Ditemukan 104 data
121 — 60
Perguruan Tinggi YangDiselenggarakan Pemerintah, kKemudian diubah dengan Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/P/2012 tanggal 5 Januari 2012tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor : 229/P/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tim TransisiPeralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi YangDiselenggarakan Pemerintah (Bukti T.5); Dalam petitum, Penggugat menyatakan bahwa Bukti T.I1 adalah batal atautidak sah, tanopa memberikan penjelasan di dalam positan
78 — 10
Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tercantum dalam positaN Qa Fe N >nomor 2 diatas, Almarhum Mulyosetro meninggalkan harta peninggalan yangberupa:a. Tanah Pekarangan seluas 3545 Meter Persegi yang tercantum dalam KohirLetter C Nomor 205 Persil 159 Klas IV yang terletak di Desa Sinduadi Kec.Mlati Sleman dengan batasbatas sbbUtara : Sutowiryo Timur : Ny. MulyosudarmoSelatan : Ny. Joyodiharjo DasukiNy. Mangunraharjo Jalan Jogya RejodaniBarat : Jalan Desab.
39 — 23
yang merupakan Inti Pokok gugatan Penggugat, maka terhadapdalildalil gugatan Penggugat pada posita point 6 (enam), 7 (tuju) dan point 8(delapan) tersebut, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;Menimbang, bahwa ternyata Inti pokok gugatan ditolak, maka menurutMajelis Hakim dailildalil gugatan Penggugat pada posita gugatan point 9(sembilan) sampai dengan posita gugatan Penggugat point 77 (tuju puluh tuju)tidak beralasan hukum pula dan harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena semua dalildalil positan
1.Suparwati Binti Sukiman
2.MISDI Bin Sukiman
3.SARIPAH Binti SUKIMAN
4.SARTINI Binti SUKIMAN
5.LASIMAH Binti SUKIMAN
6.SEGER Bin SUKIMAN
7.SOLIHUN Bin SUKIMAN
8.SARIYAH Binti SUKIMAN
9.ROLINA Binti SUKIMAN
Tergugat:
1.SUGIWATI Binti SUKIMAN
2.MESNEM
3.RATIM
4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir
240 — 208
halaman 2 s/d halaman 3 dalampositanya dengan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung No.11.K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979, YurisprudensiMahakamah Agung No. 342/AG/1994 tanggal 26 Maret1996...... dihubungkan dengan Pasal 50 UU No 7 Tahun 1989 bukanmerupakan wewenang Pengadilan Agama melainkan wewenangPengadilan Umum, Yurisprudensi MA No. 456 K/AG/1996 tanggal 26Agustus 1998 serta dihubungkan juga dengan Pasal 50 UU No 7Tahun 1989, Yurisprudensi MA Nomor 231 K/AG/1997 tanggal 27Nop 1998 dalam positan