BAPEPAM (BADAN PENGAWAS PASAR MODAL),beralamat di Gedung Baru Depkeu RI, JI. Dr. Wahidin Raya,Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaMOHAMMAD RAYLAN, SABAR WAHYONO, WAHJUNUGROHO, Y.B. EKO PRAMUJI, INDRA, CECEHHARIANTO, APRI SYABANI, FAISAL ISMAIL dan ANDI TITOPRATAMA, para Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan, beralamat di Gedung SumitroDjojohadikusumo, Kementrian Keuangan RI, Jl.

No. 205 PK/Pid.Sus/201432) Foto copy Surat Pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Th.2009 Nomor : 0223.2/02304.2/XXIII//2009 ;Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;33) Foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) nomor : 00009, tanggal 24September 2010 ;34) Foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) nomor : 00010, tanggal 31Maret 2010 ;35) Foto copy Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Depkeu) No.PER46/PB/2009;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;5.

No. 205 PK/Pid.Sus/2014Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain;33) Foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) nomor : 00009, tanggal 24September 2010 ;34) Foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) nomor : 00010, tanggal 31Maret 2010 ;35) Foto copy Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Depkeu) No.PER46/PB/2009;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan

ternyata informasi yang saksi perioleh bahwa KODIMmaupun KODAM tidak meruislag tanah Tepbek tersebut;Bahwa setelah mendapatkan informasi dari KODIM dan KODAM V BRAWIJAYAtersebut saksi menemui terdakwa untuk menanyakan proses ruislag yang dijanjikan,dan pada waktu itu terdakwa menyerahkan rincian biayabiaya yang pernahdikeluarkan oleh terdakwa dalam proses ruilah yaitu untuk pembelian tanahpengganti sebesar Rp. 962.125.000,, Loby ke SBY ( KODAM ) sebesar Rp.256.000.000, Loby ke Jakarta ( KASAD, HANKAM, DEPKEU

. , Jabatan Kepala Sub DirektoratPengurangan dan Keberatan) ;4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 1046/KM.01/UP.11/2006, tanggal 28Desember 2006, perihal Mutasi para Pejabat Eselon II di LingkunganDitien Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERUISMIARSO, M.A.

,M.B.A, NIP. 060075779, Pembina Tk. , Jabatan Kepala SubdirektoratPengurangan dan Keberatan) ;4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 1046/KM.01/UP.11/2006, tanggal 28Desember 2006, perihal Mutasi para Pejabat Eselon II di LingkunganDitien Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERUISMIARSO, M.A.

KasiBanding dan Gugatan II ;3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 99/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006tentang Penelaah Keberatan pada Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi ModemMenteri Keuangan Republik Indonesia ;14 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 495/KM.1/UP.11/2007,tanggal 05 Juli 2007 Perihal Mutasi Para Pejabat Eselon Ill diLingkungan Ditjen Pajak Depkeu

No.1198 K/Pid.Sus/201127.28.29.30.31.Desember 2006, perihal Mutasi para Pejabat Eselon II di LingkunganDitjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERUISMIARSO, M.A.

SAKSI I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Depkeu, tempatkediaman di Jakarta Selatan, dibawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahAyah Kandung Penggugat.

bergulir yanguntuk membiayai Simpan Pinjam Kelompok Perempuan padatahun berjalan dimana modal awal berasal dari dana bergulir BLMsemula (Tahun berjalan) yang dikelola oleh UPK.Bahwa mekanisme dalam pencairan dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) Program PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkanPetunjuk Teknis Oprasional yang dikeluarkan oleh Kementrian DalamNegeri RI adalah :1.Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikutiketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan, Depkeu

Pencairan dana yang berasal dari pemerintan pusat mengikutiketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan, Depkeu ;2. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah daerah, dilakukanmelalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku ;3. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatura dalamperaturan Dirjen PMD, Kementrian Dalam Negeri ;20214.

dana bergulir yanguntuk membiayai Simpan Pinjam Kelompok Perempuan padatahun berjalan dimana modal awal berasal dari dana bergulirBLM semula (Tahun berjalan) yang dikelola oleh UPK.mekanisme dalam pencairan dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) Program PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkanPetunjuk Teknis Oprasional yang dikeluarkan oleh Kementrian DalamNegeri RI adalah :1.Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikutiketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan, Depkeu

Zaid Kamaldan saksi Darjis ;Bahwa atas perintah saksi Darjis uang tersebut terdakwa simpan di Bank BRI,Bank Mandiri dan Bank BCA atas nama terdakwa semua ;Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menabung uang banyak karena terdakwamempunyai perusahaan kontraktor yang bernama PT Aprocont yang mengerjakanproyek jalan tol, Depkeu dan TVRI, dimana terdakwa sebagai Direkturnya ;Bahwa untuk perusahaannya tersebut, terdakwa pernah menabung sebesar Rp. 1milyar hingga 2 milyar, ;Bahwa uang yang saksi terima dari

Zaid Kamal dansaksi Darjis bin Aliaman ;Bahwa atas perintah saksi Darjis bin Aliaman uang tersebut terdakwa simpan diBank BRI, Bank Mandiri dan Bank BCA atas nama terdakwa semua ;Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menabung uang banyak karena terdakwamempunyai perusahaan kontraktor yang bernama PT Aprocont yang mengerjakanproyek jalan tol, Depkeu dan TVRI, dimana terdakwa sebagai Direkturnya danuntuk perusahaannya tersebut, terdakwa pernah menabung sebesar Rp. 1 milyarhingga 2 milyar, ;Bahwa uang yang

saksi sebagai Ketua Penitia Pemeriksadan Penerima Barang adalah : menghitung dan memeriksa barang tipe,18jenis, merk, sesuai dengan kontrak, menandatangani Berita Acarapemeriksaan barang dan uji terima barang dan membuat laporanpenerima barang ; Bahwa pengadaan barang belum sesuai dengan kontrak yang tidaksesuai adalah pengadaannya tidak sesuai dengan batas waktu yangtelah ditetapkan brekahir pada bulan Desember 2009;Bahwa saksi tahu pengadaan peralatan pengawetan ini bermasalahketika saat tim dari Depkeu

PoliteknikNegeri Ambon; Bahwa yang mengadakan tender adalah panitia lelang yaitu Isac Liliporisebagai Ketua dan Antoni Tahalele ;Bahwa yang saksi tahu pada pertengahan bulan April 2009 ada tim dariDepkeu datang untuk mengaudit pengadaan barang tersebut ;Bahwa saksi sebagai pembatu II direktur menyangkut AdministrasiUmum, menyangkut dengan Dipa yang seharusnya menyangkut denganDipa itu. kewenangan saksi, namun saksi tidak di fungsikan =;Bahwa pengadaan peralatan pengawetan masalahnya timbul ketika timdari Depkeu

No. 332 K/TUN/2009.mengajukan permohonan melalui surat kepada Kepala Kantor Wilayah DJPJakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah AbangDua, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan (Depkeu) RepublikIndonesia yang kemudian mendapat tanggapan dengan rincian surat dimaksudsebagai berikut :a.Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan PajakPratama Jakarta Tanah Abang Dua, Direktorat Jenderal Pajak DepartemenKeuangan Republik Indonesia, Kepada Direktur Utama

Agustina).1 (satu) berkas asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 01tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI DitjenPerbendaharaan KPPN Sumedang atas nama Wajib Setor/Ben IdaWidayati (Bendahara Satker PBBKP2K) setoran sebesarRp191.460.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enampuluh ribu rupiah) ke rekening Kas Negara Nomor 601269411 (An.Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5.1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT, BankMandiri (Persero) Tbk. tanggal

Agustina);1 (satu) berkas asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 01tanggal 28 Maret 2012 dari Departemen Keuangan RI DitjenPerbendaharaan KPPN Sumedang atas nama Wajib Setor/Ben IdaWidayati (Bendahara Satker PBBKP2K) setoran sebesarRp191.460.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enampuluh ribu rupiah) ke rekening Kas Negara Nomor 601269411 (An.Dirjen Perbendaharaan Depkeu) Lembar 5;1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso PT, BankMandiri (Persero) Tbk. tanggal

DBS 10.000.000,0016 14/09/2012 0380 Dep.Keu,bi.perbankan:DBS 12.500.000,0017 (14/09/2012) 0380 Dep.Keu.Bi.perbankan:DBS 15.000.000,0018 18/09/2012 0393 Dep Keu,biaya perbankan:DBS 5.000.000,0019 28/09/2012 0713 Dep Keu,biaya perbankan:DBS 20.000.000,0020 04/10/2012 0071 Dep Keu,biaya perbankan : Bank 12.500.000,00DBS21 (08/10/2012 0107 Dep Keu,biaya perbankan : Bank 12.500.000,00DBS22 (08/10/2012 0107 Dep Keu,biaya perbankan : Bank 12.500.000,00DBS23 22/10/2012 0383 DEPKEU,Jamuan Tamu DBS+ JP 31.469.047,00DUM

DBS 10.000.000,0016 14/09/2012 0380 Dep.Keu,bi.perbankan:DBS 12.500.000,0017 14/09/2012 0380 Dep.Keu.Bi.perbankan:DBS 15.000.000,0018 18/09/2012 0393 Dep Keu,biaya perbankan:DBS 5.000.000,0019 28/09/2012 0713 Dep Keu,biaya perbankan:DBS 20.000.000,0020 04/10/2012 0071 Dep Keu,biaya perbankan : Bank DBS 12.500.000,0021 08/10/2012 0107 Dep Keu,biaya perbankan : Bank DBS 12.500.000,0022 08/10/2012 0107 Dep Keu,biaya perbankan : Bank DBS 12.500.000,0023 22/10/2012 0383 DEPKEU,Jamuan Tamu DBS + JP 31.469.047,00DUM

biaya perbankan :SMI 25.000.000,00126. 04/10/2012 0071 D Keu,biaya perbankan : Bank DBY 12.500.000,00127. 04/10/2012 0071 D Keu,biaya perbankan :Mandiri 25.000.000,00128. 08/10/2012 0107 D Keu,biaya perbankan : Bank DBY 12.500.000,00129. 08/10/2012 0107 D Keu,biaya perbankan:Bank Mandir 25.000.000,00130.) 08/10/2012 0107 D Keu,biaya perbankan : Bank DBY 12.500.000,00131. 18/10/2012 0338 D.KeuMnova,akta Bank Garansi 30.769.231 ,00132.) 22/10/2012 0455 DBS,bunga KMK 321.102.836,00133. 22/10/2012 0383 DEPKEU

perbankan :SMI 25.000.000,00126. 04/10/2012 0071 D Keu,biaya perbankan : Bank DBY 12.500.000,00127. 04/10/2012 0071 D Keu,biaya perbankan :Mandiri 25.000.000,00128.) 08/10/2012 0107 D Keu,biaya perbankan : Bank DBY 12.500.000,00129. 08/10/2012 0107 D Keu,biaya perbankan:Bank Mandir 25.000.000,00130.) 08/10/2012 0107 D Keu,biaya perbankan : Bank DBY 12.500.000,00131. 18/10/2012 0338 D.KeuMnova,akta Bank Garansi 30.769.231 ,00132.) 22/10/2012 0455 DBS,bunga KMK 321.102.836,00133. 22/10/2012 0383 DEPKEU

perbankan :SMI 25.000.000,00 126. 04/10/2012 0071 D Keu,biaya perbankan : Bank DBY 12.500.000,00 127. 04/10/2012 0071 D Keu,biaya perbankan :Mandiri 25.000.000,00 128.) 08/10/2012 0107 D Keu,biaya perbankan : Bank DBY 12.500.000,00 129.) 08/10/2012 0107 D Keu,biaya perbankan:Bank Mandir 25.000.000,00 130.) 08/10/2012 0107 D Keu,biaya perbankan : Bank DBY 12.500.000,00 131. 18/10/2012 0338 D.KeuMnova,akta Bank Garansi 30.769.231,00 132.) 22/10/2012 0455 DBS,bunga KMK 321.102.836,00133. 22/10/2012 0383 DEPKEU

DADI S ARGADIREDJA,MPH (Sekretaris Jenderal Depkes) ;BB 57.2 : 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setjen Depkes kepada Deputi BidangPembiayaan Bappenas dan Direktur Jenderal Anggaran Depkeu No. KU.01.SJ.1.0856tanggal 19 Mei 2003 perihal Usulan Anggaran Belanja Tambahan untukPenanggulangan Bencana bidang Kesehatan TA 2003 sebesar Rp. 503,1 miliar yangditandatangani oleh Dr.

DADI S ARGADIREDJA,MPH (Sekretaris Jenderal Depkes) ;BB 60.2 : 1 (satu) lembar fotocopi Surat Setjen Depkes kepada Deputi BidangPembiayaan Bappenas dan Direktur Jenderal Anggaran Depkeu No. KU.01.SJ.1.0924tanggal 29 Mei 2003 perihal Usulan Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran2003 sebesar Rp. 3,27 triliun, yang ditandatangani oleh Dr.

H SETIAWAN SOEPARAN, MPH(Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes) ;BB 66.2 : 1 (satu) lembar fotocopi Surat Edaran Dirjen Anggaran Depkeu No.

No.9 PK/Pid.Sus/2011112BB 60.2 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setjen Depkes kepada Deputi BidangPembiayaan Bappenas dan Direktur Jenderal Anggaran Depkeu No.KU.01.SJ.1.0924 tanggal 29 Mei 2003 perihal Usulan Anggaran BelanjaTambahan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 3,27 triliun, yang ditandatanganioleh Dr. DADI S.

DADI SARGADIREDJA, MPH (Sekretaris Jenderal Depkes) ;BB 60.2 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setjen Depkes kepada Deputi BidangPembiayaan Bappenas dan Direktur Jenderal Anggaran Depkeu No.KU.01.SJ.1.0924 tanggal 29 Mei 2003 perihal Usulan Anggaran BelanjaTambahan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 3,27 triliun, yang ditandatanganioleh Dr. DADI S.

Masyarakat dan Desa yaitu JuknisOperasional PNPM PPK tahun 2007 dan pada tahun 2008diterbitkan Jukinis Operasional PNPM Mandiri Pedesaanoleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2 / 3717 / PMDtanggal 05 Nopember 2008 ;Bahwa sumber dana PNPM Mandiri Pedesaan dari danaAPBN 80 % dan APBD 20 % ;Bahwa mekanisme pencairan dana PNPM adalah : pertamapencairan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN)mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan DirjenPerbendaharaan Depkeu

yang menetapkanjumlah dana PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tombaririsebesar Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah) ;Bahwa susunan organisasi Pengurus UPK Kecamatan Tombaririyang lama yaitu tahun 2009 adalah : Ketuanya Harrys MeykcJohanes, Sekretaris Henny Poluan dan bendaharanya adalahterdakwa (Mey Conny Junginger ;Bahwa mekanisme pencairan dana PNPM adalah : pertamapencairan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN)mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan DirjenPerbendaharaan Depkeu

Agustus Kekurangan rumah pak Haryo te:1 Agustus Pembayaran Tiket Ibu Dubes ke J4 Agustus Pembayaran Tiket Ibu Dubes ke SI21 Agustus Pembayaran Tiket Ibu Dubes ke BeijingSingaporeJ25 Agustus Uang kursus DCM. 1 SeptemberPembayaran tiket Dubes dan Ibu ke Jakart 2 SeptemberPembayaran Upgrade Tiket Pejaba 2 SeptemberPembayaran akomodasi 2 Pejabat Der 8 SeptemberRelax/ke restoran. 9 SeptemberPembayaran Akomodasi Tim Keuanc 10 September .50 Bantuan tiket istri Wahyu P, SH ke14 September Entertain Setditjen Depkeu

Kekurangan rumah pak Haryo ter1 Agustus Pembayaran Tiket Ibu Dubes ke J4 Agustus Pembayaran Tiket Ibu Dubes ke Shi21 Agustus Pembayaran Tiket Ibu Dubes ke BeijingSingaporeJa25 Agustus Uang kursus DCM. 1 SeptemberPembayaran tiket Dubes dan Ibu ke Jakarta 2 SeptemberPembayaran Upgrade Tiket Pejabat 2 SeptemberPembayaran akomodasi 2 Pejabat Dept 8 SeptemberRelax/ke restoran. 9 SeptemberPembayaran Akomodasi Tim Keuang 10 September .50 Bantuan tiket istri Wahyu P, SH ke J14 September Entertain Setditjen Depkeu

Nomor : 2731 K/Pid.Sus/2010 Septe 117mber 5 9 Pembayaran Akomodasi Tim Keuangan/DepluSepte 333mber 1 10 Bantuan tiket istri Wahyu P, SH ke Jakarta.Septe 565mber 5.5 14 Entertain Setditjen Depkeu&Karokeu.Septe 540mber O 15 Tips pemandu, sopir dll di Shanghai.Septe 190mber 0O 15 Pengeluaran rombongan ibuibu di ShanghaiSepte 493mber 3 15 Upgrade tiket, airport tax dll.Septe 207mber 8 21 Sovenir untuk Tim Museum DKISepte 592mber 23 Pembayaran Tiket Ibu Dubes Beijing ShanghaiGuangzhou BeijingSepte 502mber

Hermawan dengan menyetorkan uang valuta asingsebesar US $ 500.000, (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dalampecahan US $ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) kemudian dalamdeposito dikonversikan ke dalam rupiah sebesar Rp.4.590.000.000, (empatmilyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan pada saat mengisi formuliraflikasi pembukaan rekening deposito di Bank BNI Cabang Karawang NomorRekening 119611235 Terdakwa menulis asal dana berasal dari komisi danmencantumkan pekerjaan sebagai pegawai Depkeu

Pertamina (persero) UPIVCilacap, KKP Biro Perencanaan dan Depkeu DJA Bagian PenyusunanAnggaran, diketahui bahwa memang terdapat pemberian fasilitas kreditdan surat jaminan dan mengakibatkan adanya tunggakan A/R aging over90 hari ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, secara fakta diketahui bahwa Penggugat selaku GeneralManager sesuai dengan uraian jabatannya mempunyai tanggung jawabantara lain bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengimplementasikanstrategi bisnis

Putusan Perdata No. 31/Pdt.G/2011/PN.PDGobjek perkara a quo serta peringatan agar Tergugat IIb menghentikanbangunannya, bukti ini mengikuti bukti Pll yang memperlihatkan bahwaTergugat Ila dan Tergugat IIb memang tinggal diatas tanah objek perkara aquo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PV dan P.VI berupa fotocopySurat Tanda Terima Setor Pajak / STTS dari Depkeu RI Dirjen Pajak Kanwil IIIkantor pelayanan PBB atas nama Penggugat dengan lokasi objek pajakyang menjadi objek dalam perkara a quo untuk

Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlahRp. 20.000.000.untuk pembayaran biaya Rekonsiliasi data DAU danDAK T.A 2004 ke Depdagri, Depkeu dan Dept Kompraswil.40. Surat Tugas Nomor: 1042/ST/II/2004 tanggal 26 Juli 2004.41.Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 1042 /SPPD/KDH/2004 tanggal26 Juli 2004.Hal. 36 dari 78 hal. Put. No.334 K/Pid.Sus/200942.Kwitansi No.

Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlahRp. 20.000.000.untuk pembayaran biaya Rekonsiliasi data DAU danDAK T.A 2004 ke Depdagri, Depkeu dan Dept Kompraswil.40. Surat Tugas Nomor: 1042/ST/II/2004 tanggal 26 Juli 2004.41.Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 1042 /SPPD/KDH/2004 tanggal26 Juli 2004.42.Kwitansi No. Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlahRp. 25.000.000.untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas kunjungankerja ke Propinsi Jambi.43.

Tahun Dinas 2004 tanggal 08 September 2004 jumlahRp. 20.000.000.untuk pembayaran biaya Rekonsiliasi data DAU danDAK T.A 2004 ke Depdagri, Depkeu dan Dept Kompraswil.40. Surat Tugas Nomor: 1042/ST/II/2004 tanggal 26 Juli 2004.41.Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 1042 /SPPD/KDH/2004 tanggal26 Juli 2004.42.Kwitansi No.

PPA/Depkeu yang berada di atas tanahHal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1441 K/Pdt/2011Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 278/Karet Tengsin milik PT. GreenwoodSejahtera (Bukti P5);Bahwa teguranteguran tertulis yang ditujukan kepada Tergugat tersebuthingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata tidakpernah ditanggapi sedikitpoun oleh Tergugat.

. , Jabatan Kepala Sub DirektoratPengurangan dan Keberatan) ;4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 1046/KM.01/UP.11/2006, tanggal 28Desember 2006, perihal Mutasi para Pejabat Eselon Il di LingkunganDitjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERUISMIARSO, M.A.

,M.B.A, NIP. 060075779, Pembina Tk. , Jabatan Kepala SubdirektoratPengurangan dan Keberatan) ;4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 1046/KM.01/UP.11/2006, tanggal 28Desember 2006, perihal Mutasi para Pejabat Eselon II di LingkunganDitjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs. BAMBANG HERUISMIARSO, M.A.

KasiBanding dan Gugatan II ;3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 99/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006tentang Penelaah Keberatan pada Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak yang telah mengimplementasikan OrganisasiModern Menteri Keuangan Republik Indonesia ;14 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 495/KM.1/UP.11/2007,tanggal 05 Juli 2007 Perihal Mutasi Para Pejabat Eselon Ill diLingkungan Ditjen Pajak Depkeu

I, Jabatan Kepala Subdirektorat Pengurangan danKeberatan) ;4 (empat) lembar foto copy berlegalisir Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 1046/KM.01/UP.11/2006,tanggal 28 Desember 2006, perihal Mutasi para Pejabat Eselon Ildi Lingkungan Ditjen Pajak Depkeu (antara lain atas nama Drs.BAMBANG HERU ISMIARSO, M.A.