Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang telahditunjuk untuk itu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrack) kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat danTergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkanuntuk mendaftarkan perceraaian dalam daftar yang tersedia untuk itu;Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telahberpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, maka sesuai ketentuan pasal 27 ayat (4)Ha. 8 dari 12 Putusan No. 503/Pdt.G/2020/PA.ProbPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diterimadan dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangandan tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, namun oleh karenaperkara ini merupakan perkara perceraaian

bandingberpendapat bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangatserius antara Pembanding/Termohon Konpensi dengan Terbanding/ Pemohon Konpensisehingga berdampak pada adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang padagilirannya antara kedua belah pihak sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dirukunkankembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh, atau rumah tangga yang bahagiasebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena ituterpenuhilah alasan perceraaian

Pembanding selama 7 bulan telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit dirukunkankembali;Menimbang, bahwa sehubungan dengan kasus rumah tangga antaraPenggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menegaskan, bahwa suamiisteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hiduprukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak/pecak dan telahmemenuhi alasan perceraaian

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 harus mendapatkanSurat Keterangan untuk melakukan perceraaian dari Pejabat ;Menimbang bahwa pemberian waktu kepada Termohon untuk memperolehsurat keterangan dimaksud berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 5 Tahun 1984, selamalamanya 6 (enam) bulan ;Menimbang, bahwa Termohon telah diberi waktu selama 6 (enam) bulanuntuk memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian akan tetapisampai dengan habisnya waktu tersebut Termohon tidak memperoleh

Bahwa setelah Penggugat mempertimbangkan kehidupan rumah tanggaantara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menyimpulkan(mempertimbangkan) kiranya rumah tangga antara Penggugat denganTergugat diakhiri dengan perceraian ;10.Bahwa untuk memenuhi proses perceraaian tersebut maka Penggugatmenempuhnya melalui jalur hokum yaitu melalui Pengadilan AgamaBrebes ;11.

Selain ituternyata Tergugat telah mempunyai istri sebelum menikah dengan Penggugat dansekarang telah kembali dengan istrinya tersebut, hingga Penggugat dan Tergugattelah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah setahun empat bulanlamanya tanpa saling peduli lagi;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidanganyang secara hukum Tergugat telah mengakui daildalil gugatan Penggugat, namunkarena perkara ini khusuS mengenai perkawinan dalam hal perceraian, makauntuk menghindari perceraaian

Oleh karena itu Permohonan Pemohon terhadapTermohon memiliki dasar hukum yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPemohon dan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediatorDrs.H.Muthohar.As.SH.MH akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untukmelakukan perceraaian telah mendapatkan izin dari Pejabat YangBerwenang sesuai Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Nomor474.2/13/BKD tanggal 06 April 2016 tentang Pemberian ijin melakukanPerceraian

Tergugat tidak benattidak mampu member nafkah keluarga, namun yang benarbahwa Tergugat waLaupun mencari nafkah danmendapatkan nafkah yang kecil, akan tetapi Tergugatmasih bisa memberikan nafkah kepada keluarga sesuaidengan kemampuannya sehingga dengan demikianmenolak dalil Posita No. 10 tersebut; Bshwa posita No. 11,12,13 dan 14 tidak benar, karenadalam alasan perceraian Penggugat telah jelas dibuatsecara rekayaSa dan penuh dengan kebohongan.Sehubungan dengan Peggugat yang mengajukan dalil danalasan perceraaian

DanHakim boleh menjatuhkan talak satu bainapabila nampak adanya kemadlaratan dalampernikahannya dan keduanya sulitdidamaikan" ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugattelah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39ayat (2) Undangundang No.1 Tahun 1974 serta telahmemenuhi alasan perceraaian sebagamana ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenaitu gugatan Penggugat

KecamatanSungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Hingga sekarang berjalan lebih kurang selamasatu tahun tiga bulan dan selama berpisah Tergugat tidak mempedulikan serta tidakpernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;7 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini,dengan harapan suatu saat keadaan rumah tangga akan berubah, namun keadaantersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untukmembina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraaian

Wanti WF Mamahit.Disamaping Surat ijin cerai dari Korem 151/Binaiya tersebut, dalam gugatan Penggugat jugatelah dilampirkan Surat Permohonan Izin Mengajukan Gugatan Perceraaian yang dibuat olehPenggugat dengan mengetahui Komandan Yonif 731/Kabaresi Letkol Sigit Purwanto, SIPsebagai atasan Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin sebagaiman tersebut diatas, makaPenggugat disamping telah melaksakan kewajiban Administrasinya sebagai seorang anggotaTNI dalam kaitan dengan ijin perceraian, juga

Terhitung sudah 4 tahun ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahirkepada penggugat;c. pernikahan Penggugat dan tergugat dari awal tidak mendapat restu darikeluarga Penggugat;7. bahwa, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudahpisah ranjang kurang lebih sekitar 2 Bulan;8. bahwa, dengan demikian tujuan perkawinan yang disyaratkan oleh undangundang perkawinan nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk dan membinarumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernahtercapai, dan perceraaian

pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugatdan mohon putusan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara oleh karenaPenggugat Pegawai Negeri Majelis Hakim perlu memeriksa tentang Surat IzinUntuk melakukan Perceraaian

Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut di atas Pemohon sudahtidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohonuntuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untukitu perceraaian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;8.

Pasal 116 padahuruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991), oleh karenanya gugatanPenggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadi kemadaratan yang lebih jauh dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka perceraaian adalah salah satu jalan yang lebih baik,karena bila tidak terjadi perceraian, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akansemakin tidak kondusif.

No.1083/Pdt.G/2014/PABtgtelah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban KabupatenBatang Provinsi Jawa Tengah, namun sejak tanggal 18 Desember 2013bertepatan tanggal 15 Shafar 1435 H, hubungan perkawinan Penggugat danTergugat telah terjadi perceraaian sebagaimana tercantum dalam KutipanAkta Cerai Nomor : 1861/AC/2013/PABtg;Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniaiseorang orang anak bernama ALINA KINAURA, perempuan, umur 4 tahun;Bahwa sejak lahir anak yang bernama

mendasarkan pada Pasal 142 R.Bg, eksepsitersebut sangat keliru dan menunjukkan ketidakpahaman Tergugat terhadapHalaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 0512/Pdt.G/2017/PA.Bktkewenangan Pengadilan Agama atas kasus atau perkara hak asuh anak karena perkarahak asuh anak sangat berbeda dengan perkara perdata secara umumnyaUntukmenentukan Pengadilan Agama mana yang berwenang mengadili perkara hak asuhanak, harus berpedoman kepada aturan khusus dan harus di analogikan dengan perkaradalam bidang perkawinan atau perceraaian

., halaman ke7 dari 13 hal.berturutturut (hingga diajukan gugatan perceraaian), dimana Tergugatyang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama daan tidakpernah kembali lagi;5.

Put.No.2181/Pdt.G/2019/PA.SrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikanakan adanya alasan perceraaian sebagaimana yang diatur oleh pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KompilsiHukum Islam dengan demikian Pemohon mempunyai cukup alasan untukmelakukan perceraian dengan Termohon, oleh karenanya petitum Pemohonpoint 2 yang termuat dalam surat permohonannya dapat dikabulkan

., penggugat menuntut agar berada dalam pengasuhannya.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 huruf adinyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraaian, atau putusnya perkawinan karenaperceraian, pemelihraan anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalahhak ibunya.Menimbang, bahwa ternyata anak penggugat dan tergugat yang bernama .....belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sedangkan tergugat sebagaibapaknya sering minumminuman keras sampai mabuk dan tidak memberikanHal