Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) Eksploitasi BaratNomor : B.1189/77, tanggal 10 Februari 1977 yang ditandatangani olehKepala Biro Il S. Atmoko (sebagai jawaban atas surat PT.

KAI atas tanah Hak Pakai Nomor : 76/Pinangsia Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA), sehingga merugikankeuangan Negara Cq.

Surat Nomor : 1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tanggal 19November 2003, perihal Peminjaman Sertifikat Hak PakaiNomor : P.76/Pinangsia yang ditujukan kepada PimpinanPerusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) Pusat; Bahwa pihak PT.

KAI atas tanah Hak Pakai Nomor : 76/Pinangsia Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA), sehingga merugikankeuangan negara Cq. PT.

Dwi Putra Metropolitan bukan kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA).Bahwa oleh karena fakta di atas maka PT. Dwi Putra Metropolitanberhak mendapat prioritas atas tanah di Jalan Kemukus Nomor : 69, karenapada faktanya PT. Dwi Putra Metropolitan menguasai secara fisik danyuridis atas tanah tersebut.Hal. 67 dari 81 hal. Put.

., M.Sc. selaku DirekturUtama Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia (Perjan TVRI), baiksecara sendirisendiri maupun bersamasama dengan Endro Utomo selakuKetua Panitia Pelelangan dan Penilai Kewajaran Harga Pengadaan BarangPeralatan Teknik dan Umum Kantor Pusat Perjan TVRI Tahun Anggaran 2002dan Linda Rita Selaku Direktur PT.

Lilir Kaman Guna (keduaduanya diajukandalam berkas tersendiri), pada waktuwaktu sejak tanggal 01 Juli 2002 sampaidengan tanggal 27 Januari 2003 atau setidaktidaknya didalam tahun 2002sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor Perusahaan Jawatan TVRIJakarta Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta Pusat atau setidaktidaknyapada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secaramelawan hukum, melakukan perbuatan

No. 98 PK/Pid.Sus/2017Bahwa Terdakwa SUMITA TOBING, SH, Ph.D, M.Sc. diangkat sebagaiDirektur Utama Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia (PerjanTVRI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.05/2001 tanggal 20 Juni 2001, dengan tugas pokok sebagai berikut :a. Mengkoordinasikan tugastugas para anggota Direksi dalam memimpin danmengelola Perjan TVRI ;b.

Melaksanakan pelelangan pengadaan barang peralatan teknik dan umumyang anggarannya bersumber dari DIK/DIKSI Perusahaan Jawatan TVRITahun Anggaran 2002 ;b. Menilai kewajaran harga atas pengadaan barang peralatan teknik danumum yang pengadaannya dilakukan dengan cara penunjukan dan ataupemilihan langsung yang anggarannya bersumber dari DIK/DIKSIPerusahaan Jawatan TVRI Tahun Anggaran 2002 ;c.

Kereta ApiIndonesia (Persero) (dahulu Perusahaan Jawatan Kereta Api/PJKA)berdasarkan Akta Hibah Nomor 3 tanggal 13 Agustus 1987, dibuat dihadapan Ali Harsoyo, S.H., Notaris di Jakarta;Hal. 2 dari 15 hal. Pen.

PEWARIS ,S.H. dan PEWARIS IlMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2a tersebut (Akta Hibah Nomor3) harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 13 Agustus 1987 PEWARIS IlS.H. telah menerima hibah dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (dalam hal inidiwakili oleh Ir.

Soeharso, Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api) berupasebuah bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah seluas kuranglebih 921,12 M2 (sembilan ratus dua puluh satu dua belas perseratus meterpersegi), setempat dikenal sebagai Jalan Manggarai Utara IV Blok D Nomor 1;Menimbang, bahwa bukti P. 2b yang diajukan oleh para Pemohon,menurut Majelis Hakim hal itu membuktikan bahwa dengan keluarnya AktaHibah Nomor 3 tersebut (bukti P.2a), kKemudian PEWARIS Il memberikan kuasakepada Perusahaan Jawatan

Soeprapto, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api,yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baikrumah di Jalan Manggarai Utara VI F.8 RI/RW 008/001Kelurahan/Desa Manggarai Kecamatan Tebet Kota JakartaSelatan, sejak 1978 sampai sekarang, berdasarkan SuratPenunjukan Rumah (SPR) Perusahaan Jawatan Kereta ApiNomor tertanggal 25 April 1978;29) Penggugat 29, R. AGUSTINA PUDJIASTUTI, adalah AbhliWaris dari (alm.) R.

Kidjo, yang telah secara sah menghunidan merawat dengan baik rumah di Jalan Manggarai Utara VIF.3 RI/RW 008/001 Kelurahan/Desa Manggarai KecamatanTebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1962 sampaisekarang, berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) dariPanitia Akomodasi Inspeksi perusahaan Jawatan Kereta ApiNomor 33/SPR/I.1/1982. Tertanggal 30 November 1982;35) Penggugat 35, R.

Matheus Lohy, pensiunan PNS PJKA yang telah secarasah menghuni dan merawat dengan baik rumah di JalanManggarai Utara I/B7 RT/RW 03/001 Kelurahan/DesaManggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, sejaktahun 1960 sampai dengan sekarang, berdasarkan SuratKeterangan Inspeksi Jawatan Kereta Api Nomor36/Rd/I.1/1976 tanggal 13 April 1960;63) Penggugat 63, TETTY SOEPRATI SAMPOERNA, adalah istridari (alm.)

Soeaib, pensiunan PNS PJKA, yang telahsecara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah diJalan Manggarai Utara V/D19 RT/RW = 005/001Kelurahan/Desa Manggarai Kecamatan Tebet Kota JakartaSelatan, sejak tahun 1974 sampai sekarang, berdasarkanSurat Keterangan Kepala Inspeksi Jalan dan BangunanPerusahaan Jawatan Kereta Api Nomor 40/Rd/I/74 tertanggal6 Agustus 1974;76) Penggugat 76, IVAN FEBRY, adalah ahli waris (alm.)

Surat Penunjukan Rumah dari PanitiaAkomodasi Inspeksi Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor11/SPR/I.1/1984, tanggal 8 Agustus 1984;Penggugat 27 berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan LaporanKehilangan dari Kepala Polri Resor Metropolitan Jakarta SelatanPOLSUBSEKTOR Manggarai Nomor Pol: B/611/X/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI, tertanggal 7 November 2014 berupaSurat Penempatan Rumah (SPR);Penggugat 28 berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR)Perusahaan Jawatan Kereta Api tertanggal 25 April 1978;Penggugat

Perusahaan Jawatan Kereta Api; 4. Bahwa Keputusan TERGUGAT a quo berdasarkan fakta hukumnyatanyata telah menimbulkan akibat berupa kerugian yangdiderita oleh PENGGUGAT, sehingga merugikan kepentinganPENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara; .

Perusahaan Jawatan Kereta Api tersebut termasukaset dari PENGGUGAT (in casu PT. KAI (Persero)); . Bahwa terdapat kepemilikan ganda (tumpang tindih) atas objeksengketa, PENGGUGAT berdasarkan Grondkaart No.: W.17286B Tahun 1962 Peta Tanah di Emplasemen : Semarang,Kemijen, Semarang Tawang dan Semarang Pelabuhan LintasSemarang Yogyakarta.

Perusahaan Jawatan Kereta Api, sedangkanTERGUGAT (in casu Kantor Pertanahan Kota Semarang)mendasarkan pada OBJEK GUGATAN1 sampai dengan OBJEKGUGATANG.Hal. 16 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.SmgRj.3.

Perusahaan Jawatan Kereta Api merupakan hasilpengukuran dan pemetaan tanah untuk keperluan kereta apiyang fungsinya secara konkrit menjelaskan tentang batasbatastanah yang berada dalam hak penguasaan kereta api/PT. KAI(Persero) dan kebijaksanaan mengenai tanah Grondkaart dapatdisimak dari berbagai produk hukum sebagai berikut : 10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 1953 menyatakan "tanah Grondkaart beradadalam penguasaan (in beheer) DKA sekarang PT.

5005569D.Illtanggal 06 Desember 1990 meminta kepada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi seluruh Indonesiauntuk memprioritaskan permohonan hak atas tanah instansipemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk BUMN/BUMDdan Bank Pemerintah; Disamping itu terbukti bahwa Kepala Agraria Kotamadia Semarangtelah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 23/Desa Bandarharjo,yang mana Sertipikat Hak Pakai tersebut masih tercatat atas namapemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cg.Perusahaan Jawatan

H.M Yamin, S.HNo. 1 Medan, merupakan Badan Hukum Persero sebagaimana diatur dalamUndangUndang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo.Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan,Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan(Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan)Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara jo.

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan MenteriKeuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum(Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri NegaraBadan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Pemerintan No. 45 Tahun 2005tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BadanUsaha Milik Negara.

PeraturanPemerintah No. 41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas danKewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero),Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) KepadaMenteri Negara Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Pemerintah No.45Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan PembubaranBadan Usaha Milik Negara.

Bahwa dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1953 diatur bahwa kecuali jika penguasaan atas tanah negara denganUndangUndang atau Peraturan lain pada waktu berlakunya PeraturanPemerintah ini telah diserahkan kepada Kementerian, Jawatan atau DaerahSwatantra, maka penguasaan tanah negara ada pada Menteri Dalam Negeri;8.

Kereta Api Eksploitasi Sumut ada menguasai tanah perkaraHalaman 35 dari 54 Putusan Nomor 198/Pdt /2021/PTMDNdan sejak saksisaksi tersebut menguasai/mengelola tahan objek perkara pihakPerusahaan Jawatan Kereta Api Eksploitasi Sumut tidak pernah melarangataupun keberatan, disamping itu Terbanding/Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi Perusahaan Jawatan Kereta Api Eksploitasi Sumut jugamenghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : MUKIAT dan RETAWATI BR BARUSyang pada pokoknya menerangkan saksisaksi adalah

Tassi ;Tanah/ bangunan kantor seluas + 1056 m2 digunakan sebagai Kantor Pemadam ApiSengkang (PAS) kemudian bubar PAS diganti dengan Kantor Jawatan Penerangan Kab.Wajo Sengkang sebagai Kepala Jawatan / Departemen Penerangan yaitu Baso Pada Maddaju(Baso PM) orang tua para Terlawan.Bahwa sekitar tanggal 25 Juli 1969 Andi Tenriampa alias Datu Sengngeng ibukandung / nenek para Terlawan mendengar ada perbaikan Kantor Jawatan PeneranganSengkang Wajo, Andi Tenriampa alias Datu Sengngeng status rumah (Kantor

e Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59 K/Pdt.G/2011 tanggal 26 Januari 2012.Sedangkan Pelawan I sampai dengan Pelawan VII sebagai ahli waris Andi Tenriampa aliasDatu sengngeng meninggal tahun 1993 tidak terikat dalam tiap putusan a quo di atas yanghanya diikat/ dilibatkan Terlawan I sampai dengan Terlawan IX sebagai ahli waris BasoPada Maddaju alias Baso PM yang meninggal tahun 2002 melawan Terlawan X (kontraktor)mengenai 4 (empat) petak ruko (rumah toko) di atas tanah ex Kantor Jawatan

bangunanbangunan kepunyaan perusahaanJepang Nantaku Dyidochabu milik kepunyaan Andi Tenriampa alias Datu Sengngeng(almarhumah) dibeli pada tanggal 26 April 1951 dari Panitia Untuk Penyelesaian UrusanPemulihan Hak Wakil Selebes Selatan di Makasar dengan persetujuan oleh :e Kepala Kabupaten Bone di Watampone ;e Kepala Pemerintah Negeri Wajo di Sengkang ;e Ketua Dewan Pemerintah Daerah Wajo di Sengkang.Sehingga Pelawan I sampai dengan Pelawan VII adalah Pelawan yang benar.Bahwa setelah pindahnya Kantor Jawatan

Penerangan Kabupaten Wajo sekitar tahun1981 di atas tanah bangunanbangunan bekas perusahaan milik Jepang Nantaku Djidochabumilik Andi Tenriampa alias Datu Sengngeng (obyek sengketa).Baso Pada Maddaju alias Baso PM selaku Kepala Jawatan Penerangan KabupatenWajo tetap mempertahankan, menerbitkan SPPT/PBB atas namanya merobohkan bangunanex kantor/ rumah bekas perusahaan Jepang dipergunakan sebagai Kantor PeneranganKabupaten Wajo yang tidak seizin dengan Andi Tenriampa alias Datu Sengngeng adalahmerupakan

Tassi ;Menyatakan menurut hukum bahwa sekitar tahun 1981 Kantor PeneranganKabupaten Wajo dipindahkan di atas tanah sengketa luas + 1056 m2, kemudian BasoPada Maddaju alias Baso PM sebagai Kepala Jawatan Penerangan Kabupaten Wajomenguasai, mempertahankan sertas menerbitkan SPPT/ PBB atas namanya danmembongkar/ merobohkan Kantor/ Rumah milik Andi Tenriampa alias DatuSengngeng (bekas Perusahaan Jepang) tanpa seijin dan sepengetahuan AndiTenriampa alias Datu Sengngeng adalah merupakan perbuatan melanggar

Jika Menteri Agraria memandangnyaperlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorangpenjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan KepolisianNegara.

Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikanketeranganketerangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;(4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yangbersangkutan ditulis dalam daftarisian yang bentuknya ditetapkanoleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatanguni olehanggotaanggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atauwakilnya;Bahwa Tergugat telah lalai, tidak cermat dan teliti dalam menerbitkanSertifikat Hak Milik Nomor 03907/B.Utara Gambar Situasi Nomor142

Penetapan batasbatasnya;(3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankanoleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria ataupejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorangpegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai anggota(selanjutnya dalam peraturan ini disebut sebagai Panitia). JikaMenteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaanPanitia dapat ditambah dengan seorang penjabat dari JawatanAgraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara.

Putusan Nomor 377 K/TUN/2015menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keteranganketerangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;(4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yangbersangkutan ditulis dalam daftarisian yang bentuknyaditetapbkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah danditandatangani oleh anggotaanggota Panitia serta oleh yangberkepentingan atau wakilnya;Dan juga mempertimbangkan Surat Nomor 475/217.71/X1/2012, tanggal 09November 2012 Perihal: Sertifikat Hak Milik

Tergugat I/Tebanding sekarang Termohon Kasasi ) tanpa melalui Pengadilan Negeridengan alasan sebagai berikut:e Penjualan lelang melalaui Parate Executie harus tunduk kepada Pasal 224HIR dan Pasal 256 RBG, sehingga pelaksanaaanya harus diminta kepadaKetua Pengadilan Negeri;e Setiap Penjualan Lelang berdasarkan Pasal 224 HIR, mesti melalui campurtangan Pengadilan;e Penjualan lelang tidak sah, jika langsung dilakukan oleh jawatan lelange Sebab yang dimaksud jawatan umum pada Pasal 1211 KHUPerdataadalah

Pengadilan bukan jawatan lelang;Bahwa tindakan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, tertutama dalampelaksanaan lelang sangat bertentangan Putusan MARI Nomor 3201K/Padt/1984 tertanggal 30 Januari 1986;Pengadilan tidak membenarkan penjualan objek hipotik oleh krediturmelalui lelang tanpa ada fiat dari Pengadilan Negeri setempat;Dalam Putusan MA Nomor 3021 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984menyatakan:berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan lelang akibat grosse akte hipotikyang memakai irahirah

ini bertentangan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt/1980 tanggal 20 Mei 1984yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui Pengadilan Negeri denganalasan sebagai berikut:e Penjualan Lelang melalaui Parate Exutie harus tunduk kepada Pasal 224HIR dan Pasal 256 RBG, sehingga pelaksanaaanya harus diminta kepadaKetua Pengadilan Negeri;e Setiap penjualan lelang berdasarkan Pasal 224 HIR, mesti melalui campurtangan Pengadilane Penjualan lelang tidak sah, jika langsung dilakukan oleh jawatan

lelang;e Sebab yang dimaksud jawatan umum pada Pasal 1211 KUHPerdataadalah Pengadilan bukan jawatan lelang;Bahwa oleh karena itu Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggarhukum yang berlaku menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medansehingga sangat beralasan hukum sah dan berkekuatan hukum, denganHalaman 20 dari 22 hal.

Putusan Nomor 508 K/TUN/2014BatasBatas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya(vide bukti T.II.Int2);Penetapan kedua keputusan bersama dimaksud didasarkan padaPasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 yangmenyebutkan:Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan undangundangatau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini,telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau DaerahSwatantra, maka penguasaan atas tanah Negara ada pada MenteriDalam Negeri;iv

/BUMN/Instansi tersebut secara fisik dan secara yuridis mempunyaihak pengelolaan atas wilayah tersebut;Jawatan/BUMN/Instansi tersebut mempunyai kewajiban untukmengajukan permohonan sertipikat hak pengelolaan.

Namun demikian, meskipun Jawatan/BUMN/Instansitersebut belum mempunyai Sertifikat Hak Pengelolaan, Jawatan/Halaman 23 dari 30 halaman.

Penguasaan tanah tersebutdemi hukum telah terjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 1953 tentang Penguasaan TanahTanah Negara yang diantaranyamenegaskan:Pasal 2:Kecuali jika penguasaan atas tanah negara dengan undangundang atauperaturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telahdiserahkan kepada suatu Kementerian, jawatan atau Daerah Swatantra,maka penguasaan atas tanah negara ada pada Menteri Dalam Negeri;Pasal 3 ayat (2):Di dalam hal penguasaan atas tanah Negara pada

waktu mulai berlakunyaPeraturan Pemerintah ini telah diserahkan kepada suatu Kementerian,Jawatan atau Daerah Swatantra sebagai tersebut dalam Pasal 2, makaMenteri Dalam Negeri pun berhak mengadakan pengawasan terhadappenggunaan tanah itu dan bertindak menurut ketentuan dalam Pasal 8;Pasal 9 ayat (1):Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra, sebelum dapatmenggunakan tanahtanah Negara yang penguasaannya diserahkankepadanya itu menurut peruntukannya, dapat memberi izin kepada pihaklain untuk memakai

Thertius Kalendonu, Alm; Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Jawatan Bea dan Cukai, sekarang berbatasan dengan tanah milik Isak Bainkabel; Dengan luas tanah 24.840 M2 adalah sah milik Penggugat; 4. Menyatakan hukum bahwa proses tukar guling tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum; 5.

(almarhum); > Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno HattaTrans Kalabahi Mali; > Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kaboladan sekarang dengan tanah Milik Kaleb Malaioni, YusakFanmabi dan tanah milik Kelauarga Kamau; > Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea danCukai dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel;8.

(almarhum);> Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta TransKalabahi Mali; > Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dansekarang dengan tanah Milik Kaleb Malaioni, Yusak Fanmabidan tanah milik Kelauarga Kamau; > Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea danCukai dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel;4.

(almarhum);> Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta TransKalabahi Mali; > Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dansekarang dengan tanah Milik Kaleb Malaioni, Yusak Fanmabidan tanah milik Kelauarga Kamau; > Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea danCukai dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel;.

THERTIUSKALENDONU, BABarat : sebelumnya berbatasan dengan Jawatan Bea dancukai dan sekarang berbatasan dengan tanah milikISAK BAINKABEL Bahwa pada tahun 1970 saksi melihat ayahnya PenggugatAlmarhum Drs.

THERTIUSKALENDONU, BABarat : sebelumnya berbatasan dengan Jawatan Bea dancukai dan sekarang berbatasan dengan tanah milikISAK BAINKABEL Bahwa tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh ayahnyaPenggugat Almarhum Drs.

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) seluas 46.386 M2 adalah milik Penggugat Rekonpensi;

Penjualan Lelang tidak syah apabiladilakukan jawatan lelang langsung sebab yang dimaksud jawatan umum sesuaipasal 1211 KUHPerd adalah Pengadilan bukan jawatan atau lembaga lelang.Selanjutnya yang dimaksud cidera janji, tidak diatur dalam pasal 6, dengan demikianketentuan cidera janji hanya merujuk pasal 1243 KUHPerd atau sesuai kesepakatanyang diatur didalam perjanjian kredit.

Penjualan Lelang tidak syah apabiladilakukan jawatan lelang langsung sebab yang dimaksud jawatan umum sesuaipasal 1211 KUHPerd adalah Pengadilan bukan jawatan atau lembaga lelang.Selanjutnya yang dimaksud cidera janji, tidak diatur dalam pasal 6, dengandemikian ketentuan cidera janji hanya merujuk pasal 1243 KUHPerd atau sesuaikesepakatan yang diatur didalam perjanjian kredit.

dan Surat KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PerhubunganNomor : 93 Tahun 1981 tentang KM. 110/AL.106/Phb 81BatasBatas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung PerakSurabaya (vide bukti T.II.Int2); Penetapan kedua Keputusan Bersama dimaksuddidasarkan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 1953 yang menyebutkan Kecuali jika penguasaanatas tanah Negara dengan undangundang atauperaturan lain pada waktu berlakunya peraturanpemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatuKementerian, Jawatan

Bahwa dengan ditetapkannya suatu wilayah menjadiwilayah kerja suatu Jawatan/BUMN/Instansi berdasarkankeputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan MenteriPerhubungan, maka jawatan/BUMN/Instansi tersebutsecara fisik dan secara yuridis mempunyai hakpengelolaan atas wilayah tersebut;e. Bahwa Jawatan/BUMN/Instansi tersebut mempunyaikewajiban untuk mengajukan permohonan sertipikat hakpengelolaan.

Sertipikat hak pengelolaan tersebut menjadibukti secara administratif bahwa Jawatan/BUMN/Instansimempunyai hak pengelolaan atas suatu wilayah. Namundemikian, meskipun Jawatan/BUMN/Instansi tersebutbelum mempunyai Sertipikat Hak Pengelolaan,Jawatan/BUMN/Instansi tersebut secara fisik dan secarayuridis mempunyai hak pengelolaan atas wilayah tersebutberdasarkan surat keputusan bersama Menteri DalamNegeri dan Menteri Perhubungan tersebut;V. Bahwa secara fisik, Perum.

Wt.dilangsungkan di Tasik Selatan menurut cara agama Islam, telahmendapatkan Surat Akad Nikah dari Jawatan Kuasa Pusat PengajianMasyarakat Islam Rohongnya di Tasik Selatan, Malaysia. tanggal 01Oktober 2010.; e Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikarunia seorang anakLakilaki yang diberi nama SHIHRIYARKHAN, anak tersebutmerupakan anak ke1 (satu) yang dilahirkan di Kulon Progo padatanggal 29 Januari 2011 e Bahwa karena ketidak tahuan pemohon, tentang kelahiran pemohontersebut sampai saat ini, telah

Wt.Nikah dari Jawatan Kuasa Pusat Pengajian Masyarakat Islam Rohongnya diTasik Selatan, Malaysia tanggal 01 Oktober 2010 ; Menimbang, bahwa dari bukti P4 yang dikuatkan dengan keterangansaksisaksi telah terbukti, bahwa benar SHIHRIYARKHAN dilahirkan di KulonProgo pada tanggal 29 Januari 2011 merupakan anak ke (satu) dari suami isteri NIZARKHAN dengan PUJl IMANAH.

Obyek Sengketa yang dihuni oleh Para Penggugat dalamperkembangannya telah ditanamkan pemerintah kepadaPerusahaan Jawatan Kereta Api yang ketika dialihkan kepadaHal. 5, Put.No.450/Pdt/2016/PT SMGPerum atau Persero tidak termasuk menjadi kekayaan negarayang dipisahkan, kemudian dialinkan kepada peraturanpemerintah sendiri;d.

Kereta ApiIndonesia (Persero) tetapi masin Perusahaan Jawatan KeretaApi, dimana modal dan kekayaan Jawatan masih menjadimodal dan kekayaan negara yang belum dipisahkan;Mangingat status hukum obyek sengketa adalah milik negara yangditanamkan dahulu pada Perusahaan Jawatan Kereta Api yang tidakdipisahkan, maka Obyek Sengketa tersebut tetap berstatus miliknegara, yang penyelesaiannya dilakukan oleh negara melalui MenteriKeuangan selaku Pengelola barang milik negara bukan dilakukan PT.KAI Pusat di Bandung

Perusahaan Jawatan Kereta Apii.c. Tergugat ;Bahwa Tergugat menolak posita angka 7 yang mendalilkan : Bahwahubungan hukum antara Para Penggugat adalah sama, ..... dst.Adapun alasannya adalah : Bahwa hubungan hukum dari tiaptiapPenggugat adalah bervariasi / berbedabeda.

penentuan kawasan hutan melalui tata batashutan, dan ternyata tanah sengketa dimasukkan sebagai hutan Jatiberdasarkan Djati Bedrijf serta termasuk Houtvssterij Kadipaten ;Bahwa karena adanya keberatan (protes) dari Sultan Cirebon atasdimasukkannya hutan Jati Blok Satim (tanah sengketa) ke dalam DjatiHal. 3 dari hal. 24 No.212 PK/Pdt/2007Bedrijf, Pemerintah (Hindia Belanda) melakukan pendataan ulangterhadap seluruh tanah yang ada di Pulau Jawa dan Madura sertamembuat peta tanah yang dilakukan oleh Jawatan

Hasilnya dimuat dalam register op de Landbouw Statistiek Kaartvan Java en Madoera yang diproduksi Jawatan Topografi tahun 1934 ;Bahwa data dan doukumen tersebut saat ini berada padaJawatan Topografi Kodam III/Siliwangi dan sesuai surat dari Kepala TOPDAM Ill / Siliwangi No.B/33/II/2000 tertanggal 15 Pebruari 2000,ditegaskan bahwa Tanah Blok Satim (tanah sengketa) adalah milikSultan Sepuh Kesepuhan Cirebon ;Bahwa kendatipun demikian, tanah sengketa berikut pohonpohonJati serta tanaman lain atasnya

tetap dikuasai dan digunakan olehPemerintah, dalam hal ini Jawatan Kehutanan.

yang dibuat oleh suatu panitia / komisi yangditunjuk oleh pejabat yang berwenang ;Bahwa mekanisme pekerjaan tata batas ini diatur dalam BoschVerordening 1932, khususnya Pasal 6 sampai dengan Pasal 13.Naskah Berita Acara Tata Batas yang merupakan pernyataan daripanitia/komisi ini harus selalu dilengkapi atau dilampiri Peta darikawasan hutan yang ditunjuk atau ditata batas, sesuai ketentuandalam Pasal 13 ayat (2) Bosch Verordening 1932 yang berbunyi :(2) Proses verbal itu disampaikan kepada Kepala Jawatan

PK3) dan PetaPajak Bumi dan Bangunan (Landrente) (PK5 & PK6), tampak jelasmembuktikan bahwa obyek sengketa adalah kawasan hutan yangdimiliki oleh Boschwezen (Jawatan Kehutanan), dan sama sekalitidak menunjukkan adanya enclave Kesultanan Cirebon ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai alasanalasan Pinjauan Kembali dan Il:Bahwa keberatankeberatan dari Para Pemohon PeninjauanKembali dapat dibenarkan oleh karena judex facti (Pengadilan Negeridan

Hal manasebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 320K/Pdt/1980 tanggal 20 Mei 1984 yaitu tidak membenarkanpelaksanaan Executoriale Verkoop berdasarkan KlausulEigenmachtige Verkoop dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa Pengadilan Negeri atas alasan: Setiap penjualan lelang (Executoriale Verkoop)berdasarkan Pasal 224 HIR mesti melalui campur tangan Pengadilan; Penjualan lelang tidak sah, jika langsung dilakukan oleh Jawatan Lelang; Sebab yang dimaksud jawatan umum Pasal 1211 BWadalah Pengadilan

bukan Jawatan Lelang ;8.

Bahwa tentang prosedur lelang, telah salah dilakukan oleh Tergugat Ill,Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill, dimana menurut hukum Setiappenjualan lelang (executoriale verkoop) berdasarkan Pasal 224 HIR, harusmemalui campur tangan Pengadilan dan Penjualan lelang tidak sah jikalangsung dilakukan jawatan lelang Sebab yang dimaksud jawatan umumPasal 1211 KUHPerdata adalah Pengadilan, bukan jawatan lelang; Bahwa ada yurisprudensi Mahkamah Agung No.320 K/Pdt/1980 tanggal 20Mei 1984, yang mana dalam

Putusan ini tidak membenarkan pelaksanaanexecutoriale verkoop berdasarkan klausul eigenmachtige verkoop dilakukan sendiri oleh kreditor tanoa melalui PN, atas alasan: Setiap penjualan lelang (executoriale verkoop) berdasarkan Pasal224 HIR, mesti memalui campur tangan Pengadilan; Penjualan lelang tidak sah, jika langsung dilakukan jawatan lelang; Sebab yang dimaksud jawatan umum Pasal 1211 KUHPerdataadalah Pengadilan, bukan jawatan lelang; 8.

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) seluas 46.386 M2;c. Penggugat/Penghuni pihak yang tidak memiliki dasar untukmenempati objek perkara;9.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo.57 Tahun 1990 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) diubahmenjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA);. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo.19 Tahun 1998 Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA)diubah menjadi PT.

Perusahaan Jawatan Kereta Api. terhadap Sertipikat HakPakai No. 6/Kelurahan Pasirkaliki dikeluarkan sebagian seluas 118.401M2 menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 19/Kelurahan Pasirkaliki atasnama Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. PerusahaanJawatan Kereta Api, sehingga masih terdapat sisa seluas 28.791 M2,dicatat tanggal 30092016;3) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987tanggal 27071987 Jo.

Cq.Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) seluas 46.386 M2 adalah milikPenggugat Rekonpensi:;3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi yang menempati lahanPenggugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum;4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan pihakpihak yang lain yangmenempati atau bersamasama menempati objek perkara menyerahkankepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong;5.

Menyatakan sah sertifikat hak pakai No.7/Kelurahan Kebun Jeruktanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Tanggal 19 Desember 2016No.00175/2016 atas nama Departemen Perhubungan RI Cq.Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) seluas 46.386 M? adalah milikPenggugat Rekonvensi;3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi yang menempati lahanPenggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;4.

(tiga ribu lima puluh meter persegi)yang menjadi objek sengketa, yang terletak di Jalan Garuda, Nomor 21,Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan,Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah terbit SertifikatHak Pakai Nomor 82 tahun 1988 atas nama Departemen PerhubunganRepublik Indonesia cq Perusahaan Jawatan Kereta Api, yang lamaberlakunya hak selama dipergunakan untuk kepentingan Dinas (Stasiun K. A.Kemayoran) (Bukti TI1).

R.Pichel pernah mengajukan surat permohonan untuk membeli rumah PJKAdi Jalan Garuda Nomor 21, Kemayoran, Jakarta, akan tetapi Balai BesarPerusahaan Jawatan Kereta Api telah dengan tegas menolak permohonanH. R. Pichel sebagaimana surat tertanggal 15 Oktober 1982 yang ditujukankepada Sadr. H. R. Pichel (Bukti Tl2);6. Bahwa setelah penolakan Balai Besar Perusahaan Jawatan Kereta Apiatas permohonan H. R.

Bahwa dasar hak penguasaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atasobjek gugatan juga merujuk Pasal 2 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pengusaan Tanah Negara (PPNomor 8/1953) yang menyatakan:Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan undangundang atauperaturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telahdiserahkan kepada suatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swantara,maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Dalam Negeri";4.

Bahwa pada tahun 1988 telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 yangtercatat atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia cg.Perusahaan Jawatan Kereta Api ("SHP Nomor 82"). SHP Nomor 82 berasaldari Persil Pemberian Hak Pakai yang terletak di Desa Gunung SahariSelatan. Penunjuk tanah dengan SHP Nomor 82 adalah tanah Negara,bekas Kig. Nomor 11691, 11692, dan 16478, 4658 dan 12104.

Kepemilikantersebut dikuatkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 1988yangtercatat atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia cqPerusahaan Jawatan Kereta Api ("SHP Nomor 82"). SHP Nomor 82berasal dari Persil Pemberian Hak Pakai yang terletak di Desa GunungSahari Selatan. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor AgrariaKotamadya Jakarta Pusat (in casu Tergugat II).