGAI KEPALA DUSUN 01.

Sebagaimana:KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.1/KEP.006.SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGASJABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATANGEBANG.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor:141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang AlihTugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon; 3. MewajibkanTergugat mencabut Keputusan Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020,tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat DesaGebang Kulon kecamatan Gebang; 4. Mewajibkan Tergugat untukmerehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Para Penggugatdalam jabatan semula sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku; 5.

Megabulkan permohon penundaanKeputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekrev/2020,tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat DesaGebang Kulon Kecamatan Gebang. 2.

Bahwa Tergugat kemudian memberhentikan Penggugat darijabatannya sebagai Kepala Dusun 01 di Kuwu Gebang Kulondengan melakukan Alih Tugas kepada Penggugat denganmenerbitkan KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR:141.1/KEP.006.SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020TENTANG ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESAGEBANG KULON KECAMATAN GEBANG. Dan LampiranKeputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas JabatanPerangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang.

: 37 tahun/18 Agustus 1969 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Kalirahayu, KecamatanLosari, Kabupaten Cirebon ;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumber sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia Mamuri bin Abdul Rojak dalam jabatannya selaku Kepala Desa(Kuwu) Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1

/Kep508Tapemdes/2003 tanggal 15 September 2003 tentang Pengesahan Kepala Desa diKabupaten Cirebon dan Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.128Tapemdes/2004 tanggal 25 Maret 2004 pada masa jabatannya yaituantara tanggal 25 Maret 2004 sampai dengan diberhentikannya dari JabatanKuwu Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon pada tanggal 28 Maret2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.151Pemdesa/2006 atau setidaktidaknya antara tahun 2004 sampai dengan tahun2006

No. 75 PK/Pid/2010barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena matapencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukanoleh Terdakwa dengan cara :Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep508Tapemdes/2003 tanggal 15 September 2003 tentang Pengesahaan KepalaDesa di Kabupaten Cirebon dan Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor :141.1/Kep.128Tapemdes/2004 tanggal 25 Maret 2004 Terdakwa Mamuri binAbdul Rojak diangkat menjadi Kepala Desa (Kuwu

2006 menerima beras raskin dan setelah masyarakat melunasinyalalu dana talangan tersebut dikembalikan pada saksi Hasan Bisri bin AbdulRojak ;Selanjutnya setelah mendapat laporan dari hasil audit Badan Pengawas daerahKabupaten Cirebon No. 714.14/179/BAWASDA tanggal 17 Februari 2006perihal Laporan Hasil Audit Kasus Kuwu Kalirahayu Kecamatan Losari padatanggal 28 Maret 2006 Terdakwa selaku Kepala Desa/Kuwu Desa Kalirahayudiberhentikan dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati CirebonNomor : 141.1

No. 75 PK/Pid/2010Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep508Tapemdes/2003 tanggal 15 September 2003 tentang Pengesahaan KepalaDesa di Kabupaten Cirebon dan Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor :141.1/Kep.128Tapemdes/2004 tanggal 25 Maret 2004 Terdakwa Mamuri binAbdul Rojak diangkat menjadi Kepala Desa (Kuwu) Kalirahayu dengan masajabatan selama 10 tahun dan di masa jabatan Terdakwa berlangsungPemerintah Daerah Jawa Barat memberikan Bantuan Peningkatan KinerjaAparat Desa

Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di KabupatenCirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 65 atas nama Wandi, tanggallahir Cirebon 30 Juli 1984, yang disahkan sebagai Kuwu Buyut KecamatanGunungjati, Kabupaten Cirebon;3.

(sesuaihalaman 39 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDGdengan asii);Fotokopi Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep. 734DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan KuwuTerpilin Hasil Pemilinan Kuwu Serentak Di KabupatenCirebon Tahun 2019 beserta lampirannya. (sesuaidengan asii);Fotokopi Surat Nomor 141/3763Kesbangpoltertanggal 10 Desember 2019 Perihal: PenyelesaianKeberatan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan KuwuDesa Buyut Kecamatan.

(sesuai dengan asii);Fotokopi Surat Camat Gunung Jati Nomor 141.1/350/Kec tertanggal 18 November 2019 PerihalLaporan Calon Kuwu Terpilih Desa Buyut KecamatanGunung Jati. (Sesuai dengan asili);Fotokopi Surat Ketua Badan Permusyawaratan DesaBuyut Nomor 141/022/BPD/XI/2019 tertanggal 08Nopember 2019 Perihal : Laporan Calon KuwuTerpilin Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati.

T48 : Fotokopi Surat Nomor 11/LPBHNU/Kab.Crb/IV/2020tertanggal 13 April 2020 Perihal: Keberatan TerhadapSurat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:141.1/Kep.734BPMPD/2019. (sesuai dengan aslidengan lampiran Surat Kuasa sesuai denganfotokopi);49. T49 : Fotokopi Surat Nomor 140/892/DPMD tertanggal 24April 2020 Hal: Jawaban Keberatan. (sesuai denganasli);50. T 50 : Fotokopi Tanda Terima Surat Jawaban Keberatan.(sesuai dengan asli);ol.

Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannyaobjek sengketa melalui Surat Nomor: 11/LPBHNU/Kab.Crb/IV/2020,tanggal 13 April 2020 tentang Keberatan terhadap surat keputusan BupatiCirebon Nomor: 141.1/Kep.734BPMPD/2019 (vide bukti T48);2.

;Bahwa PENGGUGAT menerima surat izin cuti bagi Kepala Desayang ikut pemilihan Kepala Desa pada tanggal 22 Agustus 2021dengan surat Nomor: 141.1/Cl.032P3D/2021 yang ditandatangani oleh Bupati Lebak pada tanggal 9 Agustus 2021 melaluiDinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)Kabupaten Lebak dan setelah menerima Surat ljin Cuti tersebutpada tanggal 22 Agustus 2021 langsung menyerahkan kepadaTERGUGAT ;Halaman 14 dari 77.

Putusan Nomor 60/G/2021/PTUNSRG6)Bahwa berdasarkan surat Nomor: 141.1/019 PanlihPilkades2021 tentang evaluasi Pengunduran diri Panitia Pemilinan KepalaDesa Darmasari Kecamatan Bayah tesebut TERGUGAT denganpengaman yang ketat dari pihak TNI dan Polri mengadakanmusawarah dengan mengundang ke empat (4) Bakal Calon yakni(1). Selly Ayuningtyas, (2). Tugio, (3). Anmad Yani, (4).

/CL032P3D/2021tentang Izin Cuti Bagi Kepala Desa Yang AkanMendaftar Sebagai Calon Kepala Desa (fotokopi darifotokopi);Surat Keterangan Telah Mengikuti Pembekalan dan UjiPengetahuan Bagi Bakal Calon Kepala Desa Tahun2021 Nomor 141.1/A.0917P3D/2021 tanggal 9Agustus 2021 (fotokopi dari fotokopi);Halaman 39 dari 77.

Putusan Nomor 60/G/2021/PTUNSRG19.20.21.22.23.24.Bukti T 7.dBukti T 7.eBukti T 7.fBukti T 7.gBukti T 7.hBukti T 7.Surat Keterangan Telah Mengikuti Pembekalan dan UjiPengetahuan Bagi Bakal Calon Kepala Desa Tahun2021 Nomor : 141.1/A.0917P3D/2021 atas namaJuhani tanggal 9 Agustus 2021 (fotokopi dari fotokopi);Surat Keterangan Telah Mengikuti Pembekalan dan UjiPengetahuan Bagi Bakal Calon Kepala Desa Tahun2021 Nomor : 141.1/A.0921P3D/2021 atas namaHidayat tanggal 9 Agustus 2021, Surat Keterangantelah

Mengikuti Pembekalan dan Uji PengetahuanBagi Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2021 Nomor :141.1/A.0919P3D/2021 atas nama Tugio tanggal 9Agustus 2021, Surat Keterangan telah MengikutiPembekalan dan Uji Pengetahuan Bagi Bakal CalonKepala Desa Tahun 2021 Nomor : 141.1/A.0920P3D/2021 atas nama Ahmad Yani tanggal 9 Agustus2021 (fotokopi dari fotokopi);Surat Law Firm Suhendar & Partners Advocates danLegal Consultants tanggal 25 Oktober 2021 No.001/SOMLFSP/X/2021 perihal : Somasi Klarifikasikepada Kepala

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SKTUN) yang menjadi objekgugatan adalah Surat Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor:141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentang Pengangkatan Perangkat DesaBulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, tanggal 10 April2018, atas nama Arif Teguh Riwayanto. Selanjutnya dalam gugatan inidisebut SKTUN objek gugatan/2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaDesa Bulusari Nomor : 141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentangPengangkatan Perangkat Desa bBulusari, Kecamatan Gempol,Kabupaten Pasuruan, tanggal 10 April 2018, atas nama Arif TeguhRiwayant0 22 22 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn eee3.

;Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut sebagaimana angka 18,Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Kepala Desa BulusariNomor : 141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentang PengangkatanPerangkat Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruantertanggal 10 April 2018; Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Tergugatberwenang menerbitkan Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor :141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentang Pengangkatan PerangkatDesa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan tertanggal10

Menolak permohonan penundaan pelaksaan Keputusan Kepala DesaBulusari Nomor : 141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentang PengangkatanPerangkat Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruantertanggal 10 April 2018; 3. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari,Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan tertanggal 10 April 2018 adalahsah dan berkekuatan hukum); 4.

BuktiP1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Keputusan KepalaDesa Bulusari, Nomor : 141.1/06/SK/424.303.208/2018,tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari,Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, tanggal 10April 2018 ;2.

Kepala Desa Hasil Pemilinan Kepala Desa Secara SerentakTahun 2018 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa JabatanTahun 2018 2024 dan Lampiran II Keputusan Bupati Karawang tentangDaftar Pengesahan Dan Pengangkatan 67 (enam puluh tujuh) Kepala DesaHasil Pemilinan Kepala Desa Tahun 2018 Di Wilayah Kabupaten KarawangPeriode Masa Jabatan Tahun 20182024, Khusus Nomor Urut 8 AtasNama Usman Sonjaya Kepala Desa Curug, Kecamatan Klari:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KarawangNomor 141.1

Kecamatan Curug setelah Cece Hermawandiumumkan sebagai Pemenang pada penghitungan surat suara tanggal11 November 2018 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57ayat (3) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang TataCara Pemilihnan Kepala Desa di Kabupaten Karawang yangmenyebutkan Penghitungan ulang surat suara dapat dilaksanakansebelum pengumuman hasil penghitungan surat suara dan penetapanCalon Kepala Desa terpilih;Bahwa Laporan Panitia Pemilinan Kepala Desa Curug kepada KetuaBPD Nomor 141.1

/40/2018 tertanggal 12 November 2018 melampirkanBerita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara, ditindaklanjutidengan laporan ketua BPD kepada Bupati Nomor 141.1/10/BPDtertanggal 14 November 2018 yang juga melampirkan Berita Acara HasilPemungutan dan Penghitungan Suara, Pembuatan Berita AcaraPemilinan (Pemungutan dan Penghitungan Suara) adalah rangkaianproses yang terkait dan menjadi satu kesatuan dalam penerbitan objeksengketa a quo.