Soenarto Soerodibroto,KUHP dan KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224).Bahwa Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365berpendapat, antara lain seSbagai berikut: onrechmatig tidak lagi hanya berarti apayang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupunkepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Tahun 2007, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, him. 68 );Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, ahli serta bukti suratpersipada saat sebelum ditusuk oleh terdakwa sampaibahwa korban Darmin Tahirdirawat di RSUD Boalemo, korban Darmin Tahir masih dalam keadaan hidup,irat selama 2 (dua) hari tepatnn Tahir meninggal dunia;33 Putusen Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.

G /2018 /PNBna;Bahwa dalil Pemohon Banding nomor 6 dan 7 perlu Termohon Bandingtanggapi Pengadilan Negeri Banda Aceh telah benar menerapkan Pasal1917 KUHPerdata dengan menyatakan gugatan Penggugat Nebis inIdem;Bahwa perihal dalil Pemohon Banding tentang Para Pihak Tidak sama,Terbanding dapat jelaskan bahwa Penggugat pada perkara sebelumnya(PT.RAJA SYAHNAN) selaku Penggugat Intervensi telah dimenangkanoleh Pemohon Banding/penggugat dan sudah menikmati hasil danTergugat Il pada perkara terdahulu adalah

SoenartoSoerodibroto, KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah AgungDan Hoge Raad, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. Hal.222);Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah segala sesuatuyang berwujud dan tidak perlu sampai mempunyai nilai secara ekonomis akantetapi bernilai bagi pemiliknya, termasuk dalam pengertian ini daya listrik dangas meskipun tidak berwujud (R.Soesilo, Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.Politeia.

Misalnya keputusan pengangkatan seorang2311.12.13.PNS yang memerlukan persetujuan dari BAKN (Zairin Harahap,Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Keempat, 2005, hal.66);Bahwa sedangkan pengertian final menurut penjelasan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, artinyasudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat

Cremona Pratama Indonesia dan PT.Raja Alam Permata.1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC01 danMC02 sebesar 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) darinilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC03sebesar 50,18% (lima puluh koma delapan belas persen) dari nilaikontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC04 danMC05 sebesar 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen) darinilai

Cremona Pratama Indonesia dan PT.Raja Alam Permata.1 (Satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC01 dan MC02 sebesar 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) dari nilaikontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.1 (Satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC03 sebesar50,18% (lima puluh koma delapan belas persen) dari nilai kontrak atasnama PT.Zenny Konstruksi.1 (Satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC04 dan MC05 sebesar 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen)

Ridwan HR, dalam literatur Hukum Administrasi Negara,Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2013 Halaman248249, menyebutkan:Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untukmengeluarkan keputusan, maka pemerintah harusmempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktordan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan,mendengar dan mempertimbangkan alasanalasan yangdiajukan oleh pihakpihak yang berkepentingan, juga harusmempertimbangkan akibatakibat hukum yang muncul dariKeputusan Tata Usaha

Ridwan HR, dalam literatur Hukum AdministrasiNegara, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2013Halaman 246, menyebutkan :Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telahdiperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusanpemerintah, jadi demi kepastian hukum, setiap keputusanyang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabutkembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam prosesperadilan.Faktanya, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan 1nyatanyata tidak patuh terhadap asas kepastian hukum, sebabTergugat

Ridwan HR, dalam literatur Hukum Administrasi Negara,Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2013 Halaman248249, menyebutkan :Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untukmengeluarkan keputusan, maka pemerintah harusmempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktordan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan,mendengar dan mempertimbangkan alasanalasan yangdiajukan oleh pihakpihak yang berkepentingan, juga harusmempertimbangkan akibatakibat hukum yang muncul dariKeputusan Tata Usaha

Ridwan HR, dalam literatur Wukum AdministrasiNegara,Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2013 Halaman 246,menyebutkan :Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telahdiperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusanpemerintah, jadi demi kepastian hukum, setiap keputusanyang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabutkembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam prosesperadilan,Faktanya, Tergugat II dalam menerbitkan Obyek Gugatan 2nyatanyata tidak patuh terhadap asas kepastian hukum, sebabTergugat

Tahun 2007, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, him. 68 );Menimbangt, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa terdakwa Wawan datang dengan menggunakansepeda motor dan menghentikan sepeda motornya dekat tempat Yos Lasaruberdiri, saat Yos Lasaru melihat terdakwa Wawan ia langsung mendekatinyadan memberikan tangan kanan tanda meminta maaf kepada terdakwa Wawansambil berkata kita minta maaf kalo so bekeng ngana pe mata benjol, saat ituterdakwa Wawan langsung merespon dengan

ADAMI CHAZAWI, SH, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 105);Menimbang, bahwa dalam Arrestnya, Hoge Raad 861897, telah menyatakanbahwa petindak tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnyakerugian ini. (SOENARTO SOERODIBROTO, KUHP dan KUHAP DilengkapiYurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, 1994,hal.156).

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT.RAJA AMPAT WISATA 1 (satu) lembar syrat asli perjanjian sewa unit berupa excavator yang ditanda tangani pada tanggal 17 April 2018. 1 (satu) lembar foto copi surat invoice pembelian dari PT. DAYA KOBELCO CONTRUCTION MACHINERY INDONESIA yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2007. 1 (satu) lembar foto copi buku rekening an. FERY SAPUTRA dengan nomor rekening 154-00-98215738 Bank Mandiri.

Raja AmpatWisata, Nomor 92, tanggal 22062015 dibuat dihadapannotaris Frans Polim, SH.k. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU2444609.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Raja Ampat Wisata.. 1 (satu) unit Chainsaw merek STIHL warna merah putih.Dikembalikan kepada Terdakwa TOMMY LIMBUNAN.4.

RAJA AMPATWISATA Nomor 92 tanggal 22 Juni 2015.2 (dua)lembar keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor : AHU2444609.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015tentang Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT.RAJA AMPAT WISATA.Halaman 114 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Son1 (satu) lembar syrat asli perjanjian sewa unit berupa excavator yangditanda tangani pada tanggal 17 April 2018.1 (satu) lembar foto copi surat invoice pembelian dari PT.

RAJA AMPATWISATA Nomor 92 tanggal 22 Juni 2015.e 2 (dua)lembar keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor : AHU2444609.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015tentang Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT.RAJA AMPAT WISATA.Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT.RAJA AMPAT WISATA1 (satu) lembar syrat asli perjanjian sewa unit berupa excavator yangditanda tangani pada tanggal 17 April 2018.e 1 (satu) lembar foto copi surat invoice pembelian dari PT.

Cremona Pratama Indonesia dan PT.Raja Alam Permata.1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC01 danMC02 sebesar 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) darinilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC03sebesar 50,18% (lima puluh koma delapan belas persen) dari nilaikontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC04 danMC05 sebesar 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen) darinilai

Cremona Pratama Indonesia dan PT.Raja Alam Permata.1 (Satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC0O1 dan MC02 sebesar 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) dari nilaikontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.1 (Satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC03 sebesar50,18% (lima puluh koma delapan belas persen) dari nilai kontrak atasnama PT.Zenny Konstruksi.1 (Satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC04 dan MC05 sebesar 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen)

ADAMI CHAZAWI, SH, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta dikatakan, Sebagai ciri dari tindak pidana dalam bentukyang diperberat ialah harus memuat semua unsur yang ada pada bentuk pokoknyaditambah lagi satu atau lebih dari unsur khususnya yang bersifat memberatkan. Unsurkhusus yang memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pidana khususitu.

danpengawasan/penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalamPasal 217 dan Pasal 218 secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri DalamNegeri, sedangkan untuk Kabupaten/ Kota dikoordinasikan oleh Gubernur;h Bahwa berdasarkan huruf c, huruf d, dan huruf f, serta huruf g tersebut di atas,dapat dilihat bahwa pembinaan dan pengawasan atasi penyelenggaraanpemerintahan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pemerintahan;i Ridwan HR (dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, Penerbit PT.Raja

., PT.Raja GrafindoPersada, 2005, halaman 86);Menimbang, bahwa anak pengertiannya ditinjau dari aspek yuridis diartikansebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawahumur atau keadaan dibawah umur (minderjarigheid/inferiority) atau kerap juga disebutsebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij) (PengadilanAnak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya, Lilik Mulyadi, S.H. MH., CVMandar Maju, 2005, halaman 3).

Putusan Nomor 455 PK/Pdt/2013.1010Bahwa Surat Pembatalan jelasjelas merupakan Keputusan Tata UsahaNegara oleh karena dari surat tersebut sudah jelas terlihat (Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara edisi revisi , Juni 2001, PT.Raja Grafindo Persada, halaman 68);Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;Kepada Siapa Tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan

Unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah yaitu melakukanperbuatan apa saja terhadap barangbarang tersebut seperti halnya seorang pemiliktanpa seijin atau setahu pemilik barangbarang tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs.Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT.Raja Grapindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukummerupakan suatu tercelanya atau terlarangnya

sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akansesuatu atau pengharapan bagi orang lain (Tindak Pidana di KUHP SRSianturiSH, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta,h.634).Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapaketerangan yang saling mengisi yang seakan akan benar isi keterangan itupadahal tidak lain dari kebohongan (ibid).Bahwa yang dimaksud dengan membujuk anak adalah perbuatanmempengaruhi kehendak orang itu sama dengan kehendaknya (Tindak Pidanamengenai kesopanan, Drs Adami Chazawi, SH,PT.raja

Raja Garuda Mas Sejati, maka Kepala Desa Buluh Nipismengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Buluh Nipis Nomor:140/KPTS/BN/IV/2010/02 tanggal 29 Maret 2010 Tentang PembentukanPengurus Kebun Kerja Sama Antara Masyarakat Desa Buluh Nipis dengan PT.Raja Garuda Mas Sejati (RGMS), yang menetapkan dan mengangkat PengurusKebun Desa Buluh Nipis, yaitu: Amri sebagai Ketua, Edi Marwan sebagaiSekretaris dan Bahar sebagai Bendahara ;Bahwa untuk menindaklanjuti "Perjanjian 2004", Masyarakat Desa Buluh Nipisyang

Dengan demikian PT.Raja Subur Abadi dahulu PT. Subur Abadi Raja Raya (d/h NV. EngThjiang) sebagai Pelawan, bukan sebagai Pihak dalam perkaraNomor 275/Pdt.G/2010/PN.Sby, yang diputus oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 16 Februari 2011. Olehkarenanya Pelawan sama sekali tidak memiliki hubungan hukumdengan PT. Subur Abadi Raya (d/h NV.

Ridwan HR, dalam literatur Hukum Administrasi Negara,Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2013 Halaman248249, menyebutkan:Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untukmengeluarkan keputusan, maka pemerintah harusmempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktordan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan,mendengar dan mempertimbangkan alasanalasan yangdiajukan oleh pihakpihak yang berkepentingan, juga harusmempertimbangkan akibatakibat hukum yang muncul dariKeputusan Tata Usaha

Ridwan HR, dalam literatur Hukum AdministrasiNegara, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2013Halaman 246, menyebutkan :Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telahdiperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusanpemerintah, jadi demi kepastian hukum, setiap keputusanyang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabutkembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam prosesperadilan.Faktanya, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan 1nyatanyata tidak patuh terhadap asas kepastian hukum, sebabTergugat

Ridwan HR, dalam literatur Hukum Administrasi Negara,Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2013 Halaman248249, menyebutkan :Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untukmengeluarkan keputusan, maka pemerintah harusmempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktordan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan,mendengar dan mempertimbangkan alasanalasan yangdiajukan oleh pihakpihak yang berkepentingan, juga harusmempertimbangkan akibatakibat hukum yang muncul dariKeputusan Tata Usaha

Ridwan HR, dalam literatur Wukum AdministrasiNegara,Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2013 Halaman 246,menyebutkan :Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telahdiperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusanpemerintah, jadi demi kepastian hukum, setiap keputusanyang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabutkembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam prosesperadilan,Faktanya, Tergugat II dalam menerbitkan Obyek Gugatan 2nyatanyata tidak patuh terhadap asas kepastian hukum, sebabTergugat