LEMBAGA PEMERINTAH DESA AIR RUWAI vs. ACHMAD MUCHAIRI

Nomor 979 K/Pdt/2020Facti sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum karenaJudex Facti telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalammemutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang;Bahwa Lembaga Pemerintah Desa yang diwakili olen Kepala Desamempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggung jawab sebagaisubjek hukum perdata tanpa hubungan hierarki dengan Camat dan KepalaDesa sehingga bukan merupakan hubungan tanggung jawab secaralangsung

Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

. :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALNO: 86/DSNMUI/XII/2012TentangHADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANALEMBAGA KEUANGAN SYARIAHpee cee Na pe2Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia setelahMenimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan penghimpunandana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuaisyariah, yaitu wadiah dan mudharabah;b. bahwa dalam rangka menarik minat masayarakat terhadap produkpenghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabahpenyimpan, baik

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MajelisUlama Indonesia pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012.MEMUTUSKANMenetapkan : Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan SyariahPertama : Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:1. Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan danamasyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yangdapat berupa tabungan, deposito, dan giro;2.

Suap/uangpelicin/money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikansebaagi risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yangbatil atau membatilkan perbuatan yang hak;: Ketentuan HukumLembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikanhadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana denganmengikuti ketentuanketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.Ketentuan terkait HadiahL,Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan

Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, ur/);Keenam : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadiperselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukanmelalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelahtidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.Ketujuh : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dandisempurnakan sebagaimana mestinya.Ditetapkan di : JakartaPadatanggal

Pembanding/Tergugat : MUSTAFARUDDIN Diwakili Oleh : Lembaga ASGA KAB. Abdya
Pembanding/Tergugat : ABDUL MANAN B Diwakili Oleh : Lembaga ASGA KAB. Abdya
Pembanding/Tergugat : Lembaga ASGA KAB. Abdya Diwakili Oleh : Lembaga ASGA KAB. Abdya
Terbanding/Penggugat : ARLIS BIN (Alm) PARMAN

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) >< Ny.AIDA SUTARA.M CS

PUTUSANNomor 534/PDT/2018/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara ;Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tempatkedudukan Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 5253, EquityTower, Lantai 2021, Senayan, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh Fauzi Ichsan selakuKepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan danmemberikan

Bank Perkreditan Rakyat CitaMakmur Lestari tidak dapat lagi melakukan kegiatan operasional bankseperti biasanya dan diambil alin oleh LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN(TERGUGAT), begitu juga berkaitan dengan Hak dan kewajiban nasabah(Ic. PENGGUGAT I, II, Ill)menjadi tanggung jawab hukum TERGUGAT ;.Bahwa TERGUGAT tidak memberitahukan secara tertulis atau lisan kepadaPENGGUGAT I, Il, Ill dalam penutupan PT.

Penjamin Simpanan (LPS) ialah menjaminsimpanan nasabah penyimpanperhatikan pula ketentuan pasal 24 Peraturan Lembaga Penjamin SimpananNo. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan mengatur denganjelas sebagai berikut : Simpanan pada Bank Konvensional yang dijamin meliputi giro,deposito, sertipikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yangdipersamakan dengan itu22.Bahwa selanjutnya dalam Pasal 25 Peraturan Lembaga Penjamin SimpananNo. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan di atur

Bahwa sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa TERGUGAT,Lembaga Penjamin Simapanan, adalah suatu badan hukum yangdibentuk Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU LPS.3.

Gugatan PARAPENGGUGAT angka 1 menyatakan:Bahwa PENGGUGAT mendepositokan dananya di PT BANKPerkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari dalam likuidasi(selanjutnya disebut BPR dalam likuidasi) sesuai dengan ketentuanyang ditetaobkan oleh LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (ic.TERGUGAT) saat itu. dengan Bunga 10,25% pertahun,sebagaimana yang dijamin oleh LEMBAGA PENJAMIN SIMPANANsebagai TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:"Bahwa apa yang di dalilkan PARA PENGGUGAT tersebut merupakanklaim sepihak yang sama sekali

DULLAH MONI >< LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (LAI), dkk

Yayasan Lembaga Alksebagai Tergugat ;2.

Terletak pada alamat yang sama, menyatu dengantanah terperkara yang semula tertulis BUKAN atas namaTergugat (Yayasan Lembaga Alkitab Indonesai).

/5/19, tanggal 19 April 1978,diberi tanda T4 ;Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1991,nama wajib pajak YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T5 ;Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1992,nama wajib pajak YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T6 ;Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1993,nama wajib pajak YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T7 ;10.Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1994,nama wajib pajak

YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T8 ;11.Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1995,nama wajib pajak YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T9 ;12.Foto copy Surat Keputusan Lembaga Alkitab Indonesia No. 732/Secr/263, tanggal 26 Juni 1974, diberi tanda T10 ;13.Foto copy Surat Kesanggupan/Pernyataan, nama Pasir Bungai,tanggal 9 Mei 1973, diberi tanda T11 ;14.Foto copy Surat Lembaga Alkitab kepada Pasir Bungai, tanggal 1Nopember 1978, diberi tanda T12 ;15.Foto copy

Bungai kepada Lembaga Alkitab Indonesia, tanggal30 April 1990, diberi tanda T16 ;19. Foto copy Surat Lembaga Alkitab Indonesia , tanggal 28 Agustus 1990,kepada P.Bungai, diberi tanda T17 ;20.Foto copy Surat Lembaga Alkitab Indonesia , tanggal 16 Maret 1993,kepada P.Bungai, diberi tanda T18 ;21.Foto copy Surat Lembaga Alkitab Indonesia , tanggal 12 Oktober 1995,kepada P.Bungai, diberi tanda T19 ;22.Foto copy Jajasan Nomor 101, diberi tanda T20 ;23.Fotofoto rumah di jl.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) tersebut;

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)lawanRULY HERU PRASETYO

PUTUSANNomor 932 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), berkedudukandi Equity Tower Lt. 2021, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.5253 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Fauzi Ichsanselaku Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan,memberi kuasa kepada Deddy Iskandar, S.H., M.H. dankawankawan, Para Advokat, beralamat di Jalan DasanaXentre Raya Blok

Nomor 932 K/Pdt/2019Jasa Keuangan Nomor 19/KDK.03/2015, dan kewajibannya diambil aliholeh Tergugat;Bahwa fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah menjaminsimpanan nasabah, maka perbuatan Tergugat tidak bersedia membayardeposito Penggugat dikarenakan bunga yang dikenakan terhadapdeposito Penggugat melebihi ketentuan yang ditetapkan Tergugat adalahperbuatan melawan hukum, dan harus dihukum membayar depositoPenggugat dan bunga 10 % sebagaimana yang telah ditetapkan olehTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan

RULY HERU PRASETYOLawanLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN LPS

Suryopranoto No. 83, Harmoni, JakartaPusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal7 Pebruari 2017, sebagai ..........Penggugat;Lawan: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), beralamat di Equity Tower Lt.2021 Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 5253,Jakarta 12190 , dalam hal ini diwakili oleh DwiMardianto dan Andhy Hermawan yangsemuanya Internal Lawyer pada LembagaPenjaminan Simpanan berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SRKA.10/KEVI/2017tanggal 5 Juni 2017, sebagai.......

PenjaminSimpanan, yang mengatur dengan tegas hal sebagai berikut :bahwa fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ialahmenjamin simpanan nasabah penyimpanSelain itu, diatur pula ketentuan Pasal 24 Peraturan Lembaga PenjaminSimpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan,yang mengatur dengan jelas sebagai berikut :Simpanan pada Bank Konvensional yang dijamin meliputi giro,deposito, sertipikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yangdipersamakan dengan itu;Bahwa selanjutnya ketentuan

Pasal 25 Peraturan Lembaga PenjaminSimpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan,telah di atur lebih lanjuthal sebagai berikut:Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24meliputi seluruh Simpanan yang dihimpun Bank sampai dengan saatpencabutan izin usaha Bank oleh LPP, termasuk simpanan yangmemiliki jangka waktu dan telah jatuh tempo sebelum maupun padasaat Bank dicabut izin usahanya namun belum dibayar oleh Banksebagian atau seluruhnya kepada nasabah.Bahwa PENGGUGAT

Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari padaawalnya menawrakan bunga sebesar bunga sebesar 10,25%(sepuluh koma dua puluh lima persen) kepada Penggugat Penggugat sesuai kentuan yang ditetapkan oleh LEMBAGA PENJAMINSIMPANAN (ic.

Bahwa fungsi dan tugas Tergugat beerkaitan dengan penjaminansimpanan nasabah bank, dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan diatur antara lain sebagaiberikut:Pasal 4 hurufaUULPS:Fungsi LPS adalah :a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan;Pasal 5 ayat (1) hurufob UULPS:(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 4 hurufaLPS mempunyai tugas :b.

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) >< RULY HERU PRASETYO

PUTUSANNOMOR 253/PDT/2018/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkaraperkara perdatapada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini,dalam perkara :LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), beralamat di Equity Tower Lt.2021 JI.

Jenderal Sudirman, Kav. 5253, Jakarta12190 , dalam hal ini diwakili oleh Arie Budiman, SigitSumarlan, Heady Anggoro Mukti dan AndhyHermawan serta Irwandi Saleh yang semuanyaInternal Lawyer pada Lembaga PenjaminanSimpanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal5 Juni 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula TERGUGAT;MELAWAN:RULY HERU PRASETYO, berkedudukan di JI. Cilandak Dalam RayaNo. 8, Kel. Cilandak Barat, Kec.

Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestaritidak dapat lagi melakukan kegiatan operasional bank seperti biasa dan telahdiambil alih oleh LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (ic. TERGUGAT), begitujuga yang berkaitan dengan segala Hak dan kewajiban Nasabah(ic.PENGGUGAT) telah beralih menjadi tanggung jawab hukum TERGUGAT;Bahwa disini nyatanyata terlihat ketidakprofesionalan TERGUGAT yangterkait penutupan PT.

Penjamin Simpanan,yang mengatur dengan tegas hal sebagai berikut :bahwa fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ialah menjaminsimpanan nasabah penyimpanSelain itu, diatur pula ketentuan Pasal 24 Peraturan Lembaga PenjaminSimpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, yangmengatur dengan jelas sebagai berikut :Simpanan pada Bank Konvensional yang dijamin meliputi giro,deposito, sertipikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yangdipersamakan dengan itu;Bahwa selanjutnya ketentuan

Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari padaawalnya menawrakan bunga sebesar bunga sebesar 10,25% (sepuluhkoma dua puluh lima persen) kepada Penggugat Peng gugat sesuaikentuan yang ditetapbkan oleh LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN(ic. Tergugat), untuk peiode tanggal 03 Desember 2014 s/d tangal 03Maret 2015 dengan bunga 10,25% (sepuluh koma dua puluh limapersen) pertahun, sehingga Pengguat setiap bulan menerimapembayaran bunga Deposito dari PT.

LEMBAGA INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA, DK

;Serta selanjutnya mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan peninjauan kembali untuk seluruhnya;Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara PemohonPeninjauan Kembali (Lamhot WHutagalung) dengan TermohonPeninjauan Kembali (Lembaga Institut Teknologi Indonesia)berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 105/KeptITI/XI/2016tertanggal 30 November 2016 dari Lembaga Institut TeknologiIndonesia, Serpong, Tangerang Selatan adalah batal demi hukumdan tidak berlaku

dibacakan, dengan pihakTermohon Peninjauan Kembali wajib membayar sisa kekuranganbayar atas kompensasi pensiun dini sebesar Rp787.095.658,00(tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu enamratus lima puluh delapan rupiah) yang harus dibayarkan kepadaPemohon Peninjauan Kembali dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan setelah putusan peninjauan kembali ini dibacakan;Menyatakan bahwa putusan ini berlaku sejak dibacakan dan tidakberlaku surut;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Lembaga

Pemohon:
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh
Termohon:
Universitas Syiah Kuala

PUTUSANNOMOR 31/G/KI/2020/PTUN.BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana yangdilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi eCourt Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh, telah menjatunkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUANHUKUM BANDA ACEH, beralamat di Jalan Sakti Lr

(Asisten Advokat).Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Penasihat Hukum Dan Asisten Advokat PadaYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (Ylbhi)Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Banda Aceh, Beralamat diJalan Sakti Lr. LBH Banda Aceh Nomor 1 Desa Pango RayaKecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,Selanjutnya Disebut Sebagai............

Menolak permohonan keberatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BandaAceh terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 046/XI/KIAPSA/2019tanggal 7 September 2020.2.

Bantuan HukumIndonesia, Lembaga Bantuan Hukum Aceh Nomor 175/SK/LBHBNA/XI/2019 tanggal 15 November 2019 perihal PermohonanPenyelesaian Sengketa Informasi (fotokopi sesuai denganfotokopi);Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019 atasnama Dr.

Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (YLBHBH) Banda Aceh yang memohon informasidemi kepentingan pendampingan klien atas nama Dr.

DULLAH MONI VS YAYASAN LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (YLAI), DKK

. & Associates,beralamat di Kompleks Duta Merlin Blok B Nomor 3132, Lantai2, Jalan Gajah Mada Nomor 35, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2018;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanYAYASAN LEMBAGA ALKITAB INDONESIA = (YLA)),berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 12, JakartaPusat, yang diwakili oleh Pdt. Dr. Ishak P. Lambe dan DR.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT tersebut;

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT vs. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

., M.Hum, LL.M, kewarganegaraan Indonesia, tempatkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam III Nomor 54 A, Tebet, Jakarta Selatan,pekerjaan Ketua Sewan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Ricky Gunawan, SH., MA.;Ajeng Larasati, SH.;Maria Magdalena Blegur, SH.

.;7 > weAntonius Badar Karwayu;Kesemuanya Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik padaPerkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (Perkumpulan LBHMasyarakat), berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam III Nomor 54 A, Tebet,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan;melawan:KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, tempat kedudukan di JalanM. T. Haryono Nomor 11, Cawang, Jakarta Timur;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:Drs.

;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Keberatan (Lembaga BantuanHukum Masyarakat atau LBH Masyarakat) terhadap Putusan Ajudilkasi KomisiInformasi Pusat Nomor 163/V/KIPVSA/2012, terhadap Termohon Keberatan (KepalaBadan Narkotika Nasional atau Kepala BNN), telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut caracara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam undangundang,karenanya gugatan permohonan keberatan tersebut secara formil dinyatakan dapatditerima;Menimbang, bahwa

selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan alasanalasanpermohonan Pemohon Keberatan sebagaimana diuraikan dalam permohonannya(Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBH Masyarakat) pada pokoknya adalah:1 Bahwa ketertutupan informasi dalam penegakan hukum narkotika telahmengorbankan Hak Asasi Manusia, yakni Pemohon Keberatan mengemukakandalil oleh karena adanya praktik penegakan hukum yang tertutup (tidaktransparan), maka rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparatpenegak hukum dan berpotensi

tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LEMBAGA

Pemohon:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
Termohon:
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia -Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dkk >< LEMBAGA PENJAMINSIMPANAN (LPS),

Aceh,VSKETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL (LPJKNKETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DAERAH (LPJKD) Provinsi Aceh

Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor231/LPJK/D/VIU/2010 tanggal 31 Agustus 2010, perihal : Permohonan Statusterdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) ;2.

Pengembangan Jasa KontruksiNasional (LPJKN) yang berkedudukan di pusat maupun Lembaga PengembaganJasa Kontruksi Daerah Provinsi Aceh merupakan Lembaga Swasta yang berdirisendiri secara Otonom dan Mandiri, dengan kata lan LPJKN / LPKJD bukanmerupakan Lembaga Pemerintah, sehingga kebyakan dan perbuatan Hukumdilakukan oleh LPJKN / LPJKD bukan merupakan perpanjangan tangan dariPemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dan yang menjadi pertayaan apakah Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi Nasional (LPJKN) sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara yanglayak untuk digugat dalam perkara ini, mengingat Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi Nasional (LPJKN) Tergugat I bukanlah Lembaga Tata Usaha Negara dansebuah Lembaga yang dalam melakukan kegjatannya tidak bersifat Eksekutif?

danmerupakan Lembaga Swasta yang independen dan mandiri dan didirikan olehpenyelenggara peran masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diamanatkan olehUndangundang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;Bahwa pada Akta penderian Perhimpunan Lembaga Nasional Jasa Konstruksidisngkat LNJK berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : c73.

Perhimpunan ini adalah Lembaga Jasa Konstruksi, bernama Lembaga NasionalJasa Konstruksi disingkat LNJK ;2. Lembaga yang dimaksud pada ayat (1) di atas berbentuk Perhimpunan NonPemerintah yang dibentuk sesuai dengan Prosedur dan berdasarkan Undangundang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi melalui Forum NasionalMasyarakat Konstruksi Indonesia 2006 ...Dst ;Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUNBNAe.

Penggugat:
PANDRI SUNARTO
Tergugat:
1.Lembaga adat DESA BIUKU TANJUNG
2.Lembaga adat kecamatan bangko barat

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAM INDONESIA VS PRESIDEN RI;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 34A ayat (1) juncto Pasal 36A ayat (3) huruf c PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tanggal 12 November2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga BinaanMasyarakat, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagaiberikut, dalam perkara:YAYASAN LEMBAGA

Tahun2017, tanggal 17 Februari 2017, dalam hal ini diwakili Pengurus: BeniArbi Batu Bara, S.H., Mora Sonang Marpaung, S.H., dan AwaluddinLubis, S.H., sesuai dengan pasal 16 dan pasal 42 Akta PendirianYayasan Lembaga Bantuan Hukum Robi Anugrah Marpaung IndonesiaNomor 38 yang dibuat dihadapan Notaris Zainuddin, S.H., tanggal 9Februari 2017;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan MedanMerdeka Utara, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh MenteriSekretaris

Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum RobiAnugrah Marpaung Indonesia Nomor 38 yang dibuat dihadapan H.Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan PengesahanBadan Hukum Yayasan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RIdengan Nomor AHU0003234.AH.01.04. Tahun 2017, tanggal 17 Februari2017. (Bukti P2);Fotokopi Print Out Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011Tentang Hak Uji Materiil.

Memiliki lembaga khusus dalam penegakan hukumnya, misalnyaKPK untuk kasus korupsi, BNN untuk kasus narkotika, dan BNPTuntuk kasus teroris;2. Bahwa sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk menanggulangi tindakpidana tersebut, Indonesia menjadi negara yang meratifikasi beberapakonvensi internasional, antara lain:a.

dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentangHak Uji Materiil, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:YAYASAN LEMBAGA

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LAWAN PT. PLN. SUMUT

PUTUSANNomor: 296 / PDT / 2015 / PT.MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebuah badanhukum berbentuk Yayasan yang didirikanberdasarkan hukum Negara RepublikIndonesia yang didasari Akta Notaris Dr.lrawan Soerodjo, SH, M.Si, Nomor 186 tanggal19 Oktober 2011, berkedudukan

MEILISA BANGUN, SH, kesemuanyaadalah Warga Negara Indonesia yangberprofesi sebagai Advokat, Pengacara Publik,dan Pengabdi Bantuan Hukum yang tergabungdalam YAYASAN LEMBAGA BANTUANHUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUANHUKUM MEDAN (YLBHI LBH Medan) yangberalamat di Jalan Hindu Nomor : 12 Medan20111, Telp. (061) 451 5340, Fax. (061) 4589749, Email lbhmedan@yahoo.com,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal04 Juli 2014 Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;LAWANPT.

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT1Bahwa Penggugat merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat(Non Government Organisation) yang memiliki kedudukan dankepentingan hukum dalam mengajukan hak gugatnya sebagai salahsatu organisasi yang konsern terhadap penegakan hokum yang manadalam melaksanakan kegiatannya Penggugat selalu membela hakhakmasyarakat melalui langkahlangkah hukum;.

lagi pada ketentuan pada Pasal 4 huruf aUndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen menyatakan ; Hak konsumen hak ataskenyamanankeamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barangdan/atau jasa ; selanjutnya pada huruf c menyatakan *hak konsumenadalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisidan jaminan barang dan/atau jasa,Pasal 45 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan: "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga

YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN LAWAN PT.BANK MANDIRI, DKK

PUTUSANNomor 60/Pdt.G/2014/PN PIkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili PerkaraPerdata dalam Tingkat Pertama telah menjatuhnkan putusan sebagaimanatersebut dibawah ini dalam perkara antara :e YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN :: Beralamat di Jalan Bumi Mas Raya Rt.06Ruko No. 5 Lt. 2 Kel.Perumus Baru KecamatanBanjarmasin Selatan, selanjutnya disebutSCDAQAI.........eceeeeee renee ee PENGGUGAT *;Lawan: PT.BANK MANDIRI

Menghukum TERGUGAT , TERGUGAT.I dan TERGUGATL.IIIsecara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untukPenggugat hadir Agung Thoha Yasin, SE; Ismail; dan Agus Sutanto selakuPengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKk),Tergugat hadir Kuasanya yaitu Arief Indra Kurniawan, SH sebagai TeamLeader pada PT.

Fotocopy dari fotocopy, Akta Pendirian Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan yang dibuat oleh Notaris Henny Rupiyanti, SH. diberitanda (P1);Fotocopy dari fotocopy, Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen(TDLPK) No.01/TDLPKPERINDAG/VIII/13, tanggal 02 Agustus 2013 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, diberi tanda (P2);Fotocopydari fotocopy, Tentang Pengesahan Yayasan dari Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia, Nomor: AHU2588.AH.01.04.

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhisyarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalamanggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuandidirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungankonsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya;d.

Mengingatwujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaanyabadan hukum bertindak dengan perantaraperantara pengurusnya;Menimbang, bahwa dari segi bentuknya badan hukum dibedakan menjadidua macam, yakni:1. Korporasi adalah gabungan/kumpulan orang yang bertindak bersamasama sebagai satu subyek hukum sendiri. Badan hukum ini memilikianggota tetapi memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dankewajiban anggotannya;2.