Pertamina EP;Bahwa terhadap bukti Surat T:11, T.12, T.13, T.14, T.15 dan T.16 tidakdapat ditunjukan aslinya dalam persidangan akan tetapi ada bukti inimemiliki persesuain dengan bukti T.I8, T.l20;Bahwa tanah sebagaimana kepemilikan tergugat telah ditetapkansebagai barang milik Negara dibawah pengelolaan tergugat IIsebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor92/KMK.06/2008 tentang penetapan status asser eks pertamina (BuktiT.II3);Bahwa diatas tanah tanah WKP (Wilayah Kerja Pertamina) telah

Pertamina EP yang kemudian telah ditetapkansebagai barang milik Negara dibawah pengelolaan tergugat Ilsebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor92/KMK.06/2008 tentang penetapan status asser eks pertaminaPertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan NegeriTarakanyang menyatakan PARA PEMBANDING tidak membuktikan dasarperolehannya/peralihannya atas kepemilikan tanah terperkara, adalahpertimbangan atas pemahaman yang keliru terhadap faktafaktahukum.Sebagaimana yang telah Pembanding

sebagaimana SuratKeputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 92/KMK.06/2008 tentangpenetapan status asser eks pertamina (Bukti T.II3);Bahwa diatas tanah tanah WKP (Wilayah Kerja Pertamina) telah adaperselisihan sebagaimana bukti T.l12 yang dimenangkan oleh PT.Pertamina (tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi);Bahwa pertimbvangan Majelis Hakim tingkat pertama, sudahbenarmenguraikan dasar kepemilikan hak atas tanah PARA Pembanding adalahSertipikat Hak Milik No.196/Kampung / SKIP seluas 480 M2

Pertamina EP yang kemudian telah ditetapkansebagai barang milik Negara dibawah pengelolaan tergugat Ilsebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor92/KMK.06/2008 tentang penetapan status asser eks pertamina;Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan NegeriTarakan yang menyatakan PARA PEMBANDING tidak membuktikan dasarperolehannya / peralihannya atas kepemilikan tanah terperkara, adalahpertimbangan atas pemahaman yang keliru terhadap faktafakta hukum.Sebagaimana yang telah

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut;Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku HukumPerlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Halaman 12 dari 26 hal Put. Nomor 49 K/Pdt.SusBPSK/2017Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut;Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku HukumPerlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Asser dalam bukunya Handleiding Tot de Beofeningvan het Nederlands Burgerlijk Recht (Panduan Untuk HukumPerdata Belanda) pada halaman 251 menyatakan sebagai berikut:Si berhutang dan terhutang yang tidak memenuhi dalampenuaian perikatannyakarenaia tidak memenuhikewajibannya, tidak memenuhi pada waktunya atautidaksemestinya melakukan cidera janji (Wanprestasi).Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapatPasal 1238 KUHPerdata:Pasal 1238 KUHPerdataSi berutang adalah lalai, apabila ia dengan

Asser dalam bukunya Handleiding Tot de Beofening van hetNederland Burgerliik Recht (Panduan untuk Hukum Perdata Belanda) padahalaman 251 menyatakan sebagai berikut;Si berhutang dan terhutang yang tidak memenuhi dalam penunaianperikatannya karena ia tidak memenuhi kewajibannya, tidak memenuhi padawaktunya atau tidak semestinya, melakukan cidera janji (wanprestasi) . Halini juga senada dengan apa yang disebutkan oleh Prof.

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.Bahwa begitu juga pendapat ASSER RUTTEN yang dikutip dari bukuHukum Perlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan :Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjJawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

memperhatikan juga pendapatpara ahli hukum.Bahwa, Pendapat para ahli hukum rnengenai "PERJANJIANSTANDAR / PERJANJIAN BAKU" adalah sebagai berikut :Hondius : Perjanjian Standar itu mengikat berdasarkan kebiasaan(gebruik) yang berlaku di Lingkungan masyarakat dan lalu Lintasperdagangan;Stein : Perjanjian Standar dapat diterima sebagai Perjanjianberdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (fictie vanwilen vertrouwen) yang membangkitkan keyakinan para pihakmengikatkan diri pada Perjanjian Itu;Asser

Jika debitur menerima penanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.Bahwa begitu juga pendapat ASSER RUTTEN yang dikutip dari bukuHukum Perlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahve setiap orang yang menandatangani pernanjian, bertanggungJawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Menurut Carel Asser, A. Anema, P.J. Verdam dalam bukunya"Handleiding tot de beoefening van het Nederlands bugerlijk rechfmengatakan peristiwa notoire sudah memberi kepastian yang cukup untukdijadikan sebagai alasan pembenar (rechts justification) untuk tindakan yangbersifat masyarakat. Apabila calon pembeli tidak memenuhi sepenuhnyadown payment atau uang muka yang telah ditentukan, maka down paymenttersebut tidak harus dikembalikan kepada konsumen sehingga menjadi hakdeveloper.

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut;Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku HukumPerlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut;Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku HukumPerlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawabpada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yangmembubuhkan tandatangan pada formulir perjanjian baku, tandatangan ituHalaman 13 dari 30 hal. Put.

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut;Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku HukumPerlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut";Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari bukuHukum Perlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:"Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut;Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku HukumPerlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditanda tanganinya.

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut;Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku HukumPerlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

itu memuat kejadian kejadian yang disebutkan harus menunjukanadanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlumenyebutkan sejarah terjadinya hubungan hukum tersebut secara mendetail,sebab Substantiering Theori telah lama ditinggalkan dan digantikanIndifidulisiering Theori ;Bahwa menurut hukum dan Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI dimana dinyatakan bahwa adalah menjadi kewenangan Penggugat untukmenentukan siapa orang orang yang ia tarik sebagai Tergugat atau TurutTergugat (Asser

apabilagugatan itu memuat kejadian kejadian yang disebutkan harus menunjukanadanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlumenyebutkan sejarah terjadinya hubungan hukum tersebut secara mendetail,sebab Substantiering Theori telah lama ditinggalkan dan digantikanIndifidulisiering Theori;Bahwa menurut hukum dan Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI dimana dinyatakan bahwa adalah menjadi kewenangan Penggugat untukmenentukan siapa orang orang yang ia tarik sebagai Tergugat atau TurutTergugat (Asser

Bahwa begitujuga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku Hukum PerlindunganKonsumen halaman 117, menyebutkan: "Bahwa setiap orang yangmenandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yangditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tandatangan padaformulir perjanjian baku, tanda tangan itu) akan membangkitkankepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isiformulir yang ditandatanganinya.

., 1984, Fidusia SebagaiJaminan UnsurUnsur Perikatan, Jakarta : GhaliaIndonesia, Halaman 21)@ Menurut Asser Beekhuis, yang menjelaskan:"Orang berbicara mengenai hubungan hukum atasdasar fides (kepercayaan) bilamana seseorangdalam arti hukum berhak atas suatu barang sedangbarang itu secara sosial ekonomis dikuasai olehorang lain;(Vide.

Asser Beekhuis, 1957, Hendleiding tot debeoefning van het Nederlands Burgerlijk Rechttweede deel Zakenrecht, 9e druk, Zwolle: TjeenkWillink, halaman 328).Selanjutnya oleh karena obyek benda atas 1 (satu) unitkendaran bermotor roda empat sebagai Jaminan Fidusia,diikuti pula dengan ditandatanganinya Surat KuasaPembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 28 Maret 2018antara ALEXANDER PRAMONO (Anak = KandungPenggugat) dengan Tergugat yang pada saat itu punPenggugat senyatanya melihat dan mengetahui karenadilakukan

LAOKO. yang diduduki dandikuasai oleh alm Asser Junu kemudian dilanjutkan oleh anaknya yangbernama NOVRIN JUNU Tidak digugat dalamperkaraini/tidakmenjadi Tanah Objek Sengketakarena = tanah tersebut masih Penggugat langsung yang memberikan kewenangan untuk mendudukidan menguasainya sebagai imbalan kepada ayah dari NOVRIN JUNUHalaman 7 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2019/PN Bitbernama Almarhum Asser Junu selaku~ Penjaga Tanah milikPenggugat sebagai mana diuraikan oleh Penggugat dalam

Folio 41, persil Nomor 1 Kelurahan Pateten,bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan dengan aslinya selanjutnya buktisurat diberi tanda (P8);Fotokopi Register tanah Folio 42, persil Nomor 04 Kelurahan Pateten,bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya buktisurat diberi tanda (P9);Fotokopi Gambar Situasi Nomor: 9/Pateten/1999 tanggal 19 April 1999,bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya buktiSurat diberi tanda (P10);Fotokopi Surat Pernyatan atas nama Asser

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut;Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari bukuHukum Perlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.