Ditemukan 1157557 data
118 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI., 3. PT. BHAKTIMITRA RIELMA INTIHARMONI;;
93 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PERSERVASI JALAN SP. PANAM-SP, KAYU ARA (PEKANBARU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG PROVINSI RIAU VS PT. KURNIA INDAH DWIAJI;;
75 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022., 2. CV PUTRA MANDIRI;;
42 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk
289 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
CGA) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK);
158 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHAI) - LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEKANBARU vs PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU / ATASAN PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU;
155 — 31
SUWITO MELAWAN- 1.Pemerintah Kabupaten Bengkalis - 2.Pejabat Pembuat Komitmen - 3.Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) - 4.CV. Debby Mandiri Karya Teknik
BLs, telah mengajukan Gugatan sebagaiberikut :1.Bahwa PENGGUGAT adalah Perusahaan (CV RATIWIJAYA) yang didirikanberdasarkan Akta Perseroan komanditer Nomor 100 tanggal 15 Januari yangdibuat oleh Halomoan Gultom, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) yang berkantor di JI.
sebagaiman pelaksaan lelang denganmengikuti PerPres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No.54tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian TERGUGATmengeluarkan pengumumuman hasil lelang melalui websitenya http/Ipse.bengkalis.go.id/rekanan/lelangperserta/1592161/true, dimana hasilpengumuman tersebut, PENGGUGAT berada nomor urutan ke 7 (tujuh) dandisebutkan tidak melampirkan izin radio sesuai dengan yang diminta berdasarkanspesipikasi pengadaan barang yang dibuat oleh Pejabat
November 2015 tentangTergugat IV sebagai perusahaan pemenang tender pekerjaan pengadaaniklan kampanye di media massa.Bahwa, akibat diterbitkannya Surat Tergugat I (Unit Layanan PengadaanKabupaten Bengkalis) Nomor : 126 DP/ULP SEKRE/XI/2015, tanggal 23November 2015 tentang Tergugat IV sebagai perusahaan pemenang tenderpekerjaan pengadaan iklan kampanye di media massa,Penggugat mendalilkandalam gugatan aquo kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh TergugatI, dan jelas Tergugat I adalah badan atau pejabat
/Pat.G/2015/PN BisTergugat IV sebagai perusahaan pemenang tender pekerjaan pengadaaniklan kampanye di media massa.Bahwa, akibat diterbitkannya Surat Tergugat I (Unit Layanan PengadaanKabupaten Bengkalis) Nomor : 126 DP/ULP SEKRE/XI/2015, tanggal 23November 2015 tentang Tergugat IV sebagai perusahaan pemenang tenderpekerjaan pengadaan iklan kampanye di media massa,Penggugat mendalilkandalam gugatan aquo kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh TergugatI, dan jelas Tergugat I adalah badan atau pejabat
sebagaiman pelaksaan lelangdengan mengikuti PerPres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan KeduaPerpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,kemudian TERGUGAT mengeluarkan pengumumuman hasil lelangmelalui websitenya http/Ipse.bengkalis.go.id/rekanan/lelangperserta/1592161/true, dimana hasil pengumuman tersebut,PENGGUGAT berada nomor urutan ke 7 (tujuh) dan disebutkan tidakmelampirkan izin radio sesuai dengan yang diminta berdasarkanspesipikasi pengadaan barang yang dibuat oleh Pejabat
118 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG VS PT. MULTI KARYA PRATAMA, Turut Termohon : PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA;;
353 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk
38 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN tersebut
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN VS NURCAHYA KETAREN
75 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Etam Bersama Lestari sebanyak 177 pohon ataupotong (802,03 m3) berbagal macam jenis dan ukuran, dan menebang di PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera sebanyak 187 pohon atau potong (754,56 m3)berbagai macam jenis dan ukuran di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izindan pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut : Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 179/PKMBHRD/SMD/III/2004tanggal 01 Maret 2004, Direksi PT.
Etam Bersama Lestari yang bekerjasama denganZAHAR Kepala Desa Pelawan dan dengan Warga Tepian Terap yangdiwakili oleh Kasdi, Tegaran dan Asran tersebut tanpa dilandasi adanya ijinyang sah dari pejabat yang berwenang karena berada di luar areal IPK dandi luar Areal Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari.Dan alat berat yang digunakan keseluruhan dalam penebangan di luar ArealPerkebunan PT.
Bina Karya NuansaSejahtera yang telah habis masa berlaku ijinnya, dapat dikatakanpenebangan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sehinggadapat melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf (e) UndangUndangNomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.20.Ahli Kusnadi, S. Hut Bin Wardian.
No. 796 K/Pid.Sus/2009atau alat angkut yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutankayu tanpa ijin pejabat yang berwenang, sesuai keterangan para Saksisaksi serta ahli yang tidak dimasukkan sebagai fakta yang didugadilakukan oleh Terdakwa Abraham Bin Kisran (selaku Kuasa Direksi PT.Etam Bersama Lestari dan PT.
tanpa ijin pejabat yang berwenang ;2.
65 — 23
- PINA OPE NOPE sebagai PENGGUGAT- KUSA IMANUEL NOPE sebagai PENGGUGAT - BUPATI TIMOR TENGAH UTARA sebagai TERGUGAT I- KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TERGUGAT II- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TERGUGAT I- RUDOLFUS LONDA MUDA alias ODI MUDA sebagai TURUT TERGUGAT I- ABRAHAM SOLLA sebagai TURUT TERGUGAT II- ANYER D. NENOBAIS sebagai TURUT TERGUGAT III- AKBAR SUNU sebagai TURUT TERGUGAT IV
Pejabat Pembuat Komitmen padaDinas Perindustrian Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran2011 beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kefamenanu, KabupatenTimor Tengah Utara, yaitu Ferdinand Sinlaeloe, SH beralamat di JalanAngsana , RT. 16, RW. 08, Kelurahan Benpasi, Kecamatan KotaKefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnyadisebut sebagai Tergugat.
Bahwa untuk mendatangkan Penggugat, Turut Tergugat Illmenyakinkan Penggugat bahwa dengan bantuan jasa Turut Tergugat maka proses pelelangan dapat dimenangkan karena Turut Tergugat (yang walaupun berprofesi sebagai tukang jagal sapi) namun memilikihubungan koneksi dan mengenal pejabat yang disebutkan sebagaiTergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill dengan syarat Penggugatmenerbitkan surat Tugas kepada Turut Tergugat sehingga surattugas diterbitkan dengan tanggal 06 Agustus 2011 yang selanjutnyadisetujui
209 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RANCAPANGGUNG-CIJENUK, CIJENUK-SARINAGEN, SARINAGEN-BARANGSIANG REKONSTRUKSI JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT-JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021., II. BASUKI-LESINDO, KSO;;
241 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGKARENG - BATU CEPER - KUNCIRAN., 2. PANITIA PELAKSANA PEMBEBASAN DAN PENGADAAN TANAH KOTA TANGERANG UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL OUTER RING ROAD (JORR) II RUAS CENGKARENG - BATU CEPER - KUNCIRAN VS ENDANG NATALIANTINI;
84 — 12
SELO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama telah membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang ; 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SYAHRIZAL dan terdakwa II.
TB, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membawa alatalat berat dan ataualatalat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkuthasil hutan didalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, perbuatanmana dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan caracara sebagai berikut :e Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 terdakwa I. Syahrizalmemesan alat berat excavator (beko) kepada terdakwa II.
Menyatakan terdakwa I SYAHRIZAL dan terdakwa II SELO telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secarabersamasama telah membawa alatalat berat dan atau alatalat lainnya yanglazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutandidalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf Jo Pasal 78 ayat (9) UURI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;2.
Unsur Telah membawa alatalat berat dan atau alatalat lainnya yang lazimatau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalamkawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang ;3. Unsur Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu .Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut diatas, Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.
Unsur Telah membawaalatalat berat dan atau alatalat lainnya yanglazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang :Menimbang, bahwa unsur membawa alatalat berat dan atau alatalat lainnyayang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalamkawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang mengandung arti bahwa alatalatyang digunakan mempunyai fungsi yang spesifik dan berhubungan erat denganfungsinya sebagai
TB, 2626atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalamkawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang ;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SYAHRIZAL dan terdakwa II.SELO dengan pidana penjara masingmasing selama : 8 (delapan) bulan danDenda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama :1 (satu) bulan ;.
240 — 147
Sekda Malra selaku Pejabat Pembuat Komitmen- Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Malra- Bupati Malra Cq. Sekda Malra, Kabag Umum dan Perlengkapan Cq. Panitia Pemeriksa Barang- Bupati Malra Cq. Kepala Inspektorat Pemda Malra- Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Kepala BKPD Kab. Malra- Drs. NURDIN RAHAWARIN, MM dalam kedudukan jabatan sebagai Mantan Sekda Malra- M.
harus punya pilihan antaramenunggu jawaban Tergugat II yang tidak ada kepastian atau menghindaripengenaan denda keterlambatan dan segera menyerahkan pakaian dinas yang sudahdyahit kepada Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Bahwa Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PengadaanPakaian Dinas pada Lingkup Pemda Kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran2008 seharusnya bertanggung jawab atas terpokok diatas bukan Turut Tergugat IIsebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan butir 1 sebagaimana yang diamanatkandalam pasal angka 7 Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang berbunyi Pejabat Pembuat Komitmen
yang selanjutnya disebutPPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa.
Bahwa benar telah dilakukan pemutusan kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen(Turut Tergugat I) dengan CV.
Kalau para Tergugat adalah subjek maka bisa dimimntaipertanggungjawaban ; = == Bahwa terhadap kesalahan pribadi merupakan perbuatan melawan hukum atautidak, maka kalau Pejabat dimintai pertanggungjawaban adalah badan.
1264 — 1032 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
Soebrantas berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas PU Kota Dumai Nomor: 84/KPTS/DPUBM/2012 Juni2012 bersamasama dengan Saksi WAN RAMLI, ST.MT bin WAN UMAR HADIselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan dan PengawasanPelebaran Jalan H.R. Soebrantas serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas (berkas perkara terpisah), SaksiELZA AGUSTA, ST bin ZAKARIA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R.
MT;Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTkK) : Elza Agusta, ST;Ketua PHO dan FHO : Andi Sastra Ahmad, ST;Bahwa Saksi Wan Ramli, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPk)Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas mempunyai tugas dan fungsi, sebagaiberikut:a.
MT bin WAN UMAR HADIselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan dan PengawasanPelebaran Jalan H.R. Soebrantas serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas (berkas perkara terpisah), SaksiELZA AGUSTA, ST bin ZAKARIA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Pelaksanaan Pelebaran Jalan H.R. Soebrantas (berkas perkaraterpisah) dan Saksi M. SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAS selaku PelaksanaKegiatan Pelebaran Jalan H.R.
Nomor 1987 K/PID.SUS/2016Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Wan Ramli, ST.MT;Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTkK) : Elza Agusta, ST;Ketua PHO dan FHO : Andi Sastra Ahmad, ST.Bahwa Saksi Wan Ramli, ST.MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pelebaran Jalan H.R.
Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan seorang dirimelainkan bersamasama dengan saksi WAN RAMLI, S.T., M.T. binWAN UMAR HADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksiELZA AGUSTA, S.T., bin ZAKARIA selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dan M. SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAS selakuPelaksana Kegiatan Pelebaran Jalan H.R.
335 — 329
statusPenggugat tidak jelas dan kabur, karena selaku Ketua Dewan KemakmuranMasjid (DKM) Jami AlMunawaroh dahulunya bernama Masjid Parungbantengtidak menyebut akte pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Notaris, dan didalam kesimpulannya Para Tergugat meragukan keberadaan pengurus DKM ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 telah terbukti Penggugat sah sebagaiKetua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jami AlMunawaroh, KelurahanKatulampa, Kecamatan Bogor Timur, untuk masa bakti 20102013, karena telahdisahkan oleh Pejabat
309 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTASI SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAANBARANG/JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSISNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATANAIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTANSELATAN, tempat kedudukan di Jalan Yos SudarsoNomor 10, Kota Banjarmasin;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Putranta Setyanugraha,S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya AYjyr,Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor HK.04.01/PJPA.KSATAB/171, tanggal
PJPA.KSATAB/2018, tanggal 15 Februari2018, kepada PT Gala Karya berkedudukan di Jalan Jaksa AgungSuprapto IV, Nomor 98, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, NPWP01.122.720.4641.000, dengan Harga Penawaran TerkoreksiRp 23.567.266.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluhtujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket PekerjaanPembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Barito Kuala (Jaringan PipaTransmisi) Tahap Ill di Kabupaten Barito Kuala, Surat Pejabat